Daerah

150 Keluarga di Pangkalan Terancam Hilang Pekerjaan, Ini Penyebabnya

Limapuluh Kota, Prokabar – Sebanyak 150 keluarga di Pangkalan Koto Baru, Lima Puluh Kota, terancam kehilangan pekerjaan, akibat adanya dugaan tindakan menghalang-halangi aktifitas bongkar muat oleh oknum warga, di PT Sumatera Resources Internasional (PT SRI).

Dugaan menghalangi aktifitas pengangkutan daun gambir dari sejumlah wilayah di Limapuluh Kota ke Nagari Pangkalan, lokasi pabrik PT SRI berdiri, bermula sejak sepekan lalu akibat adanya kelompok masyarakat yang kecewa perihal harga.

PT SRI, membantah telah membeli murah daun gambir. Malah, harga saat ini per kilogramnya, setara dengan harga normal di kebun. “Kalau musim harga gambir naik, kita beli tinggi. Kalau murah, ya tidak mungkin kita beli tinggi,” kata Mr Ramsing, salah satu pimpinan PT SRI, kepada Prokabar Minggu (30/6).

Akibat adanya larangan hilir mudik kendaraan pengangkut daun gambir tersebut, kini pabrik PT SRI yang sudah lengkap perizinannya, berhenti beroperasi. “Negara wajib hadir melindungi setiap investasi, apalagi, ini PMA yang jelas didorong oleh Pemerintah. Bisa kapok orang invest di Limapuluh Kota,” kata salah satu pengamat ekonomi Luak Limopuluah.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, masyarakat di Banjaranah, Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota, melakukan tindakan melarang adanya aktifitas pengangkutan daun gambir ke lokasi pabrik PT Sumatera Resources Internasional (PT SRI).

PT SRI, merupakan pabrik pengelolaan gambir yang mempekerjakan masyarakat lokal sebanyak 150 keluarga. Pemerintah Daerah, diminta tidak lepas tangan atas adanya dugaan intervensi dari aktifitas bongkar muat di lokasi PT SRI.

Masyarakat Pangkalan, melalui sejumlah oknum, diduga melakukan praktik menghalang-halangi aktifitas pengangkutan daun gambir dari sejumlah wilayah ke lokasi pabrik PT SRI dengan dalih, harga daun gambir masih murah. Padahal, perusahaan membeli gambir dengan harga normal.

Kondisi ini, berbuntut terhadap berhentinya operasional pabrik sejak sepekan terakhir. “Dari Perusahaan, sebenarnya, kami sudah lakukan langkah preemtif, sudah lakukan konsolidasi secara baik-baik dengan warga,” kata Mr Ramsing, salah satu pimpinan PT SRI.

Ramsing heran, upaya konsolidasi dan mediasi yang dilakukan pihak perusahaa dibantu Muspida tempo hari, belum menemui titik terang. “Kami melakukan investasi dengan cara transparan sesuai amamat Undang-Undang,” kata Ramsing.

Di sisi lain, aktivis Luak Limopuluah Corruption Watch meminta Dinas terkait di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, kembali duduk bersama dalam menuntaskan persoalan ini. “Jangan sampaj pelaku usaha dan warga petani yang rugi,” kata mereka.

Kepala Kepolisian Resor 50 Kota Ajun Komisaris Besar Haris Hadis secara terpisah menyebut, pihaknya akan memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha. Termasuk aktifitas pabrik gambir. “Tentu, sesuai aturan dan perundang-undangan,” kata Kapolres. (vbm)

Berani Komen Itu Baik
Loading...
To Top