Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi menjadi dasar pemindahan ibu kota.
“Presiden Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris dengan cara menggenjot kontribusi ekonomi, dan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia di seluruh wilayah negara kita,” kata Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/10).
Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali pulau Sumatera. Dari data tersebut terlihat beban Pulau yang kian berat juga menjadi salah satu alasan pemindahan ibu kota.
“Jika dilihat kontribusi ekonomi dalam hal ini kontribusi ekonomi di pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau domestik bruto sangat mendominasi Jawa sementara pulau lainnya jauh tertinggal,” paparnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2018 didominasi oleh kelompok Provinsi di Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar 58,48 persen, diikuti oleh Sumatera sebesar 21,58 persen, dan Kalimantan 8,20 persen.
Dia menambahkan, krisis air bersih di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek menjadi salah satu faktor pertimbangan pemindahan ibu kota.
“Pemerintah juga mempertimbangkan aset ketersediaan air bersih, Pulau Jawa berdasarkan Kementerian PUPR Tahun 2016 mengalami krisis air yang cukup parah, mulai dari daerah yang termasuk indikator minim yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air di berbagai wilayah khususnya yang ada di pulau Jawa,” tuturnya.
Pertimbangan lainnya, yakni hasil modelling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa.
Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan. (*/hdp)
