Kepala Dinas Kesehatan Pasaman, Rahardian Suryanta Lubis menjelaskan, masyarakat Pasaman yang positif ini merupakan anggota Polri dinas di Polsek Bonjol.

“Pasien ini positif setelah kontak sosial dengan pasien positif lainnya di RS Bhayangkara Padang,” kata Rahardian, Minggu (31/8).

Diakui Rahardian, usai mendapat kabar adanya warga Pasaman yang positif dari Tim Gugus Tugas Provinsi Sumbar, pihak gugus tugas Pasaman langsung bergerak.

“Kini, kami sedang melakukan pelacakan terhadap pihak-pihak yang kontak sosial dengan pasien ini,” kata Rahardian. (Ola)

The post Sebulan Zona Hijau di Pasaman, Kasus Positif Corona Muncul Lagi appeared first on Prokabar.

Warga yang masuk, terutama penumpang mobil angkutan seperti bus antas provinsi terus diawasi. Mereka (penumpang) terus dilakukan pengecekan suhu badan bila hendak masuk atau sekedar melintas di Pasaman.

“Kita tidak ingin kecolongan, meski sudah zona hijau, sebagai pimpinan daerah, saya mengajak semua Satgas untuk tetap waspada. Corona belum habis,” kata Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, Minggu (30/8).

Tidak saja masyarakat yang melintasi jalur Pasaman yang diperiksa, kebiasaan warga juga dijaga ketat dalam menjalani tatanan hidup normal baru ini. Warga keluar rumah masih wajib memakai masker, jega jarak dan disarankan untuk mengkosumsi makanan bergizi serta vitamin.

“Kalau harapan kita, tentunya Pasaman masih berstatus zona hijau (aman) corona, tidak ada pasien positif. Itu semua dapat diwujudkan apabila kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan corona ini,” pungkas Buoati Yusuf. (Ola)

The post Sudah Zona Hijau, Pemkab Pasaman Tetap Pantau Masyarakat yang Masuk appeared first on Prokabar.

“Tiga daerah itu zona hijau,” kata Jasman Rizal.

Ia berharap, di tengah menderunya kasus corona akhir-akhir ini, tiga daerah ini mampu mempertahankan status zona hijaunya. Mengingat beberapa kabupaten kota lain sedang terjadi penambahan kasus. Terutama Padang.

“Meski berstatus zona hijau, jangan lengah. Corona tidak tampak, virus ini bisa saja menjangkiti masyarakat jika kurang dalam penerapan tatanan hidup normal baru produktif,” tegas Jasman Rizal.

Dirincinya, di Sumbar terdapat tiga zona dalam pandemi corona. Ada zona orange, Kabupaten Solok, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Agam. Ada juga zona kuning, Kabupaten 50 Kota, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Solok. Terakhir zona hijau, aman corona yakni tiga kabupaten tadi. (Ola)

The post Pandemi Corona, Pasaman Zona Hijau appeared first on Prokabar.

“Pertama kita menjalani pendekatan yang testing, tracking, isolasi dan karantina secara buat masif dan efektif sehingga potensi penularan COVID-19 dapat terkendali positivity rate di Sumatera Barat hanya 1,4 persen,” ujar Irwan dalam dialog melalui ruang digital di Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jakarta (1/8).

Irwan menjelaskan bahwa testing rate yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat telah melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). 

“Kalau WHO hanya 5.000 per 1 juta, kita telah melakukan lebih 10.000 tes atau sekitar 1,2 persen di Sumatera Barat yang melebihi standar WHO,” lanjut Irwan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat adalah menjaga perbatasan udara dan darat.

“Kemudian yang kedua untuk menjaga perbatasan udara dan darat. Jika melalui perjalanan udara, setiap masuk ke wilayah Sumatera Barat akan kita fasilitasi swab gratis di airport,” ucapnya.

Ketiga adalah penerapan sanksi dalam pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan. Irwan mengungkapkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat telah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Kita sedang membuat Perda yang ada sanksi pidana kepada mereka yang melanggar aturan protokol kesehatan. Sekarang peraturan Bupati, peraturan Walikota, Pergub ada berupa sanksi administratif maupun denda seperti denda pidana hukuman dengan kurungan dan denda uang,” ungkap Irwan.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie atau Amie mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat, baik melalui pendekatan kognitif hingga pemberian sanksi bagi pelanggar.

“Kami ada razia masker sambil membawa masker untuk anak-anak dan orang tua. Jika saat turun ke lapangan ada yang tidak pakai masker, akan kita langsung berikan dan mengimbau untuk dikenakan maskernya,” jelas Amie melalui dialog ruang digital.

“Hal ini juga berlaku kepada pelaku usaha misalnya toko, restoran, dan sebagainya jika tidak sesuai protokol kesehatan, akan kami beri sanksi dan keesokan harinya tidak boleh beroperasi kembali,” imbuhnya.

Pemerintah Daerah Singkawang juga menerapkan rapid test massal kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi potensi penuralan COVID-19 di tengah masyarakat.

“Kita melakukan edukasi dengan berbagai cara melalui media, spanduk, dan langsung ke turun ke masyarakat. Misalnya ke pasar tradisional, kita melibatkan Kepala Dinas Perdagangan bersama jajaran TNI Polri, langsung sampaikan kepada masyarakat, bahwa besok pagi kita akan ada akan rapid test massal,” ujar Amie.

Amie mengungkapkan jika hasil rapid test yang dilakukan adalah reaktif, pemerintah setempat tidak memaksakan karantina terpusat. Namun direkomendasikan untjk melakukan karantina mandiri untuk mencegah keluarga maupun orang sekitar tidak tertular COVID-19.

Terakhir, Irwan juga menjelaskan bahwa edukasi dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan juga dilakukan melalui pendekatan nilai budaya atau _culture value_.

“Salah satu culture value ada di Kota Payakumbuh, kita menyebutnya Kampung Tangguh yang merupakan gotong royong kebersamaan satu komunitas RT/RW atau negari dimana mereka menjaga daerahnya bersama-sama dari datangnya orang luar. Mulai dari diberhentikan dulu, kemudian wajib melakukan rapid test dan jika aman baru boleh masuk pada wilayah tersebut,” tambah Irwan.

Budaya kebersamaan gotong royong dengan melibatkan semua tokoh untuk menjaga daerahnya menggunakan protokol kesehatan secara disiplin diharapkan mampu mempertahankan kondisi suatu daerah tetap berada di zona hijau atau aman dari COVID-19. (BNPB)

The post Ini ‘Pendekatan’ yang Dilakukan Sumbar untuk Pertahankan Zona Hijau appeared first on Prokabar.

“Kalau bupati, wali kotanya telah melalui tahapan-tahapan, telah berkoordinasi, berunding/berembuk dengan tokoh-tokoh agama, pakar epidemiologi, termasuk juga tokoh-tokoh pers di daerah yang mungkin tahu perkembangan bagaimana maunya rakyat seperti apa, kepala daerah bisa membuka,” ujar Ketua Gugus Tugas dilansir Prokabar, Sabtu (6/6).

Kalau memang dianggap belum waktunya, menurut Doni, tidak ada masalah jadi ini diserahkan pada daerah apa yang harus dilakukan, pusat memberikan arahan dan guidance supaya daerah juga punya semangat tinggi untuk menjaga lingkungannya tetapi juga harus tetap memperhitungkan potensi adanya masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Pada kesempatan itu, Ketua Gugus Tugas juga menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk pelibatan swasta dalam rangka menambah kapasitas pemeriksaan yang sekarang ini 10.000 bisa mencapai 20.000 dan mungkin sampai 30.000.

“Yang penting intinya semuanya terintegrasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi izin, kemudian ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk tentunya masalah keamanan, supaya ini menjadi atensi. Karena risiko yang dihadapi oleh para pekerja laboratorium ini tidak jauh berbeda dengan risiko yang dihadapi oleh para dokter dan perawat,” imbuh Ketua Gugus Tugas.

Beberapa waktu yang lalu, Ketua Gugus Tugas menjelaskan bahwa sejumlah dokter dan tenaga laboratorium itu sempat terpapar Covid-19 karena ada kebocoran dari laboratorium.

“Ini yang harus kita jaga, kita harus betul-betul meyakini jangan sampai dokter kita, perawat kita, petugas laboratorium kita menjadi korban atau menjadi berisiko karena sistemnya belum maksimal,” ungkap Ketua Gugus Tugas.

Jadi, lanjut Doni, Gugus Tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan di bawah bimbingan Menko PMK akan senantiasa memperhitungkan segala aspek terutama masalah keamanan dari tenaga medis.

Soal reagen, Ketua BNPB sampaikan yang tahap pertama masih tersedia, jadi total sekitar 1,1 juta reagen untuk PCR, baik itu VTM-nya, ekstraksi RNA-nya, ini semuanya sudah didapatkan.

“Mungkin dalam beberapa minggu ke depan stoknya sudah mulai berkurang, tetapi tetap ada kerja sama dengan beberapa negara, sewaktu-waktu kita membutuhkan reagen maka stok yang ada ini bisa kita datangkan,” terang Doni.

Demikian juga, lanjut Doni, beberapa swasta sudah berusaha untuk mendapatkan reagen sehingga bisa kombinasi nanti dan Pemerintah tidak lagi terlalu khawatir seperti pada pertengahan April yang lalu kehabisan stok reagen, dan sekarang ketersediaannya reagen bisa terpenuhi.

Soal sebaran tes, menurut Doni, tergantung dari tingkat kasus terkonfirmasi positif dilaporkan.

“Makanya sekarang kita memperbanyak mobile laboratorium BSL 2. Artinya apa? Ketika nanti suatu daerah telah mengalami penurunan, maka kendaraan itu bisa kita geser/pindahkan ke kabupaten atau provinsi lain yang membutuhkannya sehingga akan jauh lebih efisien,” ungkapnya.

Anggaran yang diperlukan, menurut Ketua Gugus Tugas, sejauh ini tim gabungan dari Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas masih merancang seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan pemeriksaan.

“Untuk diketahui, pada awalnya pemeriksaan laboratorium ini hanya ada di Balitbangkes, kemudian berkembang ditambah dengan beberapa lokasi lagi, beberapa tempat, termasuk dari Laboratorium Airlangga, dan Eijkman, serta UI. Dan setelah itu berkembang lagi menjadi lebih banyak lagi, sekarang sebarannya sudah semakin besar,” ujarnya.

Soal penilaian R0 dan juga Rt, menurut Doni, kalau sudah real time, otomatis sudah bisa mendapatkan data yang lebih akurat, tetapi tetap Gugus Tugas dan juga tim pakar dari tiap-tiap provinsi didorong untuk bisa mengacu kepada protokol yang telah ditentukan oleh WHO yang meliputi ada aspek epidemiologis, ada aspek surveilans, dan juga kesiapan dari fasilitas kesehatan.

Soal kasus positif yang akan lebih banyak karena pemeriksaan semakin besar, Ketua Gugus Tugas sampaikan memang semakin banyak diperiksa maka semakin banyak kasus yang terkonfirmasi seperti halnya di Jawa Timur.

“Karena jumlah PCR mesinnya sudah semakin banyak, kemudian kemampuan daerah untuk menjaring ODP dan OTG juga semakin besar, sehingga kasusnya meningkat. Tetapi yang kita harus perhatikan adalah jumlah ketersediaan rumah sakit, kemudian juga kasus kematian,” katanya.

Ketua Gugus Tugas mengaku telah mengimbau, diharapkan bagi yang telah sembuh bersedia untuk menyumbangkan plasmanya.

“Demikian juga di Jawa Timur, ada 699 pasien positif yang sudah sembuh, mereka sudah kembali ke masyarakat, ini juga kita imbau. Jadi semua warga negara kita, masyarakat kita, yang telah sembuh diharapkan bersedia untuk mendonorkan plasmanya kepada dinas-dinas kesehatan,” jelasnya.

Inilah, menurut Doni, bentuk gotong-royong yang dilakukan, obat belum ada, vaksin belum ada, jadi cara pengobatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan telah diakui juga oleh beberapa lembaga internasional menggunakan metode plasma konvalesen.

“Dan kita dorong terus supaya pakar kita, ahli-ahli kedokteran kita, ahli kesehatan kita semakin banyak yang memiliki kemampuan untuk terapi plasma ini,” terangnya. (*)

The post Zona Hijau Tergantung Kesiapan Daerah Setelah Melalui Tahapan-Tahapan appeared first on Prokabar.