“Mereka masuk ke Indonesia dari Dumai, Riau. Dicegat di Garegeh. Pendataan sementara jumlahnya ada 101 orang,” kata Kapolres Bukittinggi AKBP Iman Pribadi Santoso di Bukittinggi, Kamis.

Ia menerangkan 101 orang tersebut merupakan warga Sumatera Barat yang bekerja di Malaysia dan bermaksud pulang ke kampung halaman masing-masing. “Mereka ada yang akan turun di Padang, Pesisir Selatan, Pasaman dan lainnya. Pendataan sementara hingga siang ini, ada satu orang yang akan turun di Bukittinggi,” katanya.

Karena sedang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengantisipasi penyebaran virus corona baru maka Forkopimda Bukittinggi memutuskan untuk karantina bagi seluruh penumpang dan sopir bus.

Dari Garegeh, rombongan dengan pengawalan petugas di Bukittinggi berbalik arah menuju Baso, Kabupaten Agam untuk dikarantina di Pusdiklat Kemendagri Wilayah I Sumbar.

Sesuai protokol, karantina diberlakukan selama 14 hari namun masih ada kendala lain karena kapasitas Pusdiklat Baso hanya untuk 72 orang. “Kita lihat bagaimana perkembangannya karena sekarang kami juga sedang cari solusi bagaimana ruangan tambahan. Semoga saja tidak ada yang sakit,” ujarnya, dikutip antara.

Menurut Kapolres, pihaknya belum mendapatkan informasi mengapa rombongan dengan dua bus ukuran besar itu bisa lolos sampai ke batas kota Bukittinggi. Sementara untuk sampai ke kota itu, rombongan masih harus melewati wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.

“Kami di sini memang sayangkan mengapa rombongan itu bisa lewat saja di perbatasan provinsi padahal kita dalam pemberlakuan PSBB,” katanya.

Forkopimda Bukittinggi dan Pemprov terus melakukan pendataan terhadap para TKI tersebut dan segera mencari bagaimana solusi untuk penanganan selanjutnya.(*/mht)

The post Lolos di Perbatasan, Dua Bus Bawa 101 TKI dari Malaysia Dicegat Masuk Bukittinggi appeared first on Prokabar.

“Ini pemberangkatan tahap I. Rencananya ada 600 tenaga kerja laki-laki yang kita kirimkan ke Malaysia secara bertahap,” kata Direktur Utama PT Andalan Mitra Prestasi (PT AMP) P. Tafyani Kasim di Padang, Selasa.

Da mengatakan pengiriman tenaga kerja laki-laki asal Indonesia ke Malaysia sudah jarang dilakukan karena pernah tersangkut masalah. Malaysia lebih cenderung menggunakan tenaga kerja dari Bangladesh dan Myanmar.

Tahun ini, salah satu perusahaan besar asal Malaysia, Syarikat Hartalega Sdn Bhd, memberikan peluang untuk menerima tenaga kerja laki-laki asal Sumbar.

“Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk pengiriman tenaga kerja laki-laki asal Sumbar ke Malaysia ke depannya,” kata dia.

Ia meminta tenaga kerja yang dikirimkan ke Malaysia pada tahap I bisa memberikan kesan yang baik pada pemberi kerja sehingga makin banyak tenaga kerja Sumbar yang bisa ke luar negeri.

Tenaga kerja yang dikirim tersebut juga mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kasi Informasi Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar Wahendra meminta tenaga kerja yang dikirimkan itu memahami aturan di negara tujuan.

“Pahami dan ikuti aturan di Malaysia. Tidak perlu dibentur-benturkan dengan aturan yang ada di Indonesia karena masing-masing negara punya aturan sendiri,” ujarnya.

Asalkan bisa mengikuti aturan itu, ia optimistis bahwa mereka tidak akan ada persoalan selama bekerja di “Negeri Jiran” tersebut.

Kepala BP3TKI Padang Lismia Elita mengatakan selama ini Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumbar di luar negeri hanya sedikit yang bermasalah.

“Tenaga kerja dari Sumbar hampir semua adalah pekerja formal, bukan pembantu rumah tangga, karena itu jarang sekali bermasalah,” ujarnya.(*/mbb)

The post PT AMP Kirim 180 Tenaga Kerja Sumbar ke Malaysia appeared first on Prokabar.

Kepala Disnaker Sumbar, Nasrizal mengatakan sangat mendukung upaya mengirimkan tenaga kerja formal ke luar negeri. “Sekarang kita lepas 200 orang, kedepan, kita harap akan lebih banyak lagi pekerja asal Sumbar yang dikirim ke luar negeri,” katanya.

Ia menyebut pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bisa menjadi solusi mengatasi angka pengangguran yang masih sedikit di atas angka nasional.

Karena itu, katanya, Dinas Tenaga Kerja Sumbar akan memfasilitasi segala upaya untuk meningkatkan kemampuan lulusan SMK, terutama di bidang bahasa internasional.

Sementara Direktur Utama PT. Andalam Mitra Prestasi, Tafyani Kasim mengatakan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini setelah pihak Hartalega SDN BHD meminta tenaga kerja beberapa waktu lalu.

“Mereka yang dikirim kali ini merupakan hasil seleksi dari sekitar 500 orang,” kata Tafyani Kasim.

Dikatakan, Syarikat Hartalega SDN BHD memberikan solusi terhadap pekerja formal Sumbar yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena tidak memungut biaya apapun.

“Semua zero cost. Bahkan gaji pun tidak ada potongan. Malah ada kesempatan untuk mendapatkan pendapatan lebih dengan lembur,” katanya.

Sesuai kontrak kerja yang ditandatangani pekerja formal asal Sumbar itu bisa mendapatkan gaji sekitar Rp6 juta. Dengan segala fasilitas yang diberikan perusahaan, mereka bisa menabung hingga Rp4 juta sebulan.

Tafyani menambahkan pada Oktober 2019, pihaknya akan kembali memberangkatkan sekitar 200 orang tenaga kerja sektor formal dan terus bertambah hingga 600 orang sampai akhir tahun.

Hanya saja ada kendala dalam penyiapan dokumen keberangkatan yang relatif lama dengan birokrasi yang panjang. “Kami berharap persoalan ini bisa segera mendapatkan solusi,” ujarnya.

Pelepasan ikut dihadiri oleh keluarga dari 200 tenaga kerja yang segera diberangkatkan ke Malaysia, perwakilan dari Syarikat Hartalega SDN. BHD, Malaysia dan sejumlah pihak terkait.(mbb)

The post PT. AMP Berangkatkan 200 Pekerja Formal ke Malaysia appeared first on Prokabar.

“Ingin jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, tapi tidak siap, itu berbahaya. Kami himbau masyarakat Pasaman jangan sampai ini terjadi,” kata Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman, Edison, Rabu (12/12).

Saat ini, diakui Edison pihaknya telah bekerja sama dengan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Sumatera Barat perihal polemik TKI.

“Belakangan ini masih marak terjadi penipuan keberangkatan TKI keluar Negeri. Makanya kami gencarkan giat sosialisasi pengiriman dan perlindungan TKI ini ke masing-masing daerah di Pasaman,” kata Edison.

Menurutnya, ada sejumlah langkah yang harus diikuti agar menjadi TKI yang aman, nyaman serta handal ketika memilih bekerja di luar negeri.

“Pertama memilih jalur keberangkatan melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang resmi, sebelum berangkat diharapkan untuk melapor dan membuat kartu pencari kerja ke dinas tenaga kerja hingga mengikuti program asuransi terkait dan segera melaporkan ke KBRI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) jika terjadi permasalahan,” tutup Edison. (Ola)

The post Ingin Jadi TKI, Persiapkan Hal-hal Berikut Terlebih Dahulu appeared first on Prokabar.

Pemerintah memiliki Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) serta 294 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang tersebar di berbagai wilayah negeri jiran itu.

Sekolah-sekolah itu melayani berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Khusus jenjang SMK hanya ada di SIKK dengan program keahlian jasa boga dan perhotelan. PKBM hanya melayani jenjang SD dan SMP saja.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Praptono mengimbau, para orang tua yang bekerja sebagai TKI di Malaysia agar menyadari bahwa dengan menyekolahkan anak-anaknya, kelak anak-anak tersebut akan mampu mengubah nasib keluarganya.

“Orang tua,  juga harus bersinergi dengan sekolah agar cita-cita anaknya tercapai, misalnya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK di Indonesia, antara lain, melalui beasiswa yang disediakan Pemerintah seperti Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan lainnya,” kata Praptono seperti dalam rilisnya yang di terima, Minggu (4/11).

Senada dengan itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia, Ari Purbayanto mengatakan, tugas guru-guru Indonesia yang mengajar di Malaysia tidak hanya membina anak-anak Indonesia agar memiliki semangat Pancasila saja. Mereka juga harus mampu menyadarkan orang tua murid agar mendorong anak-anaknya mengenyam pendidikan.

“Orang tuanya adalah low educated people (orang berpendidikan rendah), dia tidak paham bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah nasib mereka,” kata Ari.

Disebutkan, dalam suatu daerah biasanya terdapat sekitar 2,5 persen dari total penduduknya yang menyandang disabilitas. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau agar Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) menerima lebih banyak lagi anak Indonesia berkebutuhan khusus. SIKK sebagai sekolah induk agar mendorong 294 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Sabah dan Sarawak untuk menerima murid penyandang disabilitas.

Praptono menyampaikan, meskipun belum ada guru bagi penyandang disabilitas, SIKK dan PKBM di bawah naungannya minimal menerima siswa tersebut terlebih dahulu. Ke depan akan ada solusi atas permasalahan itu, misalnya melalui pelatihan guru, mendatangkan guru bantu, dan lainnya.

“Orang tua mereka (anak-anak Indonesia berkebutuhan khusus di Malaysia) sibuk mencari nafkah, kita ringankan bebannya,” ujar Praptono dalam kunjungannya ke SIKK di Malaysia.

Praptono mengungkapkan, jika anak-anak Indonesia berkebutuhan khusus tersebut tidak dididik, maka mereka tidak akan pernah mandiri. Orang tuanya, lanjut dia, memiliki keterbatasan dalam melayani pendidikan mereka misalnya dari segi usia, kemampuan mengajar, dan lainnya. Satu dari berbagai cara agar mereka mampu bertahan hidup adalah dengan memberikan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Istiqlal, Kepala SIKK, membenarkan bahwa SIKK belum mempunyai guru khusus bagi siswa penyandang disabilitas. Mereka tetap mengikuti pembelajaran di kelas reguler seperti anak lainnya tetapi ada dispensasi untuk mata pelajaran yang tidak bisa mereka ikuti karena keterbatasannya dan digantikan dengan kegiatan lain.

“Nanti kita akan minta Kemendikbud supaya mengirimkan guru-guru yang khusus menangani itu. Di SIKK mungkin cuma sekitar 10 orang tetapi di ladang-ladang itu lebih banyak. Guru-guru agar dilatih, kita andalkan sumber daya yang telah ada dahulu,” pungkas Istiqlal. (*/hdp)

The post Pemerintah Dorong Para TKI Sekolahkan Anaknya appeared first on Prokabar.

CPMI ini berhasil diselamatkan, setelah mengalami penyekapan antara 1 minggu hingga 3 bulan oleh sebuah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berinisial PT MDM di wilayah Ciracas, Jakarta timur.

“Saat ini, sebanyak 20 CPMI diamankan dan dititipkan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur, sebelum dipulangkan ke daerahnya masing – masing,” sebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam rilisnya yang dikutip Jumat (28/9).

Sebelumnya, pada 24 September 2018 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) Pusat yang terdiri dari Kemen PPPA (melalui Kedeputian Perlindungan Hak Perempuan), BNP2TKI, Bareskrim, Kemnaker, dan Kemensos telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait laporan adanya penyekapan sekitar 50 orang perempuan CPMI oleh PT MDM di Ciracas, Jaktim.

Hasil sidak menemukan adanya 36 CPMI di penampungan tersebut dan semuanya perempuan. Setelah itu, langsung dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pemilik PT.

“Sudah banyak CPMI yang bercerita kepada saya bahwa mereka seringkali bermasalah karena PJTKI mengirim mereka secara ilegal, dan akhirnya mereka di luar negeri mendapatkan masalah,” ujar Menteri PPPA Yohana Yembise saat memberikan motivasi kepada 20 CPMI ilegal di RPTC, Bambu Apus, Jakarta Timur.

Menurut Yohana, beberapa PJTKI juga menjanjikan pekerjaan yang bagus kepada para CPMI, namun kenyataannya sangat berbanding terbalik. Seharusnya PJTKI tersebut malu karena ternyata kita dianggap sebagai budak di sana.

“Saya merasa sedih. Mereka tidak menghargai hak dan harga diri kita sebagai perempuan. Saya meminta agar Kementerian/Lembaga terkait benar – benar menyaring perusahaan perusahaan perekrut tenaga kerja dan menyeleksi calon – calon tenaga kerja yang berkualitas,” ungkapnya.

Dia juga memperingatkan para PJTKI agar tidak mengorbankan perempuan Indonesia demi kepentingan kelompok tertentu. “Jangan persiapkan mereka menjadi budak dan korban lagi di tanah orang. Sedangkan di Indonesia, para perempuan ini menjadi aset bangsa yang diberdayakan,” tegasnya.

Menteri Yohana menambahkan bahwa telah terdapat peraturan yang melindungi para pekerja migran, yakni Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam peraturan tersebut dicantumkan sanksi bagi para pelaku, sindikat, dan mafia yang ingin memperdagangkan para perempuan pekerja migran.

Beberapa CPMI mengaku, selama berada di penampungan PT. MDM mereka mengalami pelanggaran hak, di antaranya dilarang keluar penampungan, bahkan beribadah dan mengontak keluarga.

“Selama di penampungan, saya dilarang pulang ke kampung halaman ketika orang tua saya meninggal. Padahal lokasinya di Bogor. Kami juga mendapatkan tempat tidur dan kamar mandi yang kurang layak. Handphone kami disita pada hari Senin – Jumat. Tidak diizinkan ke gereja pada hari Minggu, dan disuruh mengerjakan tugas domestik oleh pemilik PT,” curhat salah seorang CPMI.

Yohana mengatakan, pihaknya akan menyelamatkan dan memberi jalan keluar agar mereka mendapatkan keterampilan dan pekerjaan yang lebih baik. “Masih banyak jalan yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberdayakan perempuan. Para korban CPMI belum terlambat untuk keluar dari situasi ini. Mereka masih bisa berkumpul dengan keluarga dan memikirkan masa depan yang lebih cerah,” kata Menteri Yohana.

Kasubid Pengamanan BNP2TKI, Kombes Pol Martireni Narmadiana menyebutkan, 36 CPMI berasal dari berbagai daerah, dan 20 orang di antaranya dari Lampung, 4 orang dari Jawa Barat, 9 orang dari Palu, dan masing-masing 1 orang dari Medan, Banten dan Jatim. Semuanya berjenis kelamin perempuan dan tidak ada yang berusia anak.

“Kami sedang menyelidiki Surat Izin Perdagangan (SIUP) dan pemilik perusahaan. Lebih jauh lagi, kami mempertanyakan mengapa dari 36 CPMI, 20 di antaranya illegal, dalam artian tidak memiliki ID CPMI, apalagi di antara mereka telah melakukan tahap pemeriksaan kesehatan dan memiliki paspor,” kata Martireni.

Padahal menurutnya, untuk melakukan tahap pemeriksaan kesehatan dan kepemilikan paspor harus memiliki ID CPMI dari Kemnaker. Pihaknya juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Perekrutan (SIP) dan Surat Perintah Rekrut (SPR) dari perusahaan.

“Kami juga akan melakukan penyidikan dan memberi tindakan kepada sponsor di masing-masing daerah yang sudah melakukan pemalsuan dokumen calon pekerja migran dan akan melakukan proses penegakan hukum,” ujarnya. (*/hdp)

The post Puluhan Korban Oknum PJTKI Berhasil Diselamatkan appeared first on Prokabar.