Padang, Prokabar – Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mengambil langkah revolusioner untuk membentengi eksistensi adat dan tanah ulayat di Ranah Minang.
Dalam pertemuan para Ninik Mamak se-Sumatera Barat yang digelar di Hotel Ibis Padang, Sabtu (24/1/2026), LKAAM menegaskan komitmen tunggal: tidak boleh ada sejengkal pun tanah ulayat yang lepas tanpa prosedur adat yang ketat.
Ketua Umum LKAAM Sumbar, Prof. Dr. Fauzi Bahar, M.Si, menekankan pentingnya validasi berlapis dalam pengurusan sertifikat tanah ulayat. Kedepannya, setiap jengkal tanah yang akan disertifikatkan atau dijual wajib mendapatkan pengetahuan dan persetujuan dari Ninik Mamak serta LKAAM setempat. Hal ini bertujuan agar aset berharga milik kaum tidak hilang begitu saja, terutama dalam transaksi berskala besar.
Selain persoalan agraria, Prof. Fauzi Bahar juga menyoroti fenomena sosial yang meresahkan seperti perilaku tidak senonoh dan LGBT. Menurutnya, banyak perilaku menyimpang yang tidak terjangkau oleh hukum positif atau undang-undang nasional. Oleh karena itu, LKAAM berencana merumuskan Pidana Adat untuk menjaring pelaku pelanggaran norma yang tidak mencirikan karakter masyarakat Minangkabau yang religius dan berbudaya.
Sektor politik di tingkat akar rumput juga tak luput dari evaluasi. LKAAM mengusulkan agar pemilihan Wali Nagari tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat, melainkan dipilih oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sistem pemilihan langsung dinilai memakan biaya besar dan seringkali memecah belah persatuan antar jorong. Dengan pemilihan melalui KAN, posisi Ninik Mamak sebagai lembaga legislatif di nagari akan kembali dihargai.
“Jika sistem ini terwujud, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Wali Nagari akan lebih menghormati Ninik Mamak, dan warga kembali menghargai pemimpin adatnya. Kita ingin mengembalikan posisi Ninik Mamak sebagai pemegang otoritas tertinggi di atas pemerintahan nagari,” tegas Prof. Fauzi Bahar di hadapan para pemangku adat.
LKAAM menargetkan rumusan regulasi ini akan segera dituntaskan untuk kemudian dibawa ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tujuannya adalah menjadikannya sebagai Peraturan Daerah (Perda) atau undang-undang daerah. Dengan adanya payung hukum Perda, pidana adat dan aturan ulayat tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku khusus di wilayah Sumatera Barat.
Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPR RI, Arisal Aziz. Sebagai putra daerah yang duduk di parlemen pusat, Arisal Aziz menyatakan keinginannya melihat hukum adat Minangkabau kembali tegak dan berwibawa. Ia mengaku prihatin dengan banyaknya tanah ulayat yang terbengkalai atau bermasalah karena tidak adanya kekuatan hukum adat yang berjalan efektif di lapangan.
Arisal Aziz berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi para Ninik Mamak ini hingga ke Senayan. Ia berjanji akan menyuarakan pentingnya pengakuan negara terhadap hukum adat Minangkabau yang selama ini terkesan “ada namun tidak jalan”. Menurutnya, perlu ada sinkronisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal agar masyarakat adat tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan.
“Saya sebagai anggota DPR RI sangat mendukung dan siap berjuang di parlemen. Kita harus buktikan bahwa Minangkabau itu kuat. Selama ini hukum adat kita seperti tidak bertenaga, hari ini kita sepakat untuk menjalankannya kembali secara nyata di tengah masyarakat,” ujar Arisal Aziz dengan semangat.
Ia juga memberikan pesan menohok kepada para pemangku adat di Sumatera Barat. Arisal menekankan bahwa gelar Ninik Mamak membawa tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan di kaumnya. Jika seorang tokoh adat tidak sanggup menjalankan amanah hukum adat, ia menyarankan agar lebih baik melepaskan gelar tersebut dan menjadi keponakan biasa saja.
Pertemuan yang dihadiri Arisal Aziz ini merupakan kali ketiga diadakan untuk mempertajam visi dan misi LKAAM. Target besarnya adalah pada tahun 2026 ini, seluruh sistem hukum adat dan pengamanan tanah ulayat sudah mulai berjalan secara efektif. Kekompakan para Ninik Mamak dianggap sebagai kunci utama dalam memenangkan perjuangan regulasi ini di tingkat daerah maupun pusat.
Acara ditutup dengan pernyataan sikap bersama dari seluruh pengurus LKAAM kabupaten/kota. Dengan bersatunya kekuatan adat dan dukungan dari wakil rakyat di DPR RI, optimisme membumbung tinggi bahwa identitas Minangkabau yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah akan tetap terjaga di tengah arus modernisasi dan pembangunan. (*)
