Hal ini terjadi saat agenda pelantikan Wawako Padang (Selasa, 9/5/23) yang berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumbar hal mana diwarnai aksi pengusiran dan penghalangan kerja jurnalistik yang dialami oleh belasan jurnalis dari berbagai media yang hendak meliput.

Berdasarkan informasi yang kami himpun, penghalangan yang berupa pengusiran awak media dari lokasi pelantikan itu dilakukan oleh salah seorang pegawai honorer dan seorang petugas Satpol PP.

Pada rangkaian peristiwa tersebut juga terdapat seorang petugas berpakaian kemeja putih, yang diduga sebagai pegawai Pemprov Sumbar, yang menyatakan agar jurnalis tidak perlu masuk karena akan ada press release.

Sebelumnya, sejumlah jurnalis yang hendak melakukan peliputan juga dihalangi oleh oknum petugas Satpol PP ketika hendak memasuki Istana Gubernur.

LBH Pers Padang menduga kuat situasi ini menunjukan telah adanya instruksi yang bersifat terstruktur dan sistematis untuk menghalangi kerja jurnalistik untuk melakukan peliputan.

Aulia Rizal Direktur LBH Pers Padang mengatakan hal itu dapat dilihat dari penghalangan yang telah dimulai sejak jurnalis hendak memasuki Istana Gubernur dan berujung pada pengusiran yang terjadi setelahnya.

Peristiwa pengusiran dan penghalangan wartawan ini adalah persoalan serius. Sebagai Negara Hukum yang demokratis, kebebasan pers merupakan salah satu indikatornya.

Dengan kata lain, setiap penyelenggara negara khususnya, harus menghormati, menjaga, dan melindungi kebebasan pers dan atau jurnalis untuk menjalankan kerja jurnalistiknya. Hal ini telah digariskan secara tegas melalui Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menjamin setiap jurnalis untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dengan demikian, LBH Pers Padang menilai bahwa tindakan pengusiran dan penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik sejumlah jurnalis yang tengah meliput Pelantikan Wakil Wali Kota Padang di lingkungan Auditorium Istana Gubernur tersebut telah menciderai kebebasan pers dan secara nyata merupakan bentuk tindakan melanggar hukum khususnya dengan pasal 18 ayat (1) juncto pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan, hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Berita), diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Atas kejadian itu, LBH Pers Padang menyatakan sikap:
1. Mendukung penuh dan siap memberikan bantuan hukum atau pendampingan seluruh jurnalis atau pers yang menjadi korban pengusiran dan penghalang-halangan kerja jurnalistik saat hendak meliput di lingkungan Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
2. Meminta Pihak Kepolisian untuk memproses dugaan kuat tindak pidana menghambat atau menghalang-halangi kerja-kerja Jurnalistik tersebut, dengan menegakkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers). (*)

The post Pengusiran Jurnalis dan Penghalangan Kerja Jurnalistik Saat Pelantikan Wawako Padang Adalah Tindak Pidana appeared first on Prokabar.

Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah jurnalis yang berada di lokasi, pengusiran mulai dilakukan saat belasan jurnalis dari berbagai media telah berada di dalam ruang pelantikan, dan acara akan dimulai.

“Pada media-media yang tidak terdaftar dalam peliputan, disilakan keluar dari ruangan. Karena dalam garis pembatas ini sudah ada petugas yang ditugaskan untuk mengambil gambar. Tolong segera keluar,” ujar seorang petugas perempuan serta seorang anggota Satpol PP Sumbar, dengan keras.

Selain itu, seorang petugas berpakaian kemeja putih yang diduga juga pegawai Pemprov Sumbar, juga menyebut agar para jurnalis tidak perlu masuk, karena akan diberikan press release.

Meski telah diprotes oleh beberapa jurnalis karena akan menganggu tugas jurnalistik mereka, namun protes tidak diindahkan.

Petugas termasuk anggota Satpol PP bahkan terus memperingati jurnalis, sehingga para peliput termasuk sejumlah jurnalis perempuan, terpaksa meninggalkan ruangan.

Pengusiran saat peliputan yang dilakukan oleh pegawai Pemprov Sumbar ini, merupakan hal baru dalam pelaksanaan pelantikan kepala daerah. Sebelumnya, prosesi ini tetap bisa diliput media.

Atas kejadian itu, kami menyatakan sikap :

1. Tindakan penghalangan yang dilakukan oleh pegawai Pemrov Sumbar saat pelantikan Wakil Walikota Padang itu, merupakan bentuk penghalangan terjadap tugas jurnalistik. Karena para jurnalis tidak bisa meliput dan kehilangan berita. Sementara berita pelantikan itu juga penting untuk masyarakat.

2. Penghalangan yang dilakukan pegawai Pemrov Sumbar telah melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berbunyi: Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana.

3. Pemrov Sumbar telah mengabaikan kerja-kerja jurnalistik dan seakan tidak mengakui keberadaan pers, sebagai penyampai informasi kepada publik.

4. Jika alasan ruangan penuh, seharusnya telah disiapkan mekanisme teknis yang disepakati bersama, sehingga tidak ada jurnalis yang kehilangan berita.

5. Gubernur Sumbar Mahyeldi seharusnya segera menindaklanjuti persoalan ini, karena persinggungan dengan jurnalis sudah berulangkali terjadi.

6. Pihak Pemrov Sumbar harus segera menindak jajarannya yang telah mengusir jurnalis. Jika tidak, Pers Sumatera Barat akan menuntut melalui jalur hukum.

7. Mengimbau seluruh jurnalis untuk selalu mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Padang, 9 Mei 2023

Ttd
Ketua PFI Padang Arif Pribadi.

Ketua AJI Padang Aidil Ichlas.

Ketua IJTI Sumbar Defri Mulyadi.

Ketua PWI Sumbar Basril Basyar.

The post Pengusiran Jurnalis Saat Pelantikan Wawako Padang, Bentuk Penghalangan Kerja Jurnalistik appeared first on Prokabar.

Kodim 0311 Pessel, Letkol Inf Sunardi mengatakan, wartawan tidak bisa dilupakan begitu saja, karena berperan penting dalam perjuangan bangsa ini.

Aspirasi perjuangan wartawan dan pers Indonesia memperoleh wadah dan wahana yang berlingkup nasional sejak tanggal 9 Februari tahun 1946, akhirnya terbentuk lah sebuah organisasi yang disebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Kami bangga kepada wartawan, wartawan ini memiliki pengetahuan tinggi disemua sektor, TNI tak bisa lepas komunikasi dengan wartawan,” ujarnya saat Coffee Morning bersama insan pers di Mako Dandim 0311 Pessel, Jum’at (16/12/2022).

Ia menambahkan, wartawan berperan sangat penting dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya dalam penyampaian kabar kemerdekaan Indonesia.

“Pejuang pada saat itu saling berkomunikasi, berkoordinasi hingga menyampaikan kabar-kabar penting kemerdekaan Indonesia melalui media-media saat itu, saya bangga kepada wartawan, karena wartawan punya pungsi penting,” ujarnya.

Lanjutkan Sunardi, pada era perjuangan kemerdekaan, radio menjadi satu-satunya media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat dan juga para pejuang.

Namun, penyebaran kabar kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok nusantara dan dunia bukan merupakan hal yang mudah, karena kantor radio di Jakarta saat itu masih dikuasai oleh penjajah Jepang sehingga hal tersebut disensor.

“Pasca proklamasi para pejuang kemerdekaan berhasil mengelabui Pemerintah Kolonial Jepang saat itu dan menguasai radio Jepang Hoso Kyoku Jakarta untuk kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok nusantara dan mancanegara,” ujarnya lagi.

Karena radio itulah, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia turut tersiarkan hingga ke Eropa dan Amerika Serikat (AS), jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, tanpa peranan radio sebagai media komunikasi masa itu, kemerdekaan Indonesia tidak dapat secara efektif disebarluaskan pada masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Berita kemerdekaan itu yang menjadi kunci bagi justifikasi kedaulatan Indonesia di mata dunia,” ungkapnya. (min)

The post Miliki Pengetahuan Tinggi, Dandim Pessel: Saya Bangga kepada Wartawan  appeared first on Prokabar.

Kegiatan yang digagas IJTI Sumbar dan difasilitasi oleh Gugus Tugas Covid 19 Sumbar serta Dinas Kesehatan Kota Padang ini, dilakukan untuk memastikan jurnalis tidak terpapar virus corona.

“Kegiatan ini dilakukan setelah satu orang anggota IJTI diketahui positif covid 19, kita perlu melindungi jurnalis, karena interaksi mereka di lapangan sangat aktif,” kata Ketua IJTI Sumbar, John Nedy Kambang.

Sementara itu, Ketua SMSI Sumbar Zulnadi yang didampingi sekretarisnya Gusfen Khairul, juga ikut dalam tes swab ini.

“Tes swab penting dilakukan, untuk melindungi jurnalis dan lingkungannya, agar aman dan nyaman beraktifititas,” kata Zulnadi.

*Tes Swab Tidak Sakit*

Jurnalis yang ikut tes swab ini mengaku tidak merasakan sakit. “Geli geli dan tidak ada sakit, berbeda dengan informasi yang beredar,” kata Rino Zulyadi, salah satu wartawan senior yang ikut dalam tes ini.

“Kami mengimbau kepada wartawan untuk berinisiatif memeriksakan diri, jangan takut, karena swab itu tidak sakit, kita tentu tidak ingin, jurnalis menjadi silent spreader covid 19 ini,” kata Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus, yang juga ikut melakukan tes swab.

Sebelumnya diketahui salah satu anggota IJTI Sumbar dinyatakan positif covid 19. Saat ini jurnalis tersebut sudah melakukan isolasi.(laf)

The post Puluhan Jurnalis Tes Swab Massal di Padang appeared first on Prokabar.

Peringatan Ketua DK- PWI itu disampaikan Senin (13/7) siang menanggapi beredarnya daftar nama pemimpin redaksi yang memenuhi undangan perjalanan ke luar negeri Menteri KKP Pudjiastuti beberapa waktu lalu. Namun ada pihak yang tidak bertanggung jawab memframming daftar undangan perjalanan sedemikian rupa. Seakan tiket maupun hotel selama perjalanan yang ditanggung pemerintah dianggap sebaga suap. ” Asumsi itu jahat sekali. Itu pelecehan kemampuan profesional dan integritas wartawan dan kredibilitas media pers,” kata Ilham. Padahal, lanjutnya, undangan seperti itu biasa saja, lazim diterima wartawan sejak pemerintahan manapun. Dari Bung Karno, Pak Harto, sampai era Jokowi.
“Pengundang memang menyediakan fasiliras tiket dan hotel untuk wartawan. Fasilitas itu tidak lantas diartikan dapat mengkoptasi wartawan. Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri tapi biaya negara dari uang rakyat, karenanya wartawan tentu hanya mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat,” jelas Ilham.

” Data yang berasal dari Kementrian Kelautan dan Perikanan itu insinuatif seolah olah menggambarkan pemberian suap padahal itu adalah dana perjalanan jurnalistik bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti”, kata Ilham seusai memimpin rapat DK PWI yang digelar secara online Senin ( 13/7 ).
Rapat itu diikuti Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo dan anggota Rossiana Silalahi, Rajapane dan Nasihin Masha, khusus membahas kasus yang belakangan ramai dibicarakan di media termasuk media sosial tersebut. Anggota DK – PWI Karni Ilyas berhalangan hadir. Namun, menyetujui dan mendukung apapun keputusan rapat.

DK PWI, kata Ilham, merasa berkepentingan menyoroti kasus tersebut karena salah satu anggotanya yakni Pemred Kompas TV Rossi ikut tertera dalam daftar. Rosianna Silalahi mendapat kesempatan pertama berbicara. Sekaligus untuk mengklarifikasi insinuasi yang mengaitkan namanya. Sebelum itu, secara terpisah DK- PWI juga telah meminta keterangan beberapa pemimpin redaksi yang namanya turut menjadi korban fitnah dan insinuasi.
Rossi mengakui beberapa kali mengikuti perjalanan Menteri Susi ke luar negeri dan anggaran yang tertera itu memang dipakai oleh pihak pengundang untuk membayar akomodasi hotel dan transportasi pesawat selama perjalanan.

DK PWI Pusat berpendapat kegiatan perjalanan jurnalistik seperti itu lazim dilakukan sejak dulu kala. Yang penting kemudian media tetap kritis dan menjaga independensinya dalam menulis berita, laporan maupun ulasan.
Pihaknya menduga ada pihak pihak tertentu yang merasa dirugikan atas tulisan laporan majalah Tempo yang menyoroti ekspor benih lobster belakangan ini. Mereka kemudian berusaha memojokkan wartawan dan pemimpin redaksi dengan data insinuatif tersebut.

Setelah akhir pertemuan Dewan Kehormatan menyatakan tiga hal pokok yakni pertama, tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan dalam kegiatan kunjungan jurnalistik wartawan bersaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti ke luar negeri. Kedua, mendesak KKP segera memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai beredarnya daftar tersebut agar masyarakat mengetahui secara transparan kegiatan jurnalistik yang dilakukan. Ketiga, meminta media dan pers agar terus mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai merugikan, menyimpang dan kemungkinan hanya menguntungkan pihak pihak tertentu.
“Jangan sampai ribut ribut soal insinuasi daftar pemred malah mengalihkan perhatian dari masalah yang sesungguhnya terkait kebijakan Kementerian KKP”, tandas Ilham Bintang.

The post DK PWI Pusat Kecam Pihak Yang Melecehkan Kredibilitas Wartawan & Media Pers. appeared first on Prokabar.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo, anggota Suryopratomo, Asro Kamal Rokan, Rossiana Silalahi, Tri Agung Kristanto, Teguh Santosa dan Raja Pane.
Dalam pertemuan secara daring tersebut disoroti kasus pemanggilan terhadap 27 pengelola media online dan media elektronik oleh Dewan Pers, terkait kekeliruan dalam melaporkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Jakarta.

Putusan PTUN Jakarta tertanggal 3 Juni terkait gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang memperlambat dan memutus hubungan internet di Papua dan Papua Barat pada masa krisis Papua periode Agustus – September 2019.

Gugatan tersebut dikabulkan karena majelis hakim menyatakan tindakan pemerintah tersebut melanggar hukum. Sejumlah media siber segera mengunggah berita dengan menyebutkan PTUN perintahkan Jokowi minta maaf atas pemblokiran internet Papua. Padahal itu tidak ada dalam putusan majelis hakim.

Ilham Bintang mengatakan itu bukan kategori hoaks namun kekeliruan pemberitaan akibat wartawan tidak melakukan cek dan ricek atau klarifikasi secara akurat. “Memang termasuk juga pelanggaran kode etik”, ujarnya.

Walaupun Dewan Pers hanya sebatas memberikan sanksi teguran namun sanksi merosotnya kredibilitas terhadap media justru lebih berat dirasakan. Walaupun di sisi lain DK juga menyoroti sistem administrasi peradilan, khususnya PTUN Jakarta, yang tidak diperbarui sesuai perkembangan perkara itu. Juga lambatnya proses penyampaian salinan putusan kepada pihak pihak yang berperkara. Padahal, putusan dan proses administrasi di pengadilan itu menjadi sumber utama pemberitaan media.

Selain masalah kurangnya kompetensi dan penaatan kode etik jurnalistik, Dewan Kehormatan PWI Pusat juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi wartawan, khususnya cara kerja, model bisnis yang berkembang di dunia media saat ini dan kekuranglengkapan informasi yang diberikan narasumber.

Kasus kekeliruan pemberitaan terkait kegiatan Presiden Jokowi di Bekasi yang diberitakan akan membuka kembali mal juga mendapatkan sorotan masyarakat.
Kondisi ini diperburuk oleh perilaku baru wartawan yang bahkan menjadi model bisnis dari sejumlah media khususnya media siber.
Model kloning atau juga disebut multi level quotes jelas merupakan praktek jurnalistik yang keliru dan mengabaikan persoalan siapa yang bertanggung jawab atas berita yang sudah menyebar luas.

Model bisnis dengan kolaborasi juga memunculkan fenomena tidak sehat dalam konteks profesionalisme media dan wartawan. Di sisi lain saat ini berkembang model bisnis yang menjadikan media siber di daerah sebagai penyedia konten atau content produser bagi media siber di Jakarta. Praktek ini berbeda dengan kantor berita yang selalu disebutkan sebagai sumber sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab.

Ilham Bintang menegaskan bahwa semua itu belum dijangkau oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan kalau tidak segera diantisipasi bisa merugikan kredibilitas wartawan maupun media. Sementara praktek jurnalisme yang profesional dan taat kode etik makin diabaikan. (rel)

The post Dewan Kehormatan PWI Ingatkan Pentingnya Kompetensi dan Penaatan Kode Etik Wartawan appeared first on Prokabar.

“Harus mampu beradaptasi terutama pada dampak lingkungan dari Covid-19, adaptasi yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan redaksi sama perusahaan,” ujar Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal Depari melalui Webinar Diseminasi Informasi di Era Pandemui Covid-19 pada kemarin (21/6).

Dalam hal redaksi, kata dia, saat ini para jurnalis harus mampu menyediakan informasi yang berkualitas terkait dengan Covid-19. Sehingga, masyarakat di dalam negeri mendapatkan informasi yang terbaru tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan wabah virus tersebut.

Terkadang, dalam mendapatkan informasi banyak gangguan yang dialami oleh para wartawan dari mulai narasumber yang tidak terbiasa hingga gangguan sinyal di kala melakukan wawancara.

“Tantangan yang luar biasa karena para wartawan menggali informasi dengan batasan-batasannya,” kata dia.

Selanjutnya, dalam hal perusahaan, para wartawan juga harus mampu beradaptasi dengan kebijakan perusahaan yang terdampak dari virus ini. Ada perusahaan yang mengambil kebijakan secara cermat yang berdampak pada penghasilan para reporter selama pandemi.

Alhasil, para jurnalis harus mampu melakukan hal yang inovatif dalam mendapatkan penghasilan tambahan. “Adaptasi sendiri dari situasi yang sulit. Harus mengambil langkah inovatif untuk bertahan hidup ini kedepan,” imbuhnya.

Dari semua adaptasi yang harus dilakukan, Atal optimis kondisi perekonomian bangsa akan kembali pulih seperti sedia kala dalam beberapa kedepan. Agar, kondisi para jurnalis di lapangan dapat berangsur-angsur menjadi lebih baik. Mengingat peran penting jurnalisme setara dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kedepan perekonomian Indonesai akan tumbuh kembali. Seiring dengan hal itu kehidupan pers akan tumbuh normal lagi,” pungkasnya. (*)

The post Ini Kendala yang Mesti Diatasi Jurnalis Semasa Pandemi appeared first on Prokabar.

Ketua PWI Pasaman, Rismainaldi menjelaskan, aksi ini merupakan bentuk perhatian serius dan penting bagi semua pihak dalam menjalani hidup di masa tatanan hidup normal.

“Ya, hari ini disini kita bagikan 1.000 masker untuk para sopir, tukang ojek dan para pedagang serta pengunjung pasar”, ujar Rismainaldi, ketua PWI didampingi awak media lainnya di sela-sela pembagian masker kepada warga di Pasar Lamo, Lubuak Sikapiang, Kamis (11/6).

Menurut Rismainaldi, membantu masyarakat mematuhi protokol kesehatan di masa tatanan hidup normal adalah tugas semua pihak. Dirinya bersama rekan-rekan media yang lain membagikan masker adalah bahagian dari tugas dan tanggungjawab sosial tersebut.

Menurut Rismainaldi, bersama rekan-rekan nya yang lain, aksi bagi bagi masker gratis ini dengan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Balai Latihan Kerja (BLK) Lubuk Sikaping, tidak dilakukan kali ini saja, melainkan akan terus dilakukan dibeberapa titik sehingga merata.

Suryadarma, Ketua KWRI Pasaman menambahkan, selain di Pasar Lubuk Sikaping rombongan jurnalis Pasaman berikutnya juga menyambangi Pasar Tapus, Pasar Rao serta Pasar Panti dan Kumpulan untuk kegiatan serupa.

“Kita akan ajak warga untuk memakai masker ini, ini kan gunanya buat warga kita juga. Jika warga pakai masker nantinya akan terbiasa dengan pola hidup sehat, yang muaranya terwujud tatanan masyarakat dengan pola hidup bersih dan sehat,” jelas Surya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman, William Hutabarat, yang sekaligus juga sebagai Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid 19 Kabupaten Pasaman mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh jajaran jurnalis Pasaman ini.

“Kita apresiasi langkah langkah dan peran aktif teman-teman media ini yang langsung turut andil membagi-bagi masker kepada warga. Ini bahagian dari tanggungjawab sosial dan rasa solidaritas teman teman media kepada warga”, ujar William yang akrab disapa Awek ini.

William menambahkan, dirinya berharap kegiatan serupa semakin banyak dilakukan oleh semua kalangan, sehingga upaya penerapan masa tatanan hidup normal di Kabupaten Pasaman berjalan dengan maksimal dengan melibatkan seluruh komponen. (Ola)

The post Bimbing Masyarakat Terapkan Hidup Sehat, Gabungan Organisasi Wartawan Pasaman Bagikan Masker appeared first on Prokabar.

Setelah melakukan penyaluran paket sembako sebanyak empat tahap selama Ramadan, GPJ kembali salurkan paket sembako tahap kelima kepada sekitar 100 jurnalis.

Seperti biasa, pembagian sembako dilakukan di sekretariat GPJ di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat pembagian berlangsung, mereka menjalankan protokol kesehatan, mengenakan masker dan menghindari kerumunan.

Selama hampir dua bulan GPJ telah menghimpun donasi dari banyak pihak seperti artis, pengusaha, pejabat, ormas, perusahaan dan sosialita.

Melalui kesempatan ini, Andi Arif mewakili pengurus GPJ menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan donasinya. Dari kalangan pejabat dan selebritas tercatat, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ferry Mursyidan Baldan, Rahayu Kertawiguna, Rani Anggraini Safitri, Balkis Salfithri, Hana Hasanah, Giwo Rubianto, Justin Lim dan Eric Martoyo.

Tidak ketinggalan ada nama Indah SDA, Ingrid Kansil, Linda Gumelar, Leny Rafael, Bens Leo, Lulung Mumtazah,Ratna Dilla, Migi Rihasalay, Lola Amaria, Camel Petir, Fariz RM, Rani Ramadhina, Febby Febiola, Arzeti Bilbina, Clara Kaizer, Wali Care, Novi Rizki, Irma Darmawangsa, Rini Padmiretatta, Geisz Chalifah, Rizky Mamay, Nana Harahap, Nina Nugroho, Ratna Djoko Suyanto, Rini Padmirehatta serta Indah Darry.

Sementara itu dari perusahaan, ormas dan komunitas ada Paris De La Mode, RBM Goat Milk, Sasa Inti, Okky Flurry, Wings Group, Mayora Indah Tbk, Kawisata, Suntory Garuda Beverage, szAgrakom Para Relatika, M150, Stun Inc, GlosSkin, SmartPin, Komunitas Sahabat Kartini, Yayasan Rumah Baahira, PPLIPI, Kowani, KOPHI dan SWA.

Banyak pangalaman yang didapat GPJ selama menghimpun dan menyalurkan donasi. Semua itu menjadi ‘pelajaran’ untuk evaluasi dan mencoba terus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi.
Setelah rampung menyalurkan donasi selama Ramadan 1441 H, GPJ melakukan ‘penyegaran’ kepengurusan dan berganti nama menjadi “Komunitas Jurnalis Peduli” (KPJ).

Andi Arif kini menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat KPJ. Posisinya sebagai ketua diganti Mambang Yazid.

Mambang Yazid merasa mendapat amanah yang sangat berat karena perhatian KPJ akan lebih luas dari hanya sekedar menyalurkan donasi kepada rekan sesama jurnalis.

“Tapi saya yakin dengan kerja tim yang solid dan dukungan doa dari semua rekan jurnalis, kita bisa berbuat lebih baik lagi,” ujar Yazid usai membagikan paket sembako di sekretariat KPJ.

Yazid yang juga pengelola konsepnews.com ini yakin dan berharap masih banyak donatur yang akan peduli dengan misi mulia ini, sehingga KPJ dapat terus berkiprah membantu rekan jurnalis dan masyarakat.

“Kami hanya kepanjangan tangan dari para donatur untuk membantu sesama di masa sulit Pandemi Covid-19 ini. KPJ masih membuka donasi bagi para donatur yang ingin andil dalam gerakan sosial ini,” ungkap Yazid.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu Dewan Penasehat KPJ Edo menyampaikan, GPJ lahir dari sekelompok individu yang kebetulan para jurnalis yang prihatin atas efek pandemi corona virus bagi masyarakat yang terdampak.

“Maka, kita merasa perlu melakukan gerakan sosial atau social movement lewat aktivitas sosial saling berbagi, khususnya rekan jurnalis,” kata wartawan senior yang biasa disapa Kang Edo ini.

Langkah awal GPJ lebih fokus membantu rekan seprofesi. Sajak awal Ramadan hingga sesudah lebaran ini, secara periodik GPJ sudah 6 kali membagikan paket sembako dan uang tunai kepada sekitar 100 wartawan.

“Dan kini kami melakukan penyegaran kepengurusan termasuk mengganti nama serta misi gerakan sosial kedepannya. Dari yang semula Gerakan Peduli Jurnalis, menjadi Komunitas Jurnalis Peduli. Perubahan ini, tentunya di ikhtiarkan agar gerakan atau kegiatannya lebih luas lagi. Tidak hanya pada rekan jurnalis, tapi juga masyarakat,” papar Edo.

Aktivitas KJP pun, tidak semata-mata memberikan bantuan materi tapi juga edukasi. Ibaratnya, jika ingin merubah seseorang lebih mandiri, jangan memberikan ikannya tapi kailnya. (beb)

The post Kelima Kalinya, Gerakan Peduli Jurnalis Salurkan Sembako Bagi Wartawan appeared first on Prokabar.

Tapi dari pendataan untuk penerima bantuan itu Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas mengecam adanya diskriminasi terhadap masyarakat penerima bantuan, khususnya wartawan.

“Jangan pikir wartawan tidak masyarakat, mereka masyarakat terdampak juga, lebih mulia lagi, wartawan itu adalah pejuang garda terdepan di tengah Covid-19 ini, mestinya harus mendapatkan bantuan juga. Pemprov dalam hal ini Dinas Sosial Sumbar jangan diskriminatif,” ujar HM Nurnas Selasa (21/4) di Padang.

Jangan bicara bagaimana cara mendata wartawan, lanjut HM Nurnas, itu bukan alasan.

“Petugas pendataan di Dinas Sosial tinggal meminta data ke ketua organisasi pers di sini. Minta ketua organisasi wartawan mendata anggotanya, siapa wartawan yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan ini,” ujar HM Nurnas.

Padahal baik Dewan Pers maupun PWI Sumbar dan IWO Sumbar, mengatakan wartawan sebagai garda terdepan penyebar informasi benar dan tidak menyesatkan di tengah wabah corona virus ini harus dibantu oleh pemerintah.

“Saya melihat ini kebijakan diskriminasi dari Pemprov Sumbar yang abai terjadap kawan-kawan media, selagi masih ada peluang saya harap bantuan dampak penanganan dan pencegahan Covid-19 untuk wartawan diakomodir,” kata HM Nurnas.

Melihat perlakukan tidak adil itu Anggota Fraksi Partai Demokrat Jefri Masrul memberikan bekal memasuki ramadhan kepada beberapa jurnalis peliput politik di DPRD dan KPU Sumbar.

“Bung Jefri Masrul berikan bekal menjelang ramadhan kepada pers peliput politik, juga untuk membeli masker standar dalam tugas meliput di saat wabah Covid-19 ini,” ungkap Koordinator FWP Sumbar Novrianto Ucok.

Jefri Masrul juga berharap wartawan untuk tetap menjaga kesehatan dalam meliput berita.

“Saya berharap kawan media mematuhi prosedur peliputan di tengah Covid-19 ini, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, gunakan perangkat informasi teknologi untuk mencari berita,”ujar Jefri Masrul. (rls/mbb)

The post Kecam Bantuan Covid-19 tak Akomodir Wartawan, HM Nurnas : Mereka Juga Terdampak appeared first on Prokabar.

Prihatin dengan kondisi para mitra kerjanya tersebut, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumbar, H. Febby Dt Bangso pun turut terusik kepeduliannya. Apalagi, Dt Febby selama ini dikenal dekat dengan para wartawan, termasuk yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumbar.

“Saya tahu persis kondisi kawan-kawan wartawan, apalagi saat covid-19 sedang mewabah. Karena itu, dengan program PKB Sumbar berbagi, kita berharap sedikit dapat membantu rekan-rekan wartawan,” ujar Dt. Febby udah menyerahkan bantuanya pada wartawan yang tergabung di IWO Sumbar, Kamis (9/4) di sekretariat IWO Sumbar.

Dt. Febby mengaku cukup salut pada perjuangan rekan-rekan wartawan yang terus tanpa henti memberitakan tanpa henti perkembangan wabah ini. Walaupun sebenarnya, para wartawan yang turun ke lapangan itu juga masuk terdampak ekonominya dalam situasi ini. Tapi semangatnya untuk terus menginformasikan perkembangan wabah corona ini tak pernah padam.

“Saya hanya berbagi dan bantuan ini murni karena pertemanannya yang terjalin baik selama ini dengan rekan rekan wartawan,” ucap balon Wakil Gubernur Sumbar ini.

Ketua IWO Sumbar Khadafi Azwar sangat mengapresiasi perhatian dari Dt Febby pada wartawan. apalagi di tengah kondisi yang betul betul sulit saat ini, dimana banyak wartawan yang bertugas di lapangan, terkena dampaknya.

“Sangat luar biasa perhatian Dt. febby. Dan setahu saya, sejauh ini baru Dt. febby yang betul betul ingat dengan wartawan dan kondisinya. Semoga bantuan ini menjadi amal shaleh dan dibalas yang setimpal oleh Allah SWT,” ujar Khadafi. (rls/mbb)

The post Covid-19 Sedang Mewabah, PKB Sumbar Ingat Wartawan appeared first on Prokabar.

Wakapolres Aceh Barat Kompol Zainuddin, di Meulaboh, Rabu, mengatakan tiga dari empat tersangka tersebut ditahan di sel Mapolres Aceh Barat. Sedangkan seorang tersangka lainnya ditangguhkan penahanannya.

“Dalam perkara tersebut, keempat tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman pidana kurungan penjara paling lama lima tahun enam bulan kurungan,” kata Kompol Zainuddin.

Empat tersangka pengeroyokan wartawan ANTARA tersebut, yakni Akrim, T Erizal, Umar Dani, dan Darmansyah alias Mancah. Dari empat tersangka tersebut, polisi menangguhkan penahanan terhadap tersangka Darmansyah alias Mancah.

Wakapolres Aceh Barat mengatakan pihaknya sudah menggelar perkara pengeroyokan dengan memperlihatkan tiga tersangka yang ditahan beserta barang bukti.

Adapun barang bukti dalam perkara tersebut, yakni hasil visum et repertum korban pengeroyokan Teuku Dedi Iskandar, dua lembar kuitansi, sebuah flashdisk yang berisi rekaman kamera pemantau, kemeja, dan tas korban.

“Saat ini penyidik terus melengkapi petunjuk dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan secepatnya berkas perkara akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” kata Kompol Zainuddin.

Wartawan LKBN ANTARA Teuku Dedi Iskandar dikeroyok ketika sedang mewawancarai Kepala Subbagian Humas Polres Aceh Barat di warung kopi Elnino, Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Senin 20 Januari 2020 sekitar pukul 12.15 WIB.

Akibat pengeroyokan tersebut, korban Teuku Dedi Iskandar harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien, Meulaboh, hingga enam hari.

Selain kasus pengeroyokan, tersangka Akrim juga ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Aceh Barat dalam perkara dugaan pengancaman dengan senjata api terhadap Aidil, juga wartawan di Aceh Barat. (*/mbb)

The post Tersangka Pengeroyok Wartawan ANTARA di Aceh Terancam Empat Tahun Penjara appeared first on Prokabar.

Jasman menyampaikan Pemeritah Provinsi (Pemprov) sangat menghargai adanya kegiatan UKW. Bentuk dukungan itu, Gubernur memfasilitasi semua kebutuhan pelaksanaan dan penyelenggaraanya.

“Pers merupakan pilar ke-4 demokrasi. Dan pemerintah butuh wartawan dalam menyampaikan semua informasi kepada masyarakat. Tapi harus profesional dalam menyalurkan dan memberitakan. Dengan UKW diharapkan wartawan menjalankan profesionalisme kerja, sesuai aturan-aturan dan perundang-undangan Pers itu sendiri,” jelasnya.

“Pemprov. meresponnya dengan bekerja sama mengadakan UKW PWI Sumbar. Namun, dukungan Pemprov. tidak akan menghalangi kebebasan pers,” tegasnya.

Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus menyebutkan UKW merupakan salah satu syarat utuk menjadi anggota PWI karena mengacu pada ketetapan Dewan Pers.

“Dibanding provinsi lain, Sumbar tertinggal jauh dalam menghasilkan wartawan berkompeten. Pada hal Sumbar terdepan yang mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang UKW dan Verifikasi terhadap media. Peraturan No. 30 tahun 2018,” sebutnya.

“Tahun 2020 ini, PWI Sumbar menjadwalkan 4 kali kegiatan UKW tingkatan wartawan muda,” terangnya.

Kegiatan UKW XIV PWI Sumbar di tahun 2020 mengambil tema Wartawan Kompeten Melahirkan Pers Berintegritas. Selama dua hari, Sabtu (25/1) dan Minggu (26/1), 24 wartawan dari berbagai media cetak, online, radio dan televisi akan diuji dengan 10 mata uji UKW yaitu Memahami dan Melaksanakan Kode Etik, Hukum/UU/Peraturan Pers, Merencanakan/Mengusulkan Liputan, Rapat Redaksi, Mencari Bahan Liputan Acara Terjadwal, Wawancara Cegat, Membangun Jejaring, Menulis Berita, Menyunting Berita sendiri, Wawancara Tatap Muka dan
Menyiapkan Isi Rubrikasi

“UKW ini dengan sistem gugur, 10 mata uji tidak boleh satupun yang tidak kompeten. Nilainya minimal 70. Satu saja dibawah 70, dia dipastikan gugur,” sebut Prof. Dr. Rajab Ritonga, Direktur UKW Dewan Pers PWI Pusat.

“Selain saya, tiga orang penguji adalah M. Iqbal Irsyad, Junaidi Agus, Fitri Adona,” tutupnya.(mht)

The post Gubernur Buka Uji Kompetensi Wartawan XIV-2020 PWI Sumbar appeared first on Prokabar.

Tahukah kamu ada sejumlah pekerjaan yang disebut-sebut memiliki beban paling berat dan dapat menyebabkan para pekerjanya stres? Berdasarkan informasi yang dilansir oleh Careercast, pekerjaan paling stres di dunia adalah tentara, pemadam kebakaran, polisi, dan jurnalis. Dari keempat profesi tersebut, kehidupan jurnalis disebut-sebut miliki porsi beban mental paling besar.

“Sehari-hari mereka terpapar peristiwa negatif mulai dari tindak kriminal hingga bencana alam tetapi mereka tidak bisa merespon dengan tepat karena harus fokus pada tugasnya,” ucap Psikolog Klinis, Sustriana Saragih saat ditemui di kawasan Pemuda, Jakarta Timur, kemarin.

Sustriana juga mengungkap bahwa profesi jurnalis berisiko tinggi dan berpotensi mendapat ancaman. Meskipun demikian, benefit profesi ini terhitung rendah. Hal itu membuat jurnalis amat rentan mengalami gangguan mental. Ia menyebut ada lima fase gangguan mental yang biasanya dialami para jurnalis.

Gejala ini merupakan trauma yang muncul dari paparan sekunder misalnya peristiwa-peristiwa traumatis atau ekstrem yang terkait dengan pekerjaan. “Efek yang dominan dari trauma ini ialah rasa takut dan cemas,” jelasnya.

Para jurnalis biasa mendapat tuntutan dari pihak lain misalnya redaktur atau pemimpin redaksi. “Jika tuntutan yang diminta lebih tinggi daripada sumber daya yang dimiliki (biologis, psikologis atau sosial) mereka cenderung stres,” jelas Sustriana.

Tanda fisik yang bisa diindikasi dari stres tersebut adalah jantung berdebar, keringat dingin, mata berkunang-kunang hingga nafas tersengal-sengal. Sementara itu, ciri psikologis yang timbul dari stres ialah bingung, mudah lupa, marah-marah, hingga menarik diri dari pergaulan.

Di fase ini, mereka mulai merasakan keluhan fisik seperti maag, diare, dada nyeri, mual, jerawatan, gatal-gatal, sakit punggung, hingga gangguan menstruasi. Ketika mereka ke dokter untuk memeriksakan gangguan kesehatan tersebut, dokter melihat tidak ada masalah dengan kesehatan mereka. “Itu adalah psikosomatik yang muncul karena gangguan psikis. Keluhan ini mungkin berulang-ulang (sering kambuh),” urainya.

Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan. Itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. “Jika kondisi ini muncul, individu merasa terancam dan terus merasa waspada,” terang Sustriana.

Perasaan sedih dan tertekan yang menetap dalam diri seseorang disebut dengan depresi. Mereka yang mengidap ini cenderung tidak dapat melaksanakan fungsinya sehari-hari, merasa putus asa, dan tidak menikmati kegiatan yang dilakukannya. “Umumnya, perasaan sedih menetap hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan,” jelas Sustriana.

Pada tahap ini, jurnalis mulai kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, sulit membuat keputusan dan tidak menikmati hidup.

“Mereka cenderung merasa bersalah dan dalam tingkatan lanjutannya ada kecenderungan menyakiti diri sendiri dan bunuh diri,” tukas Sustriana.(*/mbb)

The post Risiko Tinggi Gaji Rendah, Jurnalis Rentan Terkena Gangguan Mental appeared first on Prokabar.

Bila salah-salah melangkah, bisa-bisa tidak tampak kinerja pemerintah, buruknya suara-suara sumbang kebutuhan masyarakat tidak terdengar oleh pemerintah.

“Kita tidak ingin ini terjadi. Peran Humas sangat besar, makanya kita mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor)  kehumasan Pemerintah Daerah se Sumbar ini,” kata Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto yang menjadi tuan rumah Rakor, Kamis (28/2).

Yulianto juga menyinggung hubungan Humas dan media. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. “Media (wartawan) itu hebat, kenapa, pagi ia bisa duduk bersama tukang becak atau masyarakat badarai, siang sama instansi pemerintah, atau unsur Forkopimda. Tentu informasi dua arah sangat diperlukan bagi dan dari Humas,” jelas Yulianto.

Ia berharap, Humas bisa menjalin kerjasama yang produktif bersama media, dan juga masyarakat di luar pemerintahan. (Ola).

The post Humas dan Wartawan Rival Keberhasilan Suatu Pemerintahan, Ini Sebabnya appeared first on Prokabar.