Seperti yang dilakukan oleh Divhumas Polri di Polres Padang Pariaman melalui Forum Group Discussion (FGD), Kamis (1/9).

Dihadapan para tokoh se Kabupaten Padang Pariaman, polisi menyampaikan bahaya dan dampak dari paham radikal, teroris dan intoleran.

“Paham radikal itu bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia, dasar ideologi kita adalah Pancasila. Maka mari kita bersama-sama menolak paham radikal tersebut dan jangan sampai masuk di lingkungan kita,” kata AKBP Erlan Munaji, selaku tim dari Divhumas Polri.

Sementara, Nasir Abas yang merupakan ex. Napiter selaku narasumber menerangkan bahwa pemahaman yang beraliran radikal, mengarah kepada terorisme dan intoleran.

Paham Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan maupun drastis.

“Terorisme, merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban,” katanya menerangkan.

Nasir Abas menuturkan, paham radikalisme yang mengatasnamakan islam saat ini berkeinginan perang melawan pemerintah NKRI, mengganti sistem pemerintahan NKRI menjadi Khilafah.

“Berbagai cara mereka (kelompok radikal) untuk merekrut menjadi kelompoknya. Untuk itu kita jangan sampai terpengaruh dengan ajakan mereka tersebut,” ungkapnya. (*/pk)

The post Polri Kumpulkan Tokoh Padang Pariaman Bersama, Ada Apa? appeared first on Prokabar.

Kata Eka Putra, dalam koordinasi yang dilakukan, pihaknya akan mempelajari apa-apa saja kriteria yang disebut terpapar ajaran radikal dan termasuk dalam jaringan teroris.

Hal ini akan menjadi dasar bagi Pemkab Tanah Datar dalam mengambil kebijakan dan melakukan pengawasan kepada masyarakat.

Menurut Eka Putra, pihaknya sangat meragukan masyarakat Tanah Datar banyak yang terpapar radikalisme. Sebab, Tanah Datar adalah daerah pejuang. Dan terbukti begitu banyak tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari Tanah Datar.

“Tapi kalau ada orang luar yang datang ke Tanah Datar, lalu menyebarkan ajaran Radikal itu mungkin,” kata Eka Putra.

Eka Putra mengatakan, pihaknya juga akan meminta petunjuk kepada BNPT kiat-kiat menelusuri adanya jaringan terorisme. Sehingga bisa diteruskan kepada pemerintahan Nagari dan jorong.

“Pemerintahan Nagari dan jorong adalah garda terdepan kita di tengah masyarakat. Mereka harus diberi wawasan untuk menangkal adanya upaya penyebaran ajaran Radikal di tengah masyarakat,” papar Eka.

Sebelumnya Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, ada 1.125 anggota NII itu tersebar di dua kabupaten di Sumbar. Sebanyak 833 orang ada di Kabupaten Dharmasraya, sementara 292 anggota lainnya berada di Kabupaten Tanah Datar.

“Dengan anggota mencapai 1.125 anggota. Di mana sekitar 400 orang di antaranya merupakan personel aktif. Dan selebihnya nonaktif atau sudah berbaiat namun belum aktif dalam kegiatan NII, yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan kembali apabila perlu,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (12/4). (eym)

The post Disebut Banyak Teroris, Ini Kata Bupati Tanah Datar appeared first on Prokabar.

“Terkait dengan terjadinya aksi terorisme kemarin sore di Mabes Polri, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh Tanah Air agar semuanya tetap tenang tapi juga waspada dan menjaga persatuan, dan kita semuanya bersatu melawan terorisme,” ujarnya, dilansir Jumat (2/4).

Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia. “Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada tempat bagi terorisme di Tanah Air,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa dirinya juga telah memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk meningkatkan kewaspadaan.

Terkait aksi terorisme ini, Kepala Negara juga telah memerintahkan segenap jajaran terkait untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan,” tandasnya. (*)

The post Presiden Ajak Seluruh Elemen Bersatu Melawan Terorisme appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Presiden dalam pernyataan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, Kemarin (30/11).

“Saya mengutuk keras tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan dan tidak beradab yang menyebabkan empat orang saudara-saudara kita meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah,” tegas Presiden.

Tindakan yang biadab itu, ujarnya, jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah masyarakat, yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa.

Kepala Negara menyampaikan dukacita mendalam bagi keluarga korban. Pemerintah akan memberikan santunan bagi keluarga mereka yang ditinggalkan.

Selain itu, Presiden telah memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengusut tuntas jaringan pelaku teror tersebut.

“Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya,” ujar Presiden.

Presiden juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. “Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di Tanah Air kita ini bagi terorisme,” kata Presiden.

Di akhir pernyataannya, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu melawan terorisme.

“Saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan namun juga tetap waspada. Kita semua harus bersatu melawan terorisme,” tandasnya. (*)

The post Presiden Kutuk Keras Kejadian di Sigi dan Minta Polri Usut Tuntas appeared first on Prokabar.

“Panglima TNI hanya dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan tugas dan samasekali tidak bisa membuat keputusan politik tentang apa yang harus diperbuat TNI sebagai awal penugasan.” ungkapnya dalam Webinar Nasional bertema “Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme”. yang diselenggarakan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Andalas bekerjasama dengan MARAPI Consulting & Advisory, Rabu (11/11) kemarin.

Agus menambahkan bahwa masih banyak kalangan terbelenggu dalam tatanan dwifungsi ABRI dan berharap akan pelibatan TNI dalam kontraterorisme tanpa memahami dasar-dasar peraturan perundangan-undangan, ditambah dengan masih adanya kalangan TNI yang menganggap doktrin TNI unik dengan perannya sebagai penjaga bangsa sehingga tatanan dwifungsi ABRI masih dianggap berlaku.

Ini disebabkan juga kontrol demokratik dari otoritas sipil yang masih lemah untuk menegakkan tatanan dari kemampuan berdasarkan kaidah demokrasi. Agus menyatakan bahwa upaya kontraterorisme menggunakan kerangka penegakan hukum (criminal justice system) sudah berjalan cukup efektif sehingga jika terorisme terjadi di dalam negeri maka akan menjadi tanggungjawab fungsi penegakan hukum seperti Polri dengan perbantuan TNI jika diperlukan berdasarkan keputusan politik atau sebagai akibat pernyataan keadaan darurat.

“Sedangkan jika terorisme terjadi di luar jurisdiksi sistem hukum nasional maka menjadi tugas dan kewenangan TNI.” sambungnya.

Agus menyatakan penerbitan perpres untuk TNI dalam peran menangani terorisme akan rawan tumpang tindih peran dengan berbagai lembaga lain seperti BNPT, Polri, Densus 88 dan lainnya. Dirinya pun menyarankan agar rancangan perpres disempurnakan terlebih dahulu dan mengemukakan mendesaknya kebutuhan menerbitkan UU perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai yang dapat mewadahi peran perbantuan TNI kepada pemerintah sipil.

Sementara itu, Analis strategi dan keamanan Universitas Andalas Zulkifli Harza, PhD menjelaskan adanya kompleksitas aturan soal perbantuan TNI dalam kontraterorisme dikarenakan UU34/2004 tentang TNI menganut azas hukum humaniter sedangkan UU5/2018 tentang tindak pidana terorisme menganut azas hukum pidana.

“Meskipun pendekatan kontraterorisme pada umumnya menganut azas penegakan hukum, termasuk di negara-negara lain, perbantuan militer tetap diperlukan dalam situasi di mana penegakan hukum tidak bisa efektif. Namun perbantuan tersebut harus dilakukan melalui kerangka aturan yang jelas sehing- ga tidak akan terjadi tumpang tindih peran.” paparnya.

Zulkifli menjelaskan bahwa pelibatan militer dalam kontraterorisme di Indonesia rawan potensi pelanggaran HAM meskipun diperlukan karena keterbatasan kemampuan kepolisian dalam situasi tertentu seperti di Poso. Dirinya menekankan diperlukan mekanisme pelibatan dan koordinasi yang baik untuk mengatasi per- masalahan tersebut.

Sementara itu, Peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institute for Democracy and Peace Ikhsan Yosarie, SIP menegaskan bahwa fungsi penangkalan seperti yang tertera pada pasal 2 rancangan perpres pelibatan TNI dalam kontraterorisme tidaklah dikenal karena pasal 43 UU5/2018 menggunakan istilah pencegahan yang merupakan bagian dari tugas BNPT.

“Fungsi pencegahan dan pemulihan sebaiknya sebaiknya dikerjakan oleh badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi, seperti BNPT, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya. Rancangan perpres ini juga menghilangkan kontrol DPR atas pengerahan TNI dalam kontraterorisme karena menyebutkan pengerahan kekuatan TNI hanya didasari oleh instruksi oleh Panglima TNI berdasarkan perintah presiden, padahal UU34/2004 menegaskan bahwa pelaksanaan operasi militer selain perang harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang berupa keputusan presiden dengan persetujuan DPR. Rancangan perpres ini juga tidak menyebutkan mengenai eskalasi ancaman sehingga menjadi tidak jelas kapan tepatnya perbantuan TNI diperlukan.” ungkapnya.

Ikhsan juga menyoroti pasal 14 dari rancangan perpres yang menyebutkan sumber anggaran perbantuan TNI dapat berasal dari sumber- sumber di luar APBN yang jelas-jelas bertentangan dengan pasal 66 dan 67 UU34/2004 yang menegaskan bahwa pendanaan TNI hanya dapat berasal dari APBN. (rel)

The post Tidak Ada Tugas TNI yang Dilaksanakan Secara Otomatis appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (11/11), mulai pukul 14.00 WIB, secara daring melalui aplikasi zoom meeting, dan disebarkan melalui kanal YouTube HI Unand.

Hadir sebagai narasumber Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, Kepala BNPT 2011-2014, Inspektur Jenderal (Purn) Drs. Ansyaad Mbai, Pengkaji Strategis dan Keamanan, Universitas Andalas, Zulkifli Harza, Ph.D dan Peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie, S.IP.

Mengawali kegiatan, Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo TNI memaparkan, Undang-undang Dasar 1945 juga sudah jelas mengatur peran TNI sebagai pelaksana utama fungsi pertahanan nasional. Namun, Agus mengakui hingga kini masih banyak pihak tak sepakat bagaimana mendefinisikan pertahanan nasional tersebut sehingga kadang definisinya kelewat luas.

Agus menilai upaya penanganan terorisme sudah cukup efektif dilakukan Polri. Namun, ia menyebut bisa saja jika TNI hendak dilibatkan dalam penanganan terorisme. Hanya saja, cara pandangnya harus bagaimana memasukkan TNI dalam upaya penegakan hukum, bukan sebaliknya membawa upaya penegakan hukum ke dalam TNI.

“Karena nanti akan rancu, akan muncul istilah-istilah yang sebetulnya khas operasi TNI yang tidak berlaku di dalam criminal justice system,” ujar dia.

Sementara itu Kepala BNPT 2011-2014, Inspektur Jenderal (Purn) Drs. Ansyaad Mbai menilai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme menguntungkan secara politik dan sangat menentukan.

Menurutnya saat ini teroris yang ada di Indonesia melihat musuh mereka hanyalah kepolisian.

Padahal menurutnya hal tersebut keliru karena ketika para teroris tersebut melakukan aksinya yang mereka hadapi adalah negara. Dalam hal ini, kata Ansyaad, mereka juga berhadapan dengan TNI.

“Saya sendiri setuju militer itu perlu dilibatkan, karena secara politik, dari pengalaman saya, pelibatan militer itu ada untungnya. Sangat menentukan. Kenapa? Sampai saat ini para teroris di negara kita ini itu menganggap mereka hanya bermusuhan sama polisi. Ini keliru. Mereka harus tahu bahwa ketika mereka melakukan aksi mereka berhadapan dengan negara. Nah salah satu simbolnya di bidang keamanan itu ya polisi dan TNI,” kata Ansyaad.

Selaras dengan hal tersebut, Pengkaji Strategis dan Keamanan, Universitas Andalas, Zulkifli Harza, Ph.D memaparkan TNI sudah dilibatkan dan diamanahkan undang-undang, hanya saja keterlibatan mereka di beberapa kalangan seolah-olah hanya cadangan.

Sementara itu Peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie, memaparkan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme seharusnya bersifat kasuistis, yaitu jika eskalasi terorisme berpotensi berada di luar kapasitas kepolisian. Jika hal itu terjadi, presiden, setelah berkonsultasi dengan dan mendapat persetujuan DPR, mengeluarkan keputusan politik atau peraturan presiden mengenai pelibatan TNI untuk membantu pemberantasan terorisme di daerah yang bersangkutan.

Persoalan eskalasi ancaman juga tak diatur dengan jelas dalam peraturan presiden itu. Peraturan tersebut justru hanya mengatur ihwal obyek aksi terorisme, seperti presiden dan wakil presiden beserta keluarga serta mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Bahkan peraturan itu membuka peluang untuk keterlibatan TNI secara lebih mudah karena obyeknya berkaitan dengan ideologi negara. Dalam hal ini, tentu kepolisian masih bisa menangani.

“saya berupaya menunjukkan bahwa penolakan pelibatan TNI tersebut tidak berangkat dari pemikiran subyektif, melainkan pemikiran yang obyektif, konstitusional, dan dalam upaya menjaga reformasi TNI. Keterlibatan TNI tentu perlu disesuaikan dan melengkapi prasyarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ungkapnya

Acara yang dipandu oleh Benny Junito (Direktur MARAPI) ini selanjutnya diisi dengan menjawab berbagai pertanyaan dari peserta, yang umumnya memperhatikan aspek hak asasi manusia dan demokrasi.  Acara diikuti oleh 100 peserta melalui zoom dan puluhan peserta melalui Facebook dan Youtube, berlangsung hingga pukul 16.30. (hdp)

The post HI FISIP Unand bersama MARAPI Consulting Kupas Peran TNI dalam Menghadapi Terorisme appeared first on Prokabar.

Juru Bicara (Jubir) Presiden, M. Fadjroel Rachman mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui dan menyiapkan anggaran tersebut atas permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor S-775/MK.02/2020.

Dengan menegaskan dalam pelaksanaannya agar menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

“Penetapan anggaran (satuan biaya) ini mulai berlaku sejak PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020,” ujar Fadjroel melalui rilis di Jakarta, Sabtu (19/9)

Menurutnya, dalam PP Nomor 35 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa negara menutupi setiap kerugian yang nyata diderita setiap korban. Bentuknya berupa kompensasi, bantuan medis, dan psikologis. Proses untuk mendapatkan kompensasi bisa diajukan korban tindak pidana terorisme, keluarga, atau ahli warisnya melalui LPSK.

“Presiden Joko Widodo menjalankan kewajiban demokrasi konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dari pandemi Covid-19, korban terorisme, hingga korban pelanggaran HAM. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya. (*)

The post Negara Setujui, Korban Terorisme dapat Kompensasi dan Santunan appeared first on Prokabar.

Menurut Ketua FKPT Babel, Sri Wahyuni, Kemiskinan dan kesenjangan sosial bisa menjadi salah satu faktor pemicu tindakan radikalisme.

“Untuk itu diperlukan kampanye kewirausahaan di tiap daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran sehingga kesejahteraan meningkat dan tidak terjadi lagi kecemburuan sosial di tengah masyarakat,” katanya.

Sri Wahyuni mengungkapkan hal tersebut dalam webinar IMPROVE Indonesia bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kep. Babel Kamis (9/7) lalu.

Direktur Eksekutif IMPROVE Indonesia, Novendra Hidayat menyebut tumpang tindih kebijakan penangan covid 19 juga bisa menjadi salah satu faktor memperlambat penanganan covid 19.

“Jika ini terlambat ditangani negara, maka radikalisme ada di depan mata, untuk itu diperlukan langkah-langkah kolaboratifdan sinergis dari seluruh pihak dalam mengantisipasi isu radikalisme kemudian Deradikalisasi perlu diteguhkan kembali hingga ke level dearah,” Kata Novendra Hidayat.

Pengamat Politik dan militer dari IAIN Bukittinggi, Hardi Putra Wirman menyoroti New terorism dalam perkembangannya telah masuk gelombang ke-4, secara umum memiliki motif ideologi/agama tertentu yang lebih menglobal. Rekruitmennya tidak terbatas berasal dari penjuru dunia, bahkan seringkali menggunakan media sosial bahkan telah menggunakan berbagai senjata lethal maupun nuklir, kimia dan biologi.

“Persoalan radikalisme, terorisme merupakan persolan yang kompleks, multidimensi, maka penanganannya harus komprehensif melibatkan banyak pihak dalam upaya, monitoring, evaluasi, pencegahan dan penghancuran, tidak boleh ego sektoral,” kata Hardi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ikhsan Yosarie, peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute. Radikalisme adalah ancaman nyata saat pandemi ini.

“Sehingga, riset-riset dibidang kesehatan perlu didukung dan dimodernkan guna menciptakan obat atau penangkal guna mencegah penyebaran ancaman wabah penyakit, serangan biologi, dan serangan kimia,” paparnya.

Lebih lanjut, Ikhsan menjelaskan dalam perspektif ancaman, penanganan pandemi Covid-19 justru memperlihatkan negara masih gagap dalam menghadapi ancaman nonkonvensional seperti wabah penyakit ini.

“Indikatornya terlihat dari sejumlah persoalan pokok, seperti jumlah korban –baik positif terpapar atau pun meninggal- yang terus meningkat, kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan dasar seperti handsanitazer, masker, dan alat kelengkapan tenaga medis. Serta pengarusutamaan kebijakan ekonomi diatas kesehatan masyarakat,” lanjut Ikhsan.

Dialog yang dimoderatori oleh Moh Rafli Abbas, Project Manager Institute of ASEAN Studies UKI Jakarta juga menghadirkan narasumber sosiolog Iskandar Zulkarnaen dan pegiat literasi Muhammad Tahir. (rls)

The post Hati Hati, Kesenjangan Ekonomi Pasca Pandemi Bisa Picu Munculnya Teroris Baru appeared first on Prokabar.

Dedi Prasetyo mengatakan, langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi gangguan serangan terorisme ini penting. Walaupun indikasi gangguan proses pelantikan presiden dan wakil presiden belum terdeteksi, namun potensi tetap ada.

“Kita akan terus melakukan upaya preventif strike agar rencana aksi terorisme tidak terjadi pada momentum nasional maupun kegiatan masyarakat lainnya,” jelas Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa (15/10).

Ia menjelaskan, para teroris memanfaatkan setiap momentum sebelum melakukan Amaliah, di mana mereka membangun jejaring komunikasi dengan Amirnya dan tokoh-tokoh yang ada di media sosial.

Kemudian sebelum melakukan Amaliahnya, dia juga menginformasikan akan melakukannya dalam waktu yang dekat, namun untuk tempat waktu sasarannya siapa belum ditentukan.

“Jadi jaringan virtual ini strukturnya berada di media sosial, tidak struktur secara sistematis di lapangan, secara independen yang dimiliki untuk melakukan Amaliah,” jelas mantan Wakapolda Kalteng tersebut.

Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian tentunya semua berdasarkan fakta yang diketemukan di lapangan sehingga tidak mungkin penegakan hukum dilakukan tidak memiliki dasar hukum yang sangat jelas.

“Contoh yang pernah kami sampaikan, seperti perencanaan gambar mempersiapkan aksi terorisme dengan menggunakan bom, menggunakan senjata tajam, kelompok ini memang ketika sudah membaiat diri ke ISIS maka sudah siap untuk melakukan Amaliah kapan saja,” tegas Dedi Prasetyo.

Jenderal Bintang Satu itu menyebut, di dalam konsep teroris terdapat lima tahapan sebelum mereka melakukan tindakan Amaliah, yakni persiapan, indoktrinasi, i’dad, pelatihan-pelatihan militer dengan menggunakan bom rakitan, senjata tajam, dan peralatan mematikan lainnya, serta memiliki rencana untuk membuat Amaliah dengan sasaran utamanya adalah kepolisian.

“Karena kepolisian telah 17 tahun lebih melakukan penegakan hukum terhadap kelompok tersebut,” imbuhnya. (*/hdp)

The post Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres, Polri Antisipasi Aksi Terorisme appeared first on Prokabar.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis di Padang, Kamis mengatakan perempuan memiliki peranan penting dalam upaya mencegah meluasnya paham radikalisme yang mengarah ke arah terorisme.

Ia mengatakan di dalam rumah tangga peranan perempuan sangat kuat untuk menentukan perilaku anggota keluarganya.

“Di tangan ibu-ibu kunci meluas atau tidaknya paham radikalisme,” kata dia dalam sosialisasi peranan perempuan dalam mencegah terorisme di Hotel Kryad Bumiminang Kota Padang, Kamis (10/10).

Ia mengatakan terorisme yang dipicu radikalisme merupakan kejahatan luar biasa yang merusak keamanan umat manusia di seluruh dunia.

Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya menghilangkan nyawa manusia, tapi juga merusak bangunan, harta benda dan yang juga tak kalah penting adalah merusak keberagaman dan kerukunan antar umat beragama.

“Radikalisme dan terorisme merupakan hal yang potensial merusak kedaulatan satu bangsa dan harus dicegah dan diberantas,” kata mantan pasukan elit TNI, Kopassus itu.

Ia mengatakan salah satu upaya pencegahan dilakukan dengan dan dari berbagai jalan salah satunya adalah dari peranan kaum perempuan

“Tapi perempuan juga merupakan kelompok yang rawan terpapar paham radikalisme terorisme,” katanya

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui bahwa saat ini bangsa ini masih terus diganggu oleh aksi-aksi terorisme.

“Berbagai cara telah dilakukan pemerintahan baik melalui aparat keamanan dengan pendekatan penindakan maupun pencegahan,” katanya

Ia mengapreasiasi BNPT dan FKPT yang memberi penguatan kepada kaum perempuan agar bisa menjadi agen perdamaian dalam rangka mencegah berkembangnya paham radikalisme di Sumatera Barat.

“Di Sumatera Barat, perempuan adalah elemen yang penting dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau,” katanya.(*/mbb)

The post FPKT Sumbar Rangkul Perempuan Cagah Paham Radikalisme appeared first on Prokabar.

“Sebesar apa semangat para teroris untuk membikin takut masyarakat, maka semangat gerakan pencegahannya harus jauh lebih besar lagi dari itu. Gerakan antiterorisme dan antiradikalisme ini harus didorong dengan kuat oleh unit paling kecil dalam strata pemerintahan yakni desa dan kelurahan atau kalau di Sumatera Barat adalah nagari,” kata Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumbar, Dr. Zaim Rais kepada pers kemarin.

Menurut Zaim, masyarakat mesti diasah kepekaannya untuk membaca dan memahaami adanya paham-paham radikalisme yang sedang ditebar di sekitar mereka.

“Kadang penebaran paham radikal itu berlangsung tanpa disadari oleh masyarakat di lingkungannya oleh orang tertentu dan akhirnya berkembang membesar hingga banyak orang terpapar lalu itulah yang menyulut teror,” ujar Zaim didampingi jurubicara FKPT Sumbar, Eko Yanche Edrie.

Dalam rangka memahami betapa berbahayanya radikalisme apalagi terorisme, Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) dan FKPT Sumbar bekerjasama dengan Pemkab Tanah Datar menggelar kegiatan Sosialisasi Bahaya Radikalisme dengan menyertakan seluruh Wali Nagari dan perangkatnya.

Acara ini berlangsung Kamis (19/7) di hotel Emersia Batusangkar dengan narasumber antara lain Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Dr. Andi Intang Dulung, Peneliti Utama LIPI Dr. Hamdan Basyar, Guru Besar UIN Imam Bonjol Prof. Saifullah, Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Barat, Nazwir, S.H. Manurut Zaim Rais, kegiatan kali ini adalah di bawah Bidang Eksosbud & Hukum yang diketuai oleh Dra. Nini Arlin.

“Ini merupakan kegiatan kedua yang berbentuk sosialisasi dalam tahun 2018 ini. Saat ini juga sedang berlangsung paralel di seluruh FKPT Provinsi yakni penelitian tentang seberapa kuat daya tangkal masyarakat di satu provinsi terhadap masuknya paham radikalis. Ini sedang dilaksanakan sejak sebelulan lalu dan akan berakhir nanti pada Oktober 2018 untuk dikompilasi secara nasional oleh BNPT,” kata Zaim.

Sementara itu Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi ketika menerima tim FKPT Sumbar di kediamannya Gedung Indojalito menyatakan dukungan terhadap kegiatan FKPT ini. Bahkan ia menyatakan akan memerintahkan semua Wali Nagari tanpa boleh diwakili untuk ikut menjadi peserta.

“Ini penting sekali dalam rangka memberi pemahaman kepada masyarakat melalui aparatur pemerintahan nagari yang sudah dibekali pengetahuan tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Apalagi dalam tahun ini saja ada dua aksi yang bisa disebut teror oleh orang tak bertanggung jawab di dua masjid,” kata Irdinansyah Tarmizi didampingi oleh Asisten I Sekdakab, Mukhlis dan Kaban Kesbangpol Tanah Datar Irwan.

Ia meminta pada BNPT dan FKPT agar sosialisasi ke wilayah Kabupaten/Kota ini diperbanyak. “Jangan hanya di ibukota provinsi, agar makin jauh ke bawah ke tingkat akar rumput,” ujar Irdinansyah. (rls)

The post FKPT : Walinagari Harus Peka Terhadap Potensi Radikalisme appeared first on Prokabar.

“Saya kira segera akan kita proses kalau dia seorang PNS tentu akan segera kita berhentikan. Sebagai manusia, akan kita bina biar dia diproses secar hukum. Tapi sebagai PNS sementara akan kita berhentikan. Itu konsekuensi, karena PNS adalah orang yang harus setia dan taat kepada Pancasila, kepada kebangsaan negara kita,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/6).

Sementara terkait upaya kepolisian yang penangkapan kepada terduga kelompok terorisme, Mendagri percaya kepolisian, tidak asal tangkap. 

Dirinya menegaskan, penangkapan seseorang yang dicurigai terlibat dalam kelompok jaringan terorisme, sudah berdasarkan bukti yang kuat.

“Saya kira kepolisian maupun Densus 88 Anti-teror yang menangkap seseorang yang diindikasikan seseorang itu terlibat dengan jaringan-jaringan teror, pasti sudah dicermati cukup lama gerak geriknya sudah didukung oleh data-data yang akurat,” tambahnya.

(*/hdp)

The post PNS Yang Terlibat Terorisme Akan Diberhentikan appeared first on Prokabar.

Keduanya yakni Komisaris Besar Rudy Syafuddin, Direktur Lalu Lintas Polda Riau serta Hartib II Provos Polda Riau Brigadir Kepala JB Panjaitan.

Kombes Rudy naik pangkat menjadi Brigadir Jendral Polisi, atau jendral bintang satu. “Karena belum ada jabatan yang kosong, maka sementara saya berikan pin emas dulu,” kata Jendral Tito di Mapolda Riau, Kamis (17/5).

Saat peristiwa teror di Mapolda Riau, Kombes Rudy berhasil melumpuhkan 3 terduga teroris hingga tewas. Kapolri menjelaska,n memberikan penghargaan kepada Kombes Rudy karena keberaniannya mengambil tindakan tegas.

Anggota Polda lain yang juga mendapat kenaikan pangkat adalah Hartib II Provos Polda Riau Brigadir Kepala JB Panjaitan. Dia naik pangkat menjadi Ajun Inspektur Dua. “JB Panjaitan berani melumpuhkan satu tersangka,” ujarnya.

Kapolri juga memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada tiga korban penyerangan teroris, baik yang terluka maupun yang gugur. Dua polisi yang terluka, yakni Komisaris Farid Abdullah naik pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar dan Brigadir Jhon Hendrik menjadi Ajun Inspektur Dua.

“Saya juga berikan kenaikan pangkat luar biasa kepada Aipda Auzar yang gugur,” tukasnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pemberian kenaikan kepada anggota Polda Riau ini sebagai bentuk penghargaan atas keberanian menindak teroris.

Penghargaan ini dinilai sebagai motivasi dan semangat para anggota Polri agar tetap berani menghadapi ancaman teroris. (Vbm)

The post Dirlantas Polda Riau Dipromosi jadi Brigjen, Kenapa? appeared first on Prokabar.

Ya, perwira polisi pertama yang tewas di tangan gerombolan terduga teroris Rabu (16/5) pagi tersebut, menurut Kombes Rudy, merupakan sosok abdi negara yang menjadikan profesinya sebagai ladang ibadah.

“Beliau orangnya sangat baik. Agamis.  Seorang guru ngaji supel. Ibadahnya juga rajin,” kata Kombes Rudy, kepada Pro Kabar, di balik gagang teleponenya Rabu (16/5).

Ipda Auzar yang sebelum wafat bertugas sebagai Pamin 2 SIM Subditregident, Ditlantas Polda Riau, merupakan anak buah langsung dari Kombes Rudy.

“Saya sangat kehilangan beliau, kami di Ditlantas khususnya dan Polda umumnya, tahu persis bagaimana keseharian pak Auzar. Beliau merupakan posisi baik hati, polisi jujur,”
terangnya.

Dalam menjalankan tugas-tugas Kepolisian, Ipda Auzar kerap mengajarkan anak-anak di sejumlah lokasi, untuk belajar mengaji. “Selamat jalan pak Auzar, engkau pahlawan,” demikian Dir Lantas Polda Riau. (VBM)

The post Ipda Auzar Dibunuh Gerombolan Teroris, Dir Lantas: Kami Kehilangan Polisi Agamis appeared first on Prokabar.

Ada 3 motor dengan bonceng dua dan bonceng tiga. Berhenti di gerbang. Di dekatnya ada mobil juga sedang berhenti.

Tiba-tiba pun meledak. Panik tak terkira. Tak lama kemudian dari serpihan yang beterbangan, dari debu yang memenuhi lokasi, dari lokasi bom meledak itu, muncul seorang gadis kecil.

Si kecil jalan sempoyongan. Ia melihat tubuh yang tergeletak.

“Ayo ayo sini dek,” suara polisi terdengar. Tak seorang pun yang berani mendekat ke si kecil.
Ia berjalan beberapa langkah di belakang mobil hitam seperti Toyota Innova itu.

Sekejap saja muncul seorang yang mungkin anggota polisi. Ia membopong si kecil tanpa takut. Ligat sekali. Lalu ia disongsong oleh aparat kepolisian.

Sementara itu, netizen yang melihat aksi anak tersebut di video durasi 40 detik pada media sosial bersyukur si anak bisa selamat. Netizen juga salut pada polisi nan tak takut mati itu.

Naluriah manusiawi jika ada yang butuh pertolongan, seseorang memang segera melompat ke sana. Itulah yang bisa disaksikan pada rekaman CCTV yang beredar luas itu.
“Terima kasih anak muda. Pak Polisi!”

Sekilas pria penyelamat itu terlihat seperti anak SMA karena pakaiannya mirip. Apalagi di bahu kiri ada lambang pula. Mesku begitu, jika diamati pria itu seolah memakai ransel yang dipasang ke depan. Amati lagi, ada juga ransel ke belakang. Diduga itu rompi anti peluru. Siapapun dia, jempol dempet dua untuk dia. (nrs)

The post “Ayo…Ayo Sini Dek.” Dan si Kecil Itu Dipangku dari Lokasi Bom Meledak appeared first on Prokabar.