Kesiapan tersebut mencakup sumber daya, teknologi, hingga pengalaman dalam implementasi pelaksanaan program sejenis di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan saat ini, XL Axiata juga tengah membantu Jakarta Smart City dalam penerapan solusi Internet of Things (IoT) guna menangani persoalan banjir.

Chief Enterprise and SME Officer XL Axiata, Feby Sallyanto mengatakan, Ketahanan ekonomi nasional akan terwujud antara lain melalui digitalisasi guna menciptakan kota cerdas dan kawasan pedesaan yang terhubung.

Dengan demikian, digitalisasi yang saat ini semakin masif di dunia usaha dan pemerintahan akan bisa memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan kota cerdas dan pedesaan yang terhubung, diperlukan layanan ICT yang terintegrasi sebagai komponen utama pembentuknya.

“Dengan keahlian, sumberdaya, dan pengalaman yang ada, XL Axiata Business Solutions siap sepenuhnya mendukung akselerasi transformasi digital Indonesta.” terangnya.

Menurut Feby, perluasan implementasi ICT dan digitalisasi, setidaknya mencakup tiga hal.

Pertama, ketahanan ekonomi yang memungkinkan terdistribusinya ekosistem digital secara kokoh dan merata untuk penguatan ekonomi nasional.

Kedua, pembangunan infrastruktur berupa pengembangan jaringan secara luas untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan lebih berdaya.

Ketiga, stimulasi kewirausahaan, yaitu dengan menjaring inovasi dan keterlibatan pegiat usaha lokal di tingkat UMKM.

Feby menambahkan, berbekal kelengkapan infrastruktur penunjang, teknologi, sumberdaya manusia dan teknis, hingga pengalaman menyediakan layanan ICT ke ribuan institusi bisnis dan pemerintahan, XL Axiata Business Solutions siap memberikan dukungan layanan ICT untuk mewujudkan program smart city dan pedesaan terhubung.

Saat ini, XL Axiata Business Solutions menjadi mitra penyediaan layanan ICT bagi lebih dari 3.000 pelanggan korporasi dan UMKM yang bergerak di lebih dari 300 jenis industri, termasuk instansi pemerintah dan penyedia layanan publik.

Sumberdaya infrastruktur yang dimiliki XL Axiata Business Solutions antara lain berupa data center di lokasi-lokasi strategis di dalam negeri dengan sistem perlindungan keamanan data.

Selain data center di area Jabodetabek, saat ini XL Axiata juga memiliki data center di Pekanbaru, Bandung, dan Surabaya. Semua data center tersebut telah mengantongi sejumlah sertifikasi untuk keamanan data, serta kelayakan teknis guna mendukung ekosistem digital, serta dukungan jaringan yang andal.

Pada infrastruktur jaringan, XL Axiata Business Solutions ditopang oleh jaringan XL Axiata yang terus diperkuat, termasuk melalui ekspansi akses transmisi serat optik guna menopang peningkatan penggunaan big data.

Implementasinya diwujudkan melalui peningkatan jaringan backbone antarkota meliputi hampir semua pulau utama Indonesia.

Telah dilakukan penambahan Panjang backbone dan kemitraan strategis untuk pembangunan serat optik bawah laut. Selain itu juga telah dilakukan peningkatan kapasitas dan perlindungan jaringan backbone dan internet upstream.

Masih terkait infrastruktur, XL Axiata juga telah membangun jaringan antar data center dan kawasan industri. Insfrastruktur ini bersifat multipath dan ring. Selain itu, XL Axiata juga bermitra dengan Google dan Facebook dalam proyek pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) antarbenua. Jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan Indonesia, Singapura, dan Amerika Utara ini berkemampuan multi-link.

Dukung penanganan banjir dan solusi smart city dengan teknologi IoT  

Dari sisi pengalaman, XL Axiata Business Solutions telah membantu sejumlah pemerintah kota/kabupaten dalam upaya digitalisasi di daerah masing-masing.

Saat ini, XL Axiata Business Solutions sedang mendukung implementasi teknologi digital di salah satu kota besar di Indonesia guna menangani masalah banjir melalui program Jakarta Smart City. Pada proyek ini, XL Axiata menerapkan “IoT Flood Monitoring” guna memantau tingkat ketinggian air di sejumlah titik utama yang mempengaruhi potensi terjadinya banjir.

Teknologi ini memberikan manfaat berupa sensor sungai yang real time dengan sistem pemantauan, konektivitas yang andal, smart city dashboard, serta big data dan analitik.

XL Axiata Business Solutions juga telah membantu salah satu kota di Sumatra dalam merintis program smart city. Di kota ini, telah berhasil diterapkan teknologi IoT dalam penerapan smart light untuk penerangan jalan umum.

Dengan digitalisasi, operasional penerangan jalan bisa berlangsung secara efisien dan efektif, meliputi waktu menyala dan padam, tingkat kecerahan lampu, hingga penggunaan energinya.

Selain itu, telah diterapkan juga solusi “IoT Thermal Imaging” untuk mengukur suhu tubuh guna yang ditempatkan di perkantoran. Solusi ini telah diimplementasikan di gedung-gedung perkantoran guna mencegah penularan penyakit berbahaya. (rel)

The post XL Axiata Business Solutions Siap Dukung Percepatan Digitalisasi appeared first on Prokabar.

Dukungan XL Axiata ini tertuang dalam perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kedua pihak pada Maret 2020 lalu di Jakarta oleh Walikota Bengkulu, Helmi Hasan dan Chief Enterprise & SME XL Axiata, Feby Sallyanto.

Setelah sempat tertunda karena wabah Covid-19 dalam tiga bulan terakhir, kedua pihak mulai lagi melanjutkan implementasi rencana menuju smart city. Salah satunya berupa penyerahan Router XL dari Program GDK (Gerakan Donasi Kuota) sebanyak 22 unit di Bengkulu, Senin (13/7).

Feby Sallyanto mengatakan, XL Axiata menyambut baik kerjasama dengan Pemkot Bengkulu ini. Banyak layanan solusi berbasis internet dan teknologi digital yang pihaknya miliki yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di Pemkot Bengkulu guna meningkatkan produktivitas kinerja para pegawai, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat.

“Lebih dari itu, kami sangat menghargai inisiatif Pemkot Bengkulu untuk membangun smart city sebagai cara untuk memajukan Kota Bengkulu dan warganya dengan memanfaatkan keunggulan teknologi digital.” ungkapnya.

Menurut Feby, kerjasama smart city ini mencakup sejumlah sektor strategis dalam pelayanan kepada masyarakat Bengkulu, yaitu pendidikan, kesehatan, operasional, pemberdayaan perempuan, kelautan, perhubungan, dan infrastrukur.

Sementara itu, Walikota Bengkulu, Helmi Hasan mengatakan, Teknologi digital berkembang sangat pesat dan menawarkan berbagai solusi yang bisa meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja kita.

“Selama ini kami sudah melihat sendiri, implementasinya di sektor swasta atau di pemerintahan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami di Pemkot Bengkulu memandang, memang sudah seharusnya kami mengaplikasikan teknologi digital ini untuk meningkatkan kinerja kami dalam membangun daerah dan melayani warga.” ungkapnya.

Menurut Helmi, sebagian besar dari warganya kini juga sudah mengakses layanan data. Begitu pun penggunaan internet sudah menjadi kebutuhan warganya untuk mendukung berbagai aktivitas. Di sisi lain, jaringan data dengan kualitas bagus juga terus dibangun di Kota Bengkulu, termasuk XL Axiata. Helmi Hasan berharap melalui program smart city ini akan terwujud visi “Kota Bengkulu yang Religius dan Bahagia”.

Pada sektor pendidikan, XL Axiata melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) Gerakan Donasi Kuota – GDK, memberikan dukungan di bidang pendidikan dengan menyediakan router XL untuk kegiatan belajar dan mengajar di 32 sekolah. Sekolah yang mendapatkan fasilitas ini meliputi SMP Negeri di Kota Bengkulu dan beberapa SMA/SMK Negerii.

Fasilitas router XL program GDK tersebut dilengkapi dengan paket data 20GB setiap bulannya secara gratis selama 1 tahun untuk membantu proses belajar mengajar siswa maupun guru. Selain itu pada hari yang sama telah dilakukan perjanjian kerjasama antara XL Business Solution dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dalam pembelian SIM Card Biz yang akan digunakan untuk pengisian Paket WFH selama masa Covid-19 ini dalam mendukung proses belajar secara online.

Pada sektor kesehatan, XL Axiata memberikan solusi digital berupa aplikasi kesehatan untuk Rumah Sakit kota dan puskesmas – puskesmas agar masyarakat dapat melakukan konsultasi online untuk menghindari penumpukan massa di tempat-tempat kesehatan tersebut. Aplikasi tersebut juga akan memuat rekam medis online sehingga terpantau oleh Dinas Kesehatan.

Solusi lain adalah untuk melakukan tracking mobil ambulance dan juga thermal imaging untuk memonitor temperatur tubuh manusia di masa pandemi Covid-19 ini. Tracking atau pemantauan ambulance diperlukan untuk memantau pergerakan ambulance-ambulance dan juga kinerjanya. Selama ini pelaporan yang dilakukan masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp Group.

Pada sektor operational, untuk Dinas Perhubungan Kota Bengkulu,  XL Axiata akan memberikan solusi “Smart PJU” untuk efisiensi biaya operational listrik. Solusi ini mampu memberikan manfaat berupa memudahkan pemantauan PJU (Penerangan Jalan Umum), memonitor penggunaan listrik dan mengolah informasi untuk mempermudah perencanaan perawatan dan perbaikan dari PJU.

Sementara itu, di sektor kelautan, melalui program CSR, XL Axiata memberikan dukungan dengan menyediakan handphone 26 unit yang sudah terinstall aplikasi Laut Nusantara kepada para nelayan Bengkulu melalui program Laut Nusantara. Pada bidang pemberdayaan perempuan, XL Axiata akan memberikan dukungan melalui program CSR Sisternet yang kini bisa diakses dalam bentuk aplikasi, yang di dalamnya bisa didapatkan banyak materi edukasi bagi kalangan perempuan, termasuk materi pelatihan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

XL Axiata juga bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Bengkulu akan mengadakan lomba video dalam rangka Komitmen XL Axiata untuk mendukung program BNPB dalam mengedukasi informasi mengenai Covid-19 kepada masyarakat.

Guna mendukung smart city Kota Bengkulu, XL Axiata memastikan akan menyiapkan jaringan data yang memadai. Saat ini tercatat ada sekitar 410 BTS termasuk 175 di antaranya BTS 4G yang melayani sekitar 122 ribu pelanggan di ibukota Provinsi Bengkulu ini. Hampir semua kelurahan di kota ini telah terlayani dengan jaringan 4G. (rel)

The post Ini Bentuk Dukungan XL Axiata Dalam Mewujudkan Bengkulu menjadi Smart City appeared first on Prokabar.

Dipastikan, dengan adanya aplikasi ini, seluruh perjalanan dinas mudah terpantau. Dengan kepastian, perjalanan dinas tidak bisa lagi seenak hati pejabat atau sembarangan.

“Ini dalan rangka mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel,” kata Bupati Pasaman, Yusuf Lubis didampingi Wakilnya, Atos Pratama dan Sekda, Mara Ondak.

Diakui Bupati Yusuf, aplikasi e-SAPD merupakan implementasi dan wujud nyata dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
SPBE ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, trasparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sudah maju. Maka cara kerja, cara belajar, cara berbagi informasi sudah berubah. Dengan e-SAPD, kita bisa bekerja dimana saja tidak mengenal waktu dan tempat untuk mengabdi sebagai pelayan masyarakat,” tukas Bupati Yusuf.

Selain itu, adanya e-SAPD juga untuk mempermudah pengambilan keputusan atau sacam persetujuan dan disposisi surat, bila seorang pejabat sedang tidak di tempat. (Ola)

The post e-SAPD Diresmikan, Perjalanan Dinas Pejabat Pasaman Bakal Terawasi Ketat appeared first on Prokabar.

Hal itu ditandai setelah dilakukannya launching secara resmi pemakaian Kartu Tap Cash pada pintu masuk kolam renang Teratai oleh Wali Kota Padang Mahyeldi di halaman Kantor Dispora Kota Padang, Senin (11/11).

Wali Kota Mahyeldi mengatakan, melalui upaya pembayaran masuk kolam renang Teratai dengan non tunai ini merupakan salah satu bahagian untuk menimalisir penggunaan uang tunai. Selain itu, upaya ini juga bagian dari program untuk menjadikan Kota Padang sebagai ‘Smart City’.

“Trans Padang sudah menggunakan kartu. Tinggal nanti kapan-kapan perlu nanti dengan hanya 1 kartu itu bisa transaksi di mana saja,” kata Mahyeldi dilansir Prokabar dari Humas Padang.

Sementara itu, Kadispora Kota Padang Mursalim mengatakan masuk kolam renang Teratai harus menggunakan pembayaran non tunai.

“Pengunjung yang masuk harus menggunakan top cash yang dikeluarkan oleh BNI 69. Pembayaran ini mengunakan kartu top cash dengan harga yang sama,” tambahnya.

Pengunjung bisa membeli kartu top cash ini didepan pintu masuk kolam renang teratai dan seluruh agen BNI kota Padang. Dengan harga Rp 20.000 sudah termasuk saldonya. Sehingg kartu yang telah berisi saldo digesek pada alat yang tersedia di pintu masuk.

“Saldo terendah pada kartu untuk pelajar sebesar Rp5.000 dan mahasiswa Rp10.000. Sedangkan masuk pada hari libur Rp12.000,” ucapnya.

Mursalim menyebut, penggunaan kartu untuk masuk ke arena kolam renang guna memaksimalkan retribusi. Serta menghindari terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dispora Kota Padang. (*)

The post Kini Masuk Kolam Renang Teratai Padang Bayarnya Non Tunai appeared first on Prokabar.

“Tapi sepanjang pengamatan saya, smart city baru berujud proyek di pemerintahan daerah untuk menjawab kemajuan teknologi informasi,”ujar Azre saat menjadi pemateri pada Workshop Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik yang di gelar Komisi Informasi (KI) Sumbar, Kamis 31/10 di Kantor KI jalan Sisingamaraja Nomor 36 Padang.
Menurut Azre mestinya output sebuah program smar city adalah smart people in the city.

“Smart City harus mencerdaskan warga kota tersebut, tapi apa? smart city kesannya sekedar gagahan balaka,” ujar Azre.

Jurnalis, kata Azre silahkan kuliti website pemerintahan daerah seberapa jauh memuat konten yang dituju keterbukaan informasi publik menurut UU 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Lihat saja website masing badan publik di Sumbar apakah memuat DPA nggak?, dan kalau ada pun diupayakan naroknya tersembunyi dan tidk eye catching, tidak seperti website Kemenkeu RI yang memajang soal anggaran dengan cara simple dan menarik mudah dipahami publik,”ujar Azre.

Padahal menurut Azre utama dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik itu adalah memberikan akses mudah soal anggaran untuk transparansi.

“Dan menciptakan pemerintahan clean and clear,”ujar Azre.

Terus Komisi Informasi sebagai lembaga negara dilahirkan UU Keterbukaan Informasi Publik mestinya harus berani mengungkap ke publik soal pengelolaan informasi di badan publik.

“Sudah informatif atau menuju informatif, maupun tidak informatif dengan indikator yang diatur baik oleh UU maupun oleh aturan dilahirkan Komisi Informasi Pusat, unumkan saja, biar publik tahu,”ujar Azre.

Selain itu untuk nyatanya keterbukaan informasi kepala daerah harus berani membuat aturan tidak populer terhadap kepala dinasnya.

“Misalnya kalau kalau website OPD tidak memajang anggaran maupun realisasi berdasarkan perencanaan kasih phunisment seperti memotong tunjangan kinerjanya. Pertanyaan saya berani nggak ini dilakukan oleh kepala daerah, ada tapi tidak semuanya mungkin.”ujar Azre.

Selain itu konsistensi dan kompetensi kepala daerah atau kepala OPD memaknai bahwa keterbukaan itu merupakan safety belt dalam menjalankan tugas.

“Kalau kepala dinas atau direktur BUMD memahami maksud dari pro keterbukan untuk transparansi uang rakyat pasti berani menerapkan prinsip keterbukaan anggaran,”ujar Azre.

Workshop satu hari digelar Komisi Informasi merupakan upaya kolaborasi KI dengan media pers dan organisasi media pers.

“Kita laksanakan ini untuk makin memasivekan keterbukan informasi publik menuju Sumbar Provinsi Informatif,”ujar Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi. (rel)

The post Smart City Jangan Hanya Sekedar Proyek Saja appeared first on Prokabar.

Penghargaan ini diterima melalui presentasi program Smart City terlebih dulu sehari sebelumnya oleh tim evaluator. diterima langsung oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi, yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Suardi, Kabag Humas, Imral Fauzi, Kabid Aplikasi dan Sistem Informasi Dinas Kominfo, Windra Deddy.

Wali Kota Padang, Mahyeldi mengatakan program Smart City Kota Padang sudah berjalan hampir satu tahun, sudah memberikan berbagai kemudahan, efisiensi serta pelayanan cepat kepada masyarakat. “Bukan itu saja, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun semakin baik, sehingga apa yang menjadi program Pemko Padang sudah mulai terlaksana secara baik” ujarnya.

Lalu, kendati baru namun kesuksesan awal program Smart City Kota Padang juga telah dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City yang diraih Kota Padang dengan motor pengeraknya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padang.

Sementera Itu, Menteri Kominfo, Rudiantara mengatakan, gerakan menuju 100 Smart City sudah dimulai sejak tahun 2017 yang kala itu diikuti oleh 25 kabupaten/kota. Tahun 2018 terpilih 50 kabupaten/kota dan akan disusul 25 kabupaten kota lainnya di tahun 2019. 

“Pemilihan 100 kabupaten/kota berdasarkan berbagai faktor seperti kondisi keuangan daerah, peringkat dan status kinerja penyelenggaraann pemerintah daerah (Data Depdagri), serta indeks kota hijau (versi Kementerian PUPR).” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahan pertimbangan lain adalah kesiapan daerah yang diukur dari visi kepala daerah, kelengkapan infrastruktur, regulasi dan SDM yang mengacu pada konsep pemerataan dan nawa cita.

Gerakan menuju 100 Smart City sendiri adalah gerakan yang diinisiasi Kementerian Kominfo dan didukung oleh Depdagri, Bappenas, Kementriuan PUPR, Kantor Staf Kepresidenan, Departemen Keuangan, Serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. 

Sedangkan tim ahli terdiri dari akademisi, praktisi dari UI, ITB, UGM, BPPT, INSW, KTII dan Citaasia.

“Dulu pemerintah menjadi regulator, namun kini berubah menjadi fasilitator dan akselerator terhadap masyarakat. Sehingga, pelayanan cepat, sederhana, efisien bisa terwujud. Pemerintah harus menanyakan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memenuhinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Suardi mengatakan, Kota Padang sudah selesai membuat master plan smart city yang didukung sepenuhnya oleh unsur eksekutif, legislatif dan perguruan tinggi atau praktisi serta masyarakat.

“Program Smart City sudah berjalan dengan baik di Kota Padang. Bahkan kelebihan Kota Padang telah memiliki master plan pengembangan IT Kota pada 2017 . Lalu, sudah mempunyai Perwako tentang pengembangan IT tersebut. Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah terinterkoneksi dengan suatu jaringan sehingga memudahkan dalam pekerjaa, program, data hingga pelayanan publik. Tak hanya di OPD saja, namun jaringan tersebut hingga ke kantor camat. Setelah itu e-planning (perencanaan elektronik) sudah terintegrasi pula.” tutupnya. (*/hdp)

The post Raih Penghargaan Smart City, Pelayanan Publik di Padang Makin Mudah appeared first on Prokabar.

“Selamat kepada peraih penghargaan, lanjutkan berinovasi untuk service excellent kepada masyarakat,” kata Tjahjo di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta baru-baru ini.

Tjahjo meminta agar kepala daerah tidak takut berinovasi karena sudah ada jaminan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi penyelenggara inovasi daerah menurut Tjahjo diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU itu diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

“Berkaitan dengan inovasi yang kemungkinan berimplikasi hukum, para kepala daerah tidak perlu khawatir,” tambahnya.

Dalam peraturan tersebut, mekanisme penyelenggaraan inovasi daerah yang terkait dengan penggunaaan anggaran sudah diatur sesuai dengan tata administrasi keuangan yang berlaku. Selain itu sudah dibuat juga nota kesepahaman (MoU) antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri agar tidak ada lagi hambatan dalam melakukan pembangunan.

“Ketertinggalan pembangunan sebuah daerah akan difasilitasi percepatan pembangunannya melalui replikasi inovasi daerah yang telah menjadi best practise dengan memodifikasi inovasi tersebut sesuai kearifan lokal daerah-daerah tersebut,” ujar Tjahjo.

Sementara itu mekanisme penilaian Innovative Government Award dilihat dari tiga hal yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek manfaat. Semuanya didasarkan pada lima kriteria inovasi daerah.

Lima kriteria yang dimaksud pertama, mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Kedua, memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat. Ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Keempat, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kelima, dapat direplikasi.

Ada 5 gubernur, 10 bupati dan 10 walikota yang menerima predikat pemerintah daerah inovatif dalam IGA 2018.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Dodi Riyatmadji, mengatakan pelaksanaan IGA dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari penjaringan profil inovasi daerah hingga presentasi kepala daerah dan temuan lapangan.

Tiga besar provinsi yang mendapat predikat Pemda Inovatif adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Sementara tiga besar kabupaten yang meraih predikat inovatif yakni Kabupaten Banyuwangi, Padang Pariaman dan Banggai.

Sedangkan untuk tingkat kota, predikat sebagai daerah inovatif diberikan kepada Kota Bandung, Makasar dan Bogor.

Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengatakan penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh aparatur dan dukung seluruh lapisan masyarakat.

“Di Padang Pariaman kita punya motto Tiada Hari Tanpa Inovasi. Tinggalkan birokrasi yang jadul, beralih ke era modern yang serba cepat, mudah dan akuntabel,” kata Bupati yang juga peraih Satya Lencana Pembangunan itu.

Penghargaan IGA 2018, kata Ali Mukhni, kolektif untuk seluruh aparatur Padang Pariaman. Sekaligus menjadi pemacu lebih amanah membangun daerah. Berinovasi mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan masyarakat daerah.

Orang nomor satu di Padang Pariaman itu mengakui daerahnya telah menjadi rujukan nasional dalam inovasi pelayanan. Seperti pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, perizinan, infrastruktur, penanggulangan bencana dan lainnya.

“Artinya, inovasi memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah serta bisa direplika oleh daerah lain,” pungkas alumni Harvard University di Amerika Serikat tersebut. (rud)

The post Padang Pariaman Terinovatif Kedua di Indonesia, Ini Pesan Tjahjo Kumolo appeared first on Prokabar.

Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kemudian adanya integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan internet of things, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal.

Pada perkembangan berikutnya, system itu mengerucut ke kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu tingkat RW. Hal itu bisa dilihat dengan diluncurkannya program Smart RW di lingkungan RW 014, kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan.

“Smart RW di kami adalah semangat, rapi dan tertib di segala hal. Baik dari segi kebersihan, tertib administrasi dan pelayanan yang sudah komputerisasi. Dalam menjalankan program ini, semua lini media social akan kami gunakan untuk memberikan informasi kepada warga di lingkungan sini. Untuk informasi, lingkungan kami merupakan cikal bakal pertama di wilayah Jakarta yang meluncurkan program tersebut,” papar Matroji Madani, Ketua RW 014, Kelurahan Gandaria Utara.

Diakui oleh Matroji, ide awal peluncuran program ini datang dari kepengurusan yang dipimpinnya. Harapan dia ke depannya, program ini bisa menarik stakeholder lain yang lebih besar lagi. Terutama sekali bisa memberikan pelayanan public yang baik, dengan menerapkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bagi warganya secara online.

“Harapan kami dari pengurus, agar ke depannya warga disini punya wawasan maju dengan perkembangan teknologi yang ada. Era sekarang ini sudah digitalisasi, jadi bukan hanya pakai otot saja akan tetapi otak juga dipakai,” lanjutnya.

“Bagi saya, terobosan melalui program ini cukup bagus dan nuansa Betawinya cukup kental. Harapan saya yang pertama adalah, program yang baru di launching ini didukung oleh masyarakat, karena sangat membantu sekali bagi warga. Seperti misalnya, dalam memberikan pelayanan publik. Terpenting sekarang, sebagus apapun suatu program jika tidak ada sosialisasinya, maka akan sia-sia saja,” tutur Bisman, S.Pdi, tokoh masyarakat di lingkungan tersebut.

Sementara itu, pihak kepengurusan yang baru berjalan sebulan ini juga berharap adanya bantuan dari pihak Pemda DKI untuk membangun sarana RPTRA di lingkungan warga sekitar. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan berbagai kegiatan baik di bidang pendidikan, seni dan budaya terutama budaya betawi yang kental, bisa tetap terpelihara. (*/hdp)

The post Smart RW Untuk Pelayanan Publik Era Digital appeared first on Prokabar.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Andrari Grahitandaru selaku pemateri menjelaskan bahwa bimtek tahap ini merupakan penajaman dari draf masterplan yang telah dibuat dan disusun. “Bimtek satu, dua, tiga dan empat telah terlaksana, dan target tersusunya masterplan sudah terwujud. Bimtek kali (tahap IV) merupakan penyempurnaan dan serta menjaring usulan setiap peserta,” terangnya.

Dari rangkaian Bimtek yang telah dijalani, dirinya menilai Padang merupakan kota yang unik, karena saat ini pemerintahannya baru (selesai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota), sehingga masterplan dan program quick win ini menjadi dasar bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Yang paliling penting dalam Masterplan ini adanya kolaborasi, integrasi dan road map jangka panjang yang menjadi dasar RPJMD,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat kota Padang menuju Smartcity maka ada branding yang melibatkan tiga hal, visi misi, pariwisata dan wajah kota.

“Dengan menetapkan pariwisata sebagai branding maka ketiga hal tadi tentunya termasuk,” jelasnya.

Sementara untuk Quick Win yang ditonjolkan untuk Kota Padang adalah perdagangan. “Dari 100 gerakan smartcity di indonesia yang menonjolkan perdagangan adalah kota Padang. Tentunya ini disokong dengan Smart ekonomi diantaranya melalui transaksi non tunai,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Padang, Suardi mengharapkan bimtek ini bisa menghasilkan Quick Win smart city untuk kota Padang yang efektif dan sinergis dengan seluruh stakeholder dalam bentuk inovasi guna mempercepat komitmen bersama menjadikan Padang dua kali tambah baik.

“Langkah ini bagian strategi dan pendekatan komprehensif, inklusif, efektif dan efisien sebagai strategi mewujudkan smart city yang menjadi tren pembangunan kota di dunia yang harus diadopsi oleh daerah,” katanya.

Pada Bimtek pertama telah menghasilkan analisa kesiapan daerah, analisa gap, dan misi pembangunan smart city dan pada Bimtek kedua telah merumuskan analisa smart city daerah, analisa tren dan perilaku, dan analisa daya saing kota serta analisa kelembagaan daerah dengan stakeholder.

“Lalu bimtek ketiga memantapkan kerangka juga menentukan kemana padang dengan Smart City nya dan Kali ini (Bimtek ke IV) kita penyempurnaan rumus Smartcity dalam pembangunan daerah, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” katanya

Oleh karena itu, melanjutkan, program ini perlu didukung secara bersama-sama sehingga mampu meretas persoalan yang ada dengan mengoptimalkan pelayanan untuk Padang yang dua kali lebih baik. (hdp)

The post Masterplan Smartcity dan Quick Win Kota Padang Rampung appeared first on Prokabar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Suardi mengatakan Bimtek ini merupakan lanjutan dari  serangkaian bimtek yang telah dilakukan pada tahap I dan II beberapa waktu lalu, yang pada tahun ini dilaksanakan sebanyak IV tahap.

“Bimtek pertama lalu menyusun kerangkan dari smart city dan dijabarkan pada bimtek ke dua, lalu bimtek ketiga memantapkan kerangka juga menentukan kemana padang dengan Smart City nya,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, persiapan Padang menuju Smarta City sudah cukup jauh mulai dari infrastruktur yang telah terhubung ke masing-masing OPD dan Puskemas di Kota Padang. “ Ada 20 aplikasi yang kita manfaatkan dan terintegrasi bersamaan, yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat,” sambungnya.

Sedangkan untuk SDM-nya,  pemerintah telah melaksanakan pelatihan-pelatihan, dan juga didukung perguruan tinggi. Namun, jika Bimtek Penyusunan/ Review Master Plan Smart City dan Quick Win ini diikuti utusan bergantian orangnya, hal ini yang akan menjadi persoalan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Smart city artinya konsep kota pintar, dengan tersedianya kemudahan dalam pelayanan kepada warga kota. Dalam penerapannya, smart city harus didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.

Pada Bimtek Penyusunan/ Review Master Plan Smart City dan Quick Win  tahap IIi, narasumber masih Andrari Grahitandaru dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Mella dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. (hdp)

The post Penyusunan Masterplan Smart City Kota Padang Masuk Tahap ke Tiga appeared first on Prokabar.