Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima oleh Menkeu dari majalah yang sama, setelah terakhir di tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa.

Menurut Majalah Global Markets, Menkeu layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani pandemi Covid–19 di Indonesia.

Majalah Global Markets menilai komitmen memberikan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak paling besar layak diapresiasi.

Selain itu, keputusan untuk memperlebar defisit melebihi batas maksimum yang di tetapkan dalam undang – undang sebesar 3 persen dari PDB, yang merupakan langkah yang tidak mudah dilakukan, juga menjadi alasan lain Menkeu memperoleh penghargaan bergengsi tersebut.

“Gelar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi Covid – 19 di Indonesia,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut hendaknya menjadi pemicu perbaikan bagi pengelolaan fiskal. “Sebab, tantangan Indonesia masih berat dan panjang ke depan. Raihan ini telah menandakan kita sudah on the right track,” tambah Menkeu.

Majalah Global Markets adalah majalah berita terkemuka di bidang pasar ekonomi internasional yang 30 tahun terakhir telah menjadi salah satu acuan bagi para pelaku dan institusi di sektor ekonomi dan keuangan internasional. Majalah ini diterbitkan pada saat pertemuan sidang tahunan IMF – World Bank Group. (*)

The post Sri Mulyani Raih Penghargaan Menkeu Terbaik Asia Timur dan Pasifik 2020 appeared first on Prokabar.

“Beberapa pihak bertanya mengenai kondisi kesehatan saya, dengan merebaknya virus Corona (Covid19). Saya, alhamdulilah tetap sehat dan terus melakukan tugas sebagai Menkeu secara penuh,” kata Sri Mulyani di laman Facebook-nya, Minggu (15/3).

Melalui laman https://www.facebook.com/smindrawati, Menkeu juga mengungkapkan bahwa Sabtu minggu, dirinya bekerja penuh melakukan rapat koordinasi melalui konferensi video dengan jajaran Kemenkeu untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah APBN dan keuangan negara dalam menangani penyebaran virus Corona (Covid19).

Menurutnya, rapat dengan video untuk mengurangi potensi penularan virus Covid19, tapi tetap efektif dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan tugas Kemenkeu.

Beberapa keputusan penting :

(1) Menerbitkan Surat Edaran bagi Kementrian Lembaga agar mereka mampu melakukan realokasi dan reprograming anggaran KL untuk penanganan masalah Covid19. Semua menteri harus memfokuskan belanja untuk mencegah dan menangani dampak penyebaran virus Covid19.

(2) Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah bagi penanganan pencegahan dan mengurangi dampak penyebaran virus Covid19.

(3) Menerbitkan pedoman Business Continuation Process (BCP) Kemenkeu, yaitu pedoman kerja dan jam kerja termasuk bekerja dari rumah (work from home) bagi jajaran Kemenkeu dalam menghadapi situasi merebaknya virus Covid19.

(4) Menyetujui usulan Dirjen Pajak, untuk menetapkan status kahar dan memperpanjang waktu penyerahan SPT Wajib Pajak Pribadi dari akhir Maret menjadi April 2020. Juga meminta WP melakukan penyerahan secara online atau melalui Kanyor Pos dan tidak melakukan pelayanan tatap langsung untuk menghindari potensi penularan.

(5) melakukan antisipasi dampak Covid19 pada masyarakat, ekonomi dan APBN, dan mengelola dampak negatif secara prudent dan efektif.

“Terimakasih atas perhatian dan dukungan semua bagi kami untuk terus menjalankan tugas menjaga Indonesia, dan menjaga Keuangan Negara bagi sebesar-besar kemakmuran dan keamanan serta kesehatan rakyat Indonesia,” pungkas Menkeu. (*)

The post Begini Kondisi Menkeu Sri Mulyani Pasca Kontak dengan Menhub appeared first on Prokabar.

Suryo Utomo bukanlah orang baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia bahkan mengawali karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada tahun 1993, tepatnya di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak.

Tahun 1998, Suryo Utomo pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Industri, dan menjadi Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2002. Beberapa bulan kemudian, ia dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri.

Tahun 2006 Suryo Utomo menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, dan tahun 2008 ia dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu. Tahun 2009 dipromosikan menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jendel Pajak Jawa Tengah I, tahun 2010 menjadi Direktur Perpajakan I, dan tahun 2015 menjadi Direktur Ektensifikasi dan Penilaian. Masih di 2015, tepatnya 1 Juli 2015, Suryo Utomo dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak. (*/hdp)

The post Ini Sosok Dirjen Pajak Yang Baru appeared first on Prokabar.

“Presiden meminta saya menyampaikan untuk tetap menjadi menteri keuangan,” katanya dilansir Prokabar dari CNBC, Selasa (22/10).

Dirinya menjelaskan bahwa Presiden memintanya untuk terus memperbaiki ekonomi Indonesia. Selain itu, dirinya juga ditugaskan untuk terus mendorong penciptaan lapangan kerja dan menjadikan ekonomi Indonesia tumbuh semakin berkualitas.

“Buat saya suatu kehormatan untuk bisa ikut membantu presiden dan wakil presiden dalam mewujudkan hal tersebut. Beliau meminta khusus kepada saya boleh menyampaikan posisinya,” kata Sri Mulyani menjelaskan.

Sementara itu alasannya bersedia kembali menjabat sebagai Menkeu. Karena saat ini Indonesia sedang menghadapi lingkungan ekonomi global yang dinamis dan tidak pasti. Pelemahan ekonomi dunia menekan dari seluruh dunia sehingga dibutuhkan kebijakan yang dapat menjaga ekonomi RI dari pelemahan ekonomi global tersebut.

“Presiden sampaikan berbagai prioritas. Saya secara pribadi suatu kehormatan melaksanakan tugas kembali sebagai menteri keuangan dengan mendorong kualitas SDM. Kita semua sering melihat anggaran perlu dieksekusikan di tingkat daerah dengan SDM yang baik, dengan birokrasi efisien, yang bebas korupsi dan kemampuan ekonomi berkualitas berkualitas yang inklusif,” ujarnya. (*/hdp) 

The post Sri Mulyani Dipastikan Kembali Jadi Menteri Keuangan appeared first on Prokabar.

Sri adalah orang pertama yang datang ke Istana Negara pada hari ini. Dirinya memenuhi panggilan Presiden dan santer diinformasikan ditunjuk kembali menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin 2019-2014.

Sri Mulyani belum memberikan keterangan apapun dan saat ini sedang berada di Istana Negara untuk menemui Presiden Jokowi.  (*/hdp)

The post Sri Mulyani Datangi Istana, Jadi Menteri Lagi? appeared first on Prokabar.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga menyampaikan donasi sebesar Rp591 juta dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kemenkeu.

Saat mendatangi beberapa daerah yang terdampak gempa dan tsunami, Menkeu juga berinteraksi dengan warga sekitar. Namun, beredar foto yang memperlihatkan Menkeu tengah memakai topi berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid dengan berswa-foto dengan warga.

Terkait dengan hal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Nufransa Wira Sakti, menceritakan pengalamannya, yang juga turut serta dalam rombongan kegiatan kunjungan kerja tersebut.

“Foto tersebut diambil ketika Menteri Keuangan RI meninjau lokasi penampungan korban gempa di Desa Vatitela, Mantikulore,” jelas Kepala Biro KLI melalui rilis yang diterima Jumat (26/10).

Kepala Biro KLI menjelaskan detil kronologi dari foto tersebut. “Setelah selesai berdialog dengan warga, beberapa ibu dan remaja putri mengajak Menkeu untuk foto selfie. Salah satu remaja putri memberikan dan meminta untuk memakai topi tersebut kepada Menteri Keuangan dan mengajak foto bersama. Menteri Keuangan secara spontan menerima ajakan tersebut sebagai bagian keramahtamahan beliau sebagai public figure,” paparnya.

Ia pun menegaskan, bahwa tidak ada niat apapun dari Menkeu untuk berfoto dengan menggunakan topi tersebut.

“Tidak ada maksud dan niat apapun dalam pemakaian topi tersebut selain menyambut baik ajakan foto bersama. Selesai dialog dan foto bersama, Menkeu melakukan door stop dengan media yang hadir. Menteri Keuangan sangat menyesalkan apabila ada pihak yang memanfaatkan dan menyalah-gunakan interaksi sosial dan ramah tamah dengan masyarakat tersebut untuk tujuan lain,” tegasnya. (*/hdp)

The post Ini Klarifikasi Kemenkeu Terkait Foto Menkeu Menggunakan Topi Kalimat Tauhid appeared first on Prokabar.

Pada tahun 2030 dunia diperkirakan akan menghadapi dampak terhadap lingkungan atas pembangunan industri yang sangat besar.
“Berbicara tentang infrastruktur yang ramah lingkungan membawa kita pada dua tujuan akhir yang berkaitan, yaitu membuat negara makmur namun tetap dapat mengatasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan,” ujarnya di Ayodya Hotel, Bali, pada Kamis (11/10).

Infrastruktur merupakan pondasi dari pertumbuhan ekonomi. Tetapi, pada saat yang sama tidak mungkin pemerintah dapat mengkompensasi perkembangan ekonomi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat mengorbankan masa depan generasi muda.

“Indonesia sendiri telah mengutamakan lingkungan dan perubahan iklim pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019,” tukas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran terkait perubahan iklim yang terus ditingkatkan. Tahun 2016 sebesar Rp73,2 triliun, tahun 2017 sebesar Rp81,8 triliun, dan ditingkat dengan tajam di tahun 2018 sebesar Rp121,45 triliun. Namun demikian, dana APBN saja tidak akan mampu mencukupi. Oleh sebab itu diperlukan investasi dari sektor swasta.

Satu alternatif instrumen keuangan yang telah disiapkan oleh Kemenkeu adalah Green Sukuk. Sejak diluncurkan pada awal tahun, instrumen ini telah menarik banyak investor. Penempatan dana akan digunakan pada berbagai proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi public, bangunan rendah karbon, manajemen air dan sampah, dan ekowisata.

“JBIC telah menjadi partner kerja Indonesia yang strategis. JBIC telah memberikan sebuah kerjasama yang sangat baik terkait kapasitas teknik di bidang pembiayaan infrastruktur,” katanya di acara yang juga memperingati 60 tahun kerjasama Bilateral Indonesia dengan Jepang ini.

JBIC, lanjutnya, telah berkontribusi pada pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia dalam pembangunan pembangkit listrik, kereta api, maupun jalan tol. Pemerintah sangat menghargai komitmen dan perkembangan yang sangat bagus dari proyek-proyek JBIC.

Pemerintah pun akan terus meningkatkan kerjasama ini dan menjadikan JBIC rekan kerja yang penting dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Sebagai penutup, Menkeu mengatakan bahwa tidak akan ada satu jenis pembiayaan ramah lingkungan yang cocok di semua negara. Setiap kebijakan serta pilihan investasi harus mampu memenuhi kebutuhan negara tersebut. Dan pada kesempatan ini Menkeu mengharapkan adanya ide-ide inovasi pembiayaan yang mampu membuka berbagai keuntungan dari infrastruktur ramah lingkungan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang. (Rel/hdp)

The post Menkeu Apresiasi 60 Tahun Kerjasama Bilateral Dengan Jepang appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan saat peluncuran OECD Economic Survey Indonesia 2018 di Sofitel Hotel Nusa Dua, Bali (10/10) dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018. OECD meluncurkan dua laporan penting yaitu OECD-Indonesia Joint Work Programme (2019-2021) dan Economic Survey of Indonesia 2018.

Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria memaparkan hasil survei yang menyoroti pentingnya kebijakan untuk meningkatkan ketahanan atas berkembangnya peningkatan risiko global. Angel Gurria mengatakan bahwa tingkat kepercayaan (confidence level) kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD.

Menteri Keuangan menanggapi bahwa hasil temuan survei tersebut bisa menjadi basis untuk kerjasama kedepan dalam konteks OECD-Indonesia Joint Work Program.
Survei ekonomi Indonesia oleh OECD dilakukan secara berkala setiap dua tahun sejak 2008. Survei tahun 2018 ini juga menandai peringatan 10 tahun kolaborasi pemerintah Indonesia dengan OECD dalam program ini.

Survei OECD menyoroti perkembangan terkini dan juga tantangan yang dihadapi negara untuk terus maju. Hasil survei memprediksi pertumbuhan Indonesia 5,2 persen tahun ini dan 5,3 persen di 2019, dan juga memaparkan agenda untuk membuat ketahan ekonomi semakin kuat dan semakin inklusif.

“Ekonomi Indonesia semakin berkembang sehat dan bonus demografi akan semakin mempercepat pertumbuhan tahun depan. Hal ini ditopang oleh tingkat kepercayaan (confidence level) kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD. Hasil temuan survei ini bisa menjadi basis untuk kerjasama ke depan dalam konteks OECD-Indonesia Joint Work Program,” kata Gurria.

Namun menurutnya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang dapat menjamin generasi mendatang mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, untuk itu infrastruktur, edukasi, kesehatan dan kualitas kerja masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan untukk memastikan pertumbuhan Indonesian berkelanjutan dan inklusif.

Survei ini juga dilakukan dengan mengakomodasi dua faktor penting. Meningkatkan pendapatan publik untuk pertumbuhan secara bersahabat, dan membuat pariwisata dalam rangka mempromosikan keberlangsungan pembangunan daerah.

“Saya sangat senang bahwa pandangan umum OECD terhadap ekonomi Indonesia sangat positif dan sangat menginspirasi,” ujar Sri Mulyani, dalam siaran rilis yang diterima.

Survei ini menurut Sri Mulyani, menekankan agar pemerintah harus menaikkan pendapatan, memperkuat pemuda sebagai aset pembangunan yang belum termanfaatkan, serta memperkuat sektor pariwisata.

Menanggapi tiga hal itu, pemerintah telah mempersiapkan antara lain: pemerintah mentargetkan peningkatan pemasukan pajak 16,4 persen pada 2019, kemudian sejumlah program peningkatan kapasitas pemuda seperti pendidikan anak usia dini dan akses terhadap sertifikasi guru dan dana operasional sekolah, sedangkan untuk pariwisata, Presiden memberi perhatian khusus dan telah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pariwisata, serta terus melakukan pendekatan holistik sesuai dengan strategi nasional pariwisata.

Kemitraan dengan OECD ini adalah kesempatan untuk membagi pengalaman secara dua arah mengenai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menurut Menteri Keuangan, “Pengalaman pembangunan segenap negara maju OECD banyak lessons learned yang bisa digali untuk Indonesia, kita bisa ambil pengalaman mereka yang evidence based bisa digali.” sambungnya.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa, Indonesia menjalin kerjasama dengan OECD karena sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang senang belajar dan senang berbagi pengalaman. Kerjasama Indonesia dan OECD meliputi area kebijakan ekonomi dan pembangunan yang meliputi administrasi dan kepatuhan perpajakan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, pengembangan UKM, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.(*)

The post Survei Ekonomi OECD: Ekonomi Indonesia Sangat Positif appeared first on Prokabar.

Film yang dibintangi Dian Sastrowardoyo, Oka Antara, Nicholas Saputra, dan Hannah Al Rashid ini mengajak masyarakat melihat makanan khas di kota Surabaya, Pamekasan, Pontianak, dan Singkawang.

Film ini memanjakan pencinta kuliner maupun menjadi sarana informasi mengenai kuliner Indonesia. Melalui cerita yang diadaptasi lepas dari novel Laksmi Pamuntjak, empat karakter manusia menyusuri kekayaan rasa di Jawa Timur dan Kalimantan Barat.

Aruna, Farish, Nad, dan Bono menelusuri makanan dan menyisihkan perbedaan atas nama petualangan kuliner. Secara personal para pemeran mengaku terkesima dengan makanan-makanan yang baru mereka temui.

Dukungan dari berbagai kalangan seperti aktor Reza Rahadian, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI Triawan Munaf dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah menonton film produksi Palari Film.

“Tidak ada cara berpromosi yang lebih efektif untuk mengangkat film dan kuliner selain melalui film itu sendiri. Film ini melakukannya dengan renyah dan berselera tinggi,” tutur Triawan Munaf.

Film ini memang mempromosikan kuliner Indonesia yang kaya. Perjalanan para sahabat mencoba berbagai kuliner Indonesia bisa jadi inspirasi bagi siapapun yang hendak melakukan road trip mengenal Indonesia.

“Saya benar-benar menyukai cara film ini menampilkan kehidupan sehari-hari tapi mempunyai kedalaman cerita. Saya suka sekali aktingnya Dian Sastrowardoyo, Nicholas Saputra, Hannah Al Rashid, dan Oka Antara. Saya rasa mereka bisa memberikan banyak sekali pelajaran tanpa harus menggurui,” aku Sri Mulyani Indrawati.

“Saya harap banyak masyarakat dapat menonton film Aruna dan Lidahnya. Ini adalah cerita tentang kita, tentang kekayaan budaya kita, tentang diri kita, tentang perasaan kita, tentang cara kita bergaul, tentang banyak sekali kekayaan dari kuliner Indonesia yang banyak sekali bahkan kita tidak tahu,” tambahnya lagi.

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Reza Rahadian setelah menyaksikan Aruna dan Lidahnya. “Suka banget filmnya, tidak melodramatis, semuanya sangat mulus, perjalanan cerita mereka berempat, saya sih happy banget nontonnya, to be honest,” ungkap Reza Rahadian.

“Saya berharap orang-orang akan berbondong nonton film ini, karena bukan hanya kulinernya yang menarik, itu sudah pasti, tapi perjalanan cerita mereka juga menarik. Mudah dicerna dan saya yakin banget banyak orang relate sama film ini,” pungkas Reza. (beb)

The post Tentang Film Aruna dan Lidahnya Ini Kata Reza Rahadian, Triawan Munaf dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati appeared first on Prokabar.

Disampaikan kerja sama dan kepercayaan dunia usaha juga sangat penting dalam menjaga perekonomian Indonesia untuk terus dapat maju di tengah gelombang pasang dunia.

“Pemerintah tetap waspada dan terus memantau perkembangan situasi global dan kondisi perekonomian kita, seperti perkembangan perang dagang Amerika Serikat dengan China, Eropa dan negara lain,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/9).

Menurut Menkeu, perkembangan kebijakan kenaikan suku bunga Fed Fund Rate dan pengetatan likuiditas, dinamika harga minyak dunia, perkembangan krisis di negara-negara emerging dan kondisi geopolitik di seluruh kawasan yang memiliki potensi spillover (efek pengaruh dan penularan) yang signifikan.

Menkeu menegaskan, Pemerintah akan memonitor dampak dari kebijakan yang telah diambil, misalnya kebijakan pengedalian impor, penundaan proyek dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi. Upaya meminimalkan dampak negatif dilakukan dengan memacu sumber pertumbuhan lain, seperti investasi dalam negeri.

“Setiap kebijakan dan tindakan korektif untuk menyelesaikan suatu masalah, pasti memiliki dampak yang kadang tidak mudah. Namun pemerintah tidak akan segan mengambil kebijakan untuk melindungi kepentingan perekonomian dan kepentingan bersama,” kata Menkeu.

Ia menambahkan, Pemerintah juga akan senantiasa menyesuaikan bauran kebijakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi, fleksibilitas dan pragmatisme diperlukan pada saat negara menghadapi ketidakpastian tinggi.

“Namun fokus pemerintah akan tetap sama, yaitu bagaimana terus membangun fondasi ekonomi yang makin kokoh dan terus berupaya melindungi dan memperkuat kelompok masyarakat yang paling rentan dan miskin,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Pemerintah Waspadai Perkembangan Situasi Perekonomian Global appeared first on Prokabar.

“Apa yang membedakan setiap negara adalah kerentanan terhadap faktor eksternal. Indonesia bukan pada hutangnya, namun pada defisit transaksi berjalan,” kata Sri Mulyani dalam wawancara dengan Bloomberg di sela kegiatan World Economic Forum (WEF) untuk ASEAN di Hanoi, Vietnam,  Rabu (12/9).

Menkeu mengingatkan, undang-undang di Indonesia mengatur bahwa Defisit Transaksi Berjalan tidak boleh melewati angka 3 persen dari Product Domestic Product (PDB). “Angka tersebut masih dalam kendali,” tegasnya.

Menurut Menkeu, ketika Amerika Serikat memiliki sentimen terhadap negara berkembang di belahan dunia lain, hal itu menciptakan dinamika. Melihat tantangan tersebut, Pemerintah menurunkan defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan diatasi dengan membatasi impor secara selektif untuk menjaga momentum.

Selain itu, Pemerintah juga tengah berupaya meredam gejolak dinamika ekonomi global dengan membuat kebijakan yang memperhatikan faktor psikologis atau sentimen pasar disertai dengan aktif mengkomunikasikan kebijakan kepada para pemangku kepentingan. (*/hdp)

The post Menkeu: Melemahnya Rupiah Lebih Berpengaruh Pada Defisit Transaksi Berjalan appeared first on Prokabar.

Menkeu menilai, pernyataan Ketua MPR-RI itu sebagai pernyataan politis yang menyesatkan. Ia menjelaskan, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp396 triliun itu dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017.

“Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu,” kata Sri Mulyani melalui fanpage facebooknya, yang baru diunggah beberapa saat lalu.

Sementara itu, lanjut Menkeu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN (Surat Perbendaharaan Negara)/SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management).

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” tulis Sri Mulyani dengan nada bertanya.

Terkait perbandingan data yang disampaikan Ketua MPR-RI, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan beberapa hal berikut:

1.Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali.

“Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%,” terang Sri Mulyani.

Bahkan, lanjut Menkeu, di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%.

Ia menjelaskan, anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018, lanjut Menkeu, menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

2.Terkait perbandingan pembayaran pokok utang dengan Dana Desa, Menkeu menjelaskan, karena Dana Desa baru dimulai tahun 2015, maka sebaiknya dibandingkan dengan pembayaran pokok utang dengan Dana Desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat.

Menurut Menkeu, pada tahun 2018 rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali.

“Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang,” ujar Menkeu seraya menekankan, bahwa arahnya adalah menurun tajam.

Ditegaskan Menkeu Sri Mulyani, Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Ia menunjuk contoh, defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara.

Defisit APBN, lanjut Menkeu, terus dijaga dari 2,59% per PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%.

“Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia,” tegas Sri Mulyani.

Defisit keseimbangan primer pun, lanjut Menkeu, juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Ia menunjuk contoh, tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun.

“Sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak,” tegas Menkeu.

Menurut Menkeu, selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0% (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), menurut Menkeu, tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%.

“Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang,” tegas Menkeu.

Hasilnya, lanjut Menkeu, Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016.

Mengakhiri penjelasannya, Menkeu Sri Mulyani menekankan, APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Ia meyakinkan, komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini.

Karena itu, Menkeu mengajak semua pihak untuk mencerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat. (*/hdp)

The post Inilah Penjelasan Menteri Keuangan Mengenai Masalah Utang Pemerintah appeared first on Prokabar.

“Ya Buuuuu.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengajaknya mengambil foto ‘lautan manusia’; itu untuk diposting dimedsos masing-masing.

“Kalian punya saya juga punya medsos,” kata Sri sambil mengambil video.

Sri Mulyani awalnya meminta kepada seluruh CPNS dan jajaran pejabat. Dengan disebarnya vodeop di medsos oleh 6.670 orang pegawai baru itu, Menkeu hendak mengajak anak-anak itu, bangga akan Indonesia, sekaligus membuat bangga.(laf)

The post ​Sri Mulyani: Selamat Bekerja, Wow 6.670 Orang pun Bersorak appeared first on Prokabar.