Hal tersebut disampaikan menanggapi pasca  penyerangan terhadap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

“Saya kira gak ada, biasa-biasa, hanya saya yakin kepolisian akan menumpas semua jaringan ini,” kata Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/10).

Menurut Mendagri peristiwa ini ada skenario yang telah direncanakan.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto  diserang dengan   senjata tajam berupa pisau di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten.

Wiranto ke Pandeglang dalam rangka peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar yang beralamat di Kampung Cikaliung, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi. (*/hdp)

The post Terkait Penambahan Keamanan Menteri, Ini Kata Mendagri appeared first on Prokabar.

Menurut Keppres itu, Yasonna H. Laoly mengajukan pengunduran diri dari Menteri Hukum dan HAM karena terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan Sumatera Utara I.

Atas pertimbangan tersebut, pada 30 September 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 99/P/Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

“Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut,” bunyi diktum KESATU Keppres tersebut.

Selanjutnya, melalui Keppres tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, sebagai Plt Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja sampai dengan berakhirnya Masa Jabatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019,” bunyi diktum KETIGA Keppres tersebut. (*/hdp)

The post Tjahjo Kumolo Ditunjuk Sebagai Plt. Menteri Hukum dan HAM appeared first on Prokabar.

Dimana ada dua hal yang akan dilakukannya. Pertama, memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang saat ini sedang berjalan, berlanjut dan tidak ada gangguan sampai berjalannya pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

“Kedua, saya juga akan melakukan upaya sinkronisasi program kerja yang berjalan dengan janji politik dari gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Robert usai acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTT serta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Artinya, sambung dia, saat pasangan gubernur-wakil gubernur dilantik, mereka sudah harus bekerja dengan program strategis dengan visi misi yang dijanjikan saat kampanye. Pihaknya akan berupaya untuk mensinkronisasi antara program yang sudah dijalankan gubernur sebelumnya dengan gubernur yang baru.

Kemudian, terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan negara di NTT, dirinya akan melakukan pengecekan dari sisi mekanisme perencanaan, penganggaran, termasuk pelaksanaan pembangunan.

“Barangkali ada hal yang perlu diperkuat di level provinsi maupun kab/kota yang nanti saya fasilitasi, tentu berdasarkan pengalaman saya di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” ujarnya. (rel/rsk)

The post 2 Bulan Menjabat Pj Gubernur NTT, Ini Yang Akan Dilakukan Robert Simbolon appeared first on Prokabar.