Sekda DKI Jakarta Marullah Matali Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Nepotisme dan Penyalahgunaan Wewenang

Penulis -

Jumat, 16 Mei 2025 - 19:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Prokabar – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan serius penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada praktik nepotisme.

Laporan tersebut menuding Marullah memanfaatkan jabatannya untuk menempatkan anggota keluarganya dalam posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan diduga terlibat dalam praktik koruptif lainnya.

Berdasarkan surat laporan yang ditujukan kepada KPK dan dikutip pada Kamis (15/5), beberapa nama yang diduga diuntungkan dari praktik ini antara lain Muhammad Fikri Makarim alias Kiky, yang merupakan anak Marullah, dan Faisal Syafruddin, menantu dari keponakan Marullah.

Dalam laporan tersebut, Muhammad Fikri Makarim alias Kiky disebut diangkat sebagai Tenaga Ahli Sekda DKI Jakarta. Selama Marullah menjabat sebagai Sekda, Kiky diduga diberikan fasilitas istimewa berupa ruangan khusus yang letaknya berdampingan dengan ruang kerja ayahnya.

Pelapor mengungkapkan bahwa dari ruangan tersebut, Kiky diduga melakukan intimidasi kepada para direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan tujuan pengumpulan dana untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo

“Sejak Marullah Matali menjabat Sekda peran kiky menjadi makelar proyek Pemprov DKI maupun BUMD, dengan memanfaatkan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sekda Kiky memaksa Kepala BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa) Dudi Gardesi agar seluruh proyek Pemprov DKI tahun 2025 yang dilelang harus seizin Kiki,” demikian bunyi kutipan dalam laporan tersebut.

Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan bahwa jika ada proyek yang telah dilelang namun pemenangnya tidak mendapat “restu” dari Kiky, maka hasil lelang tersebut harus dibatalkan atau pemenang tender diwajibkan untuk menghadap Kiky.

Sementara itu, Faisal Syafruddin, yang dilaporkan sebagai menantu keponakan Marullah, diangkat menjadi Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Setelah menjabat, Faisal disebut oleh pelapor memanfaatkan posisinya untuk memerintahkan bawahannya agar menyetorkan sejumlah uang secara periodik kepada dirinya.

Baca Juga :  ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

Alasan yang dikemukakan untuk setoran tersebut adalah untuk kepentingan “pengamanan” dari pihak kepolisian dan kejaksaan.

Pelapor juga menyoroti gaya hidup Faisal terkait fasilitas negara. “Bapak Ketua KPK, saya sampaikan juga bahwa setelah Saudara Faisal menjabat, yang bersangkutan menguasai empat kendaraan dinas. Sesuai ketentuan internal Pemprov DKI, jatah Kepala OPD atas kendaraan dinas operasional adalah satu unit kendaraan,” tutur pelapor dalam suratnya.

Selain dugaan nepotisme terhadap anak dan menantu keponakannya, Marullah Matali juga dilaporkan terkait pengangkatan Chaidir sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Chaidir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat.

Laporan tersebut mengindikasikan adanya praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh Chaidir. Untuk posisi eselon III, pelapor menyebut Chaidir diduga mematok tarif sebesar Rp300 juta.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membenarkan penerimaan laporan terkait dugaan yang melibatkan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa laporan tersebut diterima pada pekan lalu dan saat ini sedang dalam proses penelaahan.

Baca Juga :  ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

“KPK secara umum akan melakukan telaah kepada setiap pengaduan masyarakat yang masuk untuk melihat validitas informasi dan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Budi menambahkan bahwa setelah tahap telaah, KPK akan melakukan verifikasi lebih lanjut. “KPK kemudian akan melakukan verifikasi apakah laporan tersebut substansinya, termasuk dalam delik tindak pidana korupsi, dan jadi kewenangan KPK atau tidak,” jelasnya.

Publik kini menantikan tindak lanjut dari KPK atas laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan nepotisme yang menyeret nama Sekretaris Daerah DKI Jakarta tersebut. Proses verifikasi dan telaah oleh KPK akan menjadi penentu apakah kasus ini akan naik ke tahap penyelidikan. (*/pk)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo
ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
Perkuat Ekosistem Digital Aviasi, IAS Hadirkan Layanan Airport Assistance Joumpa di wondr by BNI
Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Galodo di Solok
Calon Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda Perkuat Silaturahmi dengan Kader Sumut
Jelang Muktamar Muhammadiyah, 10 PWM Sepakati Risalah Bukitinggi
Rahmat Saleh Dorong Keterbukaan Tata Niaga Impor Gula
ADPI Sukses Launching IADP melalui Technical Guidance Book Chapter Writing – Springer.

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:08 WIB

Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo

Senin, 5 Oktober 2026 - 17:39 WIB

ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

Rabu, 30 September 2026 - 17:37 WIB

Perkuat Ekosistem Digital Aviasi, IAS Hadirkan Layanan Airport Assistance Joumpa di wondr by BNI

Rabu, 23 September 2026 - 10:46 WIB

Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Galodo di Solok

Selasa, 22 September 2026 - 12:04 WIB

Calon Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda Perkuat Silaturahmi dengan Kader Sumut

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB