Riau, Prokabar — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke Provinsi Riau dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi (anev) serta peninjauan langsung Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla), Sabtu (14/9) kemarin.
Setelah mendarat di Riau, rombongan Kepala BNPB dan Panglima TNI langsung menuju Kantor Gubernur Riau untuk melakukan Rapat Koordinasi (rakor) penanggulangan dan pencegahan karhutla di Provinsi Riau bersama Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kepala BPBD, hingga walikota dan bupati se-Provinsi Riau.
Dalam keterangan tertulisnya, Kepala BNPB menegaskan bahwa asap karhutla adalah pembunuh yang tidak bisa diketahui secara langsung.
Membiarkan asap adalah membiarkan kerusakan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, Doni menekankan agar seluruh unsur, baik masyarakat hingga pemerintah daerah agar bersinergi melakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan.
Ia pun mengingatkan bahwa jika tidak bisa menyepelekan hal itu maka manusia itu menjadi pembunuh potensial.
“Boleh jadi nanti kalau anda sekalian bisa, (menanggulangi karhutla) maka semuanya bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Jika tidak bisa, kita adalah pembunuh potensial,” tegas Doni.
Doni menegaskan bahwa 99% karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Dari beberapa kali kunjungan di Riau, Doni mendapatkan laporan bahwa 80% karhutla itu berubah menjadi perkebunan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.
“Kita ketahui bahwa 80% karhutla di Pelalawan berubah menjadi kebun. Saya catat, saya ingat itu, ungkapan Pak Bupati Pelalawan,” ungkap Doni.
Doni juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya bermain kata-kata saja namun juga harus ada tindakan yang nyata. Hal itu dikatakan mengingat sebelumnya Doni mendengar slogan “Riau Tanpa Asap,” akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya.
“Saya tidak ingin hanya slogan-slogan. Dulu saya senang dengan pernyataan Riau Tanpa Asap. Tapi apa, hari ini Riau penuh asap,” ujar Doni.
Dalam waktu dan tempat yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali bahwa permasalahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja.
Adapun unsur TNI dalam hal ini berfungsi untuk membantu kementerian/lembaga mengatasi karhutla dengan personel dan peralatan tempur yang disesuaikan.
Panglima TNI mengajak seluruh unsur masyarakat, korporasi dan pemerintah daerah serta media agar bersama-sama memecahkan masalah yang sudah menjadi langganan setiap tahun.
Sejauh ini TNI sudah membantu upaya pemadaman karhutla yang melanda di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan dengan menerjunkan pasukan langsung ke titik api. Selain itu, TNI juga telah berupaya menyemaikan natrium klorida (NaCl) untuk hujan buatan dan melakukan pemadaman melalui udara dengan _water-bombing_.
Panglima juga mendukung upaya pencegahan sebagai langkah mitigasi terbaik seperti melakukan penanaman pohon produktif dan mengubah pemahaman serta perilaku manusia agar lebih mementingkan kelestarian lingkungan demi generasi penerus bangsa. Tentunya hal itu dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.
“TNI tugasnya membantu. Jangan sampai nanti TNI yang justru seakan memiliki permasalahan ini. Ini permasalahan kita semua. Kita yang harus menyelesaikan masalah,” ujar Panglima TNI.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Riau Syamsuar sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Riau memaparkan bahwa jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019 telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik.
Pemerintah Provinsi Riau pun telah mengerahkan 5.499 pasukan dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD hingga relawan dari masyarakat.
Selain itu, pihaknya telah mengerahkan 1 pesawat jenis Cassa 212 untuk hujan buatan, 1 helikopter pantau, 6 helikopter bantuan BNPB dan TNI serta 2 bantuan helikopter dari korporasi sebagai upaya pemadaman karhutla melalui udara.
Pemerintah Provinsi Riau juga menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengurangi dampak negatif akibat asap, pembagian masker penutup mulut dan hidung juga dilakukan.
Selain itu, pos-pos darurat kesehatan telah didirikan, baik mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga pos kesehatan masyarakat lain di wilayah tertentu. Gubernur Syamsuar juga meminta agar korporasi juga turut membantu dengan menyediakan lebih banyak pos kesehatan dan memberi pelayanan yang terbaik.
Ia pun berharap agar bantuan personel darat dapat ditambah mengingat cakupan karhutla di Riau meluas.
Selain itu beliau juga mengajak agar kekuatan tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan dari korporasi dan masyarakat.
Ia pun dengan tegas akan mengambil langkah tindak lanjut secara nyata terhadap pihak yang terbukti melanggar dan membakar hutan untuk kepentingan korporasi dengan mencabut izin perusahaannya. Seluruh bupati dan walikota yang hadir diminta untuk mendukung keputusan itu dan dapat dilaksanakan dengan baik.
“Kepada bupati dan walikota, Saya mengharap bahwa semua perusahaan harus ada izin dari bupati, dan apabila ada yg melanggar saya minta agar dibekukan,” tegas Syamsuar.
Usai melakukan analisis dan evaluasi serta rakor karhutla tersebut, Panglima TNI dan Kepala BNPB akan melanjutkan kunjungan kerja di Riau dengan melakukan pantauan udara langsung menggunakan helikopter, Minggu (15/9). (*/hdp)
