PSKB dipastikan akan mewakili Sumbar ke putaran nasional, usai mengalahkan Gasliko 50 Kota di babak final, Jumat (24/12) di Stadion H. Agus Salim Padang.

“Saya juga tidak menyangka tim ini bisa juara, karena kami hanya persiapan 10 hari. Seleksi dua hari dan latihan delapan hari.”ujar pelatih Gusnedi Adang usai laga final melawan Gasliko.

Pelatih Lisensi B AFC dan mantan pemain Primavera itu mengatakan, hal lain yang membuat tim ini tampil penuh semangat karena dukungan dari Pemko Bukitinggi sangat besar, juga suporter yang selalu memberi dukungan total.

“Saya tak bisa berkata apa-apa lagi, Alhamdulillah bisa juara. Mungkin ini kado untuk Ulang Tahun Kota dan warga Bukitinggi. “kata Gusnedi.

“Walikota memberi dukungan ke kita tak tanggung-tanggung selam kompetisi ini. Sekarang beliau bertitah targetnya Liga 2.”tambah mantan pemain Pelita Jaya dan bek kanan Timnas era 1990-an itu.

Walau begitu, Gusnedi mengakui dalam membentuk tim PSKB, peran bebberapa pemain eks Pra PON Sumbar, seperti Kurnia Ridho, Rahmat Qadri, Rahmat Fauzi Idrus, Yerlan Satria, atau Wahyu Ramadhan sangat membantu.

“Memang tak mudah, karena kita harus menyatukman mereka dengan pemain-pemain lain. Tapi Alhamdulillah, semuanya solid dan penuh semangat.”lanjut Gusnedi.

Menghadapi putaran nasional, Gusnedi juga mengatakan akan menambah pemain yang diambil dari tim-tim Liga 3 Sumbar.

Dia juga sudah punya catatan beberapa nama yang akan diambil, diantaranya dari Persepak, PSP Padang, PS Pasbar, dan beberapa tim lainnya. “Minimal kita tambah 10 pemain lagi untuk menghadapi putaran nasional.”tutup Gusnedi.(*)

The post Kisah PSKB Bukitinggi Juara Liga 3 Sumbar; Persiapan Cuma 10 Hari dan Titah Walikota ke Liga 2 appeared first on Prokabar.

Pasalnya, Walikota Padang baru saja menonaktifkan Amasrul dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang atas dasar pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tak berselang lama, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah kembali melantik Amasrul dengan jabatan berbeda, yakni Kepala Dinas DPMD.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menanggapi ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Hefdi menegaskan pelantikan Amasrul tidak perlu menjadi polemik.

Berita Terkait

Balada Sekda Padang, Di Non Aktifkan Walikota, Dilantik Gubernur

Sebab, pelantikan tersebut sudah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN pada 9 Agustus 2021 sudah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor B-2682/KASN08/2021.

Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah memberikan izin pelantikan tersebut pada 23 Agustus 2021 dengan nomor 821/4533/SJ dan sesuai dengan PP 11 Tahun 2017 tentang Pengisian JPT Pratama di bawah koordinasi KASN.

“Artinya ini sudah ada izin rekomendasi KASN serta Kemendagri. Pelantikan tersebut sudah memenuhi aturan. Jelas tidak ada pelanggaran aturan. Semua taa azas,” kata Hefdi, Kamis (26/8).

Sebelumnya Amasrul memang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai amanat pasal 132 PP 17/2020.

Kemendagri bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut dengan lampiran surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai status kepegawaiannya.

Lampiran surat izin itulah yang membuat Amasrul dapat mengikuti uji kompetensi untuk mengisi jabatan Pejabat Tinggi Pratama di Pemrpov Sumbar.

“Tanpa ada surat izin dari Walikota Hendri Septa selaku PPK, Amasrul tidak akan mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk Uji Kompetensi,” jelas Hefdi lagi.

The post Sempat Jadi Polemik, Pelantikan Amasrul Sudah Sesuai Aturan appeared first on Prokabar.

Pencabutan retribusi pedagang passar itu merupakan janji kampanye Erman Syafar saat Pemilihan Walikota Bukittinggi beberapa waktu lalu.

“Secara resmi Perwako 40 dan 41 Tahun 2018 yang mengatur retribusi pedagang pasar dan selama ini memberatkan pedagang sudah dicabut,” kata erman Syafar, Minggu (8/8).

“Alhamdulillah sudah mendapat persetujuan untuk diundangkan sejak Jumat 6 Agustus 2018,” lanjutnya.

Erman Syafar mengaku banyak pedagang yang berterimakasih atas pencabutan perwako tersebut.

Politisi asal Gerindra ini menjelaskan dalam beberapa bulan menjabat banyak proses yang harus terlewati agar Perwako tersebut dicabut.

Proses itu bermula sejak pertamakali menjabat. Berkat bantuan dari Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat perwako itu akhirnya berganti dengan yang baru.

Perwako baru tersebut memang jauh menguntungkan pedagang pasar Bukittinggi.

Para pedagang tetap harus membayar retribusi, namun berkurang 20 sampai 30 persen di tiap objek dari Perwako sebelumnya.

Pengurangan retribusi ini jelas akan mengurangi pendapatan Kota Bukittinggi.

Tapi, Erman Syafar tidak khawatir karena baginya sumber pendapatan tidak hanya dari pasar.

Baginya, kesejahteraan masyarakat yang mayoritas pedagang bisa terbantu.

“Pendapatan itu kan tidak hanya dari pasar, masih banyak sumber dan potensi lain.”

“Kalaupun hilang, jumlahnya tidak seberapa dan masih bisa subsidi silang. Paling penting masyarakat yang sebagian besar pedagang bisa terbantu,” ungkapnya.

Janji Andre Rosiade

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang terlibat dalam janji pencabutan Perwako tersebut sangat mengapresiasi Erman Syafar.

Menurutnya, pencabutan itu merupakan imbal balik dari kepercayaan masyarakat Bukittinggi pada Gerindra.

“Kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat Bukittinggi. Wajib bagi Gerindra bekerja keras dan cepat untuk mewujudkan janji ini dan menyejahterakan masyarakat.”

“Pencabutan ini merupakan janji yang memang harus terwujud,” kata Andre Rosiade.

Pencabutan Perwako tersebut memang sudah menjadi janji politik Partai Gerindra.

Saat kampanye Erman Syafar, Andre Rosiade turut menandatangani matera janji politik.

Kala itu Andre berjanji kalau gagal dalam pencabutan Perwako itu maka dia siap untuk mengundurkan diri.

“Kalau tidak kami akan mundur sebagai Ketua DPD Gerindra. Janji politik harus terpenuhi. Kami anak mudah yang mendapat kepercayaan memimpin partai, kami tak ingin disebut pendusta. Ini penting bagi kami Gerindra,” jelasnya.

Andre berharap Walikota Bukittinggi tetap konsisten dalam menuntaskan masalah Bukittinggi.

The post Perwako Dicabut, Retribusi Pedagang di Bukittinggi Berkurang appeared first on Prokabar.

Plt Walikota Padang Hendri Septa mengatakan kenaikan TPP tersebut berdasarkan Perwako Nomor 12 tahun 2021 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada ASN.

Perwako tersebut, kata Hendri Septa, sudah melalui kajian dan evaluasi.

“Sebelum naik, TPP sudah melalui tahapan evaluuasi sesuai aturan,” kata Hendri Septa, kemarin (15/3/2021).

Baca Juga:

• Amril Amin Minta Satpol PP Tata PKL dengan Baik
• Satresnarkoba Polresta Padang Kembali Amankan Terduga Pengedar Ganja
• Ini Cara BNK Padang Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Plt Walikota Padang mengungkapkan, saat pandemi Covid-19 hampir semua sektor terdampak.

Hendri Septa berharap kenaikan tambahan penghasilan bagi ASN dapat memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya.

“Semua pegawai akan membelanjakan tambahan penghasilan tersebut untuk membantu ekonomi warga,” lanjut Hendri Septa.

Dia mensinyalir kenaikan TPP tersebuut akan mendongkrak daya beli.

Sehingga terjadi perbaikan terhadap ekonomi masyarakat.

Baca Juga Milenialisme.com

• Empat Fungsi Rendang Khas Minangkabau
• Hoax Menjamur, Media Komunitas Solusi untuk Pembaca
• Hindari Berita Hoax dengan Menjadi Produsen Informasi

“Kenaikan penghasilannya ada yang satu juta atau lebih, sesuai kelas jabatannya,” jelasnya.

Sementara, Sekda Padang Amasrul menuturkan pengolahan dan analisa kenaikkan TPP ini sejak awal tahun 2021.

Amasrul menjelaskan, Pemko Padang juga sudah beberapa kali konsultasi dengan Kementerian tentang perubahan pemberian TPP ASN tersebut.

“Awalnya kita memakai aturan dua tahun lalu tentang kelas jabatan, kita mencocokkan dengan angka kelas jabatan itu,” kata Amasrul.

Amasrul mengakui, kenaikan tambahan penghasilan pegawai ini sebenarnya belum sesuai dengan aturan kelas jabatan, atau masih kurang lima puluh persen.

Hal ini menyangkut dengan pendapatan daerah yang belum memadai untuk menaikkan TPP sesuai ketentuan. (*/gas)

The post TPP ASN Naik untuk Perbaikan Ekonomi selama Pandemi appeared first on Prokabar.

Wali Kota Padang Mahyeldi, mengatakan, perlunya mengintegrasikan nilai-nilai ABS-SBK pada program Pesantren Ramadhan mengingat potensi kuat arus globalisasi dan modernisasi dalam merusak akhlak generasi muda, menggeser nilai agama serta adat dan budaya Minangkabau.

“Pesantren Ramadhan menjadi salah satu cara membentengi generasi muda dengan intelektual yang hebat, agama yang taat, dan budaya yang kuat”, ungkap Mahyeldi saat membuka Pesantren Ramadhan di Masjid Nurul Yaqin Lolong Belanti, Sabtu (11/5/2019) pagi.

Selain itu, program unggulan Pemko Padang ini kian menjadi primadona bagi orang tua. sebagai media pembelajaran ilmu agama, akhlak, budi pekerti, dan ilmu pengetahuan.

Dikatakan, pelaksanaan Pesantren Ramadhan di Masjid/ Mushalla di lingkungan tempat tinggal merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah yang bertanggungjawab atas masa depan generasi muda.

“Penyempurnaan kurikulum Pesantren Ramadhan terus kita lakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang ahli di bidangnya”, ujar Mahyeldi.

Ditambahkannya, pelaksanaan Pesantren Ramadhan tahun ini dimulai 11-29 Mei yang diikui sekitar 100 ribu lebih pelajar SD/MI dan SMP di Kota Padang.

“Mari bersama-sama kita sukseskan Pesantren Ramadhan ini. Tentunya dengan pengawasan orang tua, masyarakat, dan guru sekolah. Semoga generasi muda Kota Padang semakin mencintai Masjid, berakhlaqul karimah, memiliki keimanan, ketaqwaan dan ilmu pengetahuan yang kuat. Serta, memahami dan melaksanakan nilai-nilai ABS-SBK”, tutup Mahyeldi yang didampingi Kabag Humas Imral Fauzi dan Camat Padang Utara Editiawarman. (*/gas)

The post Pesantren Ramadhan Resmi di Buka, Ini Harapan Walikota Padang appeared first on Prokabar.