Padang, Prokabar – Semakin mengkhawatirkannya alih fungsi lahan membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyurati daerah-daerah untuk melakukan pengechekan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syaiful Bahri pada kegiatan desiminasi informasi di Media Center Balai Kota Padang, Rabu (12/12).
“Kita dapat surat putusan berupa data dari ATR/BPN lahan baku sawah kita 5.415 hektar terjadi pengurangan lahan sekitar 16 persen dari data sensus pertanian tahun 2016 yakni 6.418 hektar. Karena signifikan, Menteri menyurati daerah untuk melakukan pengechekan ke lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, pengechekan ini juga nantinya akan terkait dengan bantuan-bantuan dari pusat yang akan diserahkan ke daerah, seperti pupuk, Alat Mesin Pertanian dan bantuan lainya. “Pupuk disubsidi pemerintah hingga 48 persen, khawatirnya berkurang lahan akan mengurangi subsidi yang diterima petani sehingga kekurangan. Sementara itu untuk alat mesin pertanian dianggarkan dari APBN dimana nantinya akan melihat luas lahan untuk memberikan bantuan. Lalu juga benih serta irigasi.
Langkah selanjutnya, pihaknya melakukan verifikasi dilapangan bekerjasama dengan PPL, dan didapat angka 5.744 hektar. Lalu juga didukung dengan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), “Data ini bisa dibilang cukup akurat (LP2B) karena selain menggunakan citra satelit di lapangan pakai drone spasial, lalu di lanjutkan dengan gronchek. Tapi karena keterbatasan anggaran, tahun ini kita baru 3 Kecamatan, kita prioritaskan yang areal sawahnya luas seperti Kecamatan koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo. Tahun depan tealah kita anggarkan Rp600 juta untuk dituntaskan.” ungkapnya.
Sementara itu, untuk menghentikan laju alih fungsi lahan salah satunya dengan konsep kawasan pertanian terpadu menuju swasembada beras, yang pilot projectnya dilakukan di Koto Tangah dan Bungus Teluk Kabung, dengan pengoptimalan 1000 hektar sawah. (hdp)
















