Misalnya, kebutuhan untuk mengetahui rencana, program, proses serta alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Saat seluruh informasi terbuka untuk publik, maka masyarakat bisa terlibat melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggara pemerintahan.

Bahkan masyarakat bisa terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan publik serta pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan khalyak umum.

Selama pandemi Covid-19 dari tahun 2020 sampai hari ini terdapat peralihan sumber informasi.

Biasanya mendapatkan informasi bisa dengan mengunjungi langsung pusat instansi, namun kali ini seluruhnya serba digital.

Seperti halnya pada kantor Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

Keterbukaan informasi di website resmi milik Pengadilan Agama Padang Kelas I A mempermudah pengunjung untuk mendapatkan informasi, jadwal persidangan, pembiayaan uang perkara dan lain sebagainya.

Di website resminya, para pengunjung yang memiliki kesulitan untuk mencari notaris untuk membuat surat pernyatan gugatan atau permohonan perceraian, bisa lansung membuat secara mandiri tanpa harus menemui notaris.

Para pengunjung bisa mengisi formulir saja yang sudah tersedia di website resmi.

Berbeda dengan dulunya, setiap masyarakat yang ingin mengajukan perceraian harus menemui notaris untuk membuat surat pernyataan atau permohonan perceraian.

Proses ini tentu saja memakan waktu yang banyak serta tambahan biaya.

Di website tersebut juga dengan jelas memberikan rincian pembiayaan perkara yang sudah di stor pada pihak pengadilan.

Sehinga tidak perlu mengkhawatirkan kemana uang yang sudah di setorkan karena sudah rincikan dengan sangat jelas di website tersebut.

Begitu juga untuk jadwal persidangan serta hakim yang akan memandu perjalanan sidang. Semuaditampilkan dengan jelas tanpa menampilkan para penggugat dan tergugat.

Sehingga privasi tetap terjaga. Keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A tentu saja memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang memiliki kepentingan di sana.

The post Keterbukaan Informasi Permudah Akses Publik di Ranah Hukum appeared first on Prokabar.

Terutama pada Humas pemerintah, suka atau tidak perkembangan ini mengharuskan seluruh staf berbenah dan menyesuaikan diri.

Humas pemerintah harus bertransformasi dari cara-cara konvensional ke digital (online).

Pengaruh teknologi komunikasi dan internet sangat menunjang kegiatan Public Relation.

Baca Juga:

• Simpan Sabu, Warga Sungai Jambu Diciduk di Kubu Rajo Limo Kaum
• Solusi Partispasi Publik, SINar Harus Diaplikasikan
• Pemkab Tanah Datar Berharap “Tungku Tigo Sajarangan” Berperan Dalam Pengambilan Kebijakan

Pengaruh ini akhirnya melahirkan Cyber Public Relation atau Cyber PR.

Menurut Bob Julius Onggo (2004) dalam bukunya Cyber Public Relations, Humas melalui internet memiliki peranan yang lebih besar dan luas dari humas di dunia fisik.

Cyber PR tak lagi bergantu sepenuhnya kepada perantara seperti wartawan dan media cetak.

Kondisi Cyber Public Relations Pemerintah hari ini

Di pemerintahan, Cyber PR merupakan sarana penyampai pesan, publikasi dan sumber informasi bagi masyarakat.

Cyber PR dapat menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Website untuk terhubung dengan masyarakat.

Memang, Humas pemerintah sudah menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan Website untuk menunjang kegiatannya.

Namun, penggunaan hari ini ternyata belum efisien dan efektif menjangkau serta menarik khalayak.

Sudahkan media tersebut dimanfaatkan secara optimal?

Sebagai contoh website pemerintah terutama pada pemerintah daerah.

Website pemerintah seyogyanya bukanlah proyek gagah-gagahan tanpa peduli pada optimalisasi pemanfaatannya.

Baca Juga Milenialisme.com

• SIPD dan Alur Komunikasi Pembangunan di Sumatra Barat
• UU KIP Punya Batasan Informasi untuk Publik
• Atasi Permasalahan Remaja, BKKBN Kembangkan Program GenRe

Hari ini banyak yang beranggapan, e-goverment  hanyalah proyek jualan para pedagang teknologi komunikasi dan informasi.

Anggapan ini tidak bisa disalahkan karena konten yang muncul hanya seadanya dan kurang menarik perhatian.

Tantangan  Di Era Digital

Perkembangan teknologi ini sangat menuntut Humas bekerja lebih profesional.

Mulai dari segi kelembagaan maupun dari sisi Sumber Daya Manusia dalam menghadapi derasnya informasi digital di Media Sosial.

Humas Pemerintah ahrus lebih cepat, akurat, dan transparan karena segala sesuatu sudah dalam bentuk digital dan sederhana.

Jaringan komunikasi yang luas serta alur birokrasi dan informasi yang semakin cepat juga harus menjadi perhatian Humas.

Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa Kehumasan Pemerintah harus berubah menjadi lebih kreatif, cepat, dan responsif.

Namun perlu akurasi tinggi untuk membangun public trust. Artinya humas harus lebih adaptif dan cepat dalam merespon isu.

Apalagi kini kita memasuki era post truth, dimana banyak data dan informasi valid yang tertutup oleh hoax di dunia maya, khususnya di media sosial.

Humas harus bisa membuat konten positif di media sosial. Tidak hanya positif tetapi juga menarik agar dilirik oleh khalayak.

Persepsi lama, bahwa PR hanya berfungsi sebagai media relations, membuat klipping, protokoler serta publikasi di konvensional media semata.

Humas harus mulai meninggalkan cara lama untuk menghadapi perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi.

Jelasnya profesi Humas sangat menuntut keahlian yang lebih kompleks.

The post Humas Pemerintah Dikritik di Tengah Perkembangan Teknologi appeared first on Prokabar.