“Kemarin sistem perizinan kita telah menerbitkan SK (Surat Keputusan) perpanjangan izin kepada tujuh PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) secara online. PPIU tinggal mendownload atau mencetak SK tersebut,” kata Nizar dilansir, Rabu (26/2).

Ketujuh PPIU yang telah mengurus SK secara elektronik tersebut adalah PT. Musafir Lintas Sahara, PT. Kota Piring Kencana, PT. Asshodiqiyah, PT. Andamas, PT. Zahara Namora Wisata,
PT. Malika Utama Wisata, dan PT. Semesta Berthowaf 99.

Nizar mengatakan bahwa dengan sistem perizinan online ini, jalur birokrasi bisa dipangkas, efektif, dan efisien. “Waktunya semakin cepat. PPIU tidak harus ke Jakarta hanya untuk mengambil SK,” tuturnya.

“Proses perizinan ini menjadi yang pertama di lingkungan Kementerian Agama yang memberikan layanan online secara menyeluruh,” lanjutnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M. Arfi Hatim menambahkan, tidak hanya untuk SK Perpanjangan, sistem perizinan online ini juga sudah siap melayani pengajuan izin baru PPIU. Sebagaimana diketahui, moratorium pemberian izin baru PPIU sudah dicabut sejak awal Februari 2020. Artinya, masyarakat kini boleh mengajukan izin PPIU baru karena telah dibuka kembali.

“Dan itu, sistem pengurusan izinnya secara online juga sudah siap,” tegasnya.

“Prizinan online ini dapat diakses oleh masyarakat, dalam hal ini Biro Perjalanan Wisata (BPW) melalui laman www.umrah.kemenag.go.id.,” lanjutnya.

Namun demikian, sebelum mengajukan izin secara online, BPW terlebih dahulu harus mengantongi rekomendasi dari Kanwil Kemenag Provinsi setempat. Arfi menilai peran Kanwil Kemenag Provinsi sangat strategis dalam menelaah kualitas pemohon izin. Karenanya, verifikasi faktual harus dilakukan secara objektif sesuai aturan.

“Kanwil harus menyiapkan diri untuk tugas verifikasi ini sehingga rekomendasi yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan terstandardisasi,” paparnya.

“Kalau berdasarkan verifikasi sudah ada tanda-tanda bermasalah, jangan sekali-kali diberikan rekomendasi,” sambungnya.

Sejak Januari 2017, proses perizinan umrah sudah dilakukan secara terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama. Januari 2019 proses perpanjangan izin dilakukan dengan upload dokumen melalui layanan online. Namun, pengambilan SK nya masih dilakukan secara manual. PPIU harus datang ke PTSP Kementerian Agama di Jakarta.

“Mulai 13 Januari 2020, penerbitan SK sudah bisa dilakukan sepenuhnya secara online. Sehingga PPIU bisa mendownload melalui email PPIU yang terdaftar tanpa harus ke Jakarta,” ujar Arfi.

“Perizinan online ini menjadi bagian dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH),” tandasnya. (*)

The post Sistem Perizinan Umrah Sepenuhnya sudah Online appeared first on Prokabar.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim berharap kasus hukum ini bisa menjadi pelajaran dan peringatan bagi para Biro Travel yang nekat dan masih memberangkatkan jemaah umrah, padahal mereka tidak berizin sebagai PPIU.

“Semoga ini jadi pelajaran dan memberikan efek jera. Apalagi, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur jelas sanksi pidana maksimal 6 tahun dan denda hingga 6 miliar bagi travel yang melakukan pelanggaran,” jelas Arfi di Jakarta, Selasa (25/02).

“Ke depan tidak boleh ada lagi praktik ilegal dalam proses pemberangkatan jemaah umrah. Ada sanksi pidana dan dendanya. Apalagi moratorium pemberian izin baru PPIU sudah dicabut sehingga tidak ada alasan bagi biro perjalanan wisata untuk tidak mengurus izin operasional sebagai PPIU, jika ingin berangkatkan jemaah umrah,” lanjutnya.

Kemenag sempat menetapkan moratorium pemberian izin baru PPIU pada 2018. Moratorium ini telah dicabut sejak 3 Februari 2020. Pada saat yang sama, Kemenag juga telah menerapkan sistem perijinan secara online untuk memudahkan masyarakat.

Kasus PT Duta Adhikarya Bersama ini ditangani oleh Polres Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Pada November 2019, Polres telah menangkap oknum dari perusahaan ini karena tidak berizin PPIU dan gagal memberangkatkan 46 jemaah umrah asal Bontang, Kaltim.

Penangkapan ini hasil kerjasama antara Polres Bandara Soetta dengan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. “Kami terus bersinergi dengan Polres Bandara. PT. Duta Adhikarya Bersama/Dutabaitul tidak memiliki izin PPIU dari Kemenag, dan telah gagal memberangkatkan 46 jemaah umrah,” jelas Arfi Hatim saat konpers penangkapan pimpinan PT Duta Adhikarya Bersama di Bandara Soetta, 12 November 2019.

“Kami dukung upaya penegakkan hukum ini,” lanjutnya.

Menurut Arfi, penangkapan ini berawal dari laporan yang diterima Tim Pengawas Umrah Kemenag di Bandara Soetta yang kemudian dikoordinasikan oleh  Kemenag dengan Polres Bandara. Sesuai ketentuan ayat (1) pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kemenag mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah umrah. Dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut, ditemukan adanya tindak pidana.

“Hasil pengawasan dan evaluasi ini lalu dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

“Kemenag akan terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan juga dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam melakukan pengawasan dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah sesuai dengan amanah dari UU Nomor 8 Tahun 2019,” tandasnya. (*)

The post Travel Umrah Nakal Divonis 3,5 tahun, Ini Tanggapan Kemenag appeared first on Prokabar.

Setelah Sulsel, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kalsel, pekan ini giliran di Yogyakarta, Sumbar,  dan Sumatera Utara. Sidak berlangsung dari 29-31 Desember 2019.

Sidak di Yogya, Tim Satgas menertibkan empat travel yang tidak memiliki izin sebagai PPIU namun telah menghimpun dan memberangkatkan jemaah umrah.

Kegiatan sidak dipimpin Kepala Subdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, M. Noer Alya Fitra (Nafit), dengan anggota dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan personil daerah dari Kanwil Kemenag DIY, Polda, Dinas Pariwisata, Satpol PP DIY. 

Menurut Nafit, sidak dilakukan dengan mendatangi kantor travel tidak berizin. Tim menanyakan izin usaha, manifest jemaah yang telah berangkat dan yang belum diberangkatkan, serta mengecek atribut dan perlengkapan jemaah. Setelah dipastikan travel tidak berizin PPIU, tim memintanya untuk menghentikan aktivitas pendaftaran dan pemberangkatan jemaah umrah.

Tim juga menginstruksikan pemilik travel untuk menurunkan papan nama penyelenggara umrah, memusnahkan brosur dan pamflet penjualan paket umrah.

“Kemarin (Senin) kami telah menutup empat travel yang terdiri dari tiga travel tidak berizin, yaitu: BT, ABS alias UM, dan AWI, serta satu travel yang sudah memberangkatkan jemaah namun belum memiliki izin kantor cabang dari Kanwil Kemenag DIY dengan inisial FKW,” papar Nafit di Yogyakarta, 

“Satgas umrah akan terus memantau aktifitas keempat travel tersebut dan jika terbukti masih menyelenggarakan ibadah umrah, tim satgas wilayah DIY akan menindaklanjuti dengan memproses ke ranah hukum pidana sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2019,” lanjutnya.

Terkait PPIU yang memfasilitasi keberangkatan travel tidak berizin, Nafit menegaskan pihaknya akan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi. “Jika melanggara regulasi,  tentu akan ada sanksi,” tegasnya.

Berdasarkan data dari e-umrah pemerintah Arab Saudi, bahwa mulai 31 Agustus sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, jumlah WNI yang telah berangkat ibadah umrah sebanyak 443.879. Jumlah ini terbanyak kedua setelah Pakistan.

Mengingat banyaknya jemaah Indonesia, kata Nafit, pengawasan akan dilakukan secara intensif dan terpadu, baik upaya preventif maupun represif. Sejumlah upaya preventif yang telah dilakukan misalnya,  menjalin kerjasama sembilan Kementerian/Lembaga dan membentuk tim satgas, pengawasan di Bandara Soetta, pengawasan di dalam negeri dan Arab Saudi, pembuatan aplikasi Siskopatuh, serta penyempurnaan aplikasi umrah cerdas. 

“Sementara pemanggilan klarifikasi, pemberian sanksi administratif dan pidana menjadi salah upaya represif guna membina dan mengawasi travel-travel nakal,” tandasnya. 

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama DIY, Sigit Warsita menyambut baik kehadiran tim satgas. “Tim satgas umrah sangat penting untuk dibentuk di wilayah DIY dalam rangka melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah, sekaligus melakukan penanganan kasus bila terjadi permasalahan umrah,” jelasnya. (*)

The post Empat Travel Non PPIU di Yogyakarta Ditertibkan Satgas Umrah appeared first on Prokabar.

Kesempatan itu dimanfaatkan tim satgas yang dipimpin Kepala Seksi Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Iin Kurniawati Hamidah, untuk berdialog dan menggali informasi dari para jemaah. Salah satunya dengan melakukan pemindaian kartu identitas jemaah. 

Kartu identitas jemaah Sela Ekspres Tour benar adanya, saat dipindai, langsung muncul data jemaah umrah yang akan berangkat. Berbeda dengan kartu identitas jemaah Penjuru Wisata, ketika dipindai yang muncul adalah alamat kantor travel tersebut, bukan data jemaah.

Kepala Seksi Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Lin Kurniawati Hamidah mengatakan ada PPIU yang tidak melaporkan data jemaahnya ke Siskopatuh. 

Selain dua PPIU di atas, hari itu ada juga pemberangkatan jemaah umrah empat PPIU lainnya,  yaitu: PT. Bimalyndo Hajar Aswad, PT. Armindo Jaya Tur, PT. Sianok Indah Holiday, dan PT. Malindo Mekkah Madinah.

Dari proses sidak, didapati jemaah PT. Malindo Mekkah Madinah memakai seragam PT. Cordoba Berkah Mandiri yang belum memiliki izin sebagai PPIU. Sedangkan jemaah PT. Bimalyndo Hajar Aswad memakai atribut PT. Saudia Islamic Tour dan Rizkia yang juga belum punya izin sebagai PPIU. 

“Kita tegur keras travel yang menggunakan seragam dan atribut yang berbeda,” ujar Iin.

Iin mengaku ada kekhawatiran jemaah gagal berangkat karena ada proses sidak. Setelah tim satgas jelaskan, mereka baru paham bahwa sidak tidak akan menghalangi keberangkatan mereka. Sidak justru dalam rangka melindungi dan memastikan layanan yang akan diterima jemaah selama di Saudi.  

Plt Kabid PHU Efrizal berharap datangnya Satgas Pengawasan Umrah ke Provinsi Sumatera Barat akan memberikan pembelajaran kepada PPIU, terutama terkait UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

“Sementara ini, pembinaan yang kita lakukan dengan segala keterbatasan baru sebatas surat dan belum ada tindakan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membentuk satgas umrah sama seperti yang di bentuk Ditjen PHU,” ujarnya. (*/hdp)

The post Satgas Pengawasan Umrah Lakukan Sidak di BIM appeared first on Prokabar.