Jakarta, Prokabar — Indonesia termasuk ke dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, BNPB mencatat dalam rentang waktu satu tahun sejak Februari 2020, sedikitnya ada 3.253 kejadian bencana di Indonesia.
“Setiap hari setidaknya ada sembilan kali kejadian bencana yang terjadi, apakah itu gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021, kemarin (3/3), di Istana Negara, Jakarta.
Dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana tersebut, Doni menuturkan, pihak terus berupaya untuk meningkatkan literasi kebencanaan.
“Literasi kebencanaan sejak dini senantiasa kita perkuat dalam setiap kesempatan di tingkat tapak, kemudian pada pemerintah dan juga pemerintah daerah,” tuturnya.
Langkah tersebut, ungkapnya, juga sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rakornas Penanggulangan Bencana tahun sebelumnya.
“Seluruh instansi pemerintah, TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan yang berlandaskan pengurangan risiko bencana melibatkan pakar untuk memprediksi ancaman, memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana kontingensi, dan edukasi serta pelatihan kebencanaan,” ujar Doni mengutip arahan Presiden.
Ditambahkan Kepala BNPB, pihaknya terus melaksanakan seluruh arahan Presiden tersebut secara berkelanjutan dengan mengedepankan pendekatan kerja sama pentahelix.
“Pemerintah bersama akademisi, dunia usaha, komunitas, relawan, dan media terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan mulai dari tingkat individu, keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Doni menyampaikan saat ini Indonesia juga tengah berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret tahun lalu. Momentum satu tahun pandemi ini, imbuhnya, adalah kesempatan untuk mengevaluasi upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan serta terus melakukan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada.
“Kita harus optimis bahwa semua kebijakan yang telah digariskan oleh Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan akan membawa bangsa Indonesia keluar dari masalah kesehatan dan ekonomi,” tandasnya. (rel)
