Setelah melalui banyak pertimbangan, gelaran event balap sepeda akbar yang direncanakan akan berlangsung Oktober tahun ini akhirnya resmi dibatalkan berdasarakan hasil rapat Satgas Covid-19, Senin (6/9).

Ditemui usai rapat, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar Jasman, menjelaskan pihak Satgas Covid-19 memutuskan untuk tidak memberikan rekomendasi mengingat fokus pemerintah daerah saat ini masih ada pada pengendalian pandemi.

“Berdasarkan hasil rapat, Satgas Covid-19 telah memutuskan TdS 2021 kita batalkan, dan setelahnya Dinas Pariwisata menindaklanjuti keputusan itu,” terang Jasman.

Jasman menjelaskan, setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, Satgas Covid-19 Sumbar tidak merekomendasikan pelaksanaan TdS 2021.

“Pembatalan TdS 2021 dilakukan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari berbagai pihak, tokoh masyarakat, lembaga, dll. Termasuk masyarakat, organisasi, pakar, dan sebagainya.” Ujar Jasman.

Dengan berat hati, kita tahu ini banyak peminatnya, karena ini bagian salah satu ikon dari pariwisata Sumbar, tapi karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat.

Menurutnya, secara psikologis pun saat ini masyarakat masih belum siap. Selain itu, beberapa Kabupaten dan Kota juga memutuskan untuk menarik diri dari gelaran TdS tahun ini.

Ia juga mengingatkan bahwa pembatalan event TdS bukan merupakan keputusan Pemprov Sumbar namun Satgas Covid-19 dengan melalui berbagai pertimbangan. (rel)

The post Tour De Singkarak 2021 Resmi Dibatalkan appeared first on Prokabar.

Ketua Umum KADIN Sumbar, Ramal Saleh mengatakan, potensi energi yang dimiliki hanya dimanfaatkan provinsi tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau.

“Sementara, kita masih selalu jadi penonton. Investasi dan industri kita jalan di tempat,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Rabu (18/12).

Berdasarkan catatan KADIN, total kapasitas terpasang energi listrik di Sumbar saat ini mencapai 650 MW.

Sementara, kebutuhan beban puncak hanya 450 MW. Artinya, terjadi kelebihan salah satu sumber energi sekunder itu sebesar 200 MW.

Seharusnya, lanjut Ramal Saleh, surplus energi itu bisa dimanfaatkan pemerintah provinsi untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bahkan, dengan total kelebihan energi itu, bisa menampung untuk kebutuhan 20 hotel berbintang.

“Jadi, kalau ada yang mau invest, bisa untuk 20 hotel lagi. Masih mampu itu. Nggak akan padam listriknya,” terangnya.

Karena itu, ia meminta Pemprov Sumbar dan pelaku usaha agar duduk bersama. Harus ada sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Jangan lagi main sendiri-sendiri, sehingga tidak ada lagi tuduhan macam-macam terkait perjalanan pemprov ke luar negeri.

Kelebihan sumber daya energi itu harus disosialisasikan. Dengan harapan, investasi dan industri dapat tumbuh.

Sebab, kinerja investasi Sumbar masih jauh dari harapan. Demikian juga dengan industri yang pertumbuhannya masih lamban.

“Kita harus jadi daerah produsen. Jika hanya berfikir jadi konsumen terus, tentu kita akan rugi,” tuturnya.

Karena itu, pemerintah daerah harus fokus mendorong investasi dan industri. Sebab, kelebihan sumber energi merupakan modal besar bagi daerah.

Seperti diketahui, PT Supreme Energy Muara Laboh baru saja mengoperasikan pembangkit tahap 1, dengan kapasitas 85 MW.

Bahkan, kini tengah membicarakan tahap 2 bersama PLN dan Kementerian ESDM, dengan kapasitas 65 MW

Selain itu, Sumbar juga memiliki potensi gas alam di Kabulaten Sijunjung yang setara dengan 210 MW. Saat ini, tengah digarap PT Rezky Bukit Barisan. (Tds)

The post Sumbar Harus Bisa Manfaatkan Kelebihan Energi Listriknya, KADIN : Jangan Jadi Penonton appeared first on Prokabar.

Ketua Umum KADIN Sumbar, Ramal Saleh menyampaikan dengan adanya tambahan suplai itu semakin menambah surplus energi di daerah itu.

“Jadi, tidak ada lagi istilah mati lampu atau defisit saat beban puncak,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Rabu (18/12).

Seperti diberitakan Prokabar, kapastitas terpasang listrik di Sumbar bertambah sebesar 85 MW, seiring masuknya pasokan dari (SEML).

Salah satu sumber energi primer yang berasal dari panas bumi (geo thermal) itu kini secara resmi telah tersambung pada sistem Jaringan Sumatera.

Perusahaan patungan PT Supreme Energy, ENGIE (Perancis) dan Sumitomo Coporation (Jepang) itu resmi memulai operasi komersil pembangkit tahap 1 di Solok Selatan.

Produksi itu diyakini mampu menyuplai kebutuhan listrik sebanyak 340 ribu rumah tangga di Sumbar.

Supreme Energy sebelumnya memulai studi pendahuluan proyek pengembangan PLTP Muara Laboh di 2008.

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) pada 2012 dan diikuti proses eksplorasi. Total investasi pengembangan tahap-1 mencapai US$ 580 juta.

Selanjutnya, untuk tahap 2 dengan kapasitas 65 MW, perusahaan tengah berdiskusi bersama PLN dan Kementerian ESDM.

Investasi yang bakal dikucurkan sekitar US$ 400 juta. Kegiatan bakal dimulai setelah negosiasi jual beli listrik dengan PLN selesai.

Kelebihan sumber energi itu, lanjut Ramal Saleh, merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Selama ini, persoalan dunia usaha di Sumbar adalah susahnya pasoklan energi. “Jadi, dari data yang saya dapat, surplus kita sekarang bisa mencapai 200 MW,” terangnya.

Sementara, Chairman &Founder Supreme Energy, Supramu Santosa mengatakan pengembangan adalah bukti komitmen perseroan dan mitra internasional pada energi panas bumi di Indonesia.

Komitmen itu juga sejalan dengan rencana bauran energi di 2025 yang direncanakan pemerintah.

“Kami sangat menghargai dukungan yang kuat dan berkesinambungan dari Pemerintah, PLN dan masyarakat Solok Selatan,” tutupnya. (tds)

The post Ini Kata KADIN Soal Beroperasinya Pembangkit Tahap 1 SEML appeared first on Prokabar.

“Ya, sudah mulai masuk. Dipasok ke jaringan listrik Sumatera milik PLN,” ungkap Manager Unit Proyek Pelaksana Jaringan Sumatera Barat PLN, Hendro Prasetyawan pada Prokabar di Padang, Selasa (17/12).

Perusahaan patungan PT Supreme Energy, ENGIE (Perancis) dan Sumitomo Coporation (Jepang) itu resmi memulai operasi komersil pembangkit tahap 1 di Solok Selatan.

Sementara, Chairman &Founder Supreme Energy, Supramu Santosa menyampaikan, berdasarkan perkiraan, listrik tersebut dapat memenuhi kebutuhan 340 ribu rumah tangga.

Supreme Energy memulai studi pendahuluan proyek pengembangan PLTP Muara Laboh di 2008. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) pada 2012 dan diikuti proses eksplorasi.

“Total investasi pengembangan tahap-1 ini US$ 580 juta,” terangnya.

Untuk tahap 2, dengan kapasitas sebesar 65 MW, perusahaan tengah berdiskusi bersama PLN dan Kementerian ESDM.

Investasi yang bakal dikucurkan sekitar US$ 400 juta. Kegiatan bakal dimulai setelah negosiasi jual beli listrik dengan PLN selesai.

Pengembangan itu, menurutnya, bukti komitmen perseroan dan mitra internasional terhadap pengembangan energi panas bumi di Indonesia.

Komitmen itu juga sejalan dengan rencana bauran energi di 2025 yang direncanakan pemerintah.

“Kami sangat menghargai dukungan yang kuat dan berkesinambungan dari Pemerintah, PLN dan masyarakat Solok Selatan,” tutupnya. (tds)

The post Produksi 85 MW, Pembangkit Tahap 1 SEML Bisa Listriki 340 Ribu Rumah Tangga appeared first on Prokabar.

Ketua Umum ASITA Sumbar, Ian Hanafiah menyampaikan stimulan tak hanya berupa keringanan pajak daerah. Namun, juga soal kemudahan perizinan.

Sebab, kemudahan perizinan baru sebatas aturan. Belum terimplementasi dengan baik. Akibatnya, berdampak pada lambannya arus investasi.

“Seperti di Mandeh, misalnya. Masih katanya-katanya. Belum jelas siapa mau bangun apa,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Selasa (17/12).

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) rasio Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pariwisata terhadap investasi pada 2018 hanya 4,53 persen, atau Rp104,6 miliar.

Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) USD27,6 juta, atau menyumbang 15,27 persen dari total investasi. Kemudahan izin, lanjutnya, baru sebatas wacana.

Selain itu, harus ada zonasi atau penataan ruang yang jelas sebagai payung hukum, sehingga kegiatannya tidak bermasalah. Jangan sampai seperti tidak ada aturan.

Sebab, investasi pariwisata merupalam jenis investasi padat modal. Karena itu, investor tidak mau nanti bermasalah dengan hukum. Apalagi modal yang dikucurkan sangat besar.

“Tata kotanya juga harus jelas. Jadi tidak ada keraguan bagi mereka dalam menjalankan kegiatan investasinya,” tuturnya.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah masalah lahan. Di Sumbar, ketersediaan lahan merupakan persoalan klasik yang kini masih mengganjal investasi.

Seharusnya, pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan pemahaman pada warga di sekitar destinasi tentang pentingnya investasi sektor pariwisata.

Jika memang tanah adat tidak bisa diperjual belikan, harus ada model kerjasama. Ada kejelasan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dengan pengembang.

“Nah, langkah ini yang belum maksimal. Jika telah ada kesepakatan, tentu semuanya bisa berjalan lancar,” tutupnya. (tds)

The post Dorong Investasi Pariwisata di Sumbar, Ini Saran ASITA appeared first on Prokabar.

Pembangunan pariwisata harus berdasarkan skala prioritas. Daerah hendaknya fokus pada destinasi unggulan masing-masing, sehingga lebih terarah dan tidak terbengkalai.

“Jangan latah. Ketika ada satu daerah bikin waterboom, yang lain jangan ikut-ikutan,” ungkap Ketua ASITA Sumbar, Ian Hanafiah pada Prokabar di Padang, Selasa (17/12).

Sesuaikan dengan selera wisatawan yang dijadikan target pemasaran. Sementara, pariwisata di Ranah Minang belum bisa menyesuaikan dengan selera pasar.

Ketika promosi dilakukan ke negara-negara kawasan Eropa, lanjutnya, daerah harus siap dengan segala kebutuhan konsumen seperti makanan, misalnya.

Kuliner di Sumbar terkesan monoton. Sajian hanya sebatas masakan khas daerah. Padahal, pengunjung belum tentu bisa menikmati menu lokal setiap hari.

“Paling mereka bisa memakannya hanya dua atau tiga kali. Nah, di sini mencari menu lain itu sangat susah,” terangnya.

Destinasi harus bersih. Sampai kini sampah dan ketersediaan toilet yang bersih masih menjadi persoalan paling mendasar di hampir semua destinasi.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terlibat. Karena itu, menurutnya, harus ada inovasi dari kepala daerah. Jangan hanya sekedar menjual keindahan alam.

Jika tidak, harapan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru tentunya akan tercapai. Sampai kini, kunjungan wisata Sumbar tidak masuk 10 besar nasional.

“Jadi, wajar Bank Indonesia (BI) mengatakan potensi besar wisata kita belum berdampak terhadap ekonomi,” sebutnya.

Sebelumnya, BI mengatakan besarnya potensi pariwisata Sumbar belum memberi arti pada ekonomi daerah. Padahal, ia digadang sebagai sumber pertumbuhan baru.

Kondisi itu terkonfirmasi dari kinerja usaha jasa akomodasi makanan dan minuman. Pada 2018, pertumbuhannya melambat dari 7,96 pada 2017, menjadi 7,35 persen. (tds)

The post ASITA Berikan Catatan Penting Soal Pariwisata Sumbar appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Wahyu Purnama menyampaikan Sumbar memiliki potensi sumber daya lokal yang sangat besar untuk dikembangkan.

“Mulai dari hasil bumi sampai industri kreatif seperti tenun yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Kamis (12/12).

Pengembangan ekonomi lokal mendorong optimalisasi potensi daerah yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Tahun ini, lanjutnya, pendampingan fokus pada produktivitas melalui pengembangan desain dan pembuatan produk turunan.

Mendampingi Koperasi Produsen Serba Usaha (KPSU) komoditi seperti kopi. Ia dianggap komoditas ekspor potensial di masa datang.

Pengurus, lanjutnya, dilatih membuat data. Pelatihan di Starbuck Farming Support Centre Berastagi dan pencatatan transaksi keuangan.

“Kemudian melakukan penguatan pasar dengan mengikutkan pameran berskala nasional,” terangnya.

Kemudian meningkatkan kapasitas dan dukungan elektronifikasi transaksi, sehingga UMKM di Sumbar semakin maju.

Apalagi, ia dikenal sebagai usaha yang tahan terhadap krisis. Bahkan, penyumbang utama pada PDB saat krisis ekonomi.

Secara terpisah, Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan membangun Sumbar jauh berbeda dengan daerah lain.

Ranah Minang memiliki kekhasan, kelebihan dan kekurangan tersendiri. Tidak semua investasi bisa masuk dan diterima.

Home industri skala UMKM merupakan usaha paling cocok. Sebab, sesuai karakter, kultur dan budaya masyarakatnya.

Industri padat karya akan sulit maju. Sebagai contoh, hanya Semen Padang yang bertahan. Sebab, orang Minang bukan tipikal pekerja.

Ia terlahir sebagi pengusaha. Apalagi posisi Sumbar yang berada di Pantai Barat, sehingga jarang dilalui dan sangat jauh dari pasar.

“Kalau mau besar, ya besar sekalian. Yang padat modal dan padat tekhnologi seperti Semen Padang,” jelasnya. (tds)

The post Ternyata Usaha Seperti Ini yang Cocok dengan Kultur Sumbar appeared first on Prokabar.

Sementara, ia digadang sebagai sumber baru pertumbuhan. Dari riset Bank Indonesia dan Tourism Development Center Unand (TDC), terdapat beberapa hambatan klasik.

“Itu kami lakukan Oktober 2019 di sembilan kabupaten/kota,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia pada Prokabar di Padang, Rabu (11/12).

Riset merupakan evaluasi terhadap kinerja atraksi, amenitas, aksesibilitas, promosi, dan pelaku usaha (3A2P) di Padang.

Bukittinggi, Sawahlunto, Payakumbuh, 50 Kota, Kabupaten Solok, Tanah Datar. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Agam.

Secara umum, lanjutnya hambatan pariwisata di Sumbar adalah masalah lahan. Akinatnya, pengembangan destinasi menjadi sulit.

Belum adanya atraksi yang berbasis aktivitas. Kondisi itu berpengaruh pada length of stay (lama tinggal wisatawan) di kawasan wisata.

Kemudian persoalan kuliner yang kurang higiesnis, sehingga tentu tidak menjadi daya menarik minat wisatawan untuk berbelanja.

Kondisi itu diperparah dengan kemasan oleh-oleh khas daerah yang kurang menarik serta banyaknya sampah di lokasi wisata.

“Ini berdampak langsung pada usaha makan dan minuman sebagai kegiatan pendukung pariwisata,” jelasnya.

Kemudian masih minimnya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder. Akibatnya, pengembangan pariwisata tidak terintegrasi.

Masing-masing daerah cenderung belum mampu menghadirkan ciri dan keunikkan tersendiri (unique selling proposition).

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang belum memadai.

“Kelemahan itu juga disertai dengan budaya pelayanan yang belum optimal, sehingga minat wisatawan menjadi rendah,” ujarnya.

Padahal, Sumbar memiliki modal kuat untuk membangun sektor pariwisatanya. Berbagai penghargaan internasional telah diraih.

Bahkan, UNESCO baru-baru ini menetapkan tambang batubara Ombilin Sawahlunto sebagai salah satu warisan budaya dunia.

Ranah Minang juga memiliki potensi alam nan elok. Budaya matrilinial yang unik dan ragam kuliner seharusnya menjadi daya tarik.

“Infrastruktur pun telah memadai. Rasio jalan mantap Sumbar 82,5 persen. Termasuk tinggi di Indonesia,” sebutnya.

Karena itu, ia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, perbankan, tokoh adat dan masyarakat untuk bersinergi.

Bertransformasi dan berinovasi mendorong pariwisata. Harus proaktif menarik investor dalam maupun luar negeri.

“Tanpa investasi, tentu pengembangan sektor pariwisata jalan di tempat. Sementara uang daerah terbatas untuk itu,” tutupnya. (tds)

The post Bukan Karena Adat, Tapi Ini Masalah yang Menyandera Pariwisata Sumbar appeared first on Prokabar.

Produk tanpa kandungan petstisida memiliki prospek yang sangat menjanjikan dari sisi bisnis. Tidak hanya di pasar ekspor, tapi juga pasar dalam negeri maupun lokal.

Para penikmat kopi di sejumlah negara di kawasan Eropa kian selektif. Mereka mulai menolak kopi dari Indonesia yang dinilainya terkontaminasi zat kimia akibat petstisida.

“Saya kembangkan di Sungai Nanam, Lembah Gumanti, Kota Solok,” ujar mantan Anggota DPD RI 2014-2019 itu memalui telpon pada Prokabar di Solok, Rabu (11/12).

Importir kopi Jerman, Inggris dan Perancis membatalkan kontrak pembelian dengan beberapa koperasi yang menjadi eksportir Kopi Arabika Gayo.

Sebab berdasarkan penelitian laboratorium internasional, komoditas unggulan Dataran Tinggi Gayo (DTG) itu terkontaminasi kimia jenis glyphotsate dari obat semprot racun rumput.

Kondisi seperti itu menjadi ancaman serius bagi kopi Arabika Gayo. Lebih dari itu, telah menimbulkan kekhawatiran bagi produsen (petani) serta eksportir kopi.

Penolakkan importir di Benua Putih itu, lanjut dia, tentu bukan tanpa alasan. Selain faktor kesehatan, importir menilai kandungan petstisida ternyata juga berpengaruh pada kualitas kopi.

Sementara, daerah dataran tinggi di Sumbar memiliki potensi bagus untuk budidaya kopi. Apalagi, permintaan terhadap kopi dari Solok kini semakin tinggi.

“Bukan pada kopi saja, tapi semua tanaman harus sudah mulai berfikir tanpa memakai petstisida,” ujar pria yang juga pernah sebagai Ketua Dewan Masjid Kota Solok itu.

Budidaya kopi tanpa petstisida merupakan contoh bagi petani sekitar. Dengan harapan, mereka bisa memulai menanam kopi dengan lebih baik.

Kopi jenis Arabika Kate yang ia tanam di atas lahan seluas empat hektare itu kini memasuki usia 1-1,5 tahun. Sesuai target, satu tahun ke depan mulai memasuki masa panen.

Untuk ekspor, ulasnya, budidaya kopi tanpa petstisida harus berkembang secara baik terlebih dahulu. Setidaknya produksi bisa mencapai 120 ton per bulan.

Jika berjalan lancar, target produksi itu dapat tercapai selama lima tahun. Namun, ia sadar, perkembangannya masih lamban. Petani kini masih menunggu bukti.

“Masyarakat petani kita untuk bertahan hidup selama 2,5 tahun tanpa menghasilkan masih belum mampu,” sebut mantan Ketua KUKMI itu sambil menegaskan.

Menurutnya, kondisi seperti itu merupakan tantangan tersendiri bagi dirinya dan para pengampu kebijakan. Perlu langkah strategis memanfaatkan potensi dan peluang itu.

Pemerintah, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota harus mengupayakan lewat berbagai program seperti edukasi dan pola tanam yang baik pada petani.

Akan tetapi yang tak kalah penting adalah stimulan melalui kebijakan permodalan. Upaya itu beban biaya petani dalam memulai hingga masuknya masa panen.

“Ini bisa melalui pendekatanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya. Saya optimis. Jika tergarap dengan baik, ini akan mendongkrak nilai ekspor Sumbar,” terangnya.

Berdasarkan catatan Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo), kopi asal Sumbar kian diminati pasar ekspor antara lain di Korea, Inggris dan Australia.

Namun, produksi masih terbatas. Pada 2018, luas kebun kopi di Ranah Minang di kisaran 700-1.000 Hektare, dengan produksi 700 Kg per Hektare.

Kementerian Pertanian dalam Outlook Kopi mencatat, kontribusi Sumbar dari 2013-2017 terhadap produksi kopi nasional 5,19 persen. Sedangkan ekspor Juli 2019 hanya 18 ton. (tds)

The post Sikapi Pasar Eropa, Nofi Chandra Garap Kopi Tanpa Petstisida appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Wahyu Purnama menyampaikan, jenis usaha seperti itu sangat berpengaruh pada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Bahkan, ia rentan dijadikan sebagai tempat praktik pencucian uang. Tak hanya dari hasil transaksi narkoba, tapi juga rawan dijadikan sebagai pendanaan kegiatan terorisme.

“Demikian pentingnya peran KUPVA BB sehingga kami perlu memonitor kegiatan usaha tersebut dengan seksama,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Rabu (11/12).

Berdasarkan pendataan Bank Indonesia, saat ini di Sumatera Barat terdapat 14 KUPVA BB berizin yang tersebar di lima Kabupaten/Kota.

Ke lima daerah itu antara lain Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Kota Solok. Selain itu, Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar.

Populasinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, lanjutnya, Bank Indonesia terus melakukan penataan dan penertiban.

Pihaknya memastikan setiap penyelenggara KUPVA bukan bank yang kini beroperasi di Sumbar memiliki izin usaha resmi.

Melakukan sosialisasi hingga penertiban pada
KUPVA bukan bank yang tidak memiliki izin, khususnya di daerah yang menjadi destinasi wisatawan mancanegara

“Ini kalau di Sumbar seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena mayoritas wisatawan asing memang di sana,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia tetap bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, utamanya dengan Kepolisian Daerah Sumbar.

Karena itu dirinya menegaskan, agar KUPVA BB berizin di Sumbar jangan melanggar izin usaha dan praktik melawan hukum.

Kemudian mengimbau masyarakat secara umum agar menghindari usaha-usaha yang bertentangan dengan aturan.

“Ini seperti pencucian uang, misalnya. Jadi, jangan sampai terlibat. Resikonya sangat besar,” imbaunya.

Sepanjang 2019, Kantor Bank Indonesia telah menertibkan empat KUPVA bukan bank di dua daerah, Mentawai dan Pariaman.

Sementara pada 2018, juga menertibkan delapan KUPVA bukan bank. Namun, lima diantaranya masih beroperasi. (tds)

The post Rentan Praktik Cuci Uang, BI Beri Perhatian Khusus KUPVA BB appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama mengungkapkan, hal itu terkonfirmasi dari perkembangan investasi pariwisata dan kinerja sektor penunjangnya.

“Ini termasuk target tingkat kunjungan yang tidak tercapai. Di 2018 itu target kunjungan 75.000 orang. Realisasi hanya 72,5 persen,” ujarnya pada Prokabar di Padang, beberapa waktu lalu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pariwisata terhadap investasi Sumbar di 2018 hanya 4,53 persen, atau Rp104,6 miliar.

Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) USD27,6 juta, atau menyumbang 15,27 persen dari total investasi. Sementara, pertumbuhan sektor transportasi.

Penyediaan jasa akomodasi makanan dan minuman sebagai sektor penunjang juga belum menggembirakan.

Pada 2018, lanjut Wahyu, tumbuh melambat menjadi 7,35 persen, dari 7,96 pada tahun sebelumnya.

“Dia sangat berkaitan erat dengan kegiatan pariwisata. Nah, itu beberapa indikatornya,” sebut Wahyu.

Menurutnya, semua pihak perlu secara pro aktif menarik investor dalam, maupun luar negeri. Sebab, membangun pariwisata tak lepas dari campur tangan swasta.

Keuangan daerah sangat terbatas dalam pengembangannya. “Songket dan Kota Sawahlunto, misalnya. Itu merupakan modal dasar bagi pengembangan wisata Sumbar,” tutupnya. (tds)

The post Potensi Pariwisata Sumbar Belum Terlalu Berdampak Pada Ekonomi appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama mengungkapkan, hal itu terkonfirmasi dari perkembangan investasi pariwisata dan kinerja sektor penunjangnya.

“Ini termasuk target tingkat kunjungan yang tidak tercapai. Di 2018 itu target kunjungan 75.000 orang. Realisasi hanya 72,5 persen,” ujarnya pada Prokabar di Padang, Minggu (8/12).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pariwisata terhadap investasi Sumbar di 2018 hanya 4,53 persen, atau Rp104,6 miliar.

Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) USD27,6 juta, atau menyumbang 15,27 persen dari total investasi. Sementara, pertumbuhan sektor transportasi.

Penyediaan jasa akomodasi makanan dan minuman sebagai sektor penunjang juga belum menggembirakan.

Pada 2018, lanjut Wahyu, tumbuh melambat menjadi 7,35 persen, dari 7,96 pada tahun sebelumnya.

“Dia sangat berkaitan erat dengan kegiatan pariwisata. Nah, itu beberapa indikatornya,” sebut Wahyu.

Menurutnya, semua pihak perlu secara pro aktif menarik investor dalam, maupun luar negeri. Sebab, membangun pariwisata tak lepas dari campur tangan swasta.

Keuangan daerah sangat terbatas dalam pengembangannya. “Songket dan Kota Sawahlunto, misalnya. Itu merupakan modal dasar bagi pengembangan wisata Sumbar,” tutupnya. (tds)

The post Potensi Pariwisata Sumbar Belum Terlalu Berdampak Pada Ekonomi appeared first on Prokabar.

Kanaikkan harga minyak dunia yang bakal ditransmisikan ke Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik berdampak pada kelompok bahan pangan dan transpor.

“Pengaruhnya nanti karena kenaikkan ongkos transportasi dan ekspektasi inflasi,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama pada Prokabar, Minggu (8/12)

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, laju inflasi Kota Padang dan Bukittinggi. tahun kalender sampai November 2019 masing-masing 1,65 persen dan 1,32 persen.

Sedangkan laju inflasi Kota Padang pada November 2019 terhadap November 2018 tercatat 1,81 persen. Sementara Bukittinggi sebesar 1,74 persen.

Selain terpapar harga minyak dunia, lanjut Wahyu, terdapat sejumlah faktor lain yang bakal memengaruhi inflasi tahun depan antara lain rencana kenaikkan cukai rokok.

Kebijakan kenaikan beberapa tarif yang diatur pemerintah. Gejolak harga karena pergeseran pola tanam, gangguan jalur distribusi bahan pokok.

“Kemudian yang tak kalah penting adalah karena adanya faktor perubahan iklim,” terangnya.

Kendati demikian, ia optimis inflasi masih tetap terkendali. Perkiraan inflasi di 2020 berada di kisaran 3,0 persen-3,1 persen.

Optimisme itu, menurutnya, sejalan dengan dukungan kebijakkan dan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan.

“Tentu khususnya dalan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya. (tds)

The post BI Prediksi Beberapa Faktor Ini Jadi Penyebab Tekanan Inflasi di 2020 appeared first on Prokabar.

Ia meyakini, perubahan dari konvensional menjadi syariah merupakan langkah tepat bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perbankan itu.

“Tidak akan rugi, baik untuk muslim maupun non muslim,” sebutnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Padang, Rabu (4/12).

Pertemuan bertemakan Sinergi, Transformasi dan Inovasi Menuju Indonesia Maju dihadiri sejumlah kepala daerah. Pimpinan Perbankan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Barat.

Acara juga digelar di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan BI Padang itu dimeriahkan dengan peragaan busana songket dan promosi pariwisata.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Barat atau Bank Nagari, Sabtu 30 November 2019 menyepakati langkah konversi menjadi bank syariah.

RUPS itu, lanjut gubernur, sekaligus juga mengajukan lima nama calon direksi untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama menyampaikan pihaknya terus mendorong perkembangan bank syariah.

Prospek bisnis syariah ke depan sangat bagus. Apalagi, saat ini kepercayaan masyarakat Sumbar terhadap sistem keuangan syariah makin meningkat.

Hal itu terbukti dari penyerapan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah yang tumbuh tinggi. Bank Indonesia mencatat, hingga triwulan II 2019, DPK bank syariah di Sumbar Rp4,15 triliun, atau tumbuh 21.02 persen.

“Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan DPK bank umum yang 3,76 persen,” jelasnya.

Lonjakan DPK didorong instrumen deposito dan giro. Untuk deposito, tumbuh dari 5,10 persen, mejadi 26,34 persen.

Sedangkan giro meningkat jadi 19,55 persen, dari 14,64 persen pada triwulan I tahun

Tingginya tingkat kepercayaan itu, lanjutnya, tak lepas dari antusiasme yang kian terkesan dengan pelayanan keuangan syariah.

“Apalagi didukung dengan keunggulan bank syariah dengan kemudahan akses informasi
melalui internet dan sosial media,” terangnya.

Kendati demikian, pertumbuhan pembiayaan masih terkontraksi. Bahkan, mencapai 0,90 persen pada triwulan II tahun ini, dengan nilai Rp4,93 triliun.

Angka itu makin dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,42 persen. Kondisi itu berdampak tipis pada pangsa pembiayaan, dari 8,87 persen pada triwulan I, menjadi 8,76% pada triwulan II 2019.

“Sedangkan rasio kredit macetnya masih dalam taraf aman, 3,23 persen,” tutupnya. (tds)

The post Hijrah Menjadi Syariah, Ini Target Gubernur Pada Direksi Baru Bank Nagari appeared first on Prokabar.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya mendorong investasi di Ranah Minang. Bahkan, sudah menjadi bagian dari komitmen bersama.

“Bagi yang berani bermain, lapor ke saya. Saya akan berhentikan,” tegasnya saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Padang, Rabu (4/12).

Pertemuan bertemakan Sinergi, Transformasi dan Inovasi Menuju Indonesia Maju dihadiri sejumlah kepala daerah. Pimpinan Perbankan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Barat.

Acara juga digelar di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan BI Padang itu dimeriahkan dengan peragaan busana songket dan promosi pariwisata.

Guna memudahkan investasi, lanjut gubernur, perizinan dalam menyokong investasi harus dipermudah. Saat ini, era keterbukaan seiring kemajuan tekhnologi sudah tidak terelakkan lagi.

Apalagi, Sumatera Barat kini sudah melewati ambang batas minimal pelayanan. Bhakan, beberapa diantaranya sudah berkategori pelayanan prima.

“Ada satu kondisi yang harus kita cepat tanggap dengan adanya perubahan. Jika tidak, kita akan terlindas,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Sumbar sampai September 2019 sebersar Rp2,4 triliun.

Capaian investasi tersebut hanya 21 persen dari target yang ditetapkan tahun ini yang sebesar Rp11,2 triliun.

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama mengakui adanya penurunan kinerja investasi di Sumatera Barat.

Trend penurunan investasi swasta itu mulai terjadi sejak tahun lalu. “Bahkan, menjadi salah satu pemicu perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini,” jelasnya

Kendati demikian, Bank Indonesia memprediksi, pada 2020 iklim investasi di Sumatera Barat bakal lebih baik dari 2019. (tds)

The post Ini Penegasan Irwan Prayitno Jika Ada Pejabat yang Hambat Investasi appeared first on Prokabar.