Jakarta, Prokabar – Pengurus Pusat PPFI ( Persatuan Perusahaan Film Indonesia) mengapresiasi rencana pemerintah untuk memasukkan seluruh insan kreatif termasuk insan perfilman Indonesia dalam jadwal prioritas mendapatkan vaksin.
Langkah itu, menurut Ketua Umum PPFI, Deddy Mizwar jauh lebih realistis untuk memulihkan ekonomi masyarakat kreatif. Dibandingkan misalnya memberi subsidi pada peredaran film untuk kalangan produser film dan bioskop.
Masalahnya, di masa pandemi ini masyarakat bukan tak mau menonton film ke bioskop, tetapi masyarakat memang sudah lebih setahun — sampai saat ini — diimbau pemerintah untuk membatasi mobilitas. Diminta berdiam di rumah, dan mengurangi bepergian jika tidak begitu penting.
“Jadi, bagaimana pun tingginya tingkat keamanan bioskop serta kualitas filmnya yang luar biasa, namun selama pandemi mengancam, mustahil masyarakat mau mengorbankan kesehatan dan jiwanya. Untuk sementara ini tiada hal yang lebih penting untuk menekan penyebaran covid selain mematuhi protokol kesehatan. Setelah itu baru kita upayakan secara gencar kampanye besar-besaran yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan insan fim untuk mensosialisasikan nonton aman ke bioskop dengan protokol kesehatan” ungkapnya lewat siaran pers, Jumat (26/3).
Menurut Deddy Mizwar, pihaknya mendukung Presiden Jokowi yang berulang -ulang mengatakan keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi di masa pandemi. Sudah pasti konsentrasi pemerintah dan masyarakat adalah bagaimana memelihara kesehatan dan keselamatan jiwa.
“Mustahil memimpikan keadaan normal yaitu penonton kembali menyerbu bioskop untuk memenuhi kebutuhan hiburannya seperti di zaman normal, jika pandemi belum terkendali. Data terbaru sampai 25 Maret 2021 jumlah yang terpapar Covid19 sudah hampir mencapai angkat 1,5 juta, puluhan ribu yang meninggal. Bansal RS rujukan saja sekarang masih sangat kurang untuk menampung pasien yang terpapar covid19, ” tambah Zairin Zain , Sekjen PPFI.
PPFI lebih lanjut mengimbau masyarakat film dan bioskop agar menyadari kesulitan masyarakat dan pemerintah dalam menekan angka korban pandemi virus ini. Membuka mata melihat kerepotan keuangan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi yang menghantam semua sektor. Apalagi saat ini industri film telah mendapatkan peluang untuk bergerak kembali dengan adanya adanya platform digital dan televisi.
“Insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang bisa membantu industri, termasuk film dalam masa pademi. Juga pengurangan pajak tontonan film di beberapa daerah menjadi maksimum 10% atau selama kurun waktu tertentu di tanggung oleh pemerintah pusat” lanjut Deddy.
PPFI menyerukan kepada seluruh masyarakat film lebih mengutamakan berpartisipasi menekan angka penularan virus dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga dalam waktu tidak lama semua masyarakat kembali beraktifitas normal, seluruh insan kreatif berkarya dan publik konsumen pun kembali menikmati karya-karya mereka di pentas-pentas seni, gedung konser dan gedung bioskop bagi penonton film. Langkah itulah yang secara simultan akan mempercepat pula proses pemulihan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. (rel)
