Anugerah tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Kamis, (14/4/2022) sore. Gubernur menerima anugerah bersama dengan delapan pemerintah provinsi lainnya, diantaranya DKI Jakarta, Sumsel, Riau, Nanggroe Aceh Darusalam, dan Jawa Barat dalam berbagai kategori.

Anugerah Adinata Syariah 2022 merupakan acara penghargaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerjasama dengan media elektronik. Awarding untuk pelaku ekonomi syariah ini bertujuan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pelaku, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor syariah.

Usai menerima anugerah, Gubernur Mahyeldi menyampaikan terimakasih pada KNEKS dan Infobank Media Group yang telah memberi apresiasi atas upaya Pemprov Sumbar dalam menggerakkan ekonomi mikro syariah di Sumbar.

“Mudah-mudahan kedepan ini akan bisa kita tingkatkan lagi. Dengan adanya anugerah ini, banyak masukan untuk kita dan banyak hal juga yang perlu kita belajar dari provinsi-provinsi lain yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam penerapan industri halal dan ekonomi syariah. Ini akan akan jadi masukan bagi kita dalam meningkatkan implementasi ekonomi syariah dan industri halal di Sumbar,” kata Buya Mahyeldi.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah KNEKS, Sutan Emir Hidayat, berharap Anugerah Adinata Syariah ke depan bisa dikembangkan pada tingkat kabupaten dan kota.

“Hal ini mengingat peran ekonomi syariah sudah semakin kuat secara global. Karena itu semangat ini harus didorong dari daerah guna menunjukan kapabilitas dan kapasitas Indonesia dalam menggarap pasar halal,” kata Sutan Emir.

Senada dengan itu, Chairman Infobank, Eko B. Supriyanto, mengatakan hal itu pula yang menjadi alasan utama anugerah tersebut guna mendorong peran ekonomi syariah bisa jadi lebih kuat, khususnya meraih pasar internasional yang sangat potensial.

Turut hadir secara daring dalam acara ini Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin yang menyampaikan apresiasi pada semua pihak dan berharap ekonomi syariah dan industri halal di tanah air bisa semakin maju dan menjadi nomor satu di dunia pada tahun 2024 mendatang.

Selain itu juga hadir untuk menerima penghargaan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Riau Syamsuar, dan Sri Paduka Paku Alam X, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penganugerahan ini sebelumnya diawali dengan talkshow dengan tema “Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Pusat Produsen Halal Terkemuka Dunia.” dan diakhiri dengan berbuka puasa bersama.(rls)

The post Keuangan Mikro Syariah Berkembang Baik di Sumbar, Gubernur Terima Penghargaan Bergengsi appeared first on Prokabar.

Prudential Syariah resmi memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-16/D.05/2022 tertanggal 11 Maret 2022.

Presiden Direktur Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany mengatakan, pembentukan Prudential Syariah ini bertujuan agar perusahaan dapat lebih fokus menggarap segmen syariah. Hal ini mengingat potensi pasar asuransi syariah yang masih sangat besar di Indonesia.

Selain itu, spin off juga bagian dari pemenuhan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentan Perasuransian dan POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Ketentuan tersebut mewajibkan seluruh perusahaan asuransi untuk melakukan spin off di 2024.

“Kami bangga bisa melakukan spin off ini di 2022. Memang saat itu kami dipanggil OJK dan diajak untuk menjadi yang pertama atau pionir sebagai perusahaan multinasional pertama yang melakukan spin off. Kami menerima challenge itu,” ujar Michellina dalam konferensi pers.

Dia mengatakan, dalam meluncurkan Prudential Syariah ini, pihaknya telah memastikan Prudential Syariah memiliki kinerja keuangan yang sangat baik, produk yang beragam, serta tenga pemasar yang berjumlah cukup besar, handal, dan tersertifikasi.

“Sehingga kami dapat meluncurkannya dengan fondasi yang kuat. Kami harapkan ke depan Prudential akan jadi lebih fokus dan mimpi saya Prudential Syariah bisa lebih besar dari Prudential konvensional,” katanya.

Presiden Direktur Prudential Syariah Omar Sjawaldy Anwar menuturkan, Prudential Syariah memiliki fundamental bisnis yang solid dengan pangsa pasar dari sisi total dana tabarru’ 45 persen, kontribusi bisnis baru dengan pangsa pasar 29 persen, dan pangsa pasar tenaga pemasar berlisensi syariah sebesar 76 persen. Aset Prudential Syariah juga merupakan nomor satu di industri asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan aset yang dimiliki saat ini sekitar Rp 7,8 triliun.

“Kami memiliki 143 ribu tenaga pemasar yang tersebar di 152 kota di Indonesia atau pangsa pasar 76 persen. Ini menjadi satu keunggulan daya saing di mana kami bisa melayani lebih dekat lagi,” kata Omar.

Untuk mengembangkan Prudential Syariah ada tiga strategi yang akan diterapkan. Pertama, inovasi di mana saat ini perusahaan telah memiliki 49 produk asuransi syariah untuk berbagai segmen. Kedua, kolaborasi dengan pemerintah dan institusi lainnya untuk meningkatkan literasi asuransi syariah di Indonesia. Ketiga, melakukan digitalisasi untuk memperluas pemasaran.

Sementara itu, Chief Executive Prudential Asia & Africa Nic Nicandrou berkomitmen akan mendukung penuh pengembangan Prudential Syariah. Hal ini sejalan dengan ambisi Prudential untuk menjadi perusahaan asuransi syariah nomor satu di Asia Pasifik.

“Kami sudah jadi nomor satu di Malaysia dengan market share 30 persen. Kami juga sudah nomor satu di Indonesia di mana kami menyediakan proteksi untuk 400.000 populasi muslim di Indonesia. Ambisi saya ingin menjadi asuransi syariah terbesar di Asia. Kami ingin menumbuhkan jumlah nasabah lebih dari 5 juta dalam 5 tahun ke depan,” kata Nic.

Dengan target tersebut dan melihat potensi pasar asuransi syariah yang besar di Indonesia, dia pun berkomitmen untuk menggelontorkan investasi lebih besar di Indonesia. (beb)

The post Perluas Pasar Asuransi Syariah, Prudential Syariah Resmi Diluncurkan appeared first on Prokabar.

Hal itu dilakukan JES mengingat masih rendahnya literasi keuangan syariah saat ini.

Dengan menggandeng BSI, JES berharap dapat meningkatkan literasi keuangan syariah agar lebih dikenal luas masyarakat.

Webinar mengangkat tema “Babak baru perbankan syariah, potensi dan tantangan perbankan syariah di Indonesia,” diikuti 60 jurnalis dari berbagai Provinsi di Sumatera yakni dari Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Bangka Belitung.

Webinar menghadirkan pembicara
kompeten di bidangnya masing-masing yakni Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang Dr H Heri Junaidi MA yang membahas potensi dan peluang ekonomi syariah secara nasional dan regional dari kacamata akademik.

Hadir juga pembicara Direktur Pengawasan OJK KR 7 Sumbagsel, Iwan M Ridwan yang memaparkan kondisi perbankan syariah di Sumbagsel saat ini serta posisi perbankan syariah secara global.

Chief Economist, Banjaran Surya Indrastomo hadir memaparkan perkembangan perbankan syariah khususnya kinerja BSI selama pandemi dan upaya apa saja dihadapi agar BSI bisa menjadi top Ten bank syariah secara global sesuai dengan visi misi dibentuknya merger BSI.

Funding & Transaction Business Deputy Ichsan Mahyudi berharap kehadiran BSI saat ini yang sudah sepenuhnya beroperasi secara single system membangkitkan kekurangan ekonomi syariah secara nasional dan global.

BSI bertekad menjadi ton ten global bank syariah, saat ini BSI berada posisi ke tujuh bank syariah dihitung dari asetnya. Kedepan dia semoga bank bank yang dibentuk langsung prisiden Jokowi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi baru yang hadir hingga pelosok daerah yang menjangkau nasabah lebih luas lagi.

Ichsan berharap webinar ini akan meningkatkan pemahaman literasi keuangan dan ekonomi syariah sehingga masyarakat semakin paham manfaat keuangan syariah dan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di perbankan syariah.

Semoga webinari ini bisa menambah wawasan agar semakin banyak masyarakat bertransaksi di bank syariah dan memajukan ekonomi syariah.

“Kita bersatu dalam hasanah, menbawa faedah dan membawa berkah,” katanya saat membuka webinar secara daring. (mbb)

The post Gandeng BSI, JES Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah di Sumatera appeared first on Prokabar.

Dikatakan Nono, Indonesia dengan 227 juta penduduk muslim seharusnya mendapat jaminan kehalalan dalam semua aktifitas. Mulai dari apa yang dimakan, apa yang dipakai, bagaimana berbisnisnya, sampai dimana menyimpan uangnya. “Indonesia saat ini masih peringkat 6 dunia untuk ekonomi Syariah, masih kalah sama Malaysia. Peringkat satu diduduki Qatar,” ungkap Nono kepada pengurus Halal Institute di Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (16/7)

Eropa dan Amerika Latin, meski mayoritas non-muslim, tapi market share produk halal sangat tinggi. Karena mereka juga menyiapkan diri sebagai destinasi wisata dari negara-negara muslim. “Dan mereka juga ekspor produknya ke negara-negara tersebut. Brazil sebagai contoh, penduduk muslimnya kurang dari 1 persen, tapi produk halal mereka terbesar di Kawasan Amerika Latin,” tandasnya.

Untuk itu Nono meminta semua pihak yang terlibat dalam mata rantai produksi halal ini, termasuk penyelia halal, harus meninggalkan ego sektoral, agar implementasi UU 33/2014 yang mulai berlaku efektif 2019 itu bisa terwujud dengan cepat. “Dan nanti yang diuntungkan masyarakat, karena proses untuk mendapatkan sertifikat halal menjadi lebih efisien dan murah serta transparan,” tambahnya.

Untuk itu, DPD melalui Komite IV akan segera meminta kepada Menteri Keuangan untuk segera menerbitkan tarif untuk proses sertifikasi produk halal yang sejak 2019 menjadi wajib untuk semua produk, terutama makanan dan minuman. “Dan Komite III bidang agama bisa juga mendorong melalui Omnibus Law apa-apa yang masih menjadi hambatan penerapan UU tersebut,” pungkasnya.

Sementara Andy Subiyakto, ketua harian Halal Institute berharap DPD RI sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan agar sosialisasi UU Jaminan Produk Halal tersebut bisa sampai ke daerah. Mengingat kebutuhan auditor halal di kisaran 5000 orang, saat ini baru tersedia 150 orang. Dan target 2 juta penyelia halal, baru ada dalam hitungan jari. “Padahal value bisnis halal ini bisa mencapai 2,8 milyar USD,” paparnya.

Dalam audiensi tersebut, selain wakil ketua Nono Sampono, juga ikut menerima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, wakil ketua Sultan Baktiar Najamudin, serta wakil dari Komite III Sylviana Murni dan Komite IV Chasytha A. Kathmandu, serta Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek. (*)

The post Terima Halal Institute, Nono Sampono Ingatkan Potensi Bisnis Syariah appeared first on Prokabar.

Bank Indonesia mencatat, hingga triwulan II 2019, total DPK perbankan syariah di Sumbar mencapai Rp4,15 triliun, atau tumbuh 21.02 persen dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 9,93 persen.

“Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan DPK bank umum yang 3,76 persen,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama pada Prokabar di Padang, Selasa (26/11).

Lonjakan pertumbuhan DPK bank syariah terutama didorong instrumen deposito dan giro syariah. Untuk deposito, tumbuh dari 5,10 persen, mejadi 26,34 persen.

Sedangkan untuk instrumen giro syariah, meningkat menjadi 19,55 persen, dari 14,64 persen pada triwulan I tahun

Sementara pangsa DPK syariah tumbuh meningkat sebesar 9,75 dari total DPK secara keseluruhan perbankan di Sumatera Barat.

Tingginya tingkat kepercayaan itu, lanjutnya, tak lepas dari antusiasme yang kian terkesan dengan pelayanan keuangan syariah.

“Apalagi didukung dengan keunggulan bank syariah dengan kemudahan akses informasi
melalui internet dan sosial media,” terangnya.

Kendati demikian, pertumbuhan pembiayaan masih terkontraksi. Bahkan, mencapai 0,90 persen pada triwulan II tahun ini, dengan nilai Rp4,93 triliun.

Angka itu makin dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,42 persen. Kondisi itu berdampak tipis pada pangsa pembiayaan, dari 8,87 persen pada triwulan I, menjadi 8,76% pada triwulan II 2019.

“Sedangkan rasio kredit macetnya masih dalam taraf aman, 3,23 persen,” tutupnya. (tds)

The post Karena ini Keuangan Syariah di Sumbar Kian Dilirik appeared first on Prokabar.

Menurutnya masih banyak kalangan masyarakat yang mengenal ekonomi syariah di permukaan, belum menyentuh pada hakikatnya. Hal tersebut diutarakannya saat rapat Kerja bersama seluruh pengurus MES di aula Alun Nan Tongga Bank Indonesia, Selasa (10/9).

Lebih lanjut Hendri mengatakan, dengan adanya sosialisasi yang akan dilakukan, maka pemahaman masyarakat akan semakin tinggi tentang ekonomi syariah. Yang selama ini masyarakat hanya berkecimpung di konvensional dapat pindah ke syariah.

Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat sedang melirik perkembangan ekonomi syariah di Kota Padang. Hal ini menjadi tantangan, bagaimana ekonomi syariah dapat berkembang kedepan.

“Kita punya masjid dan musala yang selalu memungut infak dan wakaf, bagaimana semua itu kita kelolah dan dijadikan Bank wakaf. Kemudian baru saja Pemko Padang telah melaunching gerakan mari berwakaf pada 1 Muharram 1441 Hijiriah. Kita berharap bagaimana berkontribusi terhadap hal itu, sehingga gerakan MES bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelas Hendri yang juga Wakil Walikota Padang itu.

Hendri berharap, melalui rapat kerja sekaligus sosialisasi dan koordinasi pengembangan ekonomi syariah, akan dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk kemajuan ekonomi syariah di Kota Padang.

“Hari ini hadir dewan pakar, dewan pembina, akademisi, wirausahaan, dari pemerintahan dan unsur politisi. Dengan pertemuan ini kita benar-benar serius bagaimana ekonomi syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, dewan Pakar MES Kota Padang Darwisman mengatakan, untuk mendorong perekonomian syariah di Kota Padang dapat dilakukan dengan mengoptimalkankan peran LJK syari’ah, koperasi syariah dan mendorong KJKS menjadi LMKS dengan permodalan yang kuat dan skala usaha yang lebih besar melalui penggabungan (Marger dan konsolidasi).

“Kita juga perlu mendorong pelaku Sektor Jasa Keuangan (SJK) termasuk koperasi syariah dan 104 KJKS untuk meningkatkan penetrasi pasar dengan melakukan berbagai kerjasama dan penerbitan sesuai kebutuhan pasar,” ungkap Darwisman yang juga kepala perwakilan OJK Sumbar itu.

Senada dengan itu, ketua dewan pembina MES Kota Padang Wahyu Purnama mengatakan, sosialisasi tentang ekonomi syariah juga harus didukung oleh ulama dan ustadz di Kota Padang. Bagaiman para ustadz dan ulama di Kota Padang dalam menyampaikan ceramah, salah satu materinya mengenai ekonomi syariah.

“Selanjutnya, juga dapat dilakukan melalui pemerintahan, para pemimpin perguruan tinggi di Kota Padang serta unsur lainnya,” jelas Wahyu yang juga Gubernur BI itu, sembari membuka rapat kerja MES Kota Padang. (rel/hdp)

The post MES Kota Padang Tingkatkan Pemahaman Ekonomi Syariah Dikalangan Masyarakat appeared first on Prokabar.