Panduan ini untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan Salat Idulfitri.

Sekaligus membantu negara dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

“Edaran ini mengatur kegiatan malam takbiran dan Salat Idulfitri di Masjid dan lapangan terbuka,” ujar Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Kamis (6/5)

Yaqut Cholil Qouma telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk segera mensosialisasikan panduan tersebut.

“Saya minta kepada seluruh jajaran Kemenag untuk segera menyosialisasikan edaran ini secara masif, terutama kepada pengurus masjid dan Panitia Hari Besar Islam serta masyarakat luas,”  kata Yaqut Cholil Qoumas.

Panduan Penyelenggaraan Salat Idulfitri 1442 H/2021 M:

Pertama, malam takbiran

Melakukan takbiran pada prinsipnya dapat di Masjid dan Musala dengan ketentuan sebagai berikut:

• Pelaksanaan terbatas, maksimal 10 persen dari kapasitas Masjid dan Musala.
  Pelaksanaan harus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dengan memakai masker, menjaga jarak danmenghindari kerumunan.
• Tidak boleh melakukan takbiran keliling untuk mengantisipasi keramaian
• Takbiran bisa secara virtual dari Masjid dan Musala sesuai ketersedian perangkat telekomunikasi yang ada.

Kedua, Salat Idul Fitri di zona Merah dan Oranye

Salat Idulfitri di zona merah dan oranye bisa dari rumah masing-masing sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam lainnya.

Ketiga, Salat Idulfitri di Lapangan dan Masjid.

Daerah dengan zona hijau dan zona kuning berdasarkan penetapan pihak berwenang boleh melakukan salat di Masjid dan lapangan.

Keempat, Protokol Kesehatan

Menggelar sala Idulfitri di Masjid dan lapangan harus memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 seccara ketat dan mengindahkan ketentuan berikut:

a. Salat Idulfitri sesuai rukun Salat dan Khutbah dan diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir;

b. Jamaah yang hadir tidak boleh melebihi 50 persen dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah;

c. Panitia menggunakan alat pengecek suhu untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah yang hadir.

d. Bagi para lanjut usia (lansia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, agar tidak menghadiri Salat Idulfitri di masjid dan lapangan;

e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan salat dan selama menyimak Khutbah di masjid dan lapangan;

f. Khutbah Idulfitri singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit.

g. Mimbar khatib di masjid dan lapangan agar menggunakan pembatas transparan antara khatib dan jemaah.

h. Seusai pelaksanaan salat, jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.

Kelima, Panitia Salat Idulfitri

Sebelum menggelar Salat Idulfitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas COVID-19, dan unsur keamanan setempat.

Tujuannya untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID-19 berjalan baik, aman dan terkendali.

Keenam, Silaturahmi dengan keluarga

Silaturahmi saat Idulfitri hanya bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan Open House atau Halalbihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

Ketujuh, Pelaksanaan SE

Pelaksanaan SE ini menyesuaikan dengan kondisi setempat karena terjadi perkembangan ekstrem COVID-19 dan peningkatan kasus yang signifikan. (*)

The post Ini Panduan Salat Idulfitri di Masa Pandemi appeared first on Prokabar.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mentakan surat edaran itu akan menjadi panduan beribadah untuk umat islam selama pandemi Covid-19.

Kemenang membuat edaran terebut untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko Covid-19.

“Surat edaran ini untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan.”

“Edaran ini sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko Covid-19.”

“Edaran ini tentang kegiatan ibadah dalam bulan Ramadan dan bisa melibatkan banyak orang,” kata Yaqut dalam rilisnya, Selasa (6/4).

Baca Juga: 

• Rumah Rusak Dilanda Angin Kencang, Masyarakat Rotan Gotah Minta Bantuan Pemerintah
• Pemain Timnas Futsal Ikut Latihan Awal Semen Padang FC
• Gubernur Sumbar Lantik Walikota Padang Definitif Rabu Besok

Berikut poin dalam surat edaran bernomor 3 tahun 2021:

1. Umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan sesuai hukum dan tata cara ibadah Agama Islam, kecuali untuk yang sakit dan alasan dalam syariat.

2. Sahur dan buka puasa harus di rumah masing-masing bersama keluarga inti.

3. Kegiatan buka bersama harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran sebesar 50 persen dari kapasitas ruangan.

Panduan untuk Pengurus Masjid

4. Pengurus Masjid atau Musala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah:

• Salat Fardu, salat Tarawih serta Witir, Tadarus Alquran, dan Itikaf dengan batasan kehadiran 50 persen dari kapasitas ruangan.

Panduan ini harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Menjaga jarak aman satu meter antarjamaah, dan setiap jamaah wajib membawa sajadah atau mukenah masing-masing.

• Pengajian,Ceramah,Taushiyah, atau Kultum Ramadan dan Kuliah Subuh, paling lama dengan durasi waktu 15 menit.
• Peringatan Nuzulul Quran di Masjid atau musala harus dengan batasan peserta sebanyk 5- persen dari kapasitas ruangan dengan protokol kesehatan ketat. 

5. Pengurus dan pengelola Masjid atau Musala sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan.

Pengurus atau pengelola juga harus mengumumkan kepada jamaah agar melakukan disinfektan secara teratur.

Baca Juga Milenialisme.com

• Besok, Hendri Septa Dilantik sebagai Wali Kota Padang
• Harga Sembako Merangkak Naik Jelang Ramadan
• Kenali Manfaat Kulit Ayam untuk Kesehatan dan Diet

Menyediakan sarana cuci tangan di pintu masjid atau musala, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah wajib bawa sajadah atau mukenah masing-masing.

6. Peringatan Nuzulul Quran di dalam maupun di luar gedung wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah peserta paling banyak dalam peringatan Nuzul Quran harus 50 persen dari kapasitas tempat atau lapangan.

7. Vaksinasi Covid-19 tetap ada di bulan Ramadan dengan pedoman Fatwa MUI Nomor 13 tahun 2021 tentang hukum Vaksinasi Covid-19 saat berpuasa, dan ketetapan fatwa ormas islam lainnya.

8. Pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Baznas dan Lembaga Amil Zakat harus sesuai protokol kesehatan dan mengindari kerumunan.

Aturan untuk Ceramah Ramadan

9. Penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat islam dan para mubaligh atau penceraham agama harus menjaga Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, dan Basyariyah.

Segenap umat islam, mubaligh atau penceraham tidak boleh mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat.

10. Mubalig atau Penceramah agam harus berperan dalam memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, Akhalaqul Karimah, Kemaslahatan umat, dan nilai kebangsaan melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Alquran dan As-sunnah.

11. Pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H atau 2021 M boleh di Masjid atau Lapangan terbuka dengan protokol kesehatan ketat. 

Kecuali jika perkembangan Covid-19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing. (*)

The post Ini Panduan Ibadah Ramadan dan Idulfitri dari Kemenag appeared first on Prokabar.

Yaqut Cholil mengatakan jumlah umat Islam Indonesia lebih dari 80 persen penduduk Indonesia.

Apabila ukhuwah dan sinergi antarumat Islam terwujud, maka masalah kesatuan persatuan bangsa sudah selesai.

“Saya sampaikan di awal, Kementerian Agama (Kemenag) RI milik semua agama. Di dalamnya ada agama Islam.”

“Ada ribuan ormas di bawah naungan Kementerian Agama, seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII.”

“Saya mendukung sinergi dan kerjasama antarormas Islam dengan Kemenag dalam membangun ukhuwah Islamiyah,” kata Yaqut Cholill

Baca Juga:

• 22 Terduga Teroris Hasil Operasi di Jatim Digelandang ke Jakarta
• Polri dan KPI Bahas Persiapan Hari Penyiaran Nasional
• Temui Kabareskrim, KKP Minta Dukungan Tegakkan Hukum di Sektor Perikanan

Yaqut Cholil menuturkan agama dan negara sejatinya saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk mewujudkan peradaban suatu bangsa.

Kemenag RI mendukung penguatan identitas keagamaan.

“Penguatan identitas keagamaan di satu sisi dan penguatan identitas kebangsaan di sisi yang lain tidak boleh tepisah, apalagi bertentangan.”

“Konsep itu harus tetap dalam satu kotak untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara,” ujarnya.

Hanya karena perbedaan khilafiah antarsesama agama Islam, bahkan perbedaan etnis dan agama seharusnya tidak menghambat terwujudnya persaudaraan sebagai sebuah bangsa.

Baca Juga Milenialisme.com

• Kosmetik Mahal, Perhatikan Tips Cantik Ini
• Empat Fungsi Rendang Khas Minangkabau
• Hoax Menjamur, Media Komunitas Solusi untuk Pembaca

“Justru kesalehan beragama dan loyalitas bernegara harus saling mendukung satu sama lain.”

“Dengan kata lain, kita bisa menjadi umat saleh sekaligus warga negara baik,” ujarnya.

Banyak program yang bisa bersinergi dengan ormas-ormas. Mulai dari kemandirian pesantren dan pengembangan madrasah kita bisa sinergikan.

“Setelah Munas LDII nanti kita akan sinergikan kembali dan duduk bersama membahas teknis dengan Kemenag,”

Sementara itu Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyampaikan sedikit tentang masalah kebangsaan yang harus diangkat bersama.

Khususnya antara Kementerian Agama RI sebagai perwakilan pemerintah dengan ormas-ormas Islam.

Kontribusi LDII untuk Indonesia

Ia menyampaikan apa yang telah LDII kontribusikan untuk Bangsa Indonesia di berbagai bidang.

Di bidang pendidikan karakter, LDII membangun portal pondokkarakter.com.

Di bidang ketahanan pangan, warga LDII membangun urban farming, pemanfaatan lahan gambut, dan penggunaan artificial intelegence dalam pertanian di Garut.

Selanjutnya di bidang ekonomi syariah, LDII membangun ekonomi digital hingga ketahanan keluarga untuk ketahanan bangsa.

Senada dengan itu Ketua DPW LDII Sumatera Barat M. Ari Sultoni menambahkan masalah kebangsaan bukan hanya pemerintah.

Ormas juga harus memiliki tanggungjawab untuk menjaga kesatuan bangsa.

Menurutnya wujud kontribusi tentang hal ini, LDII Sumbar pernah mengadakan kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama mengadakan kegiatan dialog kebangsaan yang menghadirkan Dirjen Binmas Islam ke Sumatera Barat.

“Semoga kegiatan tersebut dapat kita gelar kembali sebagai bagian kontribusi ormas keagamaan dalam hal menjaga keutuhan NKRI,” kata dia.

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso bersama pengurus harian, menemui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama RI, Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/3).

DPP LDII meminta Menag Yaqut Cholil untuk hadir dan memberikan pengarahan dalam Munas IX LDII pada 7-8 April 2021. Acara itu, rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo. (*)

The post Menteri Agama Apresiasi Kontribusi LDII Perkuat Ukhuwah Islamiyah appeared first on Prokabar.