Anggota Fraksi PAN Dprd Padang ini menambahkan dengan dana silpa 30 miliar tentu belum cukup membantu untuk menutupi kegiatan ditengah belum maksimalnya pencapaian pendapatan asli daerah. Meski pada tahun ini telah terlihat pertumbuhan signifikan dari 538 miliar lebih di akhir 2021 menjadi 612 miliar lebih di akhir 2022.

“Tadinya kami memang sangat berharap bisa tercapai Silpa 100 miliar, demi menutupi kemungkinan terburuk sulitnya memaksimalkan raihan pendapatan asli daerah, saat pembahasan APBD Perubahan 2023 mendatang.” Sebut Ketua DPC PAN Koto Tangah ini.

Apbd Kota Padang pada 2023 ini sendiri telah ditetapkan pada akhir November lalu sebesar 2,599 Triliun. Dari jumlah tersebut Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar 928 miliar 650 juta rupiah lebih.

Sementara pada 2022 lalu, pendapatan asli daerah mencapai 612 miliar rupiah lebih, dari target 733 miliar rupiah. Target ini merupakan penurunan dari target sebelumnya 989 milir lebih. Adanya defisit sebesar 150 miliar lebih dan terdapatnya kegiatan yang “gagal bayar” atau ditunda pembayarannya sebesar 31,8 miliar membuat Pemerintah Kota Padang menurunkan target pendapatannya pada pengesahan Apbd perubahan 2022 lalu, di akhir September 2022. (Adh)

The post Silpa Kota Padang 30 Miliar appeared first on Prokabar.

“Hampir seluruh pemerintahan nagari mengalami Silpa yang cukup besar, bahkan ada silpa abadi yang terjadi sejak 2016. Hal ini tentu akan mengganggu kinerja pemerintahan nagari,” ucap Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra saat Musrenbang Kecamatan Sungayang, kemarin.

Ia mengharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dapat membenahi hal ini karena masyarakat beranggapan pemnag tidak dapat menggunakan anggaran yang telah disediakan.

“Ada dana yang masuk ke nagari tapi tidak bisa digunakan karena bukan menjadi kewenangan nagari akibat regulasi yang berubah,” tutur Anton.

Sementara itu, Camat Sungayang Yetriwel mengatalan, pembangunan di nagari harus diutamakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengamalan agama, adat, dan budaya, pengentasan kemiskinan dan pembelian.

Kemudian, peningkatan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang baik, lingkungan hidup dan bencana alam. Kemudian Pengembangan pariwisata, pertanian, dan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.

Ketua Tim Musrenbang Pemkab Tanah Datar Nofenril berharap Musrenbang kecamatan dapat mempertimbangkan semua aspek serta prioritas dalam pelaksanaan pembangunan sehingga program pembangunan memang menerima manfaatnya bagi masyarakat.

Ikut hadir dalam musrenbang Anggota DPRD Nurhamdi Zahari, Surva Hutri, Azwar Rabain, dan Beni Apero, Kepala Dinas Pertanian Yulfiardi, pimpinan OPD, para Wali Nagari, dan tokoh masyarakat. (*/eym)

The post Dana Silpa di Nagari Jadi Legislator Tanah Datar appeared first on Prokabar.

“Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (19/6).

Berdasarkan laporan hasil evauasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar  sebagai berikut:

1. Provinsi DKI Jakarta Rp. 12.171.689.204.491,00
2. Provinsi  Jawa Barat Rp. 2.250.000.000.000,00
3. Provinsi Aceh Rp. 1.652.595.332.255,00
4. Provinsi Jawa Timur Rp. 1.526.174.869.217,00
5. Provinsi Jawa Tengah Rp. 686.759.423.000,00
6. Provinsi Bali Rp. 510.757.121.691,00
7. Provinsi Sumatera Utara Rp. 500.000.000.000,00
8. Sumatera Barat Rp. 486.422.448.521,72
9. Provinsi Riau Rp. 68.313.634.620,20
10. Provinsi Lampung Rp. 93.706.929.856,27
11. Provinsi DI Yogyakarta Rp. 465.119.895.321,23
12. Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 202.234.441.150,72
13. Provinsi Sulawesi Barat Rp. 130.214.583.519,09
14. Provinsi Sulawesi Tengah Rp. 367.635.953.127,04
15. Provinsi Papua Rp. 888.119.740.276,61.

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika SiLPA suatu wilayah menunjukkan angka 0 (nol) maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen

Mendagri telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Ia menilai agak aneh karena menghabiskan anggaran masih sulit, “Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati,” tegas Mendagri. (*/hdp)

The post Mendagri Minta Penyerapan APBD Digenjot, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.