Untuk mencegah kelangkaan saat memasuki musim tanam, Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura Sumbar Syafrizal meminta produsen, distributor dan pengecer membagikan sesuai data tahun lalu terlebih dahulu.

Pupuk dibagi secara proporsional kepada petani melalui kelompok tani sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumbar Mahyeldi Nomor 521.4.62.2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Kabupaten dan Kota di Sumbar Tahun 2022.

“Bagi daerah yang masih menyiapkan administrasi seperti SK Bupati dan Wali Kota, kita minta produsen, distributor dan pengecer tetap menyalurkan pupuk bersubsidi terlebih dahulu sesuai SK Gubernur tahun lalu. Nanti setelah selesai administrasinya, disesuaikan ditambah alokasi sesuai dengan SK tersebut. Agar pupuk cepat sampai ke petani untuk kebutuhan musim tanam saat ini,” kata Syafrizal yang biasa disapa Jejeng.

Dijelaskannya bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumbar tahun lalu 463.965 ton, sementara alokasi yang disetujui pemerintah hanya 180.585 ton.

Pada tahun ini, kebutuhan meningkat jadi 558.670 ton atau bertambah 94.705 ton. Namun alokasi pupuk yang disetujui pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian hanya naik sedikit, totalnya 188.139 ton atau naik sebesar 8 ribuan ton. “Baru memenuhi sekitar 40 persen dari total kebutuhan kita,” imbuhnya.

Menyikapi kurangnya alokasi, pihaknya membagi pupuk subsidi sebagian dari usulan petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). “Jadi, semuanya diberikan secara proporsional sesuai SK Gubernur meski tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan,” tambah Syafrizal.

Untuk distribusinya, kata Syafrizal, dari produsen ke distributor, lalu dari distributor ke pengecer dan dari pengecer ke kelompo tani. “Sejauh ini distribusinya tak ada kendala. Aman,” ungkap Syafrizal.

Sementara itu, berdasarkan data stok pupuk subsidi di lini II dan III Provinsi Sumbar mencapai 14.864 ton per tanggal 7 Maret 2022. Rinciannya, Urea 4.312 ton, NPK 6.435 ton, SP-36 sebanyak 2,371 ton, ZA: 1,122 ton dan organik 624 ton.(rls)

The post Hadapi Musim Tanam, Pemprov Pastikan Pupuk Subsidi Sumbar Aman appeared first on Prokabar.

“Ini yang sudah bisa ditransfer adalah mereka yang banknya bank himbara. Berikutnya akan dibukakan untuk teman-teman pekerja yang belum memiliki rekening himbara,” ujar Menaker, dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (30/8).

Ida menambahkan, untuk memudahkan penyaluran BSU tersebut, seluruh penyaluran bantuan akan dilakukan melalui bank himbara atau himpunan bank milik negara.

Pekerja/buruh yang telah memenuhi persyaratan dan belum memiliki rekening bank himbara akan dibukakan rekening baru secara kolektif.

Selain itu, data calon penerima BSU tahun ini juga dipadankan dengan data penerima bantaun sosial (bansos) lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Hal ini untuk menghindari duplikasi data penerima bantuan pemerintah.

“Jadi memang bantuan pemerintah biar bisa lebih luas menyasar kelompok masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19,” tandasnya. (*)

The post Manfaat Bantuan Subsidi Upah/Gaji Tahun 2021 Dirasakan 2,1 Juta Pekerja appeared first on Prokabar.

Ketua Askab PSSI Limapuluh Kota, Rizky Kurniawan Nakasari (RKN) nan juga Wakil Bupati Limapuluh Kota, mengatakan subsidi uang kursus diberikan kepada para peserta merupakan persiapan awal pengabdian dalam melahirkan pesepakbola-pesepakbola terbaik.

“Harapan kami buat peserta lisensi D ini, jadikanlah kursus ini sebagai persiapan awal untuk pengabdian melahirkan pemain-pemain sepakbola terbaik. Ini termasuk untuk semua peserta, bukan hanya yang berasal dari Kabupaten 50 kota saja,” ucapnya memberikan resmi sambutan pembukaan kursus.

“Ini awal lembaran baru kalian. Saya sebagai Ketua Askab sangat berharap banyak dari para peserta semua. Untuk sama-sama kita berjuang membangun sepakbola di kabupaten 50 kota khusus nya dan nasional umum nya. Semoga 50 kota bisa melahirkan LUGAS-LUGAS yang lain nya, bisa menembus Tiimnas U16 Indonesia,” jelas RKN.

Dia pun menyanjung kehadiran instruktur kursus, Dr. Emral Abus, M.Pd dan Syafrianto Rusli, dua orang pelatih yang termasuk pemegang lisensi pelatih tertinggi di Indonesia saat ini.

“Kursus ini benar-benar istimewa. Instruktur nya Uncu Emral Abus dan Coach Syafrianto Rusli. Kedua instruktur ini adalah 2 dari 22 orang pelatih yang memegang Licensi A Pro AFC. Ini benar-benar sesuatu yang sangat istemewa buat kami di sini,” imbuhnya.

Pembukaan kursus Lisensi D nasional di Kab. Limapuluh Kota turut dihadiri Sekretaris Umum PSSI Sumbar, Hendra Dupa. Lainnya ada Ketua KONI Kab. Limapuluh Kota Wirianto S. Sos.

Jumlah peserta 40 calon pelatih, dengan rincian 32 orang dari Limapuluh Kota dan 8 orang luar Limapuluh Kota.

“Peserta kursus ini di subsidi langsung oleh Askab 50 Kota. Subsidi bervariasi. Untuk asal Kab 50 Kota subsidi Rp.2juta dari total biaya reguler Rp.3,5juta. Jadi hanya dibebankan Rp1,5juta saja,” ujar Taufik Hidayatullah, Sekum Askab Limapuluh Kota kepada bolabeten, Senin malam.

“Sedangkan untuk peserta luar Kab 50 Kota, mendapatkan subsidi Rp.1juta, hanya dibebankan biaya Rp.2,5juta dari biaya reguler nya Rp.3,5juta itu,” imbuhnya (*)

The post Jempol! Gelar Kursus Lisensi D, PSSI Limapuluh Kota Beri Subsidi Uang Registrasi Peserta appeared first on Prokabar.

Berdasarkan data Kemnaker per 19 Oktober 2020, bantuan subsidi gaji/upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.485.687 penerima (99,43 persen), tahap II 2.981.531 penerima (99,38 persen), dan tahap III 3.476.120 penerima (99,32 persen). Sementara untuk tahap IV telah tersalurkan kepada 2.620.665 penerima (94,09 persen) dan tahap V 602.468 penerima (97,39 persen).

Subsidi gaji/upah, ungkap Ida, disalurkan melalui dua termin pembayaran. Setelah pembayaran termin pertama selesai disalurkan, Kemnaker akan kembali memproses pembayaran termin kedua subsidi gaji/upah.

“Kami targetkan pembayaran termin II dapat disalurkan pada awal bulan November setelah proses evaluasi penyaluran subsidi gaji/upah termin I ini selesai,” ujarnya

Disampaikan Menaker, dengan anggaran mencapai Rp37,7 triliun, program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah ditargetkan bagi 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (per 30 Juni 2020). Namun, hingga batas akhir penyerahan data penerima, data yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 12.4 juta pekerja/buruh.

“Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik , baik di lingkup Kemendikbud maupun Kemenag,”  ujarnya.

Ditambahkan Menaker, pekerja/buruh yang belum menerima BSU bisa dikarenakan kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan NIK.

“Sampai saat ini yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150 ribuan karena ada kekurangan atau ketidaksesuaian data. Misalnya rekeningnya tidak valid, kemudian NIK-nya kurang nomornya, kemudian nomor rekeningnya dia tidak sesuai dengan nama yang diserahkan,” ujarnya.

Ditambah Ida, dalam hal terjadi kekurangan atau ketidakvalidan data seperti nomor rekening dan NIK tersebut pihaknya mengembalikan data itu kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada pemberi kerja untuk memperbaiki data pekerjanya yang masuk dalam kriteria penerima subsidi gaji/upah,” imbuhnya. (*)

The post Penyaluran Program Subsidi Upah/Gaji dari Pemerintah Telah Mencapai 98 Persen appeared first on Prokabar.

“Paling tidak di tahun ini sekitar 400 ribu pekerja bila mengalami PHK maka mereka akan dibantu dengan skema yang tidak jauh beda dengan yang ada di kartu Prakerja. Jadi, kami menambahkan dengan sekarang dengan Prakerja 5,6 juta (penerima) dan kemudian ada skema lainnya yang dilakukan oleh BPJS-TK sekitar 400.000 pekerja,” papar Dirjen Anggaran dalam acara Dialogue Kita bertema “Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Virus Korona (Covid-19)” dengan metode video conference bersama Direktur Perbendaharaan Andin, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Prima Astera pada Kamis (9/4)

Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program kartu Prakerja dengan anggaran yang tadinya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, yang akan di-lead oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan manajemen pelaksana atau Project Management Office (PMO).

Para pekerja tersebut akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Kemudian, sambil mereka melakukan pelatihan untuk menaikkan skilling dan reskilling-nya mereka akan mendapatkan manfaat juga dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.

”Insentif dan survei akan diberikan setelah program berakhir. Survei dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan,” tambah Askolani.

Penerima manfaat dari kartu Prakerja ditujukan untuk pencari kerja yaitu pekerja informal dan formal, pelaku usaha yang terdampak dari pada Covid-19 dengan minimal usianya 18 tahun.

Untuk mendapatkan kartu Prakerja, peserta diminta untuk menyampaikan data secara onlineyang sudah disiapkan oleh PMO. Setelah itu, data akan diverifikasi oleh PMO. Kemudian insentif akan di-launching dan dilakukan oleh PMO. Selain itu pekerja yang sudah ikut dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) yang terkena PHK juga akan dibantu oleh BPJS-TK.

Ia menambahkan, bantuan Prakerja ini merupakan bentuk bansos lainnya untuk meningkatkan dan menahan daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. (*)

The post Total Cakupan Kartu Prakerja 6 Juta Orang appeared first on Prokabar.