Bukittinggi, Prokabar – Filantropi dalam bentuk pengumpulan uang dan barang kini bukan merupakan hal yang baru. Di satu sisi, kegiatan ini memiliki dampak positif dalam mengatasi persoalan sosial, namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan benar malah akan menimbulkan dampak sosial baru.
Lembaga Filantropi, disebut Ketua Tim Pemberdayaan Dana Sosial Dinsos Provinsi, Muhammad Ismil, masih banyak yang tidak patuh dengan regulasi. Hal ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan lembaga itu sendiri.

“Salah satu aspek yang banyak dilanggar adalah soal transparasi, Peraturan menuntut lembaga filantropi harus transparan dalam mengumpulkan maupun mendistribusikan,” kata Ismil.
Selain itu, dia juga menegaskan agar lembaga dan yayasan filantropis harus mengikuti peraturan yang ada, agar dana dan barang yang dikumpulkan tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

“Kegiatan ini kami harapkan agar pelaku filantropi menaati Peraturan Mentri Sosial Nomor 8 Tahun 202i tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang, di lapangan, kami banyak menemukan filantropis ini belum sesuai dengan aturan,” jelas Ketua Tim PDS, Muhammad Ismil.

Dinas Sosial Sumbar sebagai OPD yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan kegiatan filantropi berkewajiban memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada filantropis.
“Terima kasih pak Ketua DPRD Sumbar, yang sudah memberikan dana pokirnya untuk kegiatan ini, harapan kami, agar lembaga filantropis di Payakumbuh bisa bergerak sesuai aturan dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ismil.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar menyoroti kegiatan filantropi yang masih banyak memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat. Hal ini menurutnya, akan membuat masyarakat tidak produktif.

“Saya tidak setuju jika filantropi ini akhirnya berujung pada pembagian bantuan langsung secara instan, yang membuat masyarakat candu dan manja, sehingga malas untuk melakukan hal hal produktif, seharusnya bantuan tersebut menunjang produktifitas masyarakat,” ungkap Supardi di depan pelaku filantropi pada Kamis (7/3/2024).
Supardi juga menekankan agar filantropi ini juga seharusnya dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
“Sekarang sudah saatnya kegiatan filantropi ini menjadi lokomotif mengubah paradigma masyarakat agar tidak hanya berada pada posisi tangan di bawah, tetapi targetnya masyarakat penerima bantuan dalam jangka waktu tertentu berada pada posisi tangan di atas,” tegas Supardi.
Kepedulian Sosial Masyarakat Rendah
Ketua DPRD Sumbar, Supardi juga menyoroti makin lemahnya kepedulian sosial masyarakat, tidak hanya diperkotaan tapi juga di nagari nagari. Hal ini dibuktikan tidak berperannya fungsi niniak mamak, RW dan RT, dalam mengawasi kondisi sosial dan ekonomi di lingkungannya.
“Adalah hal yang aneh di Payakumbuh ternyata masih ada stunting, karena kekurangan gizi, ini perlu dipertanyakan kepedulian sosial kita, kemana RW? kemana RT? yang seharusnya mampu untuk melihat apa yang terjadi di lingkungannya,” papar Supardi.

Supardi, menilai masyarakat kini telah meninggalkan budaya dan tradisi masa dahulu yang sarat dengan nilai nilai sosial. Sehingga dalam masyarakat komunal semiskin apapun, tidak ada yang tidak makan.
“Kita harus kembali ke masyarakat komunal, salah satunya adalah pelajaran dari rankiang rumah gadang, rankiang itu ada tiga yaitu untuk kebutuhan sehari hari, untuk bantuan jika ada tetangga atau kaum yang tidak makan, dan rankiang ketiga adalah untuk penyimpanan logistik ketika terjadi bencana atau gagal panen,” jelas Supardi.
Komitmen Bersama Memberdayakan Lembaga Filantropi
Dalam kegiatan pelatihan filantropi bagi pelaku filantropi se Kota Payakumbuh ini, Ketua DPRD Sumbar juga berkomitmen akan memberikan perhatian kepada lembaga dan yayasan yang bergerak di jalan filantropi ini.
Perhatian ini seperti dengan melakukan pembinaan dan pelatihan secara kontinyu, melakukan kolaborasi secara bersama sama, dan bisa saja melalui kegiatan yang dilaksanakan bersama pemerintah.

“Lembaga filantropi ini seharusnya juga diperhatikan oleh pemerintah, jangan dibiarkan berjalan sendiri, karena persoalan sosial harus ditanggulangi secara bersama sama,” kata Supardi.
Pelatihan yang diikuti 75 orang filantropis ini merupakan kegiatan yang digelar oleh Dinas Sosial Provinsi Sumbar, yang anggarannya berasal dari Dana Pokok Pikirian (Pokir) Ketua DPRD Sumbar Supardi.
Dalam kegiatan ini peserta akan diberikan pemahaman dan materi selama tiga hari denga menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial, Asisten 2 Setdaprov Sumbar, serta pemateri yang berkompeten lainnya.
















