“Kami mengimbau kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar segera melaporkan SPT tahunannya,” kata Syamsuir di Tuapeijat, dilansir MC Mentawai, (17/1).

Untuk diketahui, batas waktu pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak pribadi yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Maret. Sedangkan batas waktu bagi wajib pajak badan dari 1 Januari hingga 30 April.

Syamsuir menekankan bahwa bagi warga yang sudah wajib pajak atau memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib membayar pajak dan melaporkan SPT tahunannya.

Adapun syarat melaporkan SPT tahunan, kata Syamsuir, bagi ASN/TNI/Polri harus menyertakan bukti potong 1721 A-2, sedangkan wajib pajak badan menyertakan 1721 A-1.

Untuk proses pelaporan SPT tahunan bisa melalui aplikasi online yakni djp online dan bagi yang kurang paham dalam pengisiannya dapat datang langsung ke kantor KP2KP di Tuapeijat.

Ia mengingatkan bahwa bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya akan dikenakan sanksi berupa denda Rp100.000 bagi orang pribadi dan wajib pajak badan Rp1 juta. (*)

The post Wajib Pajak Mentawai Diimbau Laporkan SPT Tahunan appeared first on Prokabar.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, salah satu yang akan direvisi pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan adalah sanksi administratif perpajakan.

“Pemerintah akan menerapkan pengaturan ulang seperti sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, menjadi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan (suku bunga acuan + 5%)/12 bulan. Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu,” kata Robert beberapa waktu lalu.

Kemudian, sanksi bunga atas kekurangan bayar karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, menurut Dirjen Pajak, akan diubah perhitungannya menjadi suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12 bulan atau (suku bunga acuan + 10%)/12. Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu.

Lebih lanjut, sanksi denda bagi PKP yang tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu yang saat ini dikenakan 2% dari dasar pengenaan pajak, nanti akan dikenakan sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak.

Selanjutnya, sanksi denda bagi pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP saat ini tidak dikenakan sanksi, namun nanti, menurut Dirjen Pajak, akan dikenakan sanksi sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak untuk kesetaraan dengan PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu. (*/hdp)

The post Pemerintah Akan Revisi Sanksi Administrasi Perpajakan appeared first on Prokabar.