Pergantian tersebut berdasarkan surat Telegram Kapolri bernomor ST/1701/VIII/KEP./2021 tanggal 25-8-2021.

Tony Harmanto dalam surat tersebut mutasi menjadi Kapolda Sumatera Selatan.

Sedangkan Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat Sahlijemen Kapolri kini menjadi Kapolda Sumbar.

Teddy Minahasa lahir di Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 November 1971.

Dia meniti karier di kepolisian dengan jabatan Kasubditmin Regident Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah pada tahun 2008.

Kemudian dia pidah jabatan menjadi Kabidregident Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Pada tahun 2011, Teddy Minahasa memimpin Kepolisian Resor Kota Malang.

Berselang dua tahun, dia mendapatkan jabatan Kasubbagjiansisops Bagijiansis Rojianstra Sops Polri.

Pada tahun yang sama, 2013, dia menjabat sebagai Kaden C Ropaminal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Hanya setahun, dia mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2014 sebagai ajudan.

Masih dalam lingkup orang nomor dua di Indonesia, 2017 dia menjabat sebagai Staf Ahli Wakil Presiden.

Di tahun yang sama jabatannya berubah dari Staf Ahli Wakil Presiden menjadi Karopaminal Divpropam Polri.

Setahun berselang, pria 49 tahun ini sudah menjabat sebagai Kapolda di Provinsi Banten.

Namun, masa jabatannya sebagai Kapolda Banten hanya sebentar. Dia pindah ke Lampung sebagai Wakapolda di provinsi berjuluk Sang Bumi Rua Jurai.

Pada tahun 2019, dia menempati jabatan Sahlijemen Kapolri dan kini menjadi Kapolda Sumbar.

The post Sepak Terjang Kapolda Baru Sumbar Teddy Minahasa appeared first on Prokabar.

Belakangan donasi tersebut diketahui tidak ada. Namun polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini.

Anak Akid Tio, Heryanty, saat ini menjadi saksi atas donasi Rp 2 triliun tersebut.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Supriadi mengatakan kasus ini masih pada tahap pendalaman.

“Saat ini masih pendalaman dan yang bersangkutan masih sebagai saksi,” kata Supriadi Selasa (3/8).

Hotman Paris menilai kasus tersebut seharusnya tak bisa masuk ranah pidana. Sebab berita bohong dari keluarga Akidi tak sampai membuat keonaran.

“Sempat digosipkan bahwa dikenakan UU No 1 Tahun 1946 tapi di situ menyebutkan barang siapa yang menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran, tapi keonaran yang mana,” kata pengacara asal Sumatera Utara ini dalam video singkatnya.

Keonaran menurut pria berjuluk Raja Pailit ini biasanya menimbulkan pertentangan antargolongan, agama atau ke pemerintah.

Berbeda dengan kasus Akidi yang malah menjadi candaan publik.

“Jadi menurut anda pas tidak pasal ini diterapkan?” tanya Hotman Paris.

Hotman Paris juga berpendapat kasus tersebut juga tidak masuk Pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE.

Dalam undang-undang tersebut, kata Hotman Paris, barang siapa yang menimbulkan informasi pertentangan publik, SARA, golongan, agama.

Sementara untuk berita donasi bodong sebesar Rp 2 triliun tersebut malah menjadi candaan.

Begitupun dengan pasal 378 KUHP soal penipuan. Sedangkan pada kasusnya tidak ada korban yang tertipu.

“Siapa yang menjadi korbannya?” tanya pria 61 tahun itu lagi.

The post Hotman Paris Angkat Suara soal Donasi Bodong Rp 2 Triliun appeared first on Prokabar.