Namun, seperti diketahui bersama, pandemi Covid-19 melahirkan krisis ekonomi yang serius. Berbagai sektor industri di Tanah Air menghadapi masa-masa yang suram. Tanpa terkecuali, krisis ini juga memukul industri media nasional. Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja untuk karyawan perusahaan media menjadi semakin nyata, ketika industri media nasional dihadapkan pada perfoma bisnis yang menurun secara drastis, sebagaimana juga terjadi pada sektor lain secara bersamaan. Dalam konteks inilah, kami menganggap penting dan mendesak dilakukannya tindakan konkret oleh Negara untuk membantu industri media, para wartawan, dan seluruh pekerja media yang terdampak oleh krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Kami—Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media—dengan ini mendorong pemerintah untuk menaikkan stimulus di luar stimulus ekonomi sebesar Rp405 triliun yang sudah diputuskan pemerintah. Untuk menyelamatkan daya hidup pers nasional yang sedang menghadapi krisis ekonomi serius akibat pandemi Covid-19, kami menyampaikan aspirasi sebagai berikut ini. Aspirasi ini kami ajukan sebatas dalam konteks periode pandemi Covid-19:

1. Mendorong Negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.

2. Mendorong Negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut.

3. Mendorong Negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei – Desember 2020.

4. Mendorong Negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.

5. Mendorong Negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.

6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dll. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

Kami yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Media dan

Asosiasi Profesi Media:

Serikat Penerbit Pers (SPS) | Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) | Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) | Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) | Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) | Forum Pemred | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) | Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) | Pewarta Foto Indonesia (PFI) | Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) | Dewan Pers.(rls)

The post Insentif Ekonomi Untuk Menopang Daya Hidup Pers, Dalam Situasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 appeared first on Prokabar.

Dalam himbauan SMSI Provinsi Sumbar yang ditandatangani oleh Ketua Zulnadi, SH dan Sekretaris Gusfen Khairul itu diminta kepada anggota SMSI yang meliput di lapangan untuk selalu waspada dan mawas diri. Lengkapi diri dengan perlindungan sesuai standar protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer dan menjaga jarak minimal satu meter.

Kemudian, senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dengan menghormati hak hak pribadi pasien yang terpapar Covid 19, baik dalam status Orang Dalam Pemantauan (ODP), PDP (Pasien Dalam Pengawasan) Suspec maupun yang telah dinyatakan Positif Covid 19 oleh Lembaga/RS yang berwenang.

Anggota SMSI hendaknya berperan serta ikut menenangkan masyarakat dalam bentuk penyajian berita yang menyejukan, tidak bombastis dan tidak sensasional.

Zulnadi mengarapkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah yang diberi wewenang menangani kasus Covid 19. “Jangan membuat dan ikut menyebarkan berita hoak. Jika mengutip informasi media sosial, pastikan dan lakukan cek and ricek sampai diyakini kebenaran informasinya,” kata Zulnadi menambahkan. (rls)

The post SMSI Sumbar Himbau Anti Hoax dan Berita Sejuk Covid 19 appeared first on Prokabar.

Menurutnya, tugas pemerintah sangat berat dalam mengawasi peredaran hoax dan ujaran kebencian di dunia maya. “Atas dasar itulah pihak lain yang berkaitan perlu ikut membantu pemerintah secara nyata dalam mengatasi hal tersebut,” katanya, Minggu (23/9).

Seperti yang dilakukan oleh organisasi, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dengan bertujuan membantu Satuan Tugas (Satgas) Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memerangi kedua hal di atas. Lembaga ini telah menghimpun informasi terkait website yang terindikasi disalahgunakan untuk memprovokasi masyarakat.

Menurutnya, banyaknya jumlah website yang beredar tentunya membuat pemerintah membutuhkan bantuan dari banyak pihak. “Ada situs aba-abal yang memplintir pernyataan narasumber, kemudian disebarluaskan di internet,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa negara berhasil menekan para pemilik platform untuk diajak kerja sama dalam memerangi hoax dan ujaran kebencian. Seperti di negara Jerman dan Inggris yang secara tegas memberikan sanksi tegas terhadap Medsos bila membiarkan hal negatif tersebar.

“Di Inggris pemilik Medsos dapat dikenakan denda sejumlah uang bila ada hoax tersebar di platformnya,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan melibatkan pemilik platform, tentu saja membuat aparat penegakan hukum semakin efektif dalam menindak penyebar hoax dan ujaran kebencian.

“Jika hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum dan instansi pemerintah akan terlalu sulit menangkal kedua hal negatif itu,” ungkapnya. (*/hdp)

The post Libatkan Pemilik Platform Medsos Perangi Hoax appeared first on Prokabar.