Hal ini diketahui ketika DPRD Kota Padang menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Dinas Perdagangan Kota Padang, di Kantor DPRD Padang, Senin (29/6).

“Kenapa tunggakan SPR Plaza Padang sampai berlarut-larut hingga mencapai angka Rp7,3 miliar. Pemerintah harus segera menagih kepada management SPR Plaza Padang. Bagaimanapun Kota Padang butuh PAD yang cukup besar, karena begitu banyak kebutuhan kota yang belum terpenuhi hingga saat ini,” tegasnya.

Anggota komis I DPRD Kota Padang Budi Syarial meminta Pemko Padang bertindak tegas kepada pengusaha yang menunggak dalam hal pembayaran restribusi pajak dan lain-lain.

“Jika SPR masih belum bayar tagihan ke Pemko Padang, sebaiknya SPR Plaza disegel saja hingga terjadi pembayaran. Belajar dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, pemerintahnya menyegel gedung-gedung yang tidak membayar restribusi pajak. Jika tidak disegel dan dikunci, mereka pasti tidak akan melakukan pembayaran,” jelasnya.

Budi berharap Pemko Padang belajar dengan PLN dalam melakukan penagihan tunggakan ke SPR Plaza Padang.

“Sebelumnya PLN melakukan pemutusan listrik terhadap SPR Plaza karena menunggak pembayaran tagihan listrik. Alhasil Management SPR Plaza harus membayar tunggakan listrik kepada PLN sebesar tujuh ratus juta untuk kembali menghidupkan listrik,” tegasnya.

Budi meminta jika management SPR Plaza Padang tidak sanggup lagi, sebaiknya mundur saja dan Pemko mengkaji ulang perjanjian yang telah dibuat.

“Jangan enak-enaknya saja, sudah mencaplok terminal angkot, tidak pula membayar pajak. Jika Pemko tidak sanagup menyelesaikan, tentu pengusaha-pengusaha yang lain melakukan hal yang sama,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar, menjelaskan bahwa tunggakan restribusi pajak dari SPR Plaza Padang sebanyak Rp7,3 milyar telah berlangsung sejak tahun 2013 yang lalu.

“Kita telah bertemu dengan manaagement SPR Plaza Padang, dan kita telah melakukan koordinasi dengan penasehat hukum Pemko dalam hal penanganannya,” terangnya.

Lebih lanjut, Andree memaparkan akan melakukan langkah-langkah hukum jika pihak management ingkar dalam hal pembayaran tunggakan ke Pemko Padang.

“Pihak management harus mencicil hutang sebanyak Rp7,3 milyar ke Pemko Padang. Jika tidak melakukan pembayaran kita akan melakukan langkah-langkah hukum,” jelasnya.(mbb)

The post Tunggakan Rp7,3 Miliar, DPRD Desak Pemko Padang Tagih ke SPR appeared first on Prokabar.

“Ya, memang karena penunggakan pembayaran listrik yang kemungkinan kurang lebih tiga bulan, tapi saya tidak tahu pasti karena itu kewenangan orang keuangan,” ujar Barata Laksamana, salah seorang staf marketing  PT CSR.

Ia mengatakan bahwa pihaknya masih membicarakan solusi tersebut dengan pihak pedagang, namun hingga saat ini masih belum ada kejelasannya.

“Kami masih mencari solusi ini dan kami meminta bantuan pedagang agar bisa bisa memecahkan permasalahan ini,” lanjutnya.
Sementara itu, pedagang yang berjualan di lokasi SPR menurutnya tidak pernah menunggak dalam pembayaran bulanan.

“Kalau pedagang tidak ada yang menunggak, semuanya membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan,” sambungnya.

Sementara itu, Store Manager Matahari Mall, Irfan mengatakan pihaknya mengalami kerugian dengan kejadian tersebut, sementara untuk solusi listrik mati tersebut belum diperoleh saat ini.

“Kalau kerugian sudah pasti kami rugi dengan kejadian ini. Tapi untuk angka belum bisa kami sebutkan,” katanya.

Ia mengatakan hingga berita ini diturunkan, pihaknya masih menunggu kepastian dari pihak PT CSR yang mengelola SPR.(*/mbb)

The post Ini Penjelasan PT CSR Soal Pamadaman Listrik di SPR appeared first on Prokabar.

Saat dikonfirmasi, Ketua pedagang di SPR Harmainis Jhon mengakui adanya tunggakan listrik tersebut.

“Tadi kami sudah konfirmasi kepada pihak PLN, katanya kami harus berkoordinasi dengan pihak Bank Bukopin,” katanya.

Saat pihaknya melakukan konfirmasi kepada pihak Bank Bukopin, ternyata uang pembayaran listrik yang biasanya ditanggulangi oleh bank tersebut belum dibayarkan oleh pengelola.

“Kalau untuk pembayaran listrik ini kan merupakan kerja sama antara PT CSR (pengelola SPR), Bank Bukopin dan PLN dalam hal pembayaran listrik,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak PT CSR untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Menurutnya, padamnya listrik ini bukan kali pertama terjadi di gedung SPR.

“Dulu juga pernah terjadi beberapa kali, tetapi cepat ditanggulangi. Saat ini cukup lama,” ujarnya.(*/mbb)

The post Lisrik di SPR Dipadamkan, Ini Ternyata Penyebabnya appeared first on Prokabar.