Represi dan diskriminasi terhadap muslim Uighur di Xinjiang semakin menjadi sorotan. Sejumlah tokoh turut menyuarakan dukungan kepada muslim Uighur. Salah satunya pemain bola kelas dunia Mesut Ozil. Sejumlah organisasi masyarakat berbasis Islam pun turut menggaungkan dukungan.

Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur Seyit Tumturk dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta mengungkapkan, selama tiga tahun Pemerintah Cina telah mengingkari keberadaan kamp yang mengurung jutaan orang Uighur di Xinjiang, mereka didiskriminasi dan dilarang beribadah.

“Pemerintah Cina mengakui adanya kamp rehabilitasi dan kamp pendidikan, ini adalah suatu bukti adanya kamp tersebut,” kata Tumturk melalui penerjemah.

Sejauh ini, Tumturk menjelaskan, Majelis Nasional Turkistan TImur telah mencari dukungan sejumlah pihak, termasuk di Indonesia. Ia juga amat berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang memberi dukungan moral berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Cina di Jakarta Desember 2018 lalu.

Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin mengatakan, sebagai lembaga kemanusiaan, ACT akan selalu mendukung Uighur melalui ranah kemanusiaan. Sejauh ini, ACT mengedepankan sejumlah program-program untuk mendukung kehidupan Muslim Uighur, terutama diaspora dan anak-anak yatim Uighur.

Sepanjang tahun 2019 lalu antara lain, bantuan musim dingin, bantuan pangan, dan pakaian muslim di Turki, bantuan pendidikan untuk sejumlah anak-anak Uighur yang bersekolah di luar negeri.

“ACT sebagai lembaga kemanusiaan, memberikan dukungan berupa bantuan kemanusiaan. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menjadi penyemangat hidup untuk saudara-saudara kami Uighur, serta membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan,” terang Ahyudin. (*)

The post ACT Suarakan Dukungan Kemanusiaan untuk Muslim Uighur appeared first on Prokabar.

“Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain,” ujarnya, Rabu (26/12).

Lebih lanjut ia menjelaskan, konstitusi negara menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karenanya, sikap politik luar negeri Indonesia tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya.

“Pada konteks kasus Uighur, kita harus bersikap secara tegas. Hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional,” tegasnya.

Legislator dapil Kalimantan Selatan ini berharap Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uighur terbebas dari pelanggaran HAM.

“Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama,” tandasnya. (*/hdp)

The post Indonesia Harus Berperan Aktif Bantu Muslim Etnis Ughur appeared first on Prokabar.

Hal ini di tegaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui awak media di kantor Wapres Jl Merdeka Utara Jakarta, Kamis, (20/12).

“Pemerintah sangat prihatin dengan apabila hal-hal tersebut ada pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) kalau itu terjadi walapun pihak Cina selalu membantah membantah tidak demikian tetapi kita prihatin,” ujarnya.

Kepada awak media Wapres juga menjelaskan bahwa menteri luar negeri telah memanggil Duta Besar (Dubes) China di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah akan hal itu.

“Sudah (Dubes China untuk Indonesia) di panggil tanggal 17 yang lalu,” terangnya.

Selain itu, lanjut Wapres, Pemerintah Indonesia juga telah memerintahkan Dubes Indonesia di Bejing untuk melihat keadaan yang sebenarnya terjadi dan segera melaporkannya ke Jakarta.

Meski demikian, kata Wapres, pemerintah tetap dalam pendirian untuk penegakan HAM kalau memang terjadi diskrimininasi.

“Ketentuan HAM secara internasional harus juga di taati oleh pihak cina tetapi semua menunggu laporan dari Dubes kita dan juga folow up daripada pemanggilan Dubes China oleh Menlu pada dua hari yang lalu,” tuturnya.

Untuk memperjelas kasusnya, Wapres meminta Pemerintah China melalui Dubesnya yang ada di sini untuk memberikan pemjelasan secara terbuka kepada publik dan ormas-ormas Islam.

Kemungkinan adanya Radikalisme

Lebih jauh Wapres mengingatkan bahwa kita harus membedakan antara perlakuan diskriminatif, kalau memang ini terjadi, namun Indonesia pun pernah muncul radikalisme atau teror yang berasal dari 12 orang Uighur ikut perang di Poso membantu gerakan Santoso.

“Kita juga memahami seperti itu, prihatin juga bahwa agar di bedakan apa yang terjadi dengan radikalisme, bisa juga terjadi radikalisme malah radikalisme sampai ke Indonesia,” pungkasnya.(*/mbb)

The post Indonesia Sangat Prihatin Terhadap Warga Muslim Uighur appeared first on Prokabar.