Gubernur yang hadir dalam pencanangan tersebut menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan yang semangatnya telah didengungkan semenjak 22 tahun silam, tepat ketika dimulainya era reformasi.

“Tidak ada istilah terlambat, tertunda, reformasi birokrasi adalah semangat antitesa dari Orde Baru, yang pelaksanaannya terus dilakukan secara bertahap,” sebut Gubernur Irwan di Kantor BPS Sumbar, Rabu (17/6).

Sebagai suatu perubahan yang mendasar Gubernur Irwan menuturkan bahwa perubahan mesti diawali dengan mindset dan prilaku Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Gubernur, pihaknya telah menerapkan beberapa area perubahan tersebut diantaranya melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tata laksana, peningkatan SDM, SOP pelayanan publik dan sebagainya.

“Hal ini masuk dalam visi misi saya nomor dua yaitu reformasi birokrasi, itu sudah dari tahun 2010 yang lalu,” terangnya.

Terakhir Gubernur Irwan mengucapkan selamat kepada BPS Sumbar, dengan semangat zona integritas menuju WBK/WBBM
diharapkan pelayanan kedepan menjadi semakin membaik.

“Harapan kami zona integritas merupakan wujud modal pelayanan publik yang baik kedepannya,” pungkas Gubernur Irwan.

Sementara Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat Pitono mengatakan reformasi birokrasi merupakan salah satu langka awal mendukung program pemerintah.

Salah satunya untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment.

Disamping itu ia menegaskan bahwa ASN semestinya dituntut agar bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“ASN harus memberikan pelayanan prima, meningkatkan kapasitas dan akutabilitas kinerjanya,” tegas Pitono.

Selanjutnya Pitono mengatakan bahwa tantangan kedepan adalah bagaimana membangun kolaborasi dan elaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya dalam menghasilkan data yang berkualitas.

Pencanangan WBK/ WBBM di BPS Sumbar turut dihadiri Kepala Kajati Sumbar, Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang, pimpinan OJK, Bank Indonesia, Komisi Informasi, Ombudsman beserta unsur Forkopimda lainnya. (rel)

The post BPS Canangkan Zona Integritas, Gubernur Sumbar beri Apresiasi appeared first on Prokabar.

“Di 2019 ini kita mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan pengadilan negeri lubuk basung. Ini adalah bentuk komitmen bersama kita, dari Mahkamah Agung sampai jajarannya,” tuturnya.

Ia melanjutkan komitmen ini demi kepentingan nusa dan bangsa. Bahwa dari pengadilan, khususnya peradilan umum sudah siap zona integritas. Serta siap untuk melayani bebas korupsi.

“Komitmen siapa? Komitmen semua individu yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Basung ini. Dan kita siap,” tegasnya.

Kepala PN juga menambahkan sudah banyaj kemajuan pelayanan yang sudah diciptakan. Merampingkan birokrasi serta melengkapi sarana prasarana yang memadai. Sehingga masyarakat merasa nyaman mencari keadilan di sini.

“Kita nyaman bekerja, masyarakat yang mencari keadilan di sini pun nyaman terlayani,” pungkasnya. (rud)

The post Zona Integritas Dicanangkan, PN Lubuk Basung Konsisten Lawan Korupsi appeared first on Prokabar.