Padang Panjang, Prokabar- Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang ditargetkan Pemprov Sumbar rampung 2024. Dipastikan, untuk Padang Panjang akan ada pintu keluar (exit) tol ini.

Setidaknya, ada empat kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Timur yang bakal dilewati tol itu, yakni Kelurahan Ngalau, Ekor Lubuk, Sigando dan Ganting.

“Ada sekitar 20,7 Ha. Penetapan lokasinya nanti. Belum sekarang, setelah trase Padang-Sicincin selesai. Trase kita Sicincin-Bukittinggi,” ungkap Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si, Kamis (18/3).

Pada trase Sicincin-Bukittinggi dengan panjang 39,9 km ini bakal ada exit tol di Padang Panjang.

“Di Padang Panjang ada exit tol-nya. Pintu keluar tol ini, adanya di Padang, Sicincin, Padang Panjang, kemudian Bukittinggi,” tutur Martoni.

Informasi tersebut disampaikan Martoni setelah mengikuti zoom meeting bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang dihadiri berbagai pihak seperti pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas, PUPR dan Keuangan, Kamis (18/3).

Dalam pertemuan virtual itu, Gubernur menyampaikan, pemerintah provinsi berkomitmen menyelesaikan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru hingga tahun 2024 mendatang.

“Kami sudah siap lahir batin terlaksananya tol ini. Atas nama rakyat Sumatera Barat, kami bersama Forkopimda sudah memiliki semangat. Tol Padang-Pekanbaru tidak boleh terganggu,” ungkapnya.

Mahyeldi menyebut, persoalan tanah di beberapa daerah, tengah dalam pembebasan lahan. ia menyampaikan, pembayaran pembebasan lahan diupayakan secepatnya.

“Mei-Juni, sudah harus clear and clean,” katanya. (eym)

The post Lintasi Empat Kelurahan, Padang Panjang Bakal ada Exit Tol appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) Wahyu Muryadi saat menjadi narasumber dalam forum grup diskusi Win Win Solution “Upaya Percepatan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru” yang diselenggarakan Langgam.id, Kamis (27/2) di Padang.

“Pembangunan di daerah lain terus bergerak sementara Sumbar tidak, untuk lima kilometer saja susah,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, minggu lalu Presiden Jokowi baru saja meninjau Pekanbaru Dumai akan diresmikan April. Sudah hampir kelar. Apa masalah di Sumbar menjadi pertanyaan besar.

“Kami ingin lebih banyak mendengar, apa masalahnya,” ungkap Wahyu.

Bahkan dia menganalogikan, Hutama Karya seperti menunggu kelahiran. Menunggu dan terus menunggu.

“Sekarang masih ranahnya Pemprov dan Pemkab soal pembebasan lahan, kami menunggu dan menunggu, kadang kayak menunggu kelahiran. Kapan ya?, kapan ya?,” ujarnya.

Wahyu juga menyinggung pernyataan ganti untung dalam pembebasan lahan sangat keliru. Dia menilai pernyataan ini menimbulkan asumsi masyarakat mencari untung.

“Ini bisa……………

The post Tol Padang-Pekanbaru, Komisaris PT Hutama Karya: Kayak Menunggu Kelahiran appeared first on Prokabar.

Sarilamak, Prokabar – Warga Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat meminta agar pembangunan jalan tol Trans Sumatera di wilayah itu tidak melewati kawasan perumahan dan lahan produktif pertanian.

“Pada pertemuan yang dilakukan antara pihak perencana pembangunan dengan masyarakat, kami telah menyampaikan sikap penolakan karena di nagari ini jalan tol akan melewati 30 rumah dengan 90 KK,” kata tokoh masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang Jasriman, Rabu (19/2).

Ia mengatakan Nagari Koto Baru Simalanggang juga telah menyurati pihak-pihak terkait untuk penyampaian penolakan tersebut.

“Kami berharap pembangunan jalan tol dipindahkan pada daerah yang tidak padat penduduk dan lahan yang tidak produktif, karena jika akan tetap dipaksakan pembangunan jalan tol tersebut akan menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya Nagari Koto Baru Simalanggang, nagari lainnya yang menyampaikan penolakan yakni Nagari Taeh Baruah.

Pejabat Sementara Pemerintahan Nagari Taeh Baruah, Hasrul mengakui warganya telah menyampaikan surat penolakan terkait rencana pembangunan jalan tol seksi IV Payakumbuh-Pangkalan.

“Kebetulan saya Pj di sini, tapi sebelum saya pelantikan memang sudah dilakukan rapat terkait hal itu, dan warga sepakat untuk menolak rencana pembangunan jalan tol itu,” kata dia.

Penolakan yang disampaikan warga karena beberapa alasan, seperti lokasi yang akan dilewati adalah lahan pertanian produktif milik warga yang sebagian tanahnya merupakan tanah ulayat ataupun tanah kaum. Selain itu juga sejumlah rumah warga akan dilewati.

“Berdasarkan absen yang ada pada pertemuan itu ada sekitar 20 rumah dan 20 KK yang menolak. Surat penolakan sudah disampaikan semenjak November atau Desember 2019,” terangnya.

Sementara itu, Camat Kecamatan Payakumbuh Syaiful mengakui terkait adanya penolakan warga dari Nagari Taeh Baruah dan Nagari Simalanggang.

“Alasan warga menolak hal itu mungkin karena ada dampak sosial juga. Tapi kalau masyarakat yang terdampak langsung, ada yang menolak dan ada juga yang mendukung,” kata dia.

Menyikapi hal itu, pihak kecamatan dan nagari terus berusaha menjelaskan kepada masyarakat terkait pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang merupakan program strategis nasional.

“Tentunya pihak-pihak di atas yang lebih punya peran penuh untuk menjelaskan ke masyarakat. Seperti kami di kecamatan dan nagari membantu untuk menjalankan program tersebut,” katanya.

Ia mengakui, pihak kecamatan sudah menerima surat penolakan dari warga yang dimasukkan pada akhir tahun lalu. Surat itu juga dikirimkan ke pihak kabupaten.

“Surat penolakan sudah masuk ke pihak kecamatan, namun surat tersebut belum mewakili suara dari seluruh masyarakat di kenagarian,” kata dia.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Limapuluh Kota Yunire Yunirman menyebutkan saat ini tengah dilakukan kembali pemetaan lokasi yang akan dilewati pembangunan jalan tol.

“Kami berharap masyarakat dapat mendukung program nasional ini. Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyukseskan program nasional ini,” ujarnya. (*/mbb)

The post Warga Koto Baru Simalanggang Tolak Pembangunan Tol Lewati Perumahan appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Trase jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru kilometer 4,2-30 kembali dialihkan untuk menghindari persoalan pembebasan lahan dan penggusuran permukiman penduduk.

“Semula trase itu mengarah ke Sicincin. Tapi karena di ujungnya ada masalah, kita alihkan. Sekarang keluar di Kapalo Hilalang, kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Padang Pariaman,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya sudah menerima dokumen trase dari Dirjen Bina Marga. Langkah selanjutnya menyiapkan SK untuk penetapan lokasi (Penlok). Setelah itu pekerjaan bisa dilanjutkan kembali.

Trase yang baru dipepetkan ke arah perbukitan yang relatif “aman” karena berupa lahan tidak terpakai serta tidak ada akses jalan yang memadai sehingga diyakini akan lebih mudah dalam proses pembebasan.

Trase baru itu juga relatif jauh dari permukiman warga sehingga penggusuran rumah warga akan sangat minim.

“Kita berharap dengan pemindahan trase itu persoalan yang semula terjadi dengan masyarakat baik terkait kepemilikan bersama sebuah lahan, atau harga appraisal yang tidak cocok bisa teratasi,” ujarnya.

Irwan menargetkan tahun depan, tol Padangpariaman-Pekanbaru kilometer 0-30 di Kepala Hilalang, Padang Pariaman sudah bisa diselesaikan dan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Sebelumnya pembangunan tol Padang Pariaman-Pekanbaru tahap I 0-30 kilometer berkali-kali harus terhenti karena persoalan pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai.

Masyarakat menuntut harga yang menurut mereka layak, sementara harga yang ditetapkan oleh tim appraisal jauh dari harapan masyarakat.(*/mbb)

The post Tak Jadi ke Sicincin, Ini Trase Baru Tol Padang-Pekanbaru appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Walaupun belum ada balasan surat dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno untuk menerbitkan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, tapi konsultan perencana sudah turun melakukan pengkajian revisi design trase untuk STA KM 4,2 hingga STA KM 30,4.

The post Pemindahan Trase Lubuk Alung – Sicincin Tol Padang – Pekanbaru Dikaji Ulang appeared first on Prokabar.

Ketua Kadin, Ramal Saleh mengungkapkan pembangunan jalan tol bakal mempersingkat jarak konektivitas antara kedua provinsi. Lalu lintas barang dan manusia akan semakin cepat.

“Waktu tempuh antara Padang dan Pekanbaru itu nanti bisa-bisa hanya dua atau tiga jam saja,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Kamis (28/11).

Kementerian PUPR menargetkan empat ruas tol Trans Sumatera bakal beroperasi pada 2020 antara lain Padang Pekanbaru Seksi I (Padang-Sicincin) sepanjang 30,4 Kilometer.

Seksi II dan III Kayu Agung-Palembang-Betung Jaka Baring-Betung sepanjang 69,19 Kilometer. Sigli-Banda Aceh, 74 Kilometer dan Seksi I Medan-Binjai, 6,27 Kilometer.

Hingga November tahun ini, ruas tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi mencapai 467,6 km. Secara keseluruhan, dari Lampung-Aceh mencapai 2.974 Kilometer.

Dalam perencanaannya, pembangunan proyek ditargetkan rampung pada 2024, dengan nilai investasi pembangunan ruas Padang-Sicincin mencapai Rp4 triliun.

Untuk itu, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyiapkan beberapa hal penting. Pertama, menyiapkan pertanian.

“Ya, artinya membangun sektor pertanian mulai dari hulu sampai kegiatab hilirnya,” ujarnya.

Kedua, menumbuhkan sektor perdagangan. Sebab, akses ekspor komoditi unggulan daerah makin terbuka lebar.

Biaya transportasi menuju pelabuhan ekspor, baik Pantai Barat, maupun Pantai Timur kian murah.

“Selama ini, beban biaya transportasi darat menuju pelabuhan ekspor cukup besar. Nah, dengan akses darat yang lancar, tentu ongkos bisa dipangkas,” terangnya.

Ketiga, mengembangkan potensi pariwisata. Pemasaran pariwisata perlu ditingkatkan.

Dengan akses yang kian mudah, Sumbar akan menjadi salah satu destinasi tujuan utama. Pemasaran pariwisata semakin mudah.

“Keempat, membangun sektor pendidikan. Karena ini adala hulu dari semuanya. Ke depan, Sumbar harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Jika tidak, akan tergilas,” tutupnya. (tds)

The post Soal Tol Padang-Pekanbaru, Ini Kata Kadin Sumbar appeared first on Prokabar.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengaku, sudah 36 kali rapat sejak tol akan dibangun, namun persoalan tidak kunjung selesai dan selalu ada saja persoalan baru muncul.

“Ternyata ada lagi masalah, bahkan masalah terbaru dengan PIP yang juga merupakan bagian dari saham pemerintah,” ujarnya, Rabu (4/9) di Padang.

Nasrul Abit berjanji akan memanggil Biro Aset untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Kamis (5/9) akan saya panggil Biro Aset agar segera menyelesaikan persoalan ini dengan PIP,” sebutnya.

Dijelaskannya, informasi sementara PIP menggugat soal harga ganti rugi lahan mereka yang dilewati tol Padang-Pekanbaru. Dia berharap PIP ikut mendorong berlangsungnya pembangunan.

“Saya akan dalami nanti apa sebenarnya gugatan PIP ini, kami berharap PIP yang juga bagian dari pemerintah ikut mendorong terlaksananya pembangunan,” katanya.

Dilanjutkannya, lahan PIP berada dekat dari pemukiman masyarakat kawasan Bypas tidak jauh dari kantor PT. Hutama pada kilometer awal. Sementara diluar itu, kilometer 4,2 sampai kilometer 30 tidak ada kendala dan sedang proses pengerjaan.

“Mudah-mudahan ke depan lancar dan tidak ada lagi masalah,” harapnya.

Sementara Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengklaim, untuk pembebasan lahan di Sicincin sudah mendapatkan dukungan dari banyak pihak mulai dari pihak nagari, ninik mamak dan masyarakat.

“Alhamdulillah di Sicincin tinggal pembebasan lahan dan menunggu SK dari gubernur untuk proses ganti rugi. Soal harga ganti rugi sudah aman dan cukup tinggi,” ujarnya.(*/mbb)

The post Persoalan Lagi, Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Kini Terganjal Lahan PIP appeared first on Prokabar.

“Kilometer 0 sampah 4,2 sudah mulai dikerjakan lagi. Sekarang lagi digarap izin penetapan lokasi 4,2 ke Kilometer 30,” ujarnya Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Jumat (2/8) di Padang.

Dijelaskannya, pembebasan lahan dalam waktu dekat dilaksanakan berada pada kawasan Sicincin dan sekitarnya. Awalnya masyarakat tidak setuju dengan trase yang dibuat Kementerian PUPR. Hingga dilakukan pergantian trase dan disetujui oleh masyarakat kerena tidak begitu berdampak pada pemungkiman mereka.

“Awalnya masyarakat tidak setuju trase, tiga kali ganti dan akhirnya disetujui. Selanjutnya kedepan dilakukan ganti rugi lahan karena harga juga sudah cukup tinggi hasil dari kajian tim appraisal,” sebut Nasrul Abit.

Dikatakannya, PT. Hutama Karya sebagai pelaksana jalan tol terus melakukan pekerjaan pada lahan yang telah bebas ganti ruginya. “Kalau selesai secara keseluruhan belum, tapi mana yang sudah bebas langsung dikerjakan,” tukasnya.

Sebelumnya Bupati Padangpariaman Ali Mukhni menyampaikan, kemajuan luar biasa terjadi dalam proses pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Bahkan Ali Mukhni mengklaim tol dari nol hingga Tarok City telah selesai.

“Ini marwah Sumbar, Tol Padang-Pekanbaru jangan sampai gagal,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya banyak terjadi penolakan dari masyarakat soal ganti rugi tanah yang murah, kemudian dilanjutkan dengan protes masyarakat soal trase yang akan berdampak kepada ratusan rumah warga, tanah ulayat dan fasilitas umum.

Sehingga proyek strategis nasional itu ada sudah dikerjakan lalu berhenti, kemudian dikerjakan lagi. Bahkan, sejak diresmikan Presiden Jokowi pada 2018 lalu, tol Padang-Pekanbaru belum terlihat progresnya. Hanya pada titik tertentu yang sudah ada kerangka tol yang dibuat Hutama Karya. (*/mbb)

The post Persoalan Lahan Rampung, Tol Padang-Pekanbaru Mulai Dikerjakan Lagi appeared first on Prokabar.

Padahal, dari arah Pekanbaru telah lama dimulai pembangunan. Sementara di Sumbar pembangunan tahap 1 Padang -Sicincin belum juga terlaksana. Persoalannya kendala pembebasan lahan hingga saat ini.

Sebelumnya telah dilakukan pertemuan pemerintah provinsi, Kabupaten Padangpariaman serta pihak terkait bersama masyarakat yang terdampak (Lubuk Alung, Sicincin dan Sungai Abang). Walaupun berlangsung panas saat itu disepakati pemidahan trase sebab lebih kurang 246 rumah warga terdampak, belum lagi fasilitas lain serta tanah kaum.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, permintaan pemindahan trase dari masyarakat telah disampaikan ke Kementerian PUPR, ternyata tidak cocok dan akan disesuaikan lagi.

“Awalnya pemindahan trase, ternyata tidak cocok juga, sekarang trase ketiga. Kami dari provinsi menunggu dulu yang ketiga ini baru turun ke lapangan untuk pembebasan lahan,” ujarnya, Rabu, 3 Juli 2019.

Menurutnya, masyarakat sangat mendukung pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, namun tentu tidak berdampak besar pada kehidupan mereka. “Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung, tinggal pemilihan trase yang cocok saja,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk turun langsung menyelesaikan persoalan tersebut. Menanggapi hal itu Nasrul Abit mengaku akan berusaha semaksimalnya.

“Iya, kita diminta turun. Jadi kita lagi menunggu SK, kalau SK sudah ada kita akan turun lagi menentukan titik koodinat,” tukasnya.(*/mbb)

The post Tiga Kali Ganti Trase, Pembangunan Tol Jokowi tak Disabut Positif di Sumbar appeared first on Prokabar.

“Trase yang ditetapkan saat ini mungkin sudah tepat secara teknis, tetapi ada 246 kepala keluarga yang bermukim di situ dan akan terimbas. Ini juga harus jadi pertimbangan,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Jumat (26/4).

Ia mengatakan itu terkait kelanjutan pembangunan jalan tol di Sumbar yang merupakan sirip dari tol trans Sumatera.

Nasrul menyebut pembangunan tol di provinsi itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu dalam prosesnya juga harus mempertimbangkan rakyat.

“Kita usulkan agar trase tol itu digeser sedikit jangan kena pemukiman,” ujarnya.

Pada dasarnya masyarakat di Padangpariaman mendukung penuh pembangunan tol itu, tetapi trasenya jangan melewati pemukiman warga dan lahan produktif yang sebagian besar adalah persawahan dan menjadi tulang punggung pendapatan mereka.

Ia berharap usulan untuk menggeser trase itu bisa diterima sehingga proses ganti kerugian bisa dilaksanakan secepatnya dan pekerjaan pembangunan tol bisa dilanjutkan.

Saat ini proses pengerjaan oleh PT Hutama Karya masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena belum tuntasnya persoalan pembebasan lahan baik tahap I pada kilometer 0-4,2 maupun tahap II kilometer 4,2-30.

Lahan yang telah berhasil dibebaskan letaknya terpisah-pisah sehingga kontraktor pelaksana tidak bisa bekerja.

Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan sirip dari tol trans Sumatera yang bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar akses antara Sumbar dan Riau. Ground breaking proyek strategis nasional itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2018. (*/mbb)

The post Pembangunan Tol Padangpariaman-Pekanbaru Diharap tak Gusur Warga appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bakal gugat harga ganti rugi pembebasan lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru.

Hal itu dalam rangka mengupayakan pembangunan tol tersebut berjalan lancar. Namun tidak merugikan masyarakat soal ganti rugi lahan. Persoalan lahan ini hingga hari ini belum sepenuhnya rampung karena harga ganti rugi tergolong murah dan masyarakat menolak harga yang ditetapkan tim appraisal.

The post Pemprov Sumbar Bakal Gugat Besaran Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Wakil Gubeenur Sumbar Nasrul Abit ketika menerima puluhan pendemo pemilik tanah terdampak pembangunan tol sirip Sumateta Padang-Pekanbaru, Rabu (23/1).

“Perjuangkan harga ganti kerugian itu melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Kalau masyarakat kalah, kita hentikan pembangunan tol di Sumbar,” katanya.

Ia mengatakan itu saat menerima puluhan pemilik lahan terdampak tol yang malakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Sumbar.

Nasrul menyebut pihaknya sangat ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai dengan harga pasar, tetapi tidak ada ruang untuk itu karena dibatasi aturan perundang-undangan.

“Setelah kami rapatkan dengan pihak terkait, harga lahan yang ditetapkan sangat murah oleh tim appraisal itu, hanya bisa diubah melalui pengadilan,” katanya.

Proses melalui pengadilan itu dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Padangpariaman.

“Kami di Pemprov Sumbar akan membantu semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam persidangan,” katanya.

Koordinator aksi demonstrasi pemilik lahan terimbas tol, Hamardian menyebutkan pihaknya sebenarnya tidak ingin kembali masuk pengadilan untuk kasus pembebasan lahan itu dan menuntut Pemprov Sumbar berpihak pada masyarakat.

Namun karena Wagub Sumbar menjamin pemerintah provinsi akan membantu masyarakat semaksimal mungkin dalam upaya memperjuangkan haknya di pengadilan, maka masyarakat menyetujui usulan tersebut.

“Kami secepatnya masukkan gugatan perdata untuk kasus ini,” ujarnya.

Ia menceritakan sejak awal masyarakat pemilik lahan di Kasang sebenarnya hanya meminjamkan tanah untuk “ground breaking” tol oleh Presiden Jokowi. Itupun setelah pemerintah provinsi dan kabupaten memohon agar tidak malu pada pemerintah pusat.

Lalu tiba-tiba lahan itu sudah dikerjakan pembangunan awal tol, padahal proses ganti rugi seperti yang disebutkan pemerintah provinsi belum selesai.(*/mbb)

The post Jika Ganti Rugi tak Layak, Wagub Minta Pembangunan Tol Sumatera Dibatalkan appeared first on Prokabar.

Mereka meminta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendukung masyarakat mempertahankan hak tanah rakyatnya dari upaya perampasan demi pembangunan jalan tol.

“Kami berharap gubernur mengayomi rakyatnya untuk ganti kerugian,” kata koordinator aksi demonstrasi pemilik lahan terimbas tol, Hamardian.

Menurutnya sebagai orang nomor satu di Sumbar, gubernur wajar ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat.

“Kita hanya menuntut hal itu. Kalau mau tanah kami digunakan juga, ganti dengan harga layak,” katanya.

Ia menyebutkan sejak awal masyarakat pemilik lahan di Kasang hanya meminjamkan tanah untuk ground breaking tol oleh Presiden Jokowi. Itupun setelah pemerintah provinsi dan kabupaten memohon agar tidak malu pada pemerintah pusat.

Lalu tiba-tiba lahan itu sudah dikerjakan pembangunan awal tol, padahal proses ganti untung seperti yang disebutkan pemerintah provinsi belum selesai.

Sesuai UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum, proses pembangunan tidak boleh dilakukan sebelum “ganti untung” diselesaikan.

Masyarakat pemilik lahan kemudian dikagetkan dengan harga yang ditetapkan sebesar Rp32.000 hingga Rp270 ribu per meter tanpa ada pembicaraan apapun dengan masyarakat.

“Kami pemilik lahan secara turun temurun. Lahan itupun sawah produktif, tiba-tiba diambil alih untuk pembangunan tol dengan harga yang sangat rendah. Harga itu tidak bisa pula ditawar. Kami dipaksa menerima,” katanya.

Hampir semua pemilik lahan di Kasang menurut Hamardian menolak harga yang ditetapkan itu karena tidak sesuai dengan harga pasar. Pemilik lahan yang menyatakan menerima menurutnya bukan warga asli Kasang.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang langsung menemui pendemo mengakui harga yang ditetapkan oleh tim appraisal itu tidak wajar dan memahami penolakan warga.

Namun sesuai aturan hukum yang berlaku, harga tim appraisal yang sifatnya independen itu tidak bisa pula dirobah tanpa ada payung hukum yang jelas.

Satu-satunya jalan saat ini menurutnya adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat.(*/mbb)

The post Pemilik Lahan Terimbas Tol Trans Sumatera Demo ke Kantor Gubernur Sumbar appeared first on Prokabar.

“Kata siapa pindah? Tidak ada pindah. Proses tetap jalan, cuma pengerjaan fisik tertunda itu baru betul,” ujarnya, kemarin.

Malah, katanya, perusahaan Jepang yang investasi baru saja dari Sumbar dan menyatakan siap membangun terowongan sepanjang 7 kilometer di Agam.

Dijelaskannya, persoalan fisik tertunda karena belum ada kesepakatan harga lahan dengan masyarakat. Karena harga ganti rugi terbilang murah, masyarakat pun tidak menolak tol, namun menolak harga tanah yang murah.

Terkait persoalan harga, Pemprov Sumbar akan mengusulkan agar ada kenaikan harga sehingga persoalan dengan masyarakat selesai dan pengerjaan segera dilaksanakan.

“Tol Padang-Pekanbaru masuk program strategis nasional. Jadi tidak ada kata tertunda, batal dan mangkrak. Jalan terus namun kendala di lapangan tentu ada. Itu yang akan kita selesaikan,” jelasnya.

Gubernur mengaku juga tidak mendapatkan kabar soal mobilisasi alat dari Sumbar ke Pekanbaru sebagai bentuk pemindahan pengerjaan. “Siapa yang bisa mobilisasi alat. Kalau ada pemindahan tentu Hutama Karya ngomong ke kami,” ujarnya.

Sementara Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menjelaskan, sejak ground breaking oleh Presiden Jokowi, pengerjaan telah berjalan sebagai bukti jalan telah dibuka 2,4 kilometer dengan lebar 60 meter.

“Masyarakat tidak menolak tapi mereka minta kepastian harga jangan terlalu murah. Kami akan carikan solusi ini,” jelasnya.(*/mbb)

The post Tol Padang-Pekanbaru Tidak Dipindahkan, Ini Kata Gubernur Sumbar appeared first on Prokabar.

“Upaya untuk mendapatkan dasar hukum itu telah dilakukan masyarakat pemilik lahan dengan membawa sengketa ke ranah hukum. Tapi kasusnya ditolak pengadilan,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Kamis (30/8) di Padang.

Upaya banding juga tidak bisa dilakukan karena waktu 14 hari setelah putusan pengadilan keluar telah terlewati.

Meski upaya gagal, namun masyarakat Padangpariaman tetap menolak harga yang telah ditetapkan oleh tim appraisal karena dinilai terlalu rendah.

“Persoalan ini telah kita bawa ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk dicarikan solusi terbaik,” ujar Nasrul.

Salah satu opsi yang diambil saat ini, KPPIP melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mencari kemungkinan penyelesaian persoalan sengketa lahan tol tersebut.

Jika punya dasar hukum yang kuat, pengukuran dan penilaian harga ganti kerugian tanah masyarakat yang terimbas tol bisa dilakukan ulang.

Diharapkan harga penetapan itu nanti lebih tinggi dari yang telah ditetapkan tim appraisal sebelumnya yaitu antara Rp32 ribu hingga Rp286 ribu per meter tergantung lokasi.

Pembangunan jalan yang merupakan sirip Tol Trans Sumatera sepanjang 254,8 kilometer tersebut, terganjal belum disepakatinya harga pembebasan lahan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Masyarakat menilai harga yang pantas sekitar Rp600 ribu hingga Rp2 juta per meter persegi.

Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017.

Groundbreaking dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai pada 2025.

Tol itu dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi dari awalnya 8-12 jam tergantung kecepatan kendaraan dan kondisi kemacetan jalan menjadi hanya 4 jam bahkan bisa kurang.

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh PT Hutama Karya telah dilakukan oleh Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo disaksikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 18 Juli 2018.

Pembangunannya ruas tol Pekanbaru-Padang ini nantinya akan terdiri atas seksi 1-2 Pekanbaru-Bangkinang, seksi 3-7 Bangkinang-Payakumbuh, seksi 8-12 Payakumbuh-Sicincin, dan seksi 13-14 Sicincin-Padang. (*/mbb)

The post Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru Perlu Dasar Hukum Kuat appeared first on Prokabar.