<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#UUTerorisme Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/uuterorisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/uuterorisme/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 22:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#UUTerorisme Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/uuterorisme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UU Terorisme Disahkan DPR RI</title>
		<link>https://prokabar.com/uu-terorisme-disahkan-dpr-ri-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 08:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[#upk]]></category>
		<category><![CDATA[#UUTerorisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=7328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar &#8211; Dalam rapat paripurna DPR, Jumat pagi, pihak legislator menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/uu-terorisme-disahkan-dpr-ri-2/">UU Terorisme Disahkan DPR RI</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Jakarta, Prokabar &#8211; </b>Dalam rapat paripurna DPR, Jumat pagi, pihak legislator menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.</p>
<p>&#8220;Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui menjadi Undang-Undang,&#8221; kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.</p>
<p>Setelah itu sebanyak 281 anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju.</p>
<p>Ketua Pansus Terorisme M. Syafi&#8217;i mengatakan terdapat penambahan banyak substansi pengaturan dalam RUU tentang Tindak Pidana Terorisme untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.</p>
<p>Menurut dia penambahan sustansi tersebut antara lain adanya perubahan signifikan terhadap sistematika UU nomor 15 tahun 2003, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan dan peran TNI.</p>
<p>&#8220;RUU saat ini mengatur hal secara komprehensif, tidak hanya bicara pemberantasan namun juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan pengawasan,&#8221; kata Syafi&#8217;i.</p>
<p>Dia menjelaskan RUU tersebut juga menambah ketentuan bahwa dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan tersangka pidana terorisme hsrus menjunjung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) terduga diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam dan tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia.</p>
<p>Syafi&#8217;i menjelaskan dalam RUU tersebut menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula di UU sebelumnya hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja.</p>
<p>&#8220;RUU ini telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santuan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Hadir dalam Rapat Paripurna DPR tersebut antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih.<b>(*/upk)</b></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/uu-terorisme-disahkan-dpr-ri-2/">UU Terorisme Disahkan DPR RI</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 33/39 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 4/7 queries in 0.006 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-08 14:47:10 by W3 Total Cache
-->