Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta pada Senin (20/9) Siang. Almarhumah dimakamkan di sebelah suami tercinta Wanhard Dt Rangkayo Kaciak atau dikenal Iwan Andesta, yang wafat pada tahun 1988.

Semasa hidupnya, Hj. Erniwaty dikenal sebagai sosok yang memiliki pergaulan luas, bahkan dulu setiap perantau dari Talago, Limapuluh Kota, menetap di rumah beliau sebelum mendapatkan pekerjaan.

Ucapan duka mengalir di grup-grup whatsaap baik di ranah maupun rantau. Tidak hanya dari rekan sejawat Vinna yang juga direktur konten caping dan Direktur prokabar, namun juga dari sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat.

Erniwaty adalah salah satu bundo kanduang di Nagari Kubang, Kabupaten Limapuluh Kota. Lahir pada 15 Desember 1955. Walaupun berada di rantau, namun almarhumah sering pulang kampung. Selain lama menetap di Jakarta, Hj Erniwaty juga lama menemani Vinna Melwanti, saat berkiprah di Padang Ekspres dan Padang TV.

Selamat jalan mama, surga menantimu….

The post Innalillahi Wainna Ilahi Rojiun, Ibunda Vinna Melwanti Berpulang appeared first on Prokabar.

Pada senja berebut petang, Minggu (19/10) di RS M Djamil Padang, trlihat kesibukan, orang lalulalang, tak banyak yang tahu rumah sakit itu sudah penuh. Semen Padang Hospital (SPH) juga penuh. Beberapa rumah sakit lain di Padang, hanya menyisakan satu dua tempat tidur saja. Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kemudian menyiapkan Asrama Haji untuk ruang isolasi.

Menurut BPS 90 persen rakyat Indonesia sudah pakai masker, tapi di Sumatera Barat menurut survei Spektrum Politika Institutyang dirilis 4 Oktober, ternyata 39,9 persen rakyat Sumbar, percaya Covid-19 adalah konspirasi.Ini sesuatu yang mengejutkan.

Menurut Andi Rusta dari lembaga ini, terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.15 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) adalah inovasi pemerintah provinsi yang patut diapresiasi. Pasalnya, sejak Pandemi COVID-19 melanda seluruh negara, termasuk Indonesia, masih banyak masyarakat yang meragukan bahwa virus SARS-CoV-2 ini ada dalam kehidupan mereka.

Bahkan tidak sedikit yang menganggap ini adalah konspirasi sejumlah negara kapitalis yang ujungnya adalah pembuatan dan penjualan vaksin anti virus SARS-CoV-2 kepada masyarakat di banyak negara. Salah satu dampak dari pemikiran di atas, masyarakat Sumatera Barat bahkan mengabaikan imbauan pemerintah daerah untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan seperti (1) mematuhi untuk tidak keluar rumah kalau tidak

ada agenda yang penting dan mendesak; (2) memakai masker jika keluar rumah; (3) menjaga jarak dengan individu lain (social distancing) dalam setiap aktivitas yang dilakukan; (4) selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer pada setiap kesempatan. Padahal strategi inilah yang saat ini dianggap paling efetif untuk mencegah paparan virus SARS-CoV-2 ini sebelum vaksin terkait virus ini ditemukan.

Lebih kurang 2 bulan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini.

Faktanya, PSBB yang dilaksanakan pada 22 April 2020 ternyata berhasil menekan angka sebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat. Namun, pasca diberhentikannnya PSBB di pada 8 Juni 2020 secara perlahan tapi pasti angka prevalensi COVID-19 yang menjangkiti masyarakat terus meningkat. Bahkan per 3 Oktober angka kematian di Sumatera Barat akibat COVID-19 ini telah mencapai 143 orang dengan total kasus mencapai 6.869 kasus.

Sehubungan dengan fenomena di atas, sebagai sebuah lembaga riset dan konsultan, Spektrum Politika Institut turut peduli dengan kondisi ini agar penanganan COVID-19 ini dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat. Bentuk kepedulian ini tentu disesuaikan dengan kapasitas lembaga ini yang bergerak di bidang riset di bidang sosial yang juga melakukan penelitian terhadap masyarakat Sumater Barat terkait persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku mereka dalam menghadapi Pandemi COVID-19 ini.

Sejak 10-15 September 2020, Spektrum Politika melakukan riset dalam bentuk survei kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang ada di 19 Kabupaten/Kota. Riset ini mewawancarai 1.220 orang responden yang menjadi sampel yang diambil secara bertingkat (multistage random sampling) di seluruh kabupaten/kota yang ada.

Sampel diacak secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten/kota. Adapun margin of error dari sampel yang diambil tersebut adalah sebesar 2,9 persen. Untuk menjaga kualitas survei, maka quality control juga dilakukan dengan cara menelpon ulang responden untuk mengkonfirmasi jawaban mereka sebelumnya. Quality control survei ini dilakukan terhadap 60 persen dari total sampel yang diwawancarai oleh enumerator sebelumnya.

Titik Perhatian

Menurut Andri Rusta,  dalam survei yang mendapat perhatian seberapa patuh masyarakat melaksanakan protokol kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah. Dalam menilai tingkat kepatuhan masyarakat tersebut, maka penelitian ini membuat rentang nilai dari 1 sampai 3 untuk melihat tingkat kepatuhan tersebut dan ditanyakan kepada masyarakat dengan indeks sebagai beterkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat dengan kategori sebagai berikut: Kategori tidak patuh dengan dengan rentang indeks 1-1,67, kategori cukup patuh dengan rentang indeks 1,68-2,37, kategori patuh dengan rentang indeks 2,38-3.

Prilaku rakyat bisa dideteksi dengan “tidak keluar rumah.” Melihat penerapan protokol kesehatan dalam masyarakat Sumatera Barat, masih ada yang menganggap Pandemi COVID-19 ini bukanlah suatu keadaaan yang mengkhawatirkan mereka. Faktanya 28,5 persen ternyata masih sering keluar rumah. Indeks kepatuhan dalam indikator ini berada pada angka 2,05. Ini berarti masyarakat Sumatera Barat masuk kategori cukup patuh dengan imbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak.

Kemudian “memakai masker. “Indeks kepatuhan untuk memakai masker masyarakat Sumatera Barat ketika berada berada di luar rumah 2,53 poin. Ini berarti masuk dalam kategori patuh dengan indikator pelaksanan protokol kesehatan ini. Paling tidak ini terlihat 60,3 persen masyarakat sering menggunakan masker ketika berada di luar rumah;

“Menjaga jarak.” Sementara indeks kepatuhan untuk indikator menjaga jarak 2,41 poin. Ini berarti masyarakat Sumatera Barat masuk kategori patuh dengan protokol kesehatan ini. Walaupun jumlah yang memperhatikan pentingnya menjaga jarak ini baru 52,2 persen.

“Mencuci tangan.” Sedangkan indeks kepatuhan untuk indikator selalu mencuci tangan atau selalu menggunakan hand sanitizer berada di angka 2,59 poin atau berkategori patuh untuk pelaksanaan protokol kesehatan ini. Memang jumlah mereka yang mengikuti protokol kesehatan selalu mencuci tangan ini baru mencapai angka 66,3 persen.

Penilaian

Survei juga menemukan jawaban responden mengagetkan. Sebanyak 89,1 persen masyarakat setuju Pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi mereka semakin memburuk. Tentu keadaan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena hampir semua masyarakat mengalami dampak ekonomi yang serius akibat COVID-19 ini.

Sebanyak 49,8 persen masyarakat Sumatera Barat mengakui kehilangan pekerjaan sejak Pandemi COVID-19 ini mulai menjangkiti masyarakat. Hal positif yang patut diapresiasi dari kerja pemerintah adalah 86,8 persen masyarakat Sumatera Barat sudah mendapatkan informasi tentang Pandemi COVID-19.

Sebanyak 39,9 persen masyarakat Sumatera Barat percaya Pandemi COVID-19 konspirasi atau persekongkolan negara-negara besar di dunia.

Sebanyak 65,5 persen masyarakat Sumatera Barat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah/pemerintah dearah telah menerima paket bantuan sosial. Artinya, masih ada 34,5 persen dari mereka yang belum menerima paket bantuan sosial tersebut.

Satu hal yang mengejutkan adalah sebesar 90,1 persen dari masyarakat Sumatera Barat menegaskan, mereka akan datang ke TPS untuk memberika suara dalam Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Antusiasme masyarakat ini tentu perlu didalami lebih jauh. Apakah fenomena ini terkait dengan keinginan masyarakat yang memang menunggu pemberian dari calon kepala daerah yang selalu dilakukan dalam setiap Pilkada yang biasanya diberikan dalam bentuk hadiah, souvenir atau pemberian uang.

Penilaian Masyarakat terhadap Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat Kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 ini juga mendapat perhatian masyarakat Sumatera Barat di 19 kabupaten/kota. Bagaimana pun, pemerintah daerah memang menjadi lembaga yang berada di garda terdepan dalam mencegah meningkatnya angka jangkitan akibat virus ini.

Berbagai kebijakan sudah dibuat pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2 ini seperti diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota, Peraturan Daerah dan segala turunannya, bahkan hingga ke dalam bentuk kegiatan yang memang mendapat perhatian masyarakat Sumatera Barat.

Dari hasil penilaian masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan penanganan COVID-19 ini ternyata mendapat penilaian yang hampir sama. Walaupun ada beberapa tingkatan pemeintahan yang dianggap lebih banyak berbuat untuk masyarakat.

Misalnya, masyarakat Sumatera Barat memberi penilaian baik pada kinerja pemerintah di nagari dengan kepuasan rata-rata mereka sebesar 45,7 persen. Sementara, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota  42,5persen. Sedangkan untuk pemerintah provinsi sebesar 41,6 persen.

(vinna melwanti)

The post Rakyat Patuh, tapi Mereka Percaya ini Konspirasi appeared first on Prokabar.

Wartawati Senior

Adalah Audrey anak SMP dikeroyok 12 anak SMA di Pontianak. Baik korban atau pelaku semua perempuan. Kasus bermula dari medsos, kini semua akun medsos kontennya membahas mereka.

Beredar informasi, bagian intim Audrey ditusuk. Ia kemudian dirawat di rumah sakit.

Tiga dari 12 anak SMA itu jadi tersangka. Selusin cewek ini dihajar habis-habisan di medsos. Satu persatu para influencer medsos menggalang solidaritas untuk Audrey, semua “rakyatnya” ikut. Meski terlibat kontra antara foto korban blur atau tidak, tapi aksi semangat positif ini harus diapresiasi, terlebih untuk meredam aksi bullying yang kian marak.
Presiden Jokowi pun ikut berkomentar dan bersikap.

Belakangan muncul informasi, tidak ada bagian intim A yang rusak. Info visum dokter kepolisian ini, membuat netizen menginjak rem. Kini netizen yang jutaan itu, berbalik, mengadili korban. Visum sudah dilakukan dua kali, hasilnya nihil. Sekarang orang tua korban, akan meminta dokter lain, agar melakukan visum ulang.

Nah jika hasilnya beda lagi, netizen akan terganga lagi. Mana yang benar? Ini pula yang jadi topik. Sedikit-sedikit viral. Inilah dunia medsos itu.

Negara Opini

Medsos adalah ayunan bertali lapuk. Salah ayun, putus dan Anda jadi korban. Melodi medsos itu bisa membuat netizen terkekeh-kekeh, namun jika tiba masalah hukum positif atau hukum sosial, Anda akan menderita sendirian. Teman tak ikut, keluarga mungkin iya.

Dua hal yang bisa dipelajari dari kasus Audrey dan 12 pelaku. Netizen mencatat: “Jangan berharap sepenuhnya pada pembelaan netijen. Karena kami, para netijen di negara berfollower, sekarang pasang badan, besok bisa serentak balik badan.

Bahwa akun medsos adalah curriculum vitae paling dipercaya dalam menilai kepribadian orang lain. Maka santunlah dalam bermedsos.

Bagaimana selanjutnya?? kita liatin aja sambil makan korengan.” kata Yanie Melko dalam akun FB nya.

Ya, Medsos adalah media tanpa redaktur. Dia punya HP, ditulis sendiri, diposting sendiri. Di medsos itu, “muncuang lapeh-lapeh saja” tanpa peduli akibatnya. Tetiba sekelompok orang bisa jadi kaum moralis dan yang lain jadi pesakitan.

Kasus Pontianak itu, telah berkembang jadi gurita, pers pun terbawa arus besarnya. Padahal klarifikasi fakta perlu. Di sanalah perlunya literasi medsos.

Literasi itu Penting

Medsos rumah tak berkunci, pimpong di atas bukit, kemana angin keras, ke sana arahnya. Seseorang diminta, sabar dan tabah membaca setiap postingan di medsos. Jika terjerembab, tak ada orang lain yang akan menolong, apalagi menemani dalam penjara.

Ada minimal dua hal yang masuk ke medsos. Pertama postingan tulisan, meme, video atau gambar sebagai kabar dusta alias hoaks. Kedua, satu peristiwa kemanusiaan, yang menyita perhatian khayalak, akan cepat menyulut emosi.

Untuk kedua hal itu perlu diperhatikan adalah. Pertama hukum besi jurnalistik yaitu 5 W+1 H. Apa itu, ajukanlah semua pertanyaan, jika informasi yang masuk bisa menjawabnya maka itu, benar. Bisa saja semua terjawab, tapi hanya berita karangan atau khayalan. Untuk mengujinya, mohon bersabar. Periksa dulu beberapa situs berita arus utama. Bertemu? Lihat kapan dipostingkan, pukul berapa, tanggal berapa dan tahun berapa. Jika semua jelas, harus dilihat pula, siapa yang bicara dan dimuat di media online mana.

Panjang kerjanya, ribet. Mana yang lebih ribet dari: mengurus kasus hukum akibat Anda ceroboh di medsos? Atau mana yang lebih susah, mengurus korban bully atau mengurus klarifikasi faktual, disipilin verifikasi? Tabayun?

Tabayun kepada sumber-sumber terpercaya dan jangan lekas “terharu” karena postingan kawan. Tahan diri, lihat situasi.

Susahnya, kalau tidak kita yang pertama, seakan-akan kita tidak hebat. Kalau tak hebat, memang kenapa? Kalau hebat dalam apa?

Maka dalam mengarungi dunia medsos itu, jempol jangan terlalu “bijak dan cipeh.” Di Sumbar sendiri sudah terjadi beberapa kasus, bahkan dijemput Densus 88 segala. Misalnya yang di Padang Panjang tempo hari. Bully membully kawan, adalah buruk, adalah jahat dan bisa merusak masa depan orang lain.

Itulah sebabnya, ingat-ingat UU ITE, ingat KUHP, pencemaran nama baik, ingat bahwa kita bisa lebih banyak salah ketimbang orang lain.

Pelajaran dari kasus medsos di Pontianak itu, bijaklah bermedsos, jangan asal posting saja dan jangan asal memihak saja.  Dengarkan nasihat guru, nasihat tokoh, imbauan pemerintah. Serta kuatkan lagi ilmu literasi kita semua. **

The post Medsos dan Kisah dari Pontianak appeared first on Prokabar.

Ia telah bertutur kepada Vinna Melwanti, caleg Demokrat nomor 5 untuk DPRRI dari dapil Sumbar 2 dalam acara Ngopi, Prabowo berkata sebagai berikut:

“Saya ada hubungan emosioal dengan Sumbar. Ayah saya, Soemitro amat dekat dengan warga Minang.
Kemarin dalam pemilihan presiden periode lalu, Sumbar terbanyak mendukung saya. Irwan Prayitno berjuang untuk saya.”

Ketika menyebut Sumatera Barat, kesan kita di nasional, kata Prabowo adalah gudangnya orang pintar. Hatta Sjahrir, Agus Salim, Natsir, Yamin, waduh banyak sekali. Sastrawan, STA, Chairil Anwar dan lainnya. Tan Malaka juga.

Pilpres lampau Prabowo meraih suara 80 persen. “Saya kira rasionalitasnya urang awak tinggi. Orang Minang banyak berhasil di luar tanah Minang. Berarti mereka orang pintar dan kuat bertahan. Egaliter, kritis dan demokratis. Itulah Minang,” beber mantan letjen kopasus itu menjawab pertanyaan Vinna.

Vinna Melwanti caleg Demokrat ini mewawancarai Prabowo satu jam di ruang VIP Bandara BIM, Padang Pariaman tahun 2015 lalu. Itu adalah kali pertamanya Prabowo datang ke Sumbar usai pilpres.
Dengan memakai baju putih saku empat dengan celana coklat, ia memakai kupiah gaya Bung Hatta. Di sisinya ada Irwan Prayitno. Di balik kamera juga ada Nasrul Abit yang pada 2019 ini jadi ketua Gerindra Sumbar.

Jangan Gontok-gontokan
Jati diri Indonesia itu, kata Prabowo, mufakat. Jangan saya mau ambil semua, kamu harus saya habisin. Itu tidak baik, kata Prabowo.

Selalu dimanapun, Prabowo dengan jujur menilai Sumbar, seperti juga ia sampaikan pada kampanye akbar kemarin ini di Danau Cimpago, Purus, Padang.

Prabowo yang “bapak petani” berkata, perubahan iklim harus diwaspadai. Prabowo yang diwawancarai memainkan tangannya guna memberikan penekanan pada intonasinya. Ia minta bangsa Indonesia bersatu untuk menghemat sumber daya, sebab kita hidup dari komonitas.
Petani Sumbar diminta tenang tapi pemimpin harus arif dan jangan gontok-gontokan.

“Berbuat baiklah untuk rakyat,” kata capres 02 ini.

Prabowo menitipkan pesan agar kepada rakyat, Irwan dan Nasrul Abit punya akhlak yang baik.

Prabowo diminta kembali “pulang” ke rumahnya, Ranah Minang, tempat dimana demokrasi ditempa. Vinna berharap Prabowo menjadi contoh bagi Ranah Minang

Prabowo pada kampanye di Padang beberapa hari lalu berkata:

“Sudah banyak saya mendatangi masyarakat diberbagai kabupaten/kota, namun, masyarakat Padang adalah yang paling jujur,” (Prabowo, 02-04-2019 di prokabar.com)

Integritas yang Langka
Ada tautan pernyataan sekarang dan beberapa tahun silam. Prabowo tetap sama.

Dalam acara Ngopi itu, Irwan Prayitno berkata:

Irwan Prayitno menilai Prabowo yang langka, yang punya integritas, tak neko-neko, tak pencitraan. Saat pilgub tempo hari Irwan Prayitno didukung penuh oleh Prabowo.

“Itu tanda kita berkawan, saya sudah berjanji,” kata Prabowo dalam acara Ngopi di Padang TV yang dipandu Vinna Melwanti pada 4 tahun lalu.

Rekaman Ngopi Vinna ini adalah saksi atas semuanya.
Vinna sekarang adalah caleg untuk DPRRI dari Demokrat untuk dapil Sumbar 2. Mantan jurnalis ini memang pantas ke Senayan. (nrs)

The post Kepada Vinna, Prabowo Berkata… appeared first on Prokabar.

Acara yang dimoderatori wartawati Vinna Melwanti menghadirkan Ketua KPU Arief Budiman, peneliti dari LIPI DR Sri Nuryanti, Direktur keuangan daerah dan Direktur fasilitasi KDH, Drs Akmal Piliang M.Si.

Menurut Kapus Litbang Sastry Bakry, acara ini dimaksudkan untuk menemukan solusi guna pengurangan pemborosan dalam pembiayaan tahapan pilkada serentak.

“Tentu saja tanpa mengorbankan kualitas demokrasi dan efektivitas pilkada serentak,” katanya.

Pada akhirnya diseminisasi yang akan dilanjutkan diskusi publik itu akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan selaku pengambil kebijakan untuk perbaikan pembiayaan pilkada serentak ke depan.

Pada paparannya pengkaji Dr Siti Aminah menjelaskan temuan-temuan menyangkut penggunaan anggaran di beberapa provinsi yang pada beberapa sisi terlihat membengkak. Penelitian itu katanya bertolak dari data akurat.

Ketua KPU Arief  Budiman menyebut memang pada banyak daerah terjadi pemotongan anggaran pilkada. Pilkada serentak terakhir, menyebabkan terjadi penambahan tugas dan biaya. “Tidak hanya persoalan pengadaan barang besarannya, namun tak menutup mata, juga berasal dari honor dan pokja yang tidak sedikit,” katanya seraya mengatakan efisiensi dalam demokrasi memang keniscayaan. 

Hak-hak semacam itulah yang hendak diitemkan Kemendagri. Dengan demikian bisa memetakan permasalahan yang timbul sebagai dampak pembiayaan yang berasal dari APBD dan APBN.
Dari sana akan didapat model pembiayaan pilkada serentak yang lebih hemat.

Dalam diskusi yang berkembang dikemukakan hasil evaluasi pelaksaaan pilkada serentak  2015, ditemukan sejumlah masalah.

Masalah itu rata-rata dana yang diajukan untuk pelaksanaan pemilihan kepada daerah membengkak dibanding alokasi APBD. Alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD 2015, belum mengakomodir pelaksanaan kegiatan tahapan pilkada sampai selesai  2016. 

Misalnya, pemungutan suara yang dilaksanakan Desember 2015 tetapi seluruh tahapan selesai pada 2016. Untuk hal semacam ini seharusnya anggaran yang disiapkan untuk dua tahun anggaran (jamak), yaitu di APBD  2015.

 “Alokasi anggaran kegiatan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan. Sementara itu diketahui tingginya biaya pilkada yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah menjadi beban berat bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskal rendah,” ungkap Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda, Drs Akmal Piliang M.Si,.

FGD dengan nuansa talkshow interaktif itu dihadiri KPU, bawaslu, panwaslu kab/kota, litbang daerah, bappeda, kesbang, badan pengelola keuangan daerah, biro pemerintahan dari beberapa provinsi/kabupaten terpilih, serta LSM pemantau pemilu. (laf)

The post ​Ditemukan Membengkak, Pilkada Serentak Dikaji Ulang appeared first on Prokabar.