Hal tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dilansir Kamis (6/8).

Menteri BUMN sampaikan misalnya untuk masyarakat miskin berupa program bantuan sosial, dan dukungan kepada UMKM berupa subsidi bunga dan kredit. Ia juga menambahkan bahwa upaya percepatan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan upaya kesehatan dan membangun rasa aman di tengah pandemi ini.

Rasa aman dapat mendorong masyarakat tingkat menengah ke atas untuk mulai berani membelanjakan uang atau tabungannya pada sektor-sektor produktif maupun investasi, dengan begitu diharapkan akan menggerakkan perekonomian di Indonesia.

“Program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak namun saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM, dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat. Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit,” jelas Menteri BUMN.

Pada kesempatan itu, Erick Thohir jyga turut mengkonfirmasi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (5/8) kemarin, bahwa stimulus selanjutnya dari pemerintah adalah bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” jelas Erick Thohir.

Program stimulus ini, menurut Menteri BUMN, sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini.

“Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” pungkasnya. (*)

The post Pemerintah Berikan Stimulus dan Serap Tenaga Kerja pada Proyek Padat Karya appeared first on Prokabar.

“Baik relaksasi pinjaman selama 6 bulan, termasuk subsidi bunga dan juga soal pajak. Jadi ini hampir semua saya kira sudah ter-cover,” ujar Menkop UKM saat memberikan keterangan usai mengikuti Rapat Terbatas, Rabu (29/4).

Kalau nanti situasi keadaan ekonomi membaik, Menkop UKM menyanpaikan bahwa beberapa sektor UMKM yang sekarang ini terganggu terutama di ultra mikronya, yang sudah tidak bisa usaha sebagian besar, menurutnya nanti bisa ada pembiayaan yang mudah karena selain relaksasi pinjaman juga ada kemudahan tambahan modal kerja baru.

“Jadi ini nanti bisa mengaktivasi kembali kegiatan usaha UMKM ketika mereka peluang usahanya ada,” imbuh Teten.

Untuk koperasi, Menkop UKM sampaikan sudah disepakati ada dana likuiditas yang akan dikucurkan lewat LPDB.

“Nanti koperasi-koperasi simpan pinjam yang mengalami kesulitan pembiayaan karena anggotanya tidak sanggup membayar cicilan dan banyak juga yang sekarang menarik simpanan di koperasi simpan-pinjam, nanti bisa mengajukan pinjaman ke LPDB,” tandas Teten.

Nanti LPDB, sambung Teten, akan menggunakan perlindungan kredit Jamkrindo dan Askrindo, dan juga ada syarat-syarat tentu yang harus dipenuhi oleh koperasi simpan pinjam ketika mengajukan pembiayaan untuk LPDB.

“Karena kami juga harus memastikan seluruh dana likuiditas untuk koperasi simpan pinjam itu juga tepat sasaran kepada koperasi-koperasi yang betul-betul sehat,” pungkas Menkop UKM.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa bagi mereka yang belum tercatat atau belum termasuk di dalam nasabah perbankan yang hari ini sekitar 60.606.000 pelaku usaha ini, masih ada kesempatan untuk masuk.

“Baik itu melalui KUR, UMi maupun Mekaar, dan untuk mereka pun langsung mendapatkan grace period sama dengan yang lain,” ujar Menko Perekonomian menambahkan. (*)

The post Pemerintah Siapkan Program Stimulus untuk UMKM yang Terdata di Lembaga Pemberi Pinjaman appeared first on Prokabar.