Jakarta, Prokabar — Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati mengatakan, percepatan riset dalam negeri terutama di bidang energi perlu dilakukan.
“Akademisi, bisnis atau pengusaha, dan pemerintah atau Academic-Business-Government (ABG) harus bersinergi dan bekerja sama melakukan percepatan riset tersebut,” kata Dimyati dalam seminar inovasi untuk negeri Peran R&D dalam Mendukung Pembangunan Sektor Energi Nasional di Jakarta, Selasa (14/8).
Menurutnya, Kemenristekdikti telah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa peraturan untuk mendukung iklim percepatan riset dan pengembangan menjadi lebih baik seperti rencana induk riset nasional (RIRN), penelitian berbasis output, dan penelitian multiyear.
“Kemenristekdikti saat ini juga tengah berupaya menyusun peraturan mengenai double tax deduction yang pada intinya memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan penelitian,” tambahnya.
Dijelaskan Dimyati, kebijakan double tax deduction sedang disusun oleh Kemenristekdikti bersama-sama dengan Badan Kebijakan Fiskal, dan Kementerian Keuangan.
“Tujuannya mendorong peran serta sektor swasta untuk melakukan riset dan pengembangan lebih banyak lagi, mengingat kontribusi sektor swasta yang masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain,” paparnya.
Berdasarkan data yang telah disusun oleh LIPI bekerja sama dengan Kemenristekdikti di 2017, jumlah dana riset di Indonesia mayoritas masih berasal dari Pemerintah atau APBN, berbanding terbalik dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, China, Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam, yang mayoritas dana risetnya berasal dari sektor bisnis.
Seminar ini dihadiri oleh 75 peserta dari kalangan akademisi, swasta, BUMN, dan LPNK. Dalam acara ini juga dipamerkan produk inovasi dari MMKM LIPI, Innovation Geeks, REPGY, PSSL ITS, Maxwell, dan Infinite. (*/hdp)
