Demikian disampaikan Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA BPOM Reri Indriani pada diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) dengan tema “Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR”, Selasa (18/9) kemarin, di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

“Peran BPOM dalam hal peredaran vaksin MR di Indonesia sesuai amanah yang diberikan yakni melakukan pengawasan obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan, sehingga tercapai visi negara, yakni di antaranya meningkatkan keamanan obat, kualitas, dan daya saing bangsa,” katanya.

Pengawasan, menurut Reri, dilakukan baik pada tahap prapemasaran dan pascapemasaran vaksin MR. Secara umum, sambung dia, ada sejumlah syarat umum yang harus dipenuhi oleh obat dan makanan, termasuk vaksin. “Harus dipenuhi standar persyaratan mutu, yang merujuk pada standar nasional dan internasional,” tuturnya.

Kemudian juga, Reri menambahkan, pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, zat tambahan, dan stabilitasnya. Termasuk, sambung dia, terhadap informasi produk yang lengkap objektif dan jelas demi menjamin penggunaan obat yang rasional.

“Dalam hal ini termasuk juga informasi yang tertera pada label obat dan makanan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Reri juga menyampaikan, vaksin MR juga sudah terdaftar dan memiliki izin edar sejak 2017. Pengawasan yang dilakukan, sambung dia, terkait khasiat keamanan dan mutu, sarana produksi, dan distribusi,

“Jadi dapat disimpulkan, BPOM mempunyai kewenangan terhadap pemberian jaminan keamanan dan mutu sebuah produk obat dan makanan termasuk vaksin. Untuk pengawasan terhadap vaksin MR, sudah dilakukan secara komprehensif,” katanya.

Salah satu sistem pengawasan mutu, menurut Reri, adalah bets rilis. Artinya, sambung dia, produk yang sudah diimpor sudah memiliki sertifikat kelulusan .

Selain itu, Reri mengatakan, BPOM juga melakukan pemantauan farmacofidilense atau pengecekkan efek samping obat. “BPOM juga terus berkomitmen untuk menghasilkan vaksin halal, dengan mendampingi industri obat untuk menghasilkan produk halal,” katanya.

Sementara itu terkait ketersediaan, Reri menjelaskan, BPOM mendorong komitmen ketersediaan vaksin dengan melakukan fasttrackatau registrasi cepat. (*/hdp)

The post Jangan Cemas, BPOM Awasi Ketat Mutu dan Keamanan Vaksin MR appeared first on Prokabar.

Dipersentase, jumlah ini baru 10,96 persen dari jumlah sebanyak 80.223 orang anak yang ditargetkan Dinas Kesehatan Pasaman. Memang masih rendah pencapaian vaksin ini. Mengingat masa pelaksanaan imunisasi MR ini tinggak 25 hari lagi. Ini sebabnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, Amdarisman menjelaskan, rendahnya partisipasi vaksin MR ini disebabkan kekhawatiran para orang tua terhadap informasi bahaya yang ditimbulkan.

Ditambah lagi, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan vaksin dari Serum Institute Of India (SII) haram, karena penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya. Meski dalam fatwa MUI itu penggunaan vaksin MR tetap dibolehkan alias mubah. Karena ada kondisi keterpaksaan.

Parahnya lagi, informasi-informasi hoax seputar imunisasi MR semakin membuat masyarakat cemas.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pasaman, sepanjang 2017 ditemukan kasus campak sebanyak 72 kasus dan rubella 100 kasus. (Ola)

The post Pencapaian Target Vaksin MR Masih Rendah di Pasaman appeared first on Prokabar.

“Penggunaan serum MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram, tapi boleh digunakan sampai ditemukan vaksin MR yang halal, saat ini kondisinya dalam keterpaksaan, karena bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi,” jelas Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF.

Berdasarkan penelitian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM), ada dua kandungan yang menyebabkan vaksin MR haram. Pertama kandungan kulit dan pankreas babi, kedua organ tubuh manusia yang disebut human deploit cell.

Selain meneliti kandungan, MUI juga meminta pertimbangan dari ahli yang kompeten terkait bahaya campak dan rubella. Disimpulkan penyakit tersebut berbahaya, namun belum ada serum halal yang ditemukan.

Keputusan mengenai vaksin MR ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR dari SSI untuk Imunisasi.(laf)

The post MUI : Vaksin MR Haram, Tapi Boleh Digunakan appeared first on Prokabar.