Politisi Gerindra ini menilai keputusan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro rangkap jabatan menjadi Wakil Komisaris Utama salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memalukan.

Baca Juga: 

Dorong Masyarakat Konsumsi Makanan Sehat, Apical Group Tebar Hewan Kurban

Penilaian ini muncul karena perubahan Statuta tersebut melegitimasi rangkap jabatan oleh Rektor UI.

“Sungguh memalukan,  Statuta UI berubah untuk meligitamsi jabatan komisaris BUMN,” kata Fadli Zon, Rabu (21/7).

Menurut pria 50 tahun ini, perubahan statuta UI akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada dunia akademik.

Fadli Zon berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah keputusan tersebut.

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta.

Jokowi meneken peraturan yang mengubah PP Nomor 68 Tahun 2013 tersebut pada 2 Juli 2021.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Syarief Hasan juga menyoroti hal ini.

Syarief Hasan berpendapat perubahan statuta UI ini menunjukkan oligarki kekuasaan.

Apalagi Rektor UI Ari Kuncoro pernah mendapatkan sorotan publik yang memanggil BEM UI usai mengkritik Presiden Joko Widodo.

Syarief Hasan mengatakan Statuta UI sebelumnya melarang Rektor dan Wakil Rektor menjadi pejabat BUMN, BUMD maupun swasta.

Sementara BRI adalah bagian dari BUMN yang memastikan Rektor ataupun wakilnya tidak boleh menduduki jabatan di BRI.

Sayangnya, Statuta kampus ternama Indonesia ini diubah redaksinya pada PP nomor 75 Tahun 2021 dengan menyebut dilarang rangkap jabatan Direksi BUMN.

Menurut Syarief, keputusan ini tidak tepat karena akan menjadi preseden buruk bagi hubungan kampus dan pemerintah.

Kampus selama ini mendapat pandangan positif karena terbebas atatu tidak terikat kepentingan tertentu.

Jika pola ini ada, maka kampus lain akan mencontoh sehingga merusak independensi kampus.

“Kita berharap selama ini dosen di kampus negeri fokus menjadi pendidik, peneliti, dan pengabdi masyarakat yang jauh dari kepentingan praktis,” kata Syarief Hasan.

The post Perubahan Statuta UI Dianggap Memalukan appeared first on Prokabar.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan PP No.75 Tahun 2021 ini.

Sebab peraturan ini muncul seiring dengan rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) yang seharusnya tidak boleh dalam statuta sebelumnya.

Selain sebagai Rektor UI, Ari Kuncoro baru-baru ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI (BUMN)

Syarief Hasan menegaskan peraturan yang mengubah statuta UI ini menunjukkan oligarki kekuasaan.

Apalagi Rektor UI memang mendapatkan sorotan tajam sejak menjadi Wakil Komisaris Utama BRI dan alasan memanggil BEM UI yang mengkritik Presiden.

Kemudian muncul peraturan yang akhirnya melegalkan rektor untuk rangkap jabatan.

“Pemerintah malah mengubah Statuta UI yang pada akhirnya melegalkan rangkap jabatan tersebut,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (20/7).

Rektor Tak Boleh Rangkap Jabatan

Syarief Hasan membeberkan Statuta UI melarang Rektor dan Wakil Rektor menjadi pejabat BUMN, BUMD, ataupun swasta.

Sementara BRI adalah BUMN sehingga memastikan Rektor atau wakilnya tidak boleh menjabat dalam lingkup ini.

Sayangnya, kata Syarief Hasan, redaksi pada peraturan pemerintah ini diubah menjadi dilarang rangkap jabatan Direksi BUMN.

Perubahan ini, menurt Syarief, akan menjadi preseden buruk bagi hubungan kampus dan pemerintah.

Selama ini, kampus merupakan lembaga yang menjadi kawah untuk pemimpin masa depan yang tidak terikat dengan kepentingan tertentu.

Syarief Hasan khawatir pola seperti ini akan menjadi contoh bagi kampus lain.

Anggota Majelis Tinggi partai Demokrat ini mendesak pemerintah untuk memberikan independensi pada kampus.

“Kita berharap selama ini dosen di kampus negeri fokus menjadi pendidik, peneliti, dan pengabdi masyarakat yang jauh dari kepentingan praktis,” kata Syarief Hasan.

Tapi harapan tersebut sudah mulai memudar dengan bermunculannya akademisi kampus yang rangkap jabatan dan masuk dalam lingkaran keuasaan yang penuh dengan kepentingan.

Harusnya, ungkap Syarief, kampus selalu hadir sebagai ruang yang independen.

“Biarlah mahasiswa menyuarakan suaranya sebagai bentuk kebebasan berekpresi yang terjamin dalam UUD. Ini adalah bentuk keseimbangan kekuasaan yang harusnya dijaga bukan untuk dilarang,” tegasnya.

The post Rektor UI Jadi Komisaris, Preseden Buruk bagi Kampus appeared first on Prokabar.