Untuk mencegah hal yang sama terulang kembali,  Deputi Dukungan Kerja Kabinet Setkab Thanon Aria Dewangga mengatakan Sekretariat Kabinet (Setkab) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) guna memperkuat keamanan situs resmi Setkab www.setkab.go.id.

“Penguatan kerja sama keamanan website Setkab, kami tentu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan BSSN, karena memang sejak awal pertama kali website Setkab ini berdiri kami selalu bekerja sama dengan BSSN. Kami pun di sini bekerja sama juga dengan pihak Polri dan juga dengan pihak BIN untuk penguatannya,” ujar Thanon.

Deputi DKK menegaskan, situs Setkab merupakan laman milik pemerintah yang menyajikan berbagai informasi mengenai program dan kinerja pemerintah kepada publik.

“Kami mempunyai tugas untuk men-deliver berita-berita pemerintahan dan tentu sangat berguna bagi masyarakat. Sehingga kami mengupayakan sedemikian rupa agar website kita segera pulih dan dapat dinikmati lagi oleh media dan juga bagi masyarakat,” tuturnya.

Deputi DKK menyampaikan bahwa informasi yang disajikan oleh Sekretariat Kabinet adalah informasi yang bersifat terbuka bagi masyarakat luas.

“Kami memberikan atau men-deliver informasi-informasi baik itu acara-acara Presiden, kegiatan-kegiatan Presiden maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, tidak ada dokumen-dokumen yang dikecualikan atau tidak ada dokumen-dokumen yang bersifat rahasia yang disimpan di dalam website Sekretariat Kabinet,” jelasnya.

The post Pasca Diretas, Setkab Perkuat Keamanan Situs appeared first on Prokabar.

Deputi Bidang Administrasi, Farid Utomo, telah menandatangani pengumuman seleksi terbuka di Setkab yang diumumkan dan sekaligus dibuka mulai hari ini, Senin, 6 Juli 2020.

“Pendaftaran dibuka mulai 6 Juli 2020 dan ditutup pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 23.59 WIB,” tulis Tomi, panggilan akrab Deputi Bidang Administrasi.

Dalam pengumuman tersebut, jabatan Eselon I yang dilelang, yaitu: Staf Ahli Bidang Komunikasi serta Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional.

Pengajuan surat lamaran dilakukan secara onlinedengan mengirimkan dokumen bermaterai Rp6.000,00 kepada Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Setkab melalui alamat surat elektronik: panset.jpt@setkab.go.id.

Untuk diketahui, Setkab mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik struktural maupun fungsional yang memenuhi syarat untuk mengikuti.

Adapun untuk pelaksanaan seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya, penulisan makalah, seleksi uji kompetensi, dan wawancara akhir, menurut Tomi, tahapan itu akan diumumkan kemudian.

“Seluruh pengumuman dan tahapan seleksi akan disampaikan melalui situs resmi setkab.go.id. Untuk itu, pelamar diminta memantau perkembangan melalui situs setkab.go.id,” tandasnya.

Selama proses seleksi, Tomi dalam pengumuman tersebut menjelaskan bahwa Pelamar tidak dipungut biaya dan Panitia Seleksi tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh Peserta.

“Panitia Seleksi tidak melayani surat-menyurat dan korespondensi lain. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final,” bunyi akhir pengumuman yang ditandatangani pada 3 Juli 2020. (*)

The post Seleksi 2 JPT Madya Sekretariat Kabinet di Buka, Ini Mekanisme Pendaftarannya appeared first on Prokabar.

Meski digelar di Madrid, Spanyol, yang menjadi tuan rumah COP 25 tersebut adalah Chile. Namun karena situasi dalam negeri tidak memungkinkan COP yang mengambil tema “Time for Action”  dan terkait implementasi Paris Agreement itu dipindahkan ke Madrid, Spanyol.

Paris Agreement merupakan persetujuan dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang menyepakati upaya penekanan kenaikan suhu bumi rata-rata di bawah 2 derajat celcius dan diusahakan tidak mencapai 1,5 derajat celcius. Kesepakatan tersebut dicapai pada pelaksanaan COP 21 di Paris, Perancis pada tahun 2015.

Sebagai tindak lanjut dari COP 21 tersebut, telah dilaksanakan pertemuan – pertemuan lanjutan yakni dalam COP 22 Tahun 2016 (Marakesh, Maroko), COP 23 Tahun 2017 (Fiji – Bonn, Jerman), dan COP 24 Tahun 2018 (Katowice, Polandia).

Pada COP 24 telah menghasilkan Katowice Climate Package yang menegaskan peran dan komitmen semua negara dalam mengatasi tantangan perubahan iklim serta implementasi Paris Agreement di tahun 2020.

Indonesia terus melakukan upaya untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi sebesar 29% dari usaha sendiri pada 2030 dan 41% dengan dukungan internasional.

Kelima perwakilan dari Sekretariat Kabinet adalah, Ida Dwi Nilasari, (Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Monalisa, (Analis Hukum pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada Deputi Bidang Perekonomian, yang akan mengawal isu Agriculture.

Teguh Supriyadi, (Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga) pada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang akan mengawal isu Capacity Building. Yudi Herdanto, (Kepala Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan) pada Deputi Bidang Kemaritiman, yang akan mengawal isu Mitigasi; dan Rika Yuristia Mardhiyah, (Kepala Subbidang Hubungan Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa), pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang akan mengawal isu Transparancy of Action and Support. (*)

The post Sekretariat Kabinet Kawal Negosiasi COP 25 di Madrid appeared first on Prokabar.

Deputi Bidang Administratur Aparatur selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemensetneg Tahun 2018, Cecep Sutiawan, dalam pengumumannya tertanggal 29 November 2018 menyebutkan, ke-297 peserta yang dinyatakan lolos SKD itu terdiri atas 217 peserta pelamar formasi CPNS di Kemensetneg dan 80 peserta pelamar formasi di Setkab.

Selanjutnya Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemensetneg itu mengundang ke-297 peserta yang lolos SKD itu untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang, yang meliputi:
a.       Psikotes akan diselenggarakan pada
Hari, Tanggal: Selasa dan Rabu, 4 dan 5 Desember 2018
Pukul: 08.00 WIB s/d selesai
Tempat: Gedung Pusdiklat Kemensetneg, Jln. Gaharu I Nomor 1 Cilandak Barat, Jaksel.

b.      Tes Bahasa Inggris akan diselenggarakan pada
Hari, Tanggal: Kamis, 6 Desember 2018
Pukul: 08.00 s/d 11.00 WIB dan 13.00 s/d 16.00 WIB
Tempat: Gedung Pusdiklat Kemensetneg, Jln. Gaharu I Nomor 1 Cilandak Barat, Jaksel.

c.       Wawancara akan diselenggarakan pada
Hari, Tanggal: Selasa s/d Kamis, 11 s/d 13 Desember 2018
Tempat: Lobi Gedung I Kemensetneg, Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat.

“Rincian jadwal akan diumumkan melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan https://rekrutmen.setneg.go.id,” bunyi pengumuman itu.

Ditegaskan Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemensetneg itu, peserta wajib mengikuti Psikotes dan Tes Bahasa Inggris sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Peserta yang tidak hadir atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur,” tegas Cecep. (*/hdp)

The post Ini Jadwal SKB Pelamar CPNS Kemensetneg dan Setkab appeared first on Prokabar.

Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Farid Utomo, dalam pengumumannya tertanggal 28 November 2018 menyebutkan, keenam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka itu adalah:

Para pelamar yang berminat mengisi jabatan-jabatan tersebut harus memenuhi persyaratan umum di antaranya:
a. memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembina Tk. I (IV/b);
b. pejabat yang menduduki: 1) Jabatan Administrator paling singkat 4 (empat) tahun; 2). Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 4 (empat) tahun; 3). Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.a;
c. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran, kecuali bagi pelamar yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.a dan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya;
d. berpendidikan paling rendah sarjana (S1) sesuai bidang yang diminatinya, diutamakan pelamar dengan latar belakang pendidikan magister/pascasarjana (S2).

Selain harus memenuhi persyaratan umum, para pelamar yang berminat harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu untuk posisi:

1. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri pada Deputi Bidang Perekonomian; dan Asisten Deputi Bidang Perhubungan pada Deputi Bidang Kemaritiman:
   – Telah mengikuti atau sebagai narasumber dalam pendidikan dan pelatihan legal drafting dan/atau Analisa Kebijakan Publik;
   – Berpengalaman dalam bidang perencanaan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang berskala nasional sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
2. Kepala Biro Umum:
   Berpengalaman di bidang unit layanan pengadaan, pemeliharaan, perlengkapan, jamuan, dan/atau pengelolaan barang milik negara sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun.

3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan:
   Berpengalaman di bidang perencanaan anggaran, pelaksanaan keuangan, evaluasi, dan/atau pengawasan keuangan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun.

4. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet:
   – Berpengalaman dalam bidang kehumasan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun;
   – Diutamakan yang aktif mengelola media sosial dan menulis artikel.

Waktu dan Tata Cara Pendaftaran

“Pendaftaran dimulai tanggal 29 November 2018 dan ditutup pada 14 Desember 2018 pukul 23.59 WIB,” bunyi pengumuman tersebut.

Menurut pengumuman itu, surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 ditujukan kepada: Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Kabinet dan dikirimkan melalui alamat email pansel.jpt@setkab.go.id .

Surat lamaran yang dikirimkan harus melampirkan:
a. daftar riwayat hidup;
b. salinan sah/legalisir petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
c. salinan sah/legalisir petikan keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
d. salinan sah/legalisir Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
e. Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bertanggung jawab di bidang administrasi kepegawaian;
f. salinan sah/legalisir ijazah yang dipersyaratkan;
g. fotokopi kartu NPWP;
h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
i. pas foto terbaru berwarna ukuran 4×6, dengan latar belakang merah;
j. bukti penyampaian laporan SPT tahun 2016 dan 2017;
k. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan/atau Berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, serta Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin/Tidak Dalam Proses Pemeriksaan Pelanggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, di atas materai Rp6.000,00;
l. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah; dan
m. Lampiran persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam persyaratan khusus.

Dokumen surat lamaran beserta seluruh persyaratannya tersebut, menurut pengumuman ini, masing-masing di-scan dalam format pdf, kemudian disatukan/di-compress ke dalam 1 (satu) buah file yang berformat zip, dan diberikan judul nama pelamar dan jabatan yang dilamar, dan sudah harus diterima Panitia Seleksi paling lambat tangga 14 Desember 2018, pukul 23.59 WIB.

“Seluruh pengumuman dan tahapan seleksi akan disampaikan melalui situs web Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id. Untuk itu, pelamar seleksi diharapkan aktif mengakses situs tersebut,” bunyi pengumuman itu. (*/hdp)

The post Sekretariat Kabinet Buka Seleksi 6 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama appeared first on Prokabar.