Sementara vaksin sudah memasuki tahap penyuntikan bahkan Presiden RI Joko Widodo memastikan menjadi orang pertama siap disuntik vaksin covid-19 itu.

Bahkan Presiden RI juga memastikan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Malah vaksin pun sudah dikirim ke berbagai daerah, artinya vaksin ready untuk menangkal dan memutus mata rantai penyebaran virus korona.

Terus, mengapa masih ada hoaks, bahkan informasinya dibikin seperti mengerikan lengkap dengan bumbu cerita bergambar bahkan meme.

Menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi, informasi tentang vaksin merupakan informasi terpenting dan klasifikasi tertinggi dari empat klasifikasi informasi publik.

“Kasta informasi publik tentang vaksin covid-19 adalah informasi serta merta yang harus terbuka karena menyangkut hajat dan keselamatan serta kesehatan orang banyak,” ujar Adrian Tuswandi pada rilis persnya Selasa (5/1) kepada media di Padang Sumatera Barat.

Menurut Adrian vaksin covid dengan segala formulanya termasuk efeknya menjadi hak publik untuk tahu.
UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meklasifikssi empat informasi, Informasi Publik setiap saat ada, Informasi Publik diumumkan secara berkala dan Informasi Publik diumumkan serta merta dan Informasi Publik dikecualikan.

“Kalau pak presiden menjadi orang pertama disuntik pasien covid-19, itu berarti informasi soal vaksin covid itu sudah clear dan jelas. Kalau hanya coba-coba diberikan kepada Presiden yang menjadi very-very important person maka itu kejahatan besar kepada kepala negara,” ujar Toaik biasa banyak kalangan menyapa Adrian di Sumbar.

Terus mengapa masih ada hoaks ada pro kontrak terkait vaksin covid-19 siap edar ke publik. Menurut Adrian banyak faktor heboh hoaks efek dan kandungan vaksin di berbagai platfrom media sosial.

“Saya tak gubris soal faktor apa saja itu. Saya melihat harus ada gerakan sosialisasi massal dilakukan dengan satu pintu informasi tentang a sampai z vaksin covid-19, dan stop paksa dengan informasi benar dan akurat terkait vaksin di berbagai platfrom media sosial itu,” ujar Adrian.

Bahkan terkait kategori tertinggi klasifikasi informasi publik tentang vaksin, maka UU 14 tahun 2008 mengatur pasal pidana di pasal 51 sampai 57.

“Di pasal itu diatur setiap orang bisa dipidana jika menyebarkan informasi menyesatkan dan tidak benar yang mengakibatkan keresahan publik banyak, sifat pemidanaannya delik aduan,” ujar Adrian.

Sehingga itu Adrian berharap pihak berkompeten tentang vaksin ini mulai dari hilir sampai hulu mesti satu suara memasifkan informasi vaksin covid-19.

“Dan untuk memastikan pola informasinya pemerintah disetiap tingkatan harus satu suara dan bisa menggandeng media pers dan komisi informasi,” ujar Adrian. (*/mbb)

The post Adrian Tuswandi : Sebar Hoaks Soal Vaksin Covid-19 Bisa Dipidana appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikannya saat menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12).

“Semuanya, seluruh warga bisa mengikuti vaksinasi. Saya harapkan semuanya mau, tidak ada yang menolak,” ujar Presiden.

Presiden juga kembali mengingatkan bahwa pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat nanti tidak dipungut biaya atau gratis.

“Vaksinasi itu untuk semua rakyat tidak terkecuali, semuanya supaya kita bisa kembali hidup normal. Juga tidak ada kaitanya dengan anggota BPJS. Kan ada isu ini yang divaksin hanya yang memiliki kartu BPJS, ndak,” tegasnya.

Saat ini, terang Kepala Negara, pemerintah masih menunggu tahapan yang sedang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Kalau nanti dari BPOM sudah memberikan izin disuntikkan, besok langsung disuntikkan/divaksinasi kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama juga telah dilibatkan dalam memastikan kehalalan vaksin tersebut. “Jadi jangan sampai ada kekhawatiran mengenai halal dan tidak halalnya vaksin ini. Ini dalam keadaan darurat kita karena pandemi COVID-19 ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden kembali menegaskan, dirinya akan menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama di Indonesia. “Saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali (divaksin). Untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tidak apa-apa,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari meluasnya wabah COVID-19.

“Saya mengajak Bapak-Ibu semuanya untuk kita tetap berdisiplin memakai masker, menjaga jarak, tidak ke tempat berkerumun, selalu cuci tangan setelah kegiatan. Itu yang harus terus kita ingatkan kepada rekan kita, kawan kita, tetangga kita, lingkungan kita,” pungkasnya. (rel)

The post Presiden Ajak Masyarakat Ikut Program Vaksin Covid appeared first on Prokabar.

“Dapat saya sampaikan bahwa Vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujar Presiden Joko Widodo.

Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah menerima masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi atau perhitungan ulang mengenai keuangan negara.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan kepada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi tersebut pada tahun anggaran 2021.

“Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait kesediaan dan vaksinasi secara gratis ini. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapat vaksin,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi penerima vaksin pertama di Indonesia.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,”  tegasnya.

Dalam pernyataannya, Presiden kembali mengingatkan masyarakat untuk terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan) untuk kebaikan kita semuanya,” pungkasnya (*)

The post Pemerintah Putuskan Vaksin Covid Gratis Untuk Masyarakat, Presiden yang Pertama Disuntik appeared first on Prokabar.

Untuk mendukung rencana tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) terus berkomitmen mengawal secara ketat pelaksanaan uji klinik terhadap Vaksin Sinovac, kandidat vaksin Covid-19 yang saat ini masih dalam proses uji klinik fase 3 di RS Hasan Sadikin, Bandung.

Terkait pengawalan tersebut, Badan POM aktif melakukan monitoring pelaksanaan Uji Klinik dan penyelesaian analisis data hasil penelitian. Badan POM melakukan koordinasi langsung dengan dengan PT. Bio Farma dan Tim Peneliti vaksin Covid-19 di Bandung pada Kamis (26/11) lalu.

Melalui keterangan resmi yang diterima Sabtu (28/11), koordinasi ini dimaksudkan meninjau persiapan dan kesiapan data dukung yang diperlukan dalam rangka proses penerbitan Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan POM.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana progress pelaksanaan uji klinik fase 3 Vaksin Sinovac yang sedang dilakukan. Sekaligus mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses uji klinik untuk mengantisipasi permasalahan tersebut,” kata Penny K. Lukito, Kepala Badan POM.

Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh WHO dan regulator obat di beberapa negara dalam menerbitkan izin penggunaan darurat pada kondisi pandemi, perlu adanya data dukung yang diserahkan oleh pihak industri farmasi.

Hal ini untuk menyatakan obat atau vaksin yang akan diberikan izinnya memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Dalam konteks keperluan pemberian EUA untuk Vaksin Sinovac, data minimal yang dipersyaratkan antara lain Final Report dari uji klinik fase 1 dan fase 2 yang sebelumnya dilakukan di Tiongkok.

Selain itu data interim analisis uji klinik fase 3 yang mencakup data keamanan dan efikasi vaksin dari uji klinik fase 3 di Brazil dan uji klinik fase 3 di Bandung. Lanjut Penny, hingga saat ini, data yang diterima oleh Badan POM adalah dokumen mutu yang mencakup 95 persen persyaratan mutu.

Kemudian laporan pelaksanaan uji pre-klinik dan laporan interim uji klinik fase 1 dan fase 2 Vaksin Sinovac pada subjek dewasa dan orang tua (geriatri). Penny mengatakan pihaknya masih menunggu kelengkapan data dari hasil uji klinik yang sedang berlangsung.

Badan POM sudah melihat langsung kesiapan fasilitas produksi PT. Bio Farma yang akan digunakan dalam proses filling bulk Vaksin Sinovac. Badan POM juga minta PT. Bio Farma untuk mempersiapkan dengan baik.

“Sehingga proses filling vaksin  Covid-19 selalu memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan dapat diproduksi sesuai jadwal yang ditetapkan,“ kata Penny. (*)

The post BPOM Kawal Ketat Uji Klinik Vaksin Covid appeared first on Prokabar.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai KTT menyampaikan, di dalam pertemuan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dunia saat ini melihat dan menanti pertemuan para pemimpin negara G20 ini yang diharapkan dapat membawa dunia keluar dari krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Dunia menanti kepemimpinan G20 untuk keluar dari krisis kesehatan dan untuk keluar dari keterpurukan ekonomi,” ujar Menlu mengutip pernyataan Presiden.

Presiden, ujar Menlu, menyampaikan dua hal yang harus menjadi fokus G20 saat ini. Pertama, pentingnya pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Presiden mengatakan bahwa dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat dan vaksin adalah salah satu amunisinya.

“Vaksin harus dapat diakses dan tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali. Komitmen politik negara G20 sangat diperlukan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan,” kutip Menlu.

Kedua, Presiden menekankan pentingnya dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. “Presiden mengatakan bahwa UNCTAD (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan) telah meminta dukungan dana sebesar US$2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi. Negara berkembang memerlukan fiscal space untuk pemulihan ekonomi,” ujar Menlu.

Dalam kaitan dengan ekonomi ini, lanjut Menlu, Presiden menyampaikan pentingnya bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah, terutama dari negara pemberi utang yang besar. “Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang atau sound debt management,” kutip Menlu.

Presiden juga menyampaikan pentingnya terus dilakukan dukungan luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Presiden juga mengangkat mengenai keleluasaan fiskal negara berkembang yang diperlukan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, dan menggerakkan ekonomi kecil dan menengah.

“Presiden mengingatkan kembali pernyataan Sekjen PBB mengenai perlunya solidaritas yang kuat bagi negara berkembang. Tanpa bantuan negara G20, negara berkembang dan LDCs (terbelakang) tidak mudah pulih dari pandemi dan keterpurukan ekonomi,” ujar Menlu.

KTT G20 kali ini dilaksanakan di bawah keketuaan Arab Saudi dan mengambil tema “Realizing Opportunities of the 21st Century for All”. Penyelenggaraan KTT dipimpin oleh Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud dan dihadiri oleh kepala negara/kepala pemerintahan negara anggota G20, negara undangan, dan wakil dari organisasi internasional.

Tema yang dibahas dalam KTT hari pertama ini adalah mengenai upaya mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan. Sementara di hari kedua esok, akan dibahas mengenai membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. (**)

The post KTT G 20, Presiden Dorong Akses Vaksin ke Semua Negara appeared first on Prokabar.

Opsi pertama, mengembangkan vaksin Merah Putih yang dikembangkan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Lebih lanjut, Kepala BPOM menjelaskan pihaknya telah membuat roadmap tahapan pengembangan vaksin yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan data praklinik, klinik dan mutu dari vaksin yang akan dibuat.

“Sehingga vaksin ini, tahapan pengembangannya sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan dengan percepatan tentunya, dan segera memenuhi kebutuhan untuk program nasional,” jelasnya dilansir Rabu (2/9).

Opsi kedua, adalah mengembangkan kerja sama internasional. Kerja sama yang pertama yang sudah dalam pendampingan BPOM yakni PT Sinovac dengan PT Biofarma, lalu kerjasama kedua Sinopharm dengan Kimia Farma bersama Grup 42 dari Uni Emirat Arab dan kerjasama ketiga ialah Genexine dengan PT Kalbe Farma.

“Dan juga beberapa komunikasi dengan negara lain yang sudah memulai komunikasi untuk tahap-tahap pengembangan selanjutnya” ujarnya.

Pada perkembangan uji klinis vaksin kerja sama Sinovac dengan Biofarma, sudah dimulai pada 11 Agustus 2020 oleh tim peneliti dari kedokteran Universitas Padjajaran dan subjek uji klinis sebanyak 1.620 orang.

“Saat ini sudah ada 1.800 sukarelawan yang telah mendaftar, dan hingga akhir Agustus 2020 terdapat sekitar 500 orang direktur dan sudah mendapat tahap penyuntikan,” jelas Penny.

BPOM katanya siap mengawal mulai pemberian persetujuan protokol uji klinis, pelaksanaannya, dan evaluasi hasil uji klinis untuk situasi darurat, serta persiapan sarana produksi di Biofarma untuk melakukan transfer teknologi dalam mewujudkan vaksin menjadi produk komersial.

Pada kerja sama vaksin Sinopharm – G42 dengan Uni Emirat Arab, saat ini sudah ada kesepakatan. Uni Emirat Arab berkomitmen menyediakan 10 juta vaksin untuk Indonesia dan pada akhir tahun 2020 diharapkan tercapai.

BPOM sendiri kata Penny telah ke Uni Emirat Arab dan menemui kementerian kesehatannya. “Kami melihat uji klinis fase 3 vaksin dilakukan dengan sangat baik dan terorganisasi, banyak sekali aspek positif dengan partisipasi 22 ribu peserta dengan keberagaman kebangsaan, ada 119 kebangsaan yang sudah terlibat dalam uji klinis,” katanya.

Setelah uji klinis fase 3 vaksin Sinopharm, dimungkinkan industri farmasi Indonesia menjadi bagian dari transfer teknologi produksi vaksin tersebut. Ia juga melihat ada peluang kerja sama pengembangan industri vaksin antara Uni Emirat Arab dan Indonesia.

Bahkan dalam waktu dekat akan dikembangkan MoU antara BPOM dan Kementerian Kesehatan Uni Emirat Arab yang akan memastikan kecepatan akses vaksin melalui proses regulasi yang lebih terarah dan memenuhi standar internasional.

“Dan dalam kesimpulan ini juga kita akan mendorong investasi industri farmasi baik di Uni Emirat Arab dan Indonesia sebagai kerja sama bilateral,” lanjutnya. (*)

The post Ini Dua Opsi Pengembangan Vaksin Covid di Indonesia appeared first on Prokabar.