Trending | News | Daerah | SemenPadangFC

Nasional

BNNP Sumbar berantas Narkoba melalui konsep Collaborative Governance

Payakumbuh, Prokabar — Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Brigjen Pol Drs. Khasril Arifin melaksanakan kunjungan kerja ke pemerintah kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota dalam rangka pembahasan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh pada hari ini.

Diawali dengan kegiatan Supervisi ke Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, BrigjenPol Khasril langsung memberikan pengarahan kepada seluruh personil Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh untuk selalu bisa mengatasi permasalahan Narkoba dan juga melakukan upaya preventif dalam menekan angka prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narotika di wilayah kerja BNNK Payakumbuh, 

“Personil BNN diharapkan menindak tegas setiap kejahatan Narkotika dan jangan sekali-kali bermain-main dalam menangani kasus Narkotika, karna setiap orang yang mendukung kejahatan Narkotika harus ditindak tegas.” ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan agar setiap personil mampu menghadapi segala halangan dan hambatan dalam bekerja dengan melakukan usaha secara optimal dan sebaik mungkin, serta selalu melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing karena daya tangkal dalam mencegah Narkoba adalah dari diri sendiri (keimanan) baru kemudian mencegah ke orang lain.

Selain itu, Kepala BNNP Sumbar menyatakan bahwasannya kabupaten Payakumbuh dan 50 Kota merupakan Zona merah dari peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang dikarenakan merupakan daerah perlintasan antar Provinsi yang berbatasan dengan provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Utara, sehingga Provinsi Sumbar sangat rawan terhadap peredaran narkoba, untuk itu diperlukan kewaspadaan dan kesadaran semua pihak dalam mencegah peredaran narkoba. 

Dirinya menambahkan, BNNP Sumbar saat ini mengajak seluruh SKPD menciptakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pola Collaborative Governance,

“Perlunya semua pihak bekerja sama baik sektor pemerintah dan juga sektor swasta agar bersama-sama melakukan tindakan yang lebih efektif dan efisien karena dilakukan secara bersama-sama daripada upaya yang dilakukan sendiri-sendiri pada masing-masing sektor, sehingga diperlukan langkah-langkah bersama semua pihak dalam memberantas dan mencegah peredaran barang berbahaya ini di Provinsi Sumbar.” sambungnya.

Dalam memulai hal itu, diperlukan kegigihan kepala daerah dalam menuntaskan masalah narkoba yang dimulai dari tingkat desa. Menurutnya, jika kepala daerah bersama masyarakat tidak gigih maka pihak BNN dan kepolisian juga akan terkendala dalam membrantas peredaran narkoba nantinya. (hdp)

Berani Komen Itu Baik
Tirto.ID
Loading...
To Top