Jakarta, Prokabar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa Bulog diwajibkan menyerap gabah dan beras hasil panen petani tanpa ada batasan kualitas maupun kuantitas, sesuai dengan perintah Presiden.
“Bapak diwajibkan membeli tidak dengan limit. Itu alasan saya meminta kejelasan peta jalan Bulog ke depan, terutama dalam menghadapi panen raya,” ujar Alex dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dan lembaga sektor pangan lainnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/3/2025).
Meski tidak ada batasan kualitas dan kuantitas, Presiden telah menetapkan harga beli: Rp6.500 per kg untuk gabah kering panen (GKP), Rp12.000 per kg untuk beras.
Rapat ini membahas berbagai isu penting, termasuk swasembada pangan dan kesiapan stok menjelang Idul Fitri 2025. Salah satu kekhawatiran utama yang disoroti Alex adalah ketidakjelasan pola penyerapan gabah oleh Bulog menjelang panen raya yang diprediksi memuncak pada Maret-April 2025.
“Tidak adanya kejelasan terkait limit gabah atau beras yang akan diserap Bulog telah menimbulkan keresahan di kalangan petani,” jelas Alex.
Menurutnya, penugasan Bulog untuk menyerap cadangan beras sebesar 3 juta ton dengan anggaran Rp16,6 triliun masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait batasan dan mekanisme pelaksanaannya di lapangan.
Lebih lanjut, Alex mengungkapkan bahwa pemerintah juga memberikan instruksi lanjutan kepada Bulog untuk menggunakan pinjaman perbankan jika stok beras nasional belum mencukupi.
Namun, ia mempertanyakan kejelasan penugasan ini, terutama terkait jumlah yang harus diserap.
“Pertanyaan saya, ini limitnya berapa banyak? Penugasannya terpisah, ada yang untuk stok 3 juta ton, ada yang wajib membeli gabah dan beras dengan harga yang sudah ditentukan. Limitnya berapa?” tegasnya.
Sebagai Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex meminta agar Bulog dan Kementan segera menyampaikan mekanisme penyerapan gabah secara transparan ke publik.
“Saya harus menyampaikan ini mewakili petani. Mereka gembira saat pemerintah memutuskan membeli gabah seharga Rp6.500. Tapi bagaimana jika saat panen tiba, Bulog justru beralasan stok gudang sudah penuh? Itu tidak boleh terjadi!” kata Alex.
Menurutnya, panen raya pasti menyebabkan harga gabah turun, sehingga Bulog seharusnya menjadi pembeli utama bagi petani. Oleh karena itu, ia mendesak agar mekanisme pembelian ini dipastikan berjalan dengan baik.
“Betapa kecewanya petani kalau saat panen raya mereka bukan mendapatkan kepastian pembelian, tetapi justru alasan dan hambatan dari Bulog,” pungkasnya.
Dengan semakin dekatnya musim panen raya 2025, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa Bulog wajib menyerap gabah dan beras petani sesuai perintah Presiden, tanpa batasan kualitas maupun kuantitas.
Namun, ia juga menyoroti ketidakjelasan limit penyerapan gabah, yang dapat berpotensi merugikan petani jika tidak segera dijelaskan oleh Bulog dan Kementan.
“Mumpung jajaran Bulog dan Kementan ada di sini, tolong jelaskan ke publik agar petani tidak khawatir dengan panen raya yang sudah di depan mata,” tutup Alex. (*)
