Prokabar.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menggser anggaran infrastruktur Ibu Kota Baru ke Riset dan Inovasi.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan pemindahan anggaran ini untuk menciptakan Ibu Kota masa depan yang berbeda dengan Jakarta.
“Pemerintah ingin ada transformasi. Kota tersebut akan menjadi kota masa depan tak seperti ibu kota saat ini,” kata Tri Handoko, Kamis (5/8).
Tri Handoko menjelaskan anggaran yang banyak ke infrastruktur akan mulai bergeser ke riset dan inovasi.
Menurutnya pembentukan BRIN sangat penting untuk mengintegrasikan riset dari lembaga riset pemerintah, non pemerintah ataupun perguruan tinggi.
Tujuannya agar bisa fokus pada pengembangan riset dan inovasi.
Selain itu, BRIN bisa menjadi sumber rekomendasi kebijakan untuk pembangunan Indonesia ke depannya, khusus untuk Ibu Kota Indonesia yang baru.
Handoko berharap BRIN dapat mendukung kebijakan Science Based Policy (Kebijakan berbasis IPTEK).
Kembali pada pembangunan Ibu Kota Baru, kata Handoko, BRIN akan menjadi pengungkit agar riset dan inovasi dapat menjadi mesin penggerak smart economy, metropolis, nyaman, humanis dan zero emisi.
BRIN kini terus mengupayakan konsolidasi sumber daya yang menyangkut sumber daya manusia, infrastruktur dan anggaran.
Konsolidasi ini dapat menciptakan critical mass, keterlibatan swasta, dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.
“Ada dua problem yang membuat kontribusi riset kita minim, pertama aktivitas riset masih didominasi pemerintah, kedua sumber daya riset dan inovasi masih tersebar di berbagai institusi.”
“Jadi inilah yang membuat critical mass itu sangat rendah,” ungkapnya.
Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Tuai Kritik
Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyebut pembangunan Ibu Kota baru hanya menambah beban negara.
Indonesia sudah terbebani Covid-19 yang kini membuat perekonomian negara semakin anjlok.
Ecky melihat ini dari defisi anggaran yang melebar hingga 6 persen pada tahun 2020.
Menurut Ecky pemerintah harusnya fokus pada pengentasan Covid-19 yang angka kasusnya menanjak.
“Pemerintah harusnya fokus pada pemlihan bukan melakukan rencana lain,” kata Ecky.
Porsi anggaran negara dalam pembentukan Ibu Kota baru sebesar 19,18 persen atau Rp 89,4 triliun dari keseluruhan anggaran yang mencapai Rp 466 triliun.
Sementara sisa pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) dan swasta Rp 253,4 triliun atau 54,38 persen.
Selain itu ada kerjasama dengan BUMN dan BUMD sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,44 persen.
Meski pembangunan Ibu Kota baru tidak sepenuhnya menggunakan anggaran APBN, tapi tetap saja akan menjadi beban dalam kondisi sulit karena pandemi Covid-19.
Dalam perhitungan ekonomi, bisnis pembangunan Ibu Kota Baru masih jauh dari kata layak.
“Rencana pemerintah terhadap pembiayaan di luar APBN sebesar 81 persen tersebut perlu pengkajian ulang,” ungkapnya.
Skema KPBU atau PPP sebenarnya sudah ada sejak 15 tahun lalu. Sayangnya skema tersebut tidak berjalan baik dan hanya sekitar Rp 20 trilun.
Besaran tersebut uuntuk proyek internal rate of return (IRR) di atas 15 persen.
Apalagi pembangunan Ibu Kota baru mayoritas bangunan politik yang tidak memiliki income stream.
“Kekhawatirannya adalah nanti akan tetap menggunakan APBN yang kini sudah sangat terbebani,” jelas Ecky. (*)
