Direktur WALHI Sumatera Barat, Wengky Purwanto mengatakan, Pemkab Pessel harus berani menerapkan sanksi terhadap pencemar. Apalagi, itu sudah ada perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Itukan faktanya, tentu Pemkab Pessel harus menerapkan sanksi hukum terhadap pencemar. Apakah dalam bentuk administratif atau proses dugaan pidana lingkungannya,” ujar Wengky kepada Wartawan beberapa hari lalu.

Selain saksi, ungkap Wengky, Pemkab Pessel juga harus memastikan pemulihan dari penerapan sanksi tersebut, tidak hanya soal apa yang terjadi hari ini, namun juga terhadap perbuatan yang ditimbulkan sebelumnya.

“Dan juga yang penting dipastikan itu, soal lingkungan itu pulih. Pulih itu, ya tidak sesederhana mengukur tingkat pencemarannya sudah berkurang. Namun, perbuatan sebelumnya bagaimana. Itu yang menjadi tolak ukur, ada perbuatan yang menjadi kategori pencemaran lingkungan hidup dan perbuatan itu yang diminta pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam penerapan sanksi pencemaran lingkungan ini, jangan ada asumsi yang menilai Pemkab Pessel tidak peduli. Karena pengawasan dan pengelolaan lingkungan di daerah adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Menurutnya, jika benar ada kelalaian yang sengaja dilakukan, maka pejabat Pemkab Pessel perlu diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Karena mereka sebagai aparat pemerintah telah diberi amanah untuk melakukan itu.

“Karena kalau itu tidak dilakukan. Maka pemerintah akan masuk dalam lingkaran kejahatan itu. Tentu perlu diproses pejabat-pejabat yang tidak mau melakukan sanksi dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika kelalaian itu dilakukan pada tingkat kepala dinas, maka bupati yang memeriksanya, dan jika bupati sendiri yang lalai maka Mendagri yang memeriksanya secara berjenjang.

“Menteri Dalam Negeri harus memeriksa Bupati secara berjenjang. Jangan seolah-olah pemerintah membekingi. Itu pelanggaran bagi pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkimtan- LH Pessel, Mukhridal mengakui, belum melaksanakan sanksi sesuai perintah Kementerian LHK terhadap PT KPS karena adanya laporan perbaikan terhadap Kinerja IPAL PT KPS.

Ia mengatakan, dari hasil uji labor yang dilakukan PT KPS melalui Laboratorium Baristand Padang menyatakan tidak ada lagi yang Melebihi Baku Mutu sesuai dengan Permen LH No. 5 tahun 2014.

Sehingga dengan hasil tersebut, pihaknya bakal menyurati Kementerian LHK untuk meminta arahan lanjutan dari hasil yang dilaporkan PT KPS kepada pihaknya.

“Sehubungan dengan hasil laboratorium sudah tidak ada lagi yang Melebihi Baku Mutu, maka Kami menyurati kembali Gakkum KLHK untuk meminta arahan lebih lanjut,” terangnya saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan whatsapp. (min)

The post Pencemaran Lingkungan, Pemkab Pessel Harus Berani Sanki PT KPS, Ini Kata WALHI Sumbar appeared first on Prokabar.

Gugatan tersebut ditujukan dikarenakan buruknya pelayan publik atas informasi publik di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Prokabar, keempat OPD tersebut, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat (ESDM Sumbar), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) Kota Sawahlunto, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan (DLH Pessel).

Sidang gugatan pertama dengan Pemohon WALHI Sumbar dan Termohon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung yang di selenggarakan ruang sidang Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat.

Divisi Advokasi dan Penegakan Hukum, WALHI Sumbar, Zulpriadi mengungkapkan bahwa, WALHI Sumbar sudah memasukan surat permohonan informasi publik pada 14 Agustus 2019 ke ESDM Sumbar, PerkimLH Kota Sawahlunto, dan DLH Pessel.

Setelah surat itu dilayangkan, informasi publik tidak kunjung diberikan oleh empat OPD tersebut.

Dikatakan, pada tanggal 23 September 2019, WALHI Sumbar melayangkan keberatan keterbukaan informasi publik kepada Sekda Provinsi Sumatera Barat, Sekda Kabupaten Sijunjung, dan Sekda Kota Sawahlunto. Keberatan WALHI Sumbar juga tidak di respon oleh beberapa sekda tersebut.

Maka, pada tanggal 20 November 2019 WALHI Sumbar mendaftarkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat.

WALHI Sumbar meminta informasi publik berupa data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penanaman Modal Asing (PMA) yang berada di Sumatera Barat ke Dinas ESDM Provinsi Sumbar, Dokumen AMDAL PT. RBBE ke PerkimLH Sijunjung, AMDAL CV. Tahiti Coal ke PerkimLH Sawahlunto, dan AMDAL PT.

KSN dan PPA ke DLH Kabupaten Pesisir Selatan, dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk fungsi kontrol publik kepada perusahaan dan pemerintah akan aktivitas eksplorasi dan Operasi Produksi.

Direktur WALHI Sumbar Uslaini menegaskan gugatakan ini disebabkan keengganan 4 OPD tersebut memberikan informasi publik dan sikap 4 OPD dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

“Kitaa berharap majelis komisioner KI Sumbar untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan OPD terkait memberikan informasi publik yang kami minta”. Kata Uslaini

WALHI Sumbar meminta kepada semua badan publik yang ada di Sumatera Barat dan kabupaten/kota untuk memperbaiki pelayanan dan penyediaan informasi publik supaya terwujud pemerintah yang baik, bersih dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. (gas)

The post Pelayanan Informasi Publik Buruk, WALHI Gugat 4 OPD di Sumbar appeared first on Prokabar.