Padang, Prokabar — Usai dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat pada Jumat (24/8), Tujuh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat pleno penetapan struktur kepengurusan.
Dalam rapat pleno tersebut, Afriendi terpilih sebagai Ketua Komisioner KPID Sumbar, sedangkan Wakilnya dipercayakan kepada Yumi Ariyati yang keduanya merupakan petahana Komisioner KPID Sumbar sebelumnya.
Untuk Kepala Bidang Kelembagaan diketuai oleh Mardhatilah, dengan anggotanya Jimmy Syah Putra Ginting.
Sementara itu, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, diketuai Andres. Sedangkan untuk Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran, dijabat oleh Melani Friati dengan Anggota Robert Cenedy.
Ketua terpilih, Afriendi mengungkapkan, kedepan Komisioner KPID Sumbar akan fokus terhadap konten siaran terutama yang bernuansa politik.
“Ditahun politik seperti saat ini, rawan terjadi pelanggaran isi siaran sehingga pengawasannya perlu ditingkatkan. Lembaga siaran harus bersifat netral sehingga frekuensi publik yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik”, katanya melalui siaran pers yang diterima Prokabar, Sabtu (25/8).
Lebih lanjut Afriendi menjelaskan,KPID Sumbar juga akan mendorong stasiun televisi nasional, untuk menyediakan konten lokal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyiaran yakni sepuluh persen dari total jam siaran.
Selain itu, KPID Sumbar juga meminta dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi terkait anggaran KPID kedepannya sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam pengawasan siaran di Sumbar.
Kepada masyarakat Afriendi mengimbau agar masyarakat proaktif dalam mengawasi isi siaran terutama yang terindikasi melanggar aturan, sehingga membantu KPID dalam pengawasan penyiaran.
Sebelumnya, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis yang hadir dalam pelantikan tersebut mengungkapkan, tugas Komisioner KPID kedepannya semakin berat karena berkembangnya media baru seperti Youtube dan sejenisnya.
” Dalam undang-undang penyiaran, disebutkan dalam 24 jam siaran televisi, 10 persen diantaranya harus berisi konten daerah”, kata dia.
Andre menyebutkan Pemerintah daerah berhak meminta KPID untuk memastikan konten lokal di TV Nasional yang menggunakan frekuensi publik, ditayangkan sesuai undang-undang penyiaran. (*/hdp)
