Medan, Prokabar – Sepekan alias H-7 jelang Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni mendatang, Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengeluarkan maklumat, Rabu (20/6). Diteken Kapolrestabes Kombes Pol Dadang Hartanto.
Maklumat bernomor 01/VI/2018/Polrestabes Medan itu, berisi tentang menciptakam keamanan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur Sumut 2018.
“Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di wilayah hukum Polrestabes Medan, berdasarkan UU Nomor 02 Tahun 2002, Polrestabes Medan memandang perlu mengeluarkan maklumat,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto dan Wakapolrestabes AKBP Bagus Suropratomo, di Medan.
Adapun isi maklumat, meliputi tiga hal dan rinciannya sebagai berikut. Pertama, pemungutan suara adalah hak setiap warga negara untuk memilih pilihannya tanpa adanya pengaruh pihak lain, intimidasi fisik dan non fisik.
Kemudian, Pilkada Sumut harus sukses tanpa adanya rayuan serta janji-janji dari pihak manapun dengan cara melanggar hukum. Oleh karenanya kebebasan tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Kedua, kata AKBP Bagus, dalam pelaksanaan pemungutan suara, maka setiap orang atau kelompok masyarakat yang berada di wilayah hukum Polrestabes Medan dilarang untuk mengganggu ketertiban umum, dan merusak fasilitas umum.
Kemudian, dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan
raya/arus lalu lintas /jalan tol, melakukan provokasi, perbuatan anarkis, menebarkan kebencian,
permusuhan dan konflik berlatar belakang SARA.
“Terhadap Pelaku dapat diancam dengan pidana kurungan (penjara) sebagaimana diatur dalam Pasal 406, Pasal 407 ata 170 KUHP serta undang-undang lainnya,” tegas Wakapolrestabes.
Terakhir, maklumat poin ketiga, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau jalan menuju Tempat Pemungutan Suara
dilarang adanya aktifitas orang atau kelompok masyarakat yang mengatasnamakan perorangan atau organisasi masyarakat tertentu melakukan tidakan yang menimbulkan persepsi sebagai
ancaman/intimidasi baik secara fisik maupun non fisik.
“Sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya, maka terhadap pelaku dapat diancam dengan pidana sesuai undang-undang yang berlaku,” tegas Wakapolrestabes.
Jika terjadi pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum di wilayah hukum Polrestabes Medan maka akan dilakukan tindakan Kepolisian secara tegas dan terukur dimulai dari peringatan,
pembubaran, sampai dengan penindakan/upaya paksa terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan undang-undang pidana yang berlaku serta Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. (vbm)
