Bahkan, Tanah Datar kabupaten yang pertama di Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat.

Kepala BPKP Sumbar Arif Agus usai penyerahan LHP LKPD membenarkan jika Kabupaten Tanah Datar merupakan yang pertama diserahkan dan itu juga mendapat opini WTP dan sudah yang ke-12 kalinya berturut-turut.

“Dari hasil pemeriksaan tim BPK kami sampaikan bahwa Kabupaten Tanah Datar mendapat point 85 dan itu sudah yang paling tinggi di Sumatera Barat, dan target kami diangka 85 ini, “ujarnya Kamis siang (25/04) di Kantor BPKP Sumbar.

Arif Agus berharap Pemkab Tanah Datar tidak berpuas diri, namun bisa ditingkatkan lagi karena masih ada sekitarnya 15 persen capaian yang harus dikejar.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar ini juga sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Tanah Datar dan DPRD yang telah membantu tugas-tugas BPK dalam menyelesaikan laporan keuangan yang tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra yang juga sampaikan ucapan terima kasih kepada BPKP Sumbar yang telah menyerahkan LHP LKPD Tanah Datar untuk kabupaten yang pertama di Sumatera Barat,”ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dan hasilnya juga opini WTP,”ucapnya.

“Alhamdulillah untuk kabupaten dan kota di Sumatera Barat WTP yang ke-12 kali berturut-turut rekor ini masih kami pegang, ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD serius dan selalu siap bekerja sama dengan BPK RI dan DPRD juga selalu mengawasi penggunaan keuangan daerah, termasuk internal kami sendiri, “tambahnya.

Anton juga sebut selaku Pimpinan DPRD Ia juga tegas dalam aturan pengunaan anggaran di DPRD, jika ingin lebih baik Pemda nya baik begitu juga DPRD nya karena ini harus sejalan.

Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra mentampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan BPKP dan tim audit yang telah melakukan pemeriksaan terlahap LKPD Tanah Datar sehingga mendapat opini WTP dan sudah yang ke 12 kalinya berturut-turut.

“Untuk pemeriksaan BPK terkait permintaan data kami akan segera tindak lanjuti dan kami siap mendukung kinerja BPK dan kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan DPRD dan Anggota sebagai mitra kerja yang selalu melakukan pengawasan, Sekda beserta jajaran dan OPD yang telah bekerja keras mewujudkan WTP ini serta masyarakat yang telah mendukung berbagai program Pemerintah Daerah, “ujarnya.

Bupati Eka Putra bertekat ditahun ini Tanah Datar sebagai kabupaten tercepat dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Turut mendampingi Bupati Eka Putra Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten Adminiatrasi Jasrinaldi, Inspektur Desi Rima, Kepala BPKD Helfi Rahmi Harum, Setwan Yuhardi, Kaban Kesbangpol Herison dan beberapa pejabat daerah lainnya. (eym)

The post Tanah Datar Raih WTP 12 Kali Berturut turut appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat, Arif Agus, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2022, kepada Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di Padang, Jum’at (14/4/23).

Saat penerimaan LHP dari BPK-RI, tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto, Sekretaris Daerah, Adlisman, Asisten Administrasi Umum, Khairudin, Inspektur, Andi Sumanto, Kepala BKD, Asril, Kepala Dinas Kominfo, Rovanly Abdams, Sekretaris DPRD, Imam Mahfuri, dan Kepala Kantor Kesbangpol, Asri.

“Alhamdulillah, tahun ini BPK RI kembali memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Penerimaan WTP ini, sudah ke Delapan kali di terima Pemkab Dharmasraya secara beruntun, di mulai sejak tahun 2016,” Kata Sutan Riska.

Ia juga menjelaskan, keberhasilan ini semua tidak lepas dari komitmen, dukungan, dan kepercayaan semua pihak, baik dari jajaran eksekutif, DPRD, maupun masyarakat Dharmasraya.

Tentunya perjuangan bersama, telah menelorkan hasil terbaik buat Dharmasraya. Adapun rentetan prestasi diraih selama delapan tahun berturut-turut, merupakan buah kerja keras kita secara tim.

Selanjutnya, peran BPK-RI Perwakilan Sumbar, juga sangat besar, karena telah memberikan bimbingan dan rekomendasi. Sehingga pelaksanan dan penyusunan LKPD Kabupaten Dharmasraya dapat memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, dapat membuat keputusan, dan komitmen untuk menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022, secara seksama sesuai dengan batas waktu dan tata cara yang ditentukan.

“Kedepan kita juga berharap agar BPK RI dapat terus membimbing dan mengarahkan kami sehingga hasil tindak berbenturan dengan aturan yang jelas, ” pungkasnya. (Fatafza)

The post BPK RI Beri Opni WTP ke Pemkab Dharmasraya Delapan Kali Berturut-turut appeared first on Prokabar.

Laporan WTP tersebut diterima langsung Bupati Eka Putra yang diserahkan langsung Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Barat Yusna Dewi di Padang.

“Alhamdulillah kita WTP murni dan Tanah Datar pertama mendapatkan nya di Sumatera Barat dan ini berkah buat kita dibulan yang berkah,” kata Bupati Eka Putra Jum’at, (22/4).

Ia mengatakan Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah pertama di Sumatera Barat yang mendapatkan WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021.

Penghargaan kali ini menjadi spesial karena Tanah Datar juga menjadi daerah Pertama di Sumatera Barat yang meraih WTP 10 kali berturut-turut.

Atas capaian tersebut Bupati mengucapkan terimakasih atas usaha dan kerja keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim, baik itu Legislatif maupun eksekutif dalam rangka pemakaian anggaran sesuai perundangan.

“Terima kasih kepada seluruh OPD dan tim, baik di Legislatif maupun eksekutif dalam rangka pakaian anggaran sesuai perundangan,” kata Bupati.

“Harapan kita penghargaan ini harus dipertahankan kalau bisa ditingkatkan lagi. Kita Tanah Datar sudah 10 kali berturut-turut WTP,” lanjutnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Tanah Datar Darfizal mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Sumbar yang telah memberikan laporan keuangan untuk Kabupaten Tanah Datar, dan juga daerah pertama di Sumbar yang mendapatkannya.

WTP ini nantinya menjadi salah satu indikator mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dan membantu daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

“Dengan tambahan DID, tentunya menjadi tambahan anggaran selain dana-dana lainnya untuk membangun wilayah Tanah Datar dalam segala aspek,” ujarnya. (eym)

The post Tanah Datar Kabupaten Pertama di Sumatera Barat Meraih WTP 10 Kali Berturut-turut appeared first on Prokabar.

Diterima Pjs. Bupati Erman Rahman, plakat penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pembedaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi Henry Rulinson Purba didampingi Kepala Seksi Bank KPPN Harlan Darwin mewakili Menteri Keuangan RI, Jumat (23/10) di Kantor Bupati.

Erman menyampaikan penghargaan yang diraih menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah daerah Tanah Datar. Hal inipun menjadi kewajiban pihaknya untuk tetap mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah kedepannya.

” tentu ini menjadi kebanggan, dan juga kewajiban kami untuk mempertahankan pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnyam

Sementara, Kepala KPPN Bukittinggi Henry Rulinson Purba menyampaikan seyogyanya pemberian piagam penghargaan dan plakat ini diberikan oleh Kanwil Keuangan namun mengingat kondisi saat ini didelegasikan ke KPPN Bukittinggi.

“Selamat buat Tanah Datar yang bisa mempertahankan WTP lima kali berturut-turut. Mudah-mudahan ini menambah semangat pemerintah daerah dan jajaran serta tentunya berdampak terhadap penambahan insentif dana dari pusat,” sampainya.

Sebagaimana diketahui Tanah Datar sudah memperoleh opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat untuk ke-9 kalinya. Opini pertama diraih pada tahun 2009 dan dapat dipertahankan untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut dari 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 ini. (eym)

The post WTP Lima Kali Berturut Turut, Tanah Datar Terima Plakat Kemenkeu RI appeared first on Prokabar.

LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Pasaman ini diserahkan secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Yusnadewi, kepada Bupati Pasaman Yusuf Lubis di Pasaman dan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Bustomi secara virtual dari Provinsi Riau, karena dalam kunjungan kerja bersama Bupati Agam, Ketua DPRD Agam, Walikota Solok, Ketua DPRD Solok.

Bupati Pasaman Yusuf Lubis didampingi Sekdakab Maraondak mengatakan, opini WTP kali ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan kinerja, khususnya bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang pada akhirnya menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK, dalam waktu 5 bulan ini bersama SKPD terkait akan menyelesaikan dengan baik.

“Temuan hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar koreksi dan segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Pasaman lebih baik lagi,” katanya

Menurutnya, diraihnya opini WTP yang ketujuh ini bukan hanya sekedar penghargaan namun bentuk pertanggung jawaban. Harus dimaknai sebagai bentuk komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola keuangan Pemerintah Pasaman.
“Saya minta seluruh instansi yang mengelola keuangan dan aset terus menerus berbenah diri dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik,” pungkasnya. (Ola)

The post LKPD Diperika BPK RI, Pasaman Raih Opini WTP appeared first on Prokabar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim BPK RI Perwakilan Sumatera Barat menyatakan LKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2019 di bawah kepemimpinan Bupati Irdinansyah Tarmizi dan Wakil Bupati Zuldafri Darma, berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Zuldafri mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Sumatera Barat yang telah menyerahkan LKPD tahun anggaran 2019.

“Terima kasih kepada BPK RI pewakilan Sumbar yang telah menyerahkan LKPD tahun anggaran 2019 sekaligus terima kasih atas bimbingan intensif yang dilakukan BPK RI kepada pemerintah daerah.dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Meraih opini WTP delapan kali berturut-turut, adalah perestasi yang sangat luar biasa bagi Kabupaten Tanah Datar,” ujar Zuldafri.

Di kesempatan terpisah Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmzi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas prestasi yang diraih ini.

“Keberhasilan pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperoleh opini WTP delapan kali berturut-turut adalah prestasi bersama, prestasi pemerintah daerah, DPRD dan dukungan masyarakat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih,” sampai bupati.

Terima kasih juga disampaikan bupati kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras. “Buah kerja sama dan komitmen yang kuat, kita kembali meraih WTP untuk ke-9 kalinya. Opini pertama diraih pada tahun 2009 dan dapat kita pertahankan untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut dari 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI perwakilan Sumbar Yusnadewi, SE, MM, Ak, CA, CSFA mengatakan bahwa pemerintah Tanah Datar sangat kooperatif dalam menindak lanjuti beberapa hal menjadi temuan yang biasa dialami setiap daerah hingga akhirnya meraih opini WTP di tahun ini.

“Ada beberapa hal yang harus segera ditindak lanjuti selama masa 60 hari ke depan, kita harapkan Pemkab Tanah Datar tetap semangat menindak lanjutinya minimal 80 persen. Mudah-mudahan dapat melebihi persentase itu,” ujar Yusnadewi.

Beberapa waktu silam BPK RI perwakilan Sumbar juga menyerahkan LHP LKPD kepada Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi didampingi Sekda Irwandi.

Pada kesempatan itu BPK memberi apresiasi luar biasa terhadap Pemkab Tanah Datar, menurut Yusnadewi, karena dalam dua tahap penerapan pelaporan keuangan dan aset pemerintah, menggunakan sistem akrual, opini WTP tetap diraih, walaupun diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan covid-19.

Yusnadewi memujikan kinerja Pemkab Tanah Datar dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Apalagi, ujarnya, meraih sembilan kali opini WTP, delapan kali di antaranya diterima berturut-turut setiap tahun, itu, membuktikan komitmen upaya nyata pemerintah daerah dengan DPRD untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah di Tanah Datar.

“Opini WTP yang diperoleh untuk LHP Tahun Anggaran 2019 ini merupakan momentum terbaik bagi Pemkab Tanah Datar. Opini tersebut menjadi kebanggaan bersama, bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kami di jajaran BPK RI yang punya visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Inspektur Altri Suandi, Kepala Badan Keuangan Daerah Adrion Nurdal, Kepala Bagian Humas dan Protokol Yusrizal, Kepala Sub-Auditoriat Sumatera Barat I Novembris dan Kepala Sub-Auditoriat Sumatera Barat II Z. Ramdiansyah. (*/eym)

The post Tanah Datar Terima Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut appeared first on Prokabar.

Penghargaan yang diperolehpun lima kali berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Wiwieng Handayaningsih kepada pemerintah daerah yang diwakili Sekretaris Daerah Tanah Datar Irwandi pada Pembukaan Seminar Keuangan dalam rangka Peringatan Hari Oeang RI ke-73, di Ballroom Pangeran Beach Hotel Padang, Senin (21/10).

Pada penyerahan penghargaan tersebut kabupaten Tanah Datar menjadi satu satunya kabupaten yang menerima plakat dan piagam atas capaian opini WTP lima kali tahun berturut -turut dari 2014-2018 bersama pemerintah provinsi Sumatra Barat.

Sekda Irwandi yang menerima penghargaan mengatakan, pemerintah daerah sangat berterimakasih atas dukungan semua pihak, terutama BPK Perwakilan Sumbar yang telah melakukan bimbingan dan supervisi terhadap LKPD Kabupaten Tanah Datar dan juga memberikan beberapa masukan dan hal-hal terkait untuk mengarahkan agar semuanya sesuai dengan ketentuan.

“Kita bersyukur atas capaian ini, namun tentu sekaligus menjadi tantangan ke depan agar kita semakin akuntabel, transparan dan bersih dalam pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang,” tutur Irwandi didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Tanah Datar Adrion Nurdal dan Inspektur Altri Suandi.

Selanjutnya Irwandi, juga menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kepada seluruh OPD di lingkungan Tanah Datar yang mampu dengan baik menyelesaikan penyajian laporan keuangan.

“Khususnya pada Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam menyajikan laporan keuangan Pemkab Tanah Datar secara keseluruhan, sehingga dengan itu memberikan hasil yang sangat positif bagi kita ke depan untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Ke depannya, beberapa masukan atau kekurangan yang disampaikan BPK Perwakilan Sumbar, akan ditindaklanjuti agar sesuai dengan ketentuan, dan akan diimplementasikan di setiap OPD.

“Apa yang diraih ini tentu tidak sampai di sini, Insya Allah kita akan terus tingkatkan. Karena ini demi memberikan manfaat terkait pengelolaan manajemen keuangan secara keseluruhan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini. Itu semua juga untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat Tanah Datar dan juga sesuai yang ditegaskan Bapak Bupati Irdinansyah Tarmizi dan Bapak Wakil Bupati Zuldafri Darma mendorong seluruh perangkat daerah bekerja secara profesional dan mengedepankan prinsip good governance” harapnya.

Sementara itu, Inspektur Tanah Datar Altri Suandi juga mengatakan pihaknya berharap raihan WTP ini memberikan manfaat dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang semakin baik, akuntabel dan transparan di lingkungan Pemkab Tanah Datar .“Tentunya, ini juga bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pemkab Tanah Datar secara keseluruhan,” kata Altri.

Sebelumnya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Wiwieng Handayaningsih menyampaikan apresiasi kepada pimpinan daerah di Sumatera Barat, yang telah berhasil mengawal pertanggungjawaban APBN dan APBD, karena dengan ini penggunaan uang rakyat menjadi semakin akuntabel dan transparan.

“Hal ini diindikasikan dengan semakin baiknya laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL),” ujarnya.

Wiwieng juga meminta instansi di pemerintah daerah lingkup Sumbar melakukan langkah strategis dan terobosan dalam menindak lanjuti temuan rekomendasi dari BPK yang sudah disampaikan. Ke depannya seluruh laporan keuangan 2019 dapat memperoleh Opini WTP.

Di tempat terpisah Bupati Irdinansyah turut menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumbar, karena telah melakukan pembinaan yang intensif, sehingga LKPD Tanah Datar dapat diterima sesuai aturan yang ada. Secara keseluruhan Tanah Datar sudah memperoleh opini WTP delapan kali, yakni Tahun 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Lima tahun berturut-turut merupakan WTP Murni. Tanah Datar merupakan kabupaten/kota terbanyak meraih Opini WTP di Sumbar.

Irdinansyah mengatakan, dengan diraihnya penghargaan ini, pihaknya berharap, komitmen ini bisa dipertahankan dan dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, dan secara konsisten akan berupaya menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, mencakup e-planning, e-budgetting, e-monev, e-procurement, serta melahirkan inovasi-inovasi lainnya.

Bupati Irdinansyah juga menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, dan walinagari serta DPRD sebagai mitra pemerintah daerah karena telah berupaya bekerja maksimal.

“Laporan keuangan sebagai bagian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa komitmen dan kerjasama berbagai pihak,” pungkasnya. (eym)

The post Raih WTP Lima Kali Berturut-Turut, Tanah Datar Capai Nilai Tertinggi appeared first on Prokabar.

Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih kepada Bupati Pasaman Yusuf Lubis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas LKPD TA 2018, Pemkab Pasaman telah menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan, serta sesuai dengan kriteria yang digunakan BPK untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan.

“Opini WTP merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Opini WTP tidak semata- mata ditentukan cara penyajian laporan keungan yang berkualitas, namun juga harus ditopang efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap aturan perundang – undangannya,” Yusuf Lubis.

Selanjutnya Yusuf Lubis berharap, pengelolaan anggaran di seluruh instansi pemerintah Pasaman, terus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sejak dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

Diingatkan juga, ada empat hal yang tetap harus diperhatikan dalam pelaporan keuangan Pemda, yakni pencatatan aset yang baik. Sumber daya manusia yang menguasai akuntansi, bantuan sosial dan hibah yang sesuai dengan peruntukannya, serta penguasaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat, terhadap materi sistem akuntansi pemerintahan yang baik. (Ola)

The post Hebat, Pasaman Tujuh Kali Raih WTP appeared first on Prokabar.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tahun 2018 itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Arya Wibowo kepada Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Wali Kota Hendri Septa dan Ketua DPRD Elly Thrisyanti di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (24/5). Selain Pemko Padang 6 pemerintah daerah lainnya di Sumbar juga menerima penghargaan yang sama.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Arya Wibowo menyebut, laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemko Padang sudah bagus dan sesuai dengan yang diharapkan, alhasilnya kembali sukses meraih opini WTP untuk ke lima kalinya secara berturut-turut.

“Opini WTP ini yang keenam kali, dan lima kali diraih secara berturut-turut oleh Pemko Padang. Kita tentu berharap, Pemko Padang bisa mempertahan penghargaan WTP ini dan meningkatkan lagi pengelolaan keuangan daerah,” kata Pemut.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sewaktu ditemui menyampaikan terimakasih atas dukungan semua pihak, terutama BPK Perwakilan Sumbar yang telah melakukan audit terhadap LKPD Pemko Padang tahun 2018 Terlebih, BPK juga memberikan beberapa masukan dan hal-hal terkait untuk mengarahkan agar semuanya sesuai dengan ketentuan.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur dari LHP terhadap LKPD di 2018 ini, kembali mendapatkan opini WTP dari BPK,” kata wako bersyukur.

Selanjutnya Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemko Padang yang telah mampu dengan baik menyelesaikan penyajian laporan keuangan.

“Khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dalam menyajikan laporan keuangan Pemko Padang secara keseluruhan. Sehingga dengan itu memberikan hasil yang sangat positif bagi kita ke depan untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Inspektur Kota Padang, Corri Saidan juga mengatakan pihaknya berharap agar raihan WTP ini memberikan manfaat dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang semakin baik, akuntabel dan transparan di lingkup Pemko Padang.

“Tentunya, ini juga bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pemko Padang secara keseluruhan,” ujar Corri optimis.

Ke depan, lanjut Corri, beberapa masukan atau kekurangan yang disampaikan BPK Perwakilan Sumbar, akan ditindaklanjuti agar sesuai dengan ketentuan, dan akan diimplementasikan disetiap SKPD.

“Apa yang diraih ini tentu tidak sampai di sini, Insya Allah kita akan terus meningkatkannya lagi. Karena ini demi memberikan manfaat terkait pengelolaan manajemen keuangan secara keseluruhan bagi penyelenggaraan pemerintahan di kota ini. Itu semua juga untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat Kota Padang ,” pungkasnya.

Seperti diketahui, predikat WTP ini merupakan yang keenam kalinya diraih Pemko Padang, dengan lima kali diraih secara berturut-turut sejak beberapa tahun belakangan. (rel/hdp)

The post Pemko Padang Kembali Raih WTP dari BPK appeared first on Prokabar.

Opini WTP dari BPK itu, terkait laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 silam. “Alhamdulillah, iya, sudah tiga kali,” kata Bupati.

Hal tersebut dia sampaikan, usai menerima LHP dari Kepala BPK perwakilan Sumbar Pemut Arya Wibowo Jum’at (25/5) di Gedung Kantor BPK, di Kota Padang. Irfendi menerima opini tersebut, bersama Ketua DPRD Safarudin DT Bandaro Rajo disaksikan OPD terkait.

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan BPK termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemkab Lima Puluh Kota, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017.

Bupati Irfendi mengatakan, perolehan WTP yang ketiga kalinya ini, merupakan wujud komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Limapuluh Kota dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“Kita bersyukur, sangat gembira dan merasa bangga dapat mempertahankan opini WTP untuk yang ketiga kalinya. WTP ini kita suguhkan bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota,” sebut Irfendi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan itu.

Irfendi menyatakan, opini itu harus terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan serta pengelolaan dan asset daerah.

“Alhamdulillah, sejak 2016 dilantik jadi Bupati, sampai sekarang, kita sudah 3 kali mendapat WTP. Ini tidak akan terjadi, tanpa seizin Allah SWT dan dukungan masyarakat,” katanya.

Bupati mempertegas komitmennya, dalam pencegahan korupsi dan pencegahan gratifikasi. “Kerjasama dengan KPK terus kita lakukan, apalagi, Limapuluh Kota adalah daerah binaan KPK,” demikian Bupati. (Vbm)

The post Pemkab Limapuluh Kota Hattrick WTP appeared first on Prokabar.