Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan fokus pada pengembangan pariwisata halal.

Hal ini dibuktikan dengan digelarnya acara Pentahelix Road to Halal Tourism oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata, Kamis (3/10).

Acara yang berlangsung pada [tanggal] lalu ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku wisata, UMKM, hingga organisasi seperti PHRI dan Perumda AM.

Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mendorong para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk mereka.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Syani, menyampaikan bahwa pariwisata halal merupakan salah satu prioritas utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Kota Padang.

“Dengan adanya sertifikasi halal, kita tidak hanya menarik wisatawan muslim, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan layanan yang kita tawarkan,” ujar Yudi.

Senada dengan Yudi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sumatera Barat, Ikrar Abdi, yang juga menjabat sebagai Satgas Halal Sumbar, menegaskan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM.

“Mulai Oktober 2024, sertifikasi halal akan menjadi kewajiban bagi semua produk makanan dan minuman. Ini adalah langkah besar Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia,” tegas Ikrar.

Ikrar juga mengingatkan bahwa persaingan di industri halal dunia semakin ketat. Oleh karena itu, seluruh stakeholder harus bersatu padu untuk menyukseskan implementasi wajib halal.

Implementasi wajib sertifikasi halal tentu saja membawa tantangan tersendiri bagi pelaku usaha.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang yang sangat besar. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih mudah menembus pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Langkah-langkah ke Depan

Untuk mendukung pengembangan pariwisata halal, Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan terus melakukan berbagai upaya, antara lain:

* Sosialisasi: Melakukan sosialisasi secara intensif kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan tata cara mendapatkannya.

* Fasilitasi: Memberikan kemudahan dan fasilitas bagi UMKM dalam proses sertifikasi halal.

* Kolaborasi: Memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, seperti BPJPH, lembaga sertifikasi halal, dan perbankan, untuk mendukung pengembangan wisata halal.

Dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, diharapkan Kota Padang dapat menjadi destinasi wisata halal yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (*/rel)

The post Padang Bidik Pasar Global dengan Pariwisata Halal appeared first on Prokabar.

Sosialisasi Pergub tersebut disosialisasikan kepada para pengusaha pariwisata di enam kabupaten kota di Sumatera Barat seperti pengusaha hotel, guide, rumah makan dan restoran serta instansi terkait lainnya.

Kabid Destinasi dan Induatri Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Doni Hendra mengatakan, jika Pergub Sumbar diterbitkan untuk menopang wisata halal Sumbar. Dimana, dalam wisata halal itu tidak hanya fokus bagi wisatawan muslim saja, akan tetapi untuk semua wisatawan yang berkunjung.

Oleh karena itu, para pelaku industri pariwisata harus bisa menyebarkan informasi terkait Pergub tersebut di wilayah masing-masing.

“Wisata Halal itu juga akan dinikmati oleh wisatawan non muslim atau wisatawan yang membutuhkan. Karena para wisatawan mancanegar cendrung mencari lokasi-lokasi yang terjaga kebersihan dan kenyamanannya, dimana kebersihan dan kenyamanan merupakan bagian dari wisata halal sendiri,” ujar Doni, saat dijumpai usai pembukaan sosialisasi

Doni menjelaskan, tujuan dari wisata halal sendiri tentunya untuk merangsang peningkatan tingkat kunjungan ke Sumbar, tentunya dengan pelayanan yang lebih ekstra.

“Target wisatawan mancanegara yang dominan selama ini dari Malaysia, mereka lebih suka mencari destinasi yang ramah, nyaman, bersih, serta mencari penginapan yang tempat ibadahnya disediakan dengan baik,” terangnya.

Namun, kondisi yang dicari wisatawan mancanegara pada umumnya, hampir sama dengan wisatawan dari Malaysia.

“Khusus wisata halal, hendaknya tempat penginapan memiliki tempat ibadah atau mushollah yang jelas, memiliki tanda atau arah kiblat yang jelas, serta terjaga kebersihan dan kenyamanannya,” tuturnya.

Pihak hotel diminta memperhatikan hal tersebut guna mendukung konsep wisata halal yang diusung saat ini. Dimana setiap hotel tidak hanya mencari lokasi yang asal-asalan untuk dijadikan sebagai tempat ibadah.

“Kadang kita temukan tempat ibadah yang ada di hotel berada dipinggir, ruangan kecil, dan terkesan asal-asalan. Selain itu arah kiblat juga kurang jelas. Tidak ada salahnya menggunakan arah kiblat yang bisa dilihat, karena hal itu tidak mengganggu pengunjung,” bebernya.

Khusus Konsep Wisata Halal sebutnya lagi, harus lebih muslim friendly atau ramah muslim.

“Untuk mewujudkan program itu, kita bisa melakukan intervensi pada destinasi yang dipilih agar destinasi itu bisa lebih tergali potensinya untuk dikembangkan,” sebutnya.

Pada tahun 2021 lalu terang Doni, ada tiga daerah yang dipilih menjadi pilot project destinasi wisata halal, diantaranya Kawasan Danau Kembar di Solok, kemudian Islamic Center Padang Panjang, dan Istano Basa Pagaruyung di Tanahdatar.

Pada tahun 2022 ini, ada tiga destinasi lainnya yang masuk pilot project wisata halal, diantaranya Pantai Carocok Painan di Pesisir Selatan, Kawasan Pantai Padang, dan Kota Bukittinggi.

“Secara amanah, dengan adanya lokasi kawasan wisata halal itu berarti kita telah menjalankan amanah dari Pergub tersebut,” terangnya.

Doni menerangkan jika sosialisasi yang digelar akan dilakukan tiga tahap. Dimana untuk tahap awal ini dilalukan terhadap enam kabupaten kota yang terdiri dari pengusaha pariwisata seperti pengusaha homestay, rumah makan restoran, spa, biro perjalanan, dan ekraf.

Dalam sosialisasi tersebut dihadirkan pemateri Ahmad Wira yang merupakan Dekan FEBI UIN Imam Bonjol Padang dan sekaligus Direktur Eksekutif KDEKS Sumbar yang merupakan salah satu tim ahli pembuatan Pergub. Kemudian juga dihadirkan pemateri Ketua Tim Ahli Penyusunan pergub No 19 tahun 2022 Sari Lenggogeni dari Unand. (eym)

The post Dinas Pariwisata Sumbar Sosialisasikan Pergub 19 Tahun 2022 appeared first on Prokabar.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan agar rekanan dapat memacu pengerjaan pembangunan masjid, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

“Jika perlu, pembangunan masjid ini tuntas lebih awal dari target yang direncanakan,” ujarnya dilansir Prokabar dari MC Pessel, Kamis (5/3).

Lebih lanjut dirinya berharap, pengerjaan (pembangunan) tetap harus menjaga kualitas, “sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diharapkan bersama,” katanya lagi.

Menurutnya, pembangunan masjid terapung di Kawasan Pantai Carocok Painan, merupakan salah satu bukti pihaknya yang sangat konsisten dengan penerapan pariwisata halal di Negeri Sejuta Pesona itu.

Ia berharap masjid terapung dapat menjadi kebanggaan masyarakat Pesisir Selatan serta menjadi ikon baru pariwisata daerah. Sebab, upaya tersebut untuk melayani pengunjung khususnya mereka yang beragama Islam dalam menunaikan ibadah.

“Kami berharap wisatawan yang nantinya kesini ibadahnya tidak terganggu,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Hendrajoni melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid terapung pada Desember tahun lalu.

Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan sistem tahun jamak 2019-2020, dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp27,5 miliar.

Diketahui luas lahan untuk pembangunan masjid terapung di kawasan Carocok Painan mencapai, 1.795 M2. Sejumlah fasilitas yang dibangun adalah, bangunan inti yakni tempat salat dengan kapasitas 300 jemaah, selasar, 2 menara setinggi 32 meter dan taman. (*)

The post Pembangunan Masjid Terapung di Pessel Dikebut appeared first on Prokabar.

Kepala Dispar Sumbar, Novrial mengatakan bahwa salah satu penunjang peningkatan perekonomian adalah pariwisata.

“Hal juga sesuai dengan amanat Perda Sumbar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat,” sebutnya dilansir Prokabar dari MC Sumbar, Sabtu (8/2).

Menurutnya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang strategis, tutur Novrial, semestinya didukung oleh banyak sektor dan stakeholder terkait.

“Kepariwisataan Sumbar harus memperhatikan beberapa hal, antaranya konsep pariwisata halal, pengembangan Taman Bumi (Geopark), pariwisata berbasis digital serta penguatan pengalaman wisatawan,” papar Novrial.

Pariwisata halal disini tidak ditafsirkan secara ekstrim, tapi bagaimana mengemas pariwisata yang Muslim Friendly dalam artian setiap objek wisata dan perhotelan di Sumbar harus ada fasilitas ibadah.

“Untuk Taman Bumi (Goepark) selain Destinasi Sumbar yang telah ada Sumbar seperti Danau Singkarak, Danau Maninjau, Harau Valley dan lain sebagainya, menurutnya pengembangan pariwisata untuk Geopark dengan menjaga keaslian dan melengkapi sarana prasarananya,” ujar Novrial.

Sedangkan untuk Digital Tourism penggunaan Informasi Teknologi (IT), sangat berperan untuk pengembangan pariwisata salah satunya dengan menginputkan kegiatan-kegiatan Pariwisata yang ada. Terakhir penguatan pengalaman wisatawan melalui pengembangan atraksi-atraksi menarik dan inovatif sehingga wisatawan tidak hanya berwisata, tetapi juga lama menetap serta berbelanja di Sumatera Barat.

Selain itu, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dispar Sumbar, Doni Hendra menambahkan untuk pengembangan pariwisata di Sumatera Barat tidak bisa dilakukan oleh pihaknya saja, namun dibutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder terkait. Sementara menurut Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Diskominfo Sumbar, M. Ridwan Afif, pengembangan pariwisata Sumbar sejatinya distressing ke arah digital tourism.

“Pada era 4.0 ini seluruh pelaku usaha sektor pariwisata Sumbar bersama dengan stakeholder terkait seyogyanya bertransformasi ke arah digital tourism, agar perkembangan pariwisata tidak tertinggal dengan daerah-daerah lainnya,” tutur Ridwan ymengakhiri. (*)

The post Tunjang Perekonomian, Pemprov Sumbar Matangkan Rencana Pengembangan Kepariwisataan appeared first on Prokabar.

Pada kesempatan tersebut tampak hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara, Wakil ketua DMI Syafruddin, Ketum PBNU Said Aqil Siradj, Gubernur DKI dan Banten atau yang mewakili.

“Ini adalah awal dari megaproyek kawasan pusat keuangan syariah internasional di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara,” kata Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono.

Dalam laporannya, Nono Sumpomo menyampaikan bahwa pengembangan Kawasan PIK 2 ini mencapai 23,5 ha. Sementara Menara kembar ini akan berdiri di atas lahan seluas empat hektar. Proses pembangunan memakan waktu sekitar 20 bulan dengan menelan biaya sebesar Rp3,4triliun.

Ditargertkan, lanjut Nono, gedung ini akan membuka lapangan pekerjaan untuk sekitar 5.000 karyawan. Menara kembar ini didesain memiliki 29 lantai. Di dalamnya akan dibangun juga pemukiman masyarakat, rumah sakit, sekolah, universitas, dan fasilitas olahraga penunjang lainnya.

Menara Syariah ini dirancang oleh desainer dari DP Architecs Ltd, yang berpengalaman mendesain gedung sejenis di Timur Tengah. Selain itu, perusahaan yang akan membangun Menara Syariah kembar ini antara lain dari investor dalam negeri, yaitu PT Bangun Kosambi Sukses, kerjasama dua konglomerat Agung Sedayu Group dan Salim Group, PT Fin Centerindo, serta investor Malaysia, Matrix Concepts Holdings Berhad. Dan sebagai penasihat keuangan adalah PT Nikko Sekuritas Indonesia.

Agung Sedayu Group dan Salim Group juga menggandeng sejumlah investor mancanegara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Sebab, keseluruhan Kawasan Keuangan Syariah Internasional itu akan membutuhkan investasi US$ 5 miliar atau sekitar Rp 70 triliun dan jangka waktu 10 tahun.

Disampaikan Nono, menurut islamic Financial service world, Indonesia mendudukui 10 besar dunia. Menurut data saat ini, perekonomian berbasis Syariah di Indonesia terus berkembang mengingat bangsa Indonesia juga mayoritas muslim terbesar dunia.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengapresiasi dibangunnya gedung Islamic Center ini. Proyek yang akan mempekerjakan 5000 sampai 20.000 tenaga kerja ini akan menciptakan lapangan pekerjaan cukup besar.

Disampaikan Airlangga, saat ini pasar keuangan Syariah di Indonesia terus meningkat dan harus terus ditingkatkan. Dari 34 Bank Syariah, 54 Asuransi yang ada di Indonesia masih memilki ruang untuk berkembang lebih luas.

Diharapakan ekonomi Indonesia dapat terus berkembang maju, dan kawasan PIK 2 ini menjadi kawasan yang penuh toleransi, sebab sarana peribadatan juga akan dibangun.

“Program ini mendapat support yang baik dari Bupati Tangerang. Kota yang penuh toleransi, dan mengurangi radikalisme. Selamat, dan semoga program ini menambah para investor yang masuk ke Indonesia dalam menambah lapangan pekerjaan,” kata Airlangga.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi market terbesar halal dunia. Dengan penduduk muslim besar dunia menjadikan Indonesia akan lebih mudah menggenggam pangsa pasar ekonomi Syariah. “Rangkul siapa saja yang mau berinvestasi ke Indonesia,” pinta Luhut. (*)

The post Pemerintah Bangun Pusat Keuangan Syariah Internasional appeared first on Prokabar.

Sebagian pagar masjid baru di Pantai Muaro, Padang yang belum sepenuhnya rampung itu ambruk. Amburknya pagar “masjid apung” itu diakibatkan gerusan ombak.

“Solusinya memang harus ada penahan ombak, berupa ‘seawall’ atau ‘ground T’ agar fondasi masjid tidak tergerus ombak,” kata Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Ekbangkesra) Kota Padang Hermen Peri.

“Melihat kondisi fondasi pagar yang memang tidak terlalu dalam, maka tidak akan kuat menahan ombak terus-menerus. Apalagi saat pasang, ombak akan lebih besar,” kata mantan Kadis PU Kota Padang itu.

Terkait pembangunan penahan ombak, Hermen Peri menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Kita coba berkoordinasi dan mengajukan pembangunan penahan ombak ke kementerian melalui BWS,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu bukan saja karena mengancam bangunan masjid tetapi guna menghambat laju abrasi di sepanjang Pantai Padang. Sebab, Pantai Padang di sebelah utara, Muaro Lasak dan Pantai Cimpago juga sangat riskan digerus abrasi.

“Kita berharap, permintaan pembangunan itu (penahan ombak) bisa dikabulkan dan disegerakan tahun ini,” tukasnya. (gas)

The post Masjid Baru di Pantai Muaro Butuh Penahan Ombak appeared first on Prokabar.

Sepuluh destinasi prioritas pengembangan pariwisata halal selain Jakarta, juga terdapat provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan. Juga Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Wisata halal sudah menjadi tren global yang pertumbuhannya saat ini sangat pesat. Indonesia masuk 4 besar destinasi wisata halal global. Dan diprediksi akan terus berkembang. Sebab, Indonesia memiliki halal travel, halal food, dan halal fashion. Jakarta diharapkan mampu memanfaatkan tren ini.

“Jakarta punya potensi besar. Sudah saatnya mengoptimalkan potensi pariwisatanya. Wisata halal harus dikembangkan karena bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta,” kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta Trisno Nugroho, melalui keterangan yang diterima, Jumat (18/1).

Dijelaskan Trisno, kontribusi wisata halal pun cukup signifikan untuk penghasil devisa. Wisata ini dapat mengoptimalkan income dari aktivitas transaksi belanja. Arus wisatawannya juga besar.

Tim Percepatan Wisata Halal Kemenpar Riyanto Sofyan mengutarakan hal yang sama.

“Jakarta memiliki semuanya. Aspek 3A-nya luar biasa. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitasnya yang terbaik. Melihat potensinya, Jakarta bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari daerah lain. Apalagi, Indonesia memiliki profil wisata halal yang sangat bagus,” kata Riyanto.

Mengacu Mastercard Crescent Rating-Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia dan Uni Emirat Arab berada di strip 2. Skornya masing-masing 72. Skor Indonesia hanya terpaut 9 dari Malaysia. Jumlah negara member GMTI mencapai 130. Memiliki pondasi kuat, Indonesia membidik posisi teratas di tahun 2019 ini.

“Pasar global wisata halal juga tetap tumbuh. Progresnya secara umum menjanjikan. Pasar besar ini tentu harus direbut Indonesia. Salah satu wilayah yang potensial adalah Jakarta. Mereka harus lebih optimal lagi memanfaatkan potensi dan momentum. Aliran wisatawan muslim dunia juga bagus. Tumbuh besar,” tutur Deputi Bidang Pemasaran I Kemenpar Rizki Handayani Mustafa.

Pertumbuhan wisatawan signifikan terjadi di wisata halal. Pada tahun 2000, wisata halal punya potensi 25 Juta wisatawan muslim. Posturnya naik signifikan 424 persen pada 2017 silam. Angka riilnya ada diangka 131 Juta wisatawan muslim. Jumlah pertumbuhan wisatawan muslin di 2017 ini naik 8,3 persen dari 2016. Dan, ledakannya diperkirakan akan berada di angka 156 Juta orang pada 2020.

“Pergerakan wisata halal ini bagus. Angka-angkanya juga menggiurkan. Daerah harus lebih peka lagi menangkap potensi ini. NTB sudah membuktikannya. Dan, Jakarta memang harus mengoptimalkan lagi potensi besar wisata halal. Semua prasyarat terbaik wisata halal juga dimiliki Jakarta,” tutup Menteri Pariwisata Arief Yahya. (*/hdp)

The post Jakarta Berpotensial Kembangkan Wisata Halal appeared first on Prokabar.

API sendiri merupakan ajang tahunan yang digelar oleh Ayo Jalan-Jalan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI. Lewat ajang ini, pemerintah pusat memberikan penghargaan bagi objek dan destinasi wisata terpopuler di Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Asdep Pengembangan Pemasaran I Regional I Kemenpar Masruroh kepada Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pada malam penganugerahan API 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Wali Kota Aminullah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. “Alhamdulillah, upaya kita semua untuk menggenjot sektor pariwisata Banda Aceh membuahkan hasil yang membanggakan,” katanya didampingi Kadis Pariwisata Banda Aceh M Rizha.

“Wisata halal merupakan salah satu poin yang gencar kita jual kepada wisatawan terutama dari negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dan sejatinya Masjid Raya Baiturrahman telah menjadi ikon dunia sejak ratusan tahun yang lalu.”

Di samping itu, ungkap Aminullah, sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam, Aceh dan Banda Aceh khususnya memang sudah wajib mengembangkan sektor pariwisatanya dalam bingkai syariah, mulai dari objek wisatanya, penginapan, hingga kulinernya.

“Semoga penghargaan ini akan semakin memotivasi kami. Dan kami juga berharap kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menggelar sebanyak-banyaknya event di Banda Aceh guna mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri,” katanya.

Kepada seluruh masyarakat, wali kota mengharapkan agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada setiap tamu yang datang ke Banda Aceh. “Bersikap ramah, penuh kesopanan dan menjaga kota kita tetap bersih. Jangan lupa, ekspos terus objek wisata kita ke Medsos agar semakin dikenal dunia,” pesannya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Ketua Penyelenggara API Hiro Kristianto mengatakan pihaknya ingin mendorong berbagai pihak untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. “Ini kali ketiga kami gelar sejak 2016 silam. Rangkaian pemilihannya mulai dari kampanye, vote, hingga malam penganugerahan.”

“Dalam perjalanannya, API telah menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya. Kami berharap penghargaan ini dapat semakin memotivasi Pemda untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya masing-masing,”ujarnya.

Dari 10 destinasi/event wisata nominasi API 2018 untuk kategori Wisata Halal Terpopuler, Banda Aceh dengan Masjid Raya Baiturrahman-nya berhasil masuk dalam posisi tiga besar bersama Al-Quran Al-Akbar (Palembang) dan Gema Muharram (Indragiri Hilir).

Selain Banda Aceh, tiga kabupaten/kota di Aceh juga berhasil meraih API 2018 yakni Kota Sabang untuk kategori Wisata Air Terpopuler (Pulau Weh), Aceh Tengah kategori Dataran Tinggi Terpopuler (Dataran Tinggi Gayo), dan Gayo Lues untuk kategori Atraksi Budaya Terpopuler. (*/hdp)

The post Banda Aceh Raih Penghargaan Wisata Halal Terpopuler appeared first on Prokabar.