Dalam rapat terungkap ke 571 bidang lahan tersebut berada pada progres penyelesaian yang beragam. Diantaranya sebanyak 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas, 92 bidang proses penilaian PPK dan apraisal. Selain itu juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap, 54 bidang belum ada berita acara konsinyasi dan 45 bidang dalam proses SPP ke LMAN.

Dalam pengarahannya, gubernur meminta agar persoalan pembebasan 571 bidang lahan tersebut segera dituntaskan, agar PT. Hutama Karya bisa segera bekerja. Secara khusus gubernur meminta agar penyelesaian diprioritaskan pada ruas jalan yang berpotensi pengerjaan fisik jalan bisa dilaksanakan secara tuntas dalam satu tahap pengerjaan, tidak on spot pada beberapa titik terpisah, sehingga menyulitkan pekerjaan fisik.

“Pembebasan percil baru 64 persen lebih, hanya 24 persen lebih penambahannya sejak 2021. Untuk fisiknya baru 9 Km dari 20,5 Km. Masalahnya apa ? Kalau dari 571 percil ini, masalahnya bukan di kami lagi. Sudah berapa bulan ini ? Kita targetkan lebih cepat lagi selesainya pembebasan tanah ini. Harus ada time schedule nya yang jelas, makanya kita rapat hari ini,” tegas Buya Mahyeldi.

Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur yang turut hadir bersama Sekda dan jajaran terkait menyampaikan beberapa kendala di lapangan, diantaranya persoalan kelengkapan administrasi, dimana berkas belum lengkap karena masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan susah ditemui.
Kendala lainnya adalah berbedanya orang yang menguasai bidang lahan dengan pemilik.

Meski begitu, Bupati menyampaikan pihaknya bersama tim di lapangan akan terus berupaya maksimal untuk menuntaskan pembebasan lahan yang prioritas, sehingga pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan.

Sementara perwakilan PT. Hutama Karya, Roy, mengungkapkan pihaknya menyiapkan dana Rp28 miliar dan telah menitipkan dana ganti kerugian ke pengadilan untuk 13 bidang lahan senilai Rp17 miliar.

“Untuk pengerjaan fisik, tahun ini ditargetkan bisa menyerap dana Rp758 miliar, tapi dengan syarat lahan pembangunannya minimal terusan sepanjang 10 Km, bukan berupa spot-spot,” kata Roy.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang juga Koordinator Tim Percepatan Pemprov Sumbar, Syafrizal, mengatakan, setelah rapat ini, akan mengkordinasikan dengan tim terkait untuk menyiapkan time schedule dan memusatkan upaya penyelesaian pada ruas yang menjadi prioritas.(rls)

The post Pembebasan Lahan Tol Dikebut, Ini Instruksi Tegas Gubernur Sumbar appeared first on Prokabar.

Hal itu dikatakan Gubernur Sumbar saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Gebu Minang, Rabu (25/5) di Truntum Hotel Padang.

“Alhamdulillah, setelah setahun kami bertugas di Pemprov Sumbar, pembebasan lahan yang awalnya baru 20 persen, kini sudah mencapai 61 persen,” katanya.

Selain pembebasan lahan tol, dalam menyikapi kemacetan yang dirasakan masyarakat pada lebaran Idul Fitri kemarin, berbagai upaya akan dilakukan Pemprov, diantaranya pembagunan jalan bypass dari Bukittinggi ke Koto Baru.

“Selama ini kita tahu jalan Bikittinggi ke Koto Baru melewati pasar yang selalu macet. Kita sudah merencanakan pembangunan jalan Bypass di jalur itu,” ujarnya.

Tidak itu saja, juga soal pembangunan fly over jalan Padang-Solok. Saat ini sedang diselesaikan detail perencanaannya.

“Saat ini, detail perencanaannya sedang dikerjakan, dan Insya Allah pada 2023 mendatang pembangunan fisiknya akan dimulai. Pembagunan jalan ini diharap bisa mengurangi resiko kecelakaan saat melewati jalur itu,” lanjutnya.

Selain itu, saat ini Pemprov Sumbar juga sedang mengupayakan reaktivasi jalir kereta api dari Sawahlunto ke Muaro Kalaban.

“Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan jalur kereta api ini dari Muaro Kalaban sampai ke Padang Panjang, karena jalurnya masih ada dan bisa dimaksimalkan,” katanya.

Berbagai upaya itu, kata Mahyeldi diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan yang dirasakan masyarakat saat lebaran lalu. (mbb)

The post Di Munas Gebu Minang Gubernur Mahyeldi Klaim Pembebasan Lahan Tol Sudah 61 Persen appeared first on Prokabar.

“Pertama kami akan panggil dinas PUPR dan PT Hutama Karya (HK) untuk menghimpun apa-apa yang berkaitan dalam pembangunan tol tersebut,” ujar Wabup Rizki Kurniawan Nakasri, di rumah dinasnya, Sabtu (13/3).

Wabup menyatakan, data yang diminta pada Dinas PUPR dan PT HK tersebut diperlukan sebelum menemui masyarakat. Misalnya tentang pembebasan tanah dan nilai ganti untung pembangunan tol.

Diakui Wabup, informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang tol saat ini cukup bergalau dan membingungkan. Apalagi yang turun ke masyarakat tidak hanya pihak pemerintah tapi juga LSM (Lembaga Sosial Masyarakat). Masing-masing pihak tersebut mungkin memberikan informasi tidak sama. Tentang ganti rugi misalnya, seperti yang disampaikan Format (Forum Masyarakat Terdampak Tol) hanya berkisar Rp35 ribu sampai Rp150 ribu/meter.

“Ini tidak benar. Setelah berkoordinasi dengan pihak di provinsi ganti rugi tanha untuk tol tersebut berkisar antara Rp175 ribu sampai Rp500 ribu per meter. Itu baru tanah kosong. Tanaman dan bangunan lain lagi. Dalam hal ini harus ada KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dan Apreisal yang memberikan penilaian ganti rugi tanah untuk tol secara objektif, ” tutur Wabup.

Ditambahkan Wabup, dalam penyelesaian persoalan tol memang harus Kepala Daerah yang turun ke masyarakat. Karena pendekatan oleh Kepala Daerah berbeda dengan pihak lain. “Mudah-mudahan dalam program kerja 100 hari kami masalah yang terjadi di sekitar pembangunan tol tersebut selesai,” harap Wabup Rizki Kurniawan Nakasri. (*)

The post Penyelesaian Soal Tol di Limapuluh Kota, Program Kerja 100 Hari Bupati-Wabup appeared first on Prokabar.

Project Director Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Marthen Robert Singal menegaskan, bahwa pihaknya tetap melanjutkan pengerjaan jalan tol pada lahan yang sudah dibebaskan.

“Intinya, PT Hutama Karya bukan menghentikan pembangunan, tapi hanya akan mengerjakan pada lahan yang sudah dibebaskan,” ujar Marthen saat rapat dengan Gubernur Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Sabtu (6/3/2021).

Ia menambahkan, jika tersedia kelebihan sumber daya, maka akan dilakukan refocusing ke ruas lain yang lebih siap lahannya.

Ia menjelaskan, dengan kemampuan sumber daya dan kemampuan ekuitas yang sangat terbatas, maka PT Hutama Karya diminta melakukan refocusing pada ruas-ruas yang lebih siap, sehingga hasilnya bisa lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Dengan keterbatasan lahan yang ada mengakibatkan produktivitas rendah sehingga biaya overhead BUJT dan Main Kontraktor menjadi tinggi. Biaya bunga selama masa konstruksi dan biaya eskalasi akan semakin mahal serta biaya supervisi dan pengawasan konsultan bertambah sehingga menjadi tidak efektif dan efisien,” katanya.

Kemudian terang Marthen, hal-hal tersebut  juga akan berdampak pada meningkatnya total biaya investasi, mengakibatkan tarif tol per-km menjadi lebih mahal dan nantinya menimbulkan beban pada masyarakat pengguna jalan tol.

Gubernur Sumbar Mahyeldi yang didampingi Wagub Audy Joinaldy mengatakan, bahwa pihaknya terus berupaya dalam percepatan pengerjaan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Mahyeldi mengungkapkan, pada prinsipnya tidak ada satupun yang menolak pembangunan, hanya sosialisasi saja yang belum maksimal.

“Kita berkomitmen agar pembangunan jalan tol tetap dilaksanakan. Hari ini kita bicara percepatan pembangunan. Hambatan yang ada harus diminimalisir dan carikan solusi sehingga pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan,” tuturnya.

Mahyeldi menambahkan, bahwa pihaknya menginventarisir semua persoalan yang ada, sehingga terang benderang kendala apa yang sebenarnya terjadi.

Kemudian terang Mahyeldi, dicari akar permasalahannya, sehingga jelas langkah apa yang harus dilakukan. “Saya meminta kepada semua pihak, agar segera menyelesaikannya dalam waktu tidak terlalu lama,” harap Mahyeldi. (*)

The post Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Tetap Lanjut appeared first on Prokabar.

Sekaitan dengan adanya kesimpangsiuran informasi tentang Perkembangan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Jasman Rizal pun menyampaikan beberapa penjelasan sehingga masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat memahami persoalan yang ada.

Berikut penjelasan lengkap Kadis Kominfo Sumbar tersebut :

1. Hari ini Jumat 5 Maret 2021 telah dilakukan pertemuan di kantor Bupati Padang Pariaman dengan agenda penyerahan uang ganti untung pembebasan lahan jalan tol Padang – Sicincin kepada masyarakat, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariaman yang didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, Kanwil BPN, Pejabat Pemprov Sumbar (dipimpin oleh Kepala Balitbang Prov Sumbar), PPK pengadaan tanah jalan tol Padang – Pekanbaru 1 Kemen PUPR, perwakilan BANK BRI, Kepala Bapeda dan Inspektorat Padang Pariaman. 

2. Penyerahan ganti untung terhadap lahan masyarakat hari ini di Kantor Bupati Padang Pariaman (5 Maret 2021), adalah sebesar 14 milyar untuk 24 bidang dan 10 penggarap. Sebelumnya juga telah dibayarkan kepada masyarakat sebesar 36 milyar kepada 33 bidang dan 10 penggarap.

3. Panjang ruas jalan tol Padang Sicincin adalah 36,6  km, yang dibagi atas 2 lokasi (2 Penlok atau 2 penetapan lokasi).

4. Perlok I: 0 km sampai 4.2 km sdh selesan pembebasannya.

5. Perlok II dari 4.2 km ke 36.6 km sedang dalam proses dan akan diberikan  ganti untung. 

6. Sesuai laporan PPK pengadaan tanah (ibu Siska Martha Sari) dan Kanwil BPN yang diwakili Kabid Pengadaan Tanah pengadaan tanah untuk penlok II 4.2 ke 36,6 km sedang dalam pengadaan tanah yang terdiri dari inventarisasi dan identifikasi, pengumuman, penilaian oleh appraisal, musyawarah, pengumpulan berkas dan pembayaran uang ganti kerugian.

7. Pembayaran  pembebasan lahan sudah mencapai 20.4 persen terhadap luas dari total kebutuhan lahan di penlok 1 dan 2, sedangkan target penyelesain pembayaran pembebasan lahan diharapkan selesai sebelum bulan Juni (sebelum lebaran) dan Kakanwil BPN berharap pembayaran selesai sebelum lebaran. 

8. Selanjutnya penlok 2. Kurang lebih 600 bidang tanah sedang dinilai oleh KJPP dan sebanyak 526 bidang tanah sudah selesai musyawarah dan telah menyepakati nilai harga lahan.

9. Dari 1.452 bidang tanah yang telah bebas 127 bidang dari total lahan yang dibutuhkan. Namun jika dari seluruh tahapan proses pengadaan tanah, progres nya sudah mencapai 57 %. Secara keseluruhan, tidak ada ditemukan permasalahan ganti untung lahan masyarakat dan pembangunan jalan tol akan terus dilaksanakan. (*)

The post Soal Tol Padang-Sicincin, Ini Penjelasan Kadis Kominfo Sumbar appeared first on Prokabar.

Secara keseluruhan, jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh tersebut terbentang sepanjang 74 kilometer dan merupakan ruas tol pertama yang dibangun di Provinsi Aceh.

Presiden, dalam sambutannya, berharap agar pembangunan jalan tol perdana di provinsi tersebut nantinya dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi di Bumi Serambi Mekah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

“Kita harapkan dengan infrastruktur baru ini akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, ada usaha-usaha baru, ada perluasan usaha dari yang sudah ada, dan kita harapkan akan membangkitkan perekonomian di Aceh secara luas dan tentu saja goal-nya menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Kepala Negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh yang mendukung jalannya pembangunan tersebut dengan lancarnya proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Menurutnya, pembebasan lahan di Provinsi Aceh untuk pembangunan jalan tol tersebut merupakan yang tercepat.

“Pembebasan lahan yang ada di Provinsi Aceh ini paling cepat sepanjang yang saya tahu. Misalnya yang 74 kilometer ini dari Banda Aceh ke Sigli itu sudah 86 persen. Ini cepat sekali. Konstruksinya bisa mengikuti dengan cepat,” kata Presiden.

“Saya kira kalau cara-cara di Aceh ini diterapkan di Provinsi lain kecepatan pembangunan jalan tol itu semuanya bisa segera beroperasi penuh,” imbuhnya.

Ke depannya, jalan tol yang ada di Provinsi Aceh akan tersambung dengan jalan-jalan tol lainnya di Pulau Sumatera hingga berakhir di Lampung dan menjadi bagian dari tol trans-Sumatera sepanjang 2.765 kilometer yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang.

“Ini akan meningkatkan multiplier effect dua sampai tiga kali. Ini luar biasa. Juga menyerap tenaga kerja sebanyak 296 ribu secara langsung untuk 18 ruas yang ada. Saat ini sudah menyerap 24.700 tenaga kerja. Ini memang sangat banyak,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara berujar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tetap harus berjalan mengingat pentingnya hal tersebut bagi negara kita di tengah ketertinggalan infrastruktur dibandingkan negara-negara lainnya.

Tidak meratanya fasilitas dan pembangunan infrastruktur di negara kita saat ini menjadikan tingginya biaya logistik yang menyebabkan daya saing kita menjadi tidak menguntungkan.

“Selain itu, dalam kondisi seperti saat ini, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu strategi yang memberikan daya ungkit bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional,” imbuh Presiden.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menitipkan pesan kepada Gubernur Provinsi Aceh agar segera menghubungkan tol pertama di Provinsi Aceh tersebut dengan pusat-pusat ekonomi dan pariwisata yang ada di sana.

“Saya minta agar ini disambungkan dengan sentra-sentra pertanian, pariwisata, dan kawasan industri sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kita di Aceh dan yang kita harapkan lagi Aceh akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera,” tandasnya.

Usai meresmikan, Presiden berkesempatan untuk menjajal ruas jalan tol seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 13,5 kilometer tersebut.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.(*/mbb)

The post Presiden Jokowi Resmikan Ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 appeared first on Prokabar.

“Untuk jalan tol Terbanggi Besar hingga Palembang akan dibuka fungsional mulai 29 Mei 2019,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan peninjauan dengan sejumlah pejabat, Sabtu (11/5) kemarin.

Dilansir melalui keterangan tertulis, Minggu (12/5). Basarnas, Menhub bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Bagus Puruhito, dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengecek kesiapan arus mudik di tol trans Sumatera dengan menggunakan Helikopter

Titik peninjauan dilakukan di rest area KM 234 jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang dan jalan tol fungsional Pematang Panggang – Kayu Agung (PPKA) tepatnya di Interchange KM 325.

Menhub mengatakan karena rambu-rambu, penerangan jalan dan keberadaan rest area belum maksimal maka fungsionaliasi tol Terbanggi Besar – Palembang akan dilakukan pada siang hari mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Tol fungsional ini akan Diberlakukan mulai 29 Mei – 10 Juni 2019 selama 13 hari.

“Jalan tol Ini fungsional karena rambu-rambu belum maksimal. Oleh karena itu kita gunakan pada siang hari,” ucap Menhub.

Menhub menggarisbawahi bahwa keberadaan rest area untuk mengisi bensin, makan dan minum sangat penting bagi pemudik, karena itu pihaknya akan mengkoordinasikannya dengan stakeholder terkait.

“Yang penting adalah kesiapan bensin, toilet, tempat makan minum. Kita akan koordinasi lagi untuk mengajak stakeholder melengkapi itu. Jalan ini sejajar dengan jalan nasional, jadi ini bisa kita kolaborasikan fungsi-fungsi ini terutama fungsi-fungsi seperti bensin, makan dan sebagainya, mungkin ada informasi yang akan kita berikan melalui petugas-petugas yang ada dilapangan,” terang Menhub.

Pada jalan tol fungsional Terbanggi Tinggi – Palembang sejauh 200 Km lebih ini, menurut Menhub, akan telah disiapkan rest area sementara (temporary) di tiga titik sepanjang jalan tol tersebut.

Menhub mengatakan, yang perlu diperhatikan dengan dioperasikannya jalan tol secara fungsional dari Terbanggi Besar menuju Palembang ini yaitu mulai dari Pematang Panggang ke Kayu Agung yang hanya bisa dilalui untuk satu arah.

Menhub menyatakan sudah memikirkan antisipasi apabila terjadi kepadatan dalam ruas tol yaitu dengan mengalihkan kendaraan ke jalan nasional yaitu jalan lintas Sumatera.

“Jalan tol ini kan berhimpitan dengan jalan existing, jadi kalau nanti tol nya padat akan dialihkan ke existing,” ujar Menhub.

Terkait aspek keselamatan, Menhub mengungkapkan bahwa dengan kondisi jalan tol yang masih fungsional, maka dari itu akan diberlakukan pembatasan kecepatan hanya maksimal 40km/jam.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk jalan tol di Terbanggi Besar – Palembang terdapat kendala di jembatan Sodong, namun sudah diselesaikan, sehingga jalan tol ini sudah bisa dioperasikan walaupun fungsional.

“Kendalanya di Jembatan Sodong, laporan Jembatan Sodong telah selesai akan kami tinjau dari udara. Kemudian langsung ke Jakabaring Palembang. Itu sudah bisa dicapai. Jadi dari Bakauheni sampai Jakabaring Palembang sudah bisa digunakan untuk mudik. Mudah-mudahan dengan fungsionalisasi tol ini dapat membantu masyarakat untuk mudik lebih baik,” ujar Basuki.

Menhub mengapresiasi dengan adanya ruas tol yang terhubung antara Lampung menuju Palembang ini dapat mempersingkat waktu tempuh hingga 5 jam. Lampung – Palembang yang semula ditempuh lebih dari 12 jam, dengan dibukanya ruas tol fungsional ini dapat ditempuh selama 7 jam.

“Pak menteri PUPR kerjanya luar biasa, sehingga satu ruas jalan lebih dari 300 km yang selama ini ditempuh lebih dari 12 jam, nanti kalau fungsional bisa ditempuh sekitar 7 jam. Kalau sudah selesai nanti hanya 4 jam dari Bakauheni – Palembang. Ini luar biasa,” ujar Basuki.

Sementara itu Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri memastikan bahwa tidak akan ada one waydi lintas Sumatera, seperti yang ada di Tol Trans Jawa.

“Untuk lintas Sumatera tidak akan ada one way, karena volumenya sudah proporsional lalu kemudian juga ada jalan nasional lintas timur, tengah dan barat yang bisa dimanfaatkan dengan baik,” pungkas Kakorlantas. (*/hdp)

The post Akhir Bulan, Pemudik ke Sumatera Bisa Gunakan Jalan Tol dari Bakauheni Hingga Palembang appeared first on Prokabar.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina, Mas’ud Khamid mengatakan, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tersebut melengkapi 32 SPBU yang sudah beroperasi saat ini. Paralel dengan pengoperasian 6 SPBU tersebut, Pertamina juga membangun SPBU permanen di 18 lokasi, yang direncanakan selesai sebelum saat puncak mudik lebaran 2019. Dengan demikian pengguna jalan tol tidak perlu khawatir dengan ketersediaan BBM di sepanjang Tol Trans Jawa.

“Pertamina akan terus memberikan pelayanan terbaik, termasuk di sepanjang jalur tol Trans Jawa dengan mengoptimalkan SPBU yang ada, dan membangun SPBU baru,” kata Mas’ud dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/2).

Adapun rencana penambahan titik SPBU di Jalur Tol yang akan dibangun pada tahun 2019 yakni KM 260 B, KM 282 B, KM 287 A ruas Pejagan – Pemalang, KM 324 A, KM 339 B, KM 344 A Pemalang – Batang, KM 360 B, KM 378 A, 360 B Semarang – Batang, KM 519 A, KM 519 B, KM 575 A, 575 B Solo – Ngawi, KM 626 A, KM 626 B Ngawi – Kertosono, KM 725 A Surabaya – Mojokerto, KM 64 A dan KM 64 B Gempol – Pasuruan.

Mas’ud menambahkan, layanan BBM tambahan ini beroperasi dari jam 06.00 hingga jam 20.00 setiap hari mulai tanggal 17 Februari 2019 dan menyediakan produk BBM diantaranya Pertamax, Biosolar, Dexlite dan Pertamina Dex.

“Pertamina selalu berkomitmen untuk dapat menyediakan energi ke seluruh negeri. Layanan BBM yang kami siapkan di ruas tol Trans Jawa ini merupakan salah satu wujud untuk dapat memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga nantinya masyarakat lebih mudah mendapatkan akses mendapatkan BBM,” sebutnya.

Pertamina telah merencanakan pembangunan layanan BBM berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalur Tol Trans Jawa. Langkah ini didahului oleh perjanjian kerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) dan nota kesepahaman dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kerjasama keempat BUMN ini berdasarkan Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 354/KPTS/M/2001 tanggal 22 Juli 2001 tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Tempat lstirahat dan Pelayanan (TIP) bahwa untuk fasilitas minimum TIP Tipe A salah satunya harus dilengkapi SPBU. (*/hdp)

The post Pertamina Tambah Titik Layanan BBM di Tol Trans Jawa appeared first on Prokabar.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, pengerjaan jalan tol sempat terhenti karena masih ada empat bidang tanah yang belum selesai secara administrasi.

“Jadi saat ini yang telah selesai negosiasinya berdasarkan pengadilan, kita bayarkan uang ganti ruginya dan insya Allah Sabtu depan alat berat sudah bisa masuk untuk mengerjakan proyek tol,” kata Nasrul Abit, usai rapat pembahasan tol dengan Kakanwil BPN Sumbar, Rabu, (9/1/2018). 

Kekurangan kelengkapan administrasi tersebut akan dilengkapi hingga hari Jumat (11/1/2018) mendatang, bertepatan dengan hari jadi kabupaten Padang Pariaman ke 186.

Menurut dia, secara berkelanjutan ada sebanyak 19 sertifikat bidang tanah yang sedang dikerjakan dari 109 jumlah keseluruhan bidang yang dilalui proyek tol.

Sebelumnya, jalan tol yang dicanangkan Presiden Jokowi pada Februari 2018 lalu ini sempat terhenti pengerjaan fisiknya selama 6 bulan karena masalah ganti rugi. (gas)

The post Pengerjaan Tol Padang Pariaman- Pekanbaru Dilanjutkan appeared first on Prokabar.

“Koordinasi dengan para pemangku kepentingan terus dilakukan secara intensif untuk mencari solusi bagaimana agar pembangunan tiga proyek strategis nasional tetap berjalan, juga di sisi lain kondisi transportasi masyarakat di jalan tol tersebut tidak terganggu,” demikian rilis Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP), Kemenhub, minggu (25/11).

Untuk itu, perlu dilakukan beberapa pengaturan pengerjaan proyek, khususnya di titik-titik yang tingkat kemacetannya tinggi.

Demikian hal yang mengemuka pada rapat pertemuan pembahasan penanganan kemacetan yang digelar, Kamis (22/11) di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan yaitu : Ditjen Perhubungan Darat, BPTJ, Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Bina Marga PUPR, BPJT, Kakorlantas, Jasa Marga, Kereta Cepat, PT Adhi Persada Properti, Project Manajemen LRT Jabodetabek PT Adhi Karya, SSHE Manager High Speed Railway Contractor,DPP Organda, dan APTRINDO.

Dalam rapat tersebut, sebagaimana rilis, dijelaskan bahwa ada beberapa titik kemacetan yang tinggi di jalan Tol Japek, di antaranya yaitu di kali Bekasi, dimana ada pekerjaan LRT Jabodebek.

Kemudian titik lain yaitu di Cikunir, karena di situ ada dua kegiatan yang juga sangat massif yaitu pekerjaan jalan tol elevated dan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Perlu ditegaskan kembali bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kemacetan di tol Japek yaitu dengan melakukan pengaturan pengerjaan proyek (construction management).

Melalui pengaturan tersebut, nantinya ketiga pekerjaan proyek mesti dilakukan secara bergantian atau tidak dilakukan secara bersamaan pada titik-titik tertentu yang dapat memperparah kemacetan.

Pengaturan pekerjaan proyek-proyek tersebut, dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi yang dikoordinasikan oleh BPTJ, tanpa mengganggu target penyelesaian pengerjaan tiap-tiap proyek.

Jadi dapat dipastikan, tidak ada proyek yang molor maupun tertunda, dan semua pekerjaan diselesaikan sesuai waktu yang ditargetkan.

Tidak hanya membahas upaya pengaturan pekerjaan proyek, dalam rapat tersebut juga membahas langkah-langkah lainnya yang telah dilakukan dalam rangka pengananan kemacetan tol Japek.

Langkah-langkah yang telah dilakukan diantaranya, yaitu penerapan kebijakan pemberlakukan ganjil-genap di gerbang tol (GT) Bekasi Barat, Bekasi Timur dan di GT Tambun yang saat ini sedang dalam tahap sosialisasi, sebelum diterapkan secara penuh pada akhir tahun.

Sebagai kompensasinya, pemerintah melalui BPTJ menyediakan angkutan massal yaitu bus premium, sebagai transportasi pilihan selain kendaraan pribadi bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah Jakarta.

Agar menarik minat masyarakat menggunakan bus, diterapkan juga pemberlakuan lajur khusus angkutan bus di tol yang berlaku setiap Senin s/d Jum’at pukul 06.00-09.00 WIB kecuali hari libur nasional.

Kemudian, upaya lainnya yaitu penerapan pembatasan jam operasional angkutan barang golongan III, IV dan V yang melintas di Tol Japek.

Selain itu, penyiapan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kendaraan angkutan barang golongan III s.d IV yang Over Dimensi dan Overloading (ODOL).

Langkah ini dikoordinasikan oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan melibatkan korlantas dan pemangku kepentingan terkait.

Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan, khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi yang diminta untuk menghindari jalan tol japek pada malam hari, karena pelaksanaan pekerjaan konstruksi umumnya dilaksanakan pada malam hari yaitu mulai pkl 22.00 – 05.00 WIB.

Masyarakat dapat mengunakan jalan arteri sebagai alternatif karena pada jam tersebut jalan arteri relatif sepi.

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut semata-mata untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik dari saat ini.

Jadi, pekerjaan tetap berjalan dan selesai sesuai target, lalu lintas tol japek pun tidak mengalami kemacetan yang parah seperti yang terjadi saat ini. (Rel/hdp)

The post Upaya Pemerintah Tangani Kemacetan Tol Jakarta-Cikampek appeared first on Prokabar.

Tujuannya tentu saja agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR bersama mitra kerja, baik konsultan maupun kontraktor, seperti jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, rumah khusus, instalasi pengolahan air minum dan air limbah, prasarana dan sarana persampahan, pos lintas batas negara (PLBN), berjalan sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga layak secara sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dari aspek sosial, mitigasi dampak sosial dalam pembangunan jalan tol merupakan satu hal yang harus dilakukan. Dengan demikian setiap permasalahan sosial yang ditemui di lapangan dapat diketahui lebih dini dan dicarikan solusinya yang memberikan keuntungan dan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.

Salah satu contoh konkrit adalah dalam proses pengadaan lahan pada pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang sepanjang 75 km, dimana terdapat Masjid Baitul Mustaghfirin yang berdiri pada jalur yang akan dilintasi ruas tol. Pendekatan sosial budaya dilakukan agar pembangunan tol dapat dilanjutkan seperti membangun masjid pengganti dalam pembebasan lahan Masjid Baitul Mustaghfirin sehingga tidak mengurangi hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Lokasi masjid pengganti berada sekitar 50 m ke arah Barat Laut dari masjid lama. Dengan rampungnya masjid baru tersebut, telah dilakukan pemindahan dan pemasangan kubah masjid oleh jamaah masjid bersama masyarakat dibantu pekerja proyek tol pada Jumat, 28 September 2018.

Bangunan masjid pengganti Baitul Mustaghfirin kini lebih besar dari masjid lama dari semula luasnya 235 m2 menjadi 251 m2, termasuk adanya ruang mengaji seluas 30 m2. Luas tanah semula 329 m2 kini menjadi dua kali lebih besar yakni 675 m2.

Masjid pengganti dilengkapi ruangan 6 m2 untuk gudang, ruang tamir, soundsystem, dan ruang remaja masjid. Terdapat tempat wudhu dengan lima kamar mandi serta halaman seluas 300 m2 sudah berupa paving block.

Pengusahaan Tol Semarang-Batang yang dilakukan oleh PT. Jasamarga Semarang Batang merupakan bagian ruas Tol Trans Jawa yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2018. Dengan demikian arus mudik Lebaran tahun 2019 diharapkan akan menjadi lebih lancar. (*/hdp)

The post Setiap Pembangunan Infrastruktur PUPR Harus Melalui Tahap SIDLACOM appeared first on Prokabar.

“Di Sumbar punya PT Semen Padang, perusahaan yang memproduksi semen kualitas dunia, seharusnya Semen Padang yang dipakai dalam pembangunan ini,” ungkap Komisaris PT Semen Padang Khairul Jasmi.

Hingga saat ini, belum ditetapkan semen siapa yang akan dipakai. Proses itu masih berlangsung.

“Kalau memakai Semen Padang, biaya pengangkutan akan lebih murah,” lanjut komisaris yang akrab dipanggil KJ itu.

Hal itu diungkapkan dalam buka bersama Komisaris Semen Padang dengan pimpinan media Sumatera Barat. Hadir juga dalam silaturahmi ini Kabiro Humas PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, Kepala Bidang Komunikasi Hardi Andri dan staf humas Oktaveri.

Sedangkan dari pers hadir Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus, Ketua IJTI Sumbar John Nedy Kambang, Korwil AJI wilayah Sumatera Hendra Makmur dan hampir semua pemred cetak, radio dan online di Kota Padang.

Khairul Jasmi juga meminta kepada pers untuk sama sama mendorong agar pemerintah memakai produk PT Semen Padang dalam pembangunan tol itu.

“Ini adalah tugas kita bersama, karena Sumbar adalah tuan rumahnya Semen Padang. Kalau Semen Padang digunakan yang akan beruntung adalah Sumbar sendiri,” lanjutnya.

Dalam silaturahmi tersebut juga diungkapkan tentang kondisi pabrik Semen di Indonesia. Tahun 2017 lalu sebanyak 30 juta ton semen tidak terjual. Alasannya karena pabrik semen luar negeri masuk ke Indonesia. Saat ini ada 15 pabrik semen yang beroperasi di Indonesia.

“Keluhan ini sudah disampaikan ke Menteri Keuangan dan sejumlah menteri terkait, mudah mudahan ada solusi dalam waktu dekat,” ungkap Wakil Ketua Forum Pemred Indonesia ini.

Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus, yakin bahwa pers di Sumbar akan bersama sama untuk memajukan PT Semen Padang. Sebab pabrik semen tertua ini adalah kebanggaan masyarakat Sumbar.

“Tidak hanya pers, tapi saya kira masyarakat Sumbar akan mendukung agar jalan tol itu dibangun menggunakan semen dari PT Semen Padang,” pungkas Heranof. (laf)

The post Jalan Tol Sumbar – Riau Harus Gunakan Semen dari PT Semen Padang, Ini alasannya appeared first on Prokabar.

Tentu saja Tol Trans Sumatera (JTTS) pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung.

“Juni mendatang JTTS diharapkan sudah siap untuk dilalui pemudik. Meski ada beberapa titik yang belum terbangun karena terkendala pembebasan lahan, namun secara prinsip JTTS sudah terhubung dari Bakauheni sampai Terbanggi Besa,” kata Pejabat Sementara Gubernur Lampung Didik Suprayitno, di Bandarlampung, Rabu.

Ia menyebutkan, ada beberapa titik yang perlu penyegaran pembebasan lahan yakni Natar dan Batuliman. Ia mengatakan, meski masih bersifat fungsional, JTTS sepanjang 141 kilometer itu merupakan solusi terbaik untuk mengurai kepadatan kendaraan saat arus mudik maupun balik lebaran.

“Apalagi, jalur lintas tengah yang menjadi jalur utama,” ujarnya.

Didik melanjutkan, jalan tol sepanjang 141 kilometer tersebut terdiri atas empat paket, yakni Bakauheni-Sidomulyo yang terdiri atas tiga seksi sepanjang 39,40 kilometer. Paket kedua yaitu Sidomulyo-Kotabaru terdiri dari seksi 4 – 5 sepanjang 40,6 kilometer, paket tiga Kotabaru-Metro adalah seksi 6 – 7 sepanjang 29 kilometer dan paket empat Metro-Terbanggi Besar terdiri dari seksi 8 – 9 sepanjang 31,93 kilometer.

Didik menegaskan, pembebasan lahan hanya tinggal eksekusi dan optimistis dapat dituntaskan dalam dua bulan ke depan.

“Untuk Natar, saat ini pemerintah terus melakukan pendekatan secara emosional pada masyarakat agar mereka segera mengambil uang ganti rugi,” tambahnya.(*cpp)

The post Mudik ke Sumatera Anda Disambut Tol appeared first on Prokabar.

Cepat memang, mungkin karena potensi ekonominya besar sehingga pusat punya atensi yang tinggi. Untuk melihat-lihat proyek BUMN itulah Singgalang berkunjung ke Sumatera Utara.

Bermula dari kopi

Saya menyelip dalam rombongan besar hampir 100 orang masuk kafe kopi Kok Tong di Bandara Kuala Namu, Medan. Kami diajak ke Sumut oleh Komut Angkasa Pura II, Prof Rhenald Kasali.

Jumat (8/12) pagi secangkir kopi dan sepiring pisang goreng terasa nikmat sekali.  Kopi Kok Tong, ada sejak 1925 dan merupakan produk lokal, karena itu ditampilkan di Kuala Namu. Di bandara kita, BIM, belum ada kopi dengan merek lokal.

Bandara ini adalah abaknya bandara BIM. Besar.

Bandara yang relatif baru pengganti Polonia yang sudah berusia 85  tahun, mulai dipakai sejak 25 Juli 2013. Terletak di Kabupaten Deli Serdang terpaut 16 Km dari Medan. Disebut abaknya BIM karena Kuala Namu terbesar kedua di Indonesia. Yang nomor satu tentu Soekarno Hatta.

Bandara ini dicetuskan oleh Azwar Anas kala ia menjadi menteri perhubugan pada 1992. Ia berkata, bandara harus pindah keluar kota demi keselataman penerbangan. Kemudian diresmikan Presiden SBY pada  27 Maret 2014.

Kuala Namu adalah bandara dengan stasiun kereta api hanya “selangkah’ dari teminal kedatangan. Sekejap saja 23 Km sampai di jantung kota Medan yang terus mengeliat.

Jalan tol

Kami tak naik kereta, tapi bus melaju di jalan tol, sesuatu yang di Sumbar akan dibangun. Tol ini membentang 61, 8 Km.  Peletakan batu pertama pada 23 September 2014 dan diresmikan beberapa bulan silam. 

Tol Sumatera ujian bagi pemerintah karena biaya mahal dan lalul lintas harian (LHR) yang rendah. Sepi dibanding tol di Jawa. Tentu sebab Jawa penduduknya amat padat,  ramai seperti ramainya pengunjung sebuah pesta. Jika ukurannya absulut LHR maka minta jalan tol untuk Sumatera bak meminta tanduk pada kuda. Nyatanya tidak, di Sumut, Riau dan Sumsel sudah dibangun. Sumbar? Sabar menanti, tahan menunggu. 

Tol itu prestise bagi warga Sumut, tak sekadar pelepas tanya namun sudah mempelancar lalu lintas orang dan barang, kombinasi dengan kereta api dan bandara yang melaju di depan Sumbar sagaluang ubek nyamuk jumbo.

Pelabuhan

Ini lagi bikin geleng-geleng kepala. Kepada rombongan Project Manager Pelabuhan Kuala Tanjung, Ray Basa, Jumat (8/12) menyebut, pelabuhan terbesar di Sumatera itu akan diresmikan Presiden Jokowi, Maret 2018. Tak heboh-heboh separti di Sumbar. Sopir bus wisata yang membawa kami saja tak tahu apa-apa soal pelabuhan itu. “Saya baru tahu ada proyek di sini,” katanya.

Saat PT  Pelindo I memang menuntaskan proyek raksasa yang menghadap ke Selat Melaka itu. Bahksn menurut Ray proyek sudah mencapai 92 persen untuk konstrukso laut dan 71 persen sisi darat. Siang malam dipekerjakan rata-rata 660 orang perhari.

Data yang ia berikan menunjukkan Pelabuhan Kuala Tanjung akan dikembangkan dalam 4 tahap, yaitu tahap I pengembangan terminal multipurpose Kuala Tanjung. Ini kapasitasnya  500 ribu TEUs. Kemudian tahap II pengembangan kawasan industri 3000 Ha (2016-2018). Lantas  tahap III pengembangan dedicated/Hub Port (2017-2019) . Lalu tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023). 

Dan kami di bus tecengang melihat pelabuhan terbesar nan mahal itu. Pada saatnya tak lama lagi, akan jadi yang terbesar di Indonesia Barat lantas menjadi hub internasional.

“Saat itu kapasitasnya 20 jutw TUEs

Pengelola Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung dilaksanakan oleh PT Prima Multi Terminal yang merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi, Pelindo I, PT PP Tbk, dan PT Waskita Karya Tbk. 

Penjelasan tertulis yang diterima menyebut, untuk mewujudkan terminal multi purpose di Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelindo I juga sedang menyiapkan kawasan industri yang terpadu atau Industrial Gateway Port Kuala Tanjung seluas 3.000 hektar. Maka biaya logistik akan lebih murah.

Dengan Belawan saja, Teluk Bayur nan permai itu sudah kewalahan. Lalu jika Maret 2018 Kuala Tanjung diresmikan maka lengkap sudah. 

Di Sini, kita buat lagi sebuah lagu yang sairnya tentang bandara tol kereta api dan pelabuhan. Biar kita terhibur.(*)

Disalin dari harian Singgalang

The post ​Bandara, Tol dan Pelabuhan, Aduhai Mak, Sumut Hebat appeared first on Prokabar.