Bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Ardinal Yulti, sertifikat tersebut diserahkan kepada masyarakat secara simbolis di Aula Lantai III Kantor Bupati setempat, Senin (13/12) sore.

“Ini ada bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sertifikat ini bernilai guna sebagai modal bagi masyarakat untuk membuka usaha,” ujar Bupati Pasaman didampingi Ardinal.

Diakui Benny Utama, PTSL bagi pemerintah sebagai perencanaan ruang wilayah berbasis bidang tanah. Sedangkan untuk masyarakat dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah agar terhindar dari konflik kepemilikan lahan.

Kepada masyarakat yang menerima sertifikat, Benny Utama berharap untuk menjaga baik-baik sertifikat yang diterima. “Tolong nanti, pergunakanlah sertifikat ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang bermanfaat untuk bapak dan ibu semua,” ucap Benny Utama.

Dilanjutkan Kepala Kantor Pertanahan Pasaman, Ardinal Yulti, khusus di Kabupaten Pasaman, target PTSL tahun ini sebanyak 9000 bidang, PBT dan 924 SHAT yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Sikaping. Ada beberapa nagari yang menjadi sasaran, yaitu Nagari Jambak, Sundatar dan Tanjung Beringin.

Ardinal juga menjelaskan, selain PTSL tahun ini pihaknya juga melaksanakan, Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) 1000 bidang redistribusi tanah 885 bidang target 1050 Bidang Zona Nilai Tanah (ZNT) 400 didang Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) 1 bidang.

“Kita juga berterimakasih dan apresiasi kepada Panitia Adjudikasi PTSL 2021 dan seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman yang telah melaksanakan dan menyelesaikan target yang diberikan dengan baik, yang menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman pada tahun 2021 berada pada pada posisi pertama atas penyelesaian kinerja di lingkungan Kantor wilayah (Kanwil) BPN Sumbar (Kantah Se- Sumatera Barat),” pungkas Ardinal. (Ola)

The post Ribuan Sertifikat Tanah Program PTSL Diserahkan Kantor Pertanahan Pasaman Bersama Bupati appeared first on Prokabar.

Bertempat di aula eksekutif kantor Bupati Tanah Datar, seluruh penerima berasal dari 3 nagari di dua kecamatan, diantaranya Nagari Cubadak, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum dan Nagari Tabek Kecamatan Pariangan.

Kepala BPN Tanah Datar, Nurhamida mengatakan, pembagian sertifikat oleh pemerintah ini guna memberikan jaminan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu, dengan adanya sertifikat, kedepannya juga dapat meningkatkan perekomian pemilik sertifikat itu sendiri.

“Selain sebagai jaminan kepastian hukum, sesuai dengan harapan presiden, sertifikat yang diterima hendaknya dapat meningkatkan perekonomian pemiliknya melalui perbankan. Akan tetapi, setelah dijaminkan jangan dijadikan sebagai bahan konsumtif, melainkan untuk berusaha,” ujarnya saat ditemui usai pembagian sertifikat.

Lebih lanjut Nurhamida menjelaskan jika dari target 1000 bidang tanah di Tanah Datar pada tahun 2020, PTSL hanya terealisasi sebanyak 450 bidang. Sementara, sisanya tidak terealisasi karena berbagai kendala, salah satunya kepemilikan tanah yang merupakan milik ulayat kaum.

“Yang memenuhi syarat itu hanya 450 bidang.Sedangkan sisanya 550 bidang hanya sampai pada K3.1 yaitu belum lengkap,” jelasnya.

Menurut Nurhamida, jika hal ini terjadi karena di Tanah Datar, dan Sumatera Barat pada umumnya kepemilikan tanah itu berbeda dengan daerah lain, jika di daerah lain cukup dengan melakukan penguasaan fisik dan keterangan dari lurah, Namun di Sumatera Barat harus ada persetujuan mamak kaum terlebih dahulu, dan nagari.

“Masyarakat kita juga banyak merantau, orangnya ngak disini sedangkan kita butuh tanda tangannya, itu kendala juga,” katanya lagi.

Sementara, ditahun 2021, pihaknya akan kembali mencanangkan program PTSL di Tanah Datar dengan target 19000 sertifikat dan Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 3977.

“Nantinya program ini ada di 5 nagari, salah satunya nagari batu basa di kecamatan Pariangan. Bagaimanapun kita telebih mengajukannya ke provinsi,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, juga diserahkan 2 sertifikat hak pakai kepada pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar. Sertifikat hak pakai itu diterima oleh Pjs Bupati Tanah Datar, Erman Rahman yang diwakili oleh Edi Susanto Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Tanah Datar. (eym)

The post 450 Sertifikat Program PTSL Diserahkan BPN Tanah Datar Kepada Pemilik appeared first on Prokabar.

Yogyakarta, Prokabar — Presiden Jokowi (Jokowi) menyampaikan saat kunjungan ke daerah sering kali mendengarkan keluhan terkait sengketa atau konflik lahan dari masyarakat.

Permasalahan itu terjadi, menurut Presiden, karena di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan, tetapi pada tahun 2015 baru ada selesai 46 juta, yang berarti masih kurang 80 juta belum pegang sertifikat.

“Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, enggak pegang ini akhirnya apa? Sengketa. Tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan masyarakat, karena apa? 80 juta belum tersertifikat,” ujar Presiden Jokowi saat menyerahkan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, Jumat (31/1).

Produksi sertifikat, menurut Presiden, itu hanya 500 ribu per tahun. Ia menambahkan kalau 80 juta berarti menunggu 160 tahun.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menitipkan jika sertifikat sudah jadi untuk diberikan plastik dan difotokopi sehingga jika hilang mudah untuk mengurusnya.

Jika ada kebutuhan sebagai pinjaman, Presiden mempersilakan untuk diagunkan ke bank.

Tapi sebelum dipakai untuk jaminan ke bank agunan ke bank, lanjut Presiden, tolong dihitung dulu, mau pinjam berapa dan pergi ke bank mana.

“Jangan ini dapat sertifikat langsung keluar dari sini langsung ke bank, “Pak, pinjam 200 juta”, ampun ngonten. Jangan seperti itu. Harus dihitung direncanakan untuk apa, bisa ngangsur atau tidak, bisa nyicil atau tidak, dihitung semuanya,” ungkap Presiden. (*)

The post Presiden Serahkan 3.218 Sertifikat di Yogyakarta appeared first on Prokabar.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa sertifikat yang harus keluar tahun 2015 sebanyak 126 juta, sedangkan yang baru diterima masyarakat hanya 46 juta sehingga masih ada 86 juta sertifikat yang belum selesai.

“Oleh sebab itu, Presiden menargetkan tahun 2017 keluar 5 juta sertifikat, 2018 keluar 7 juta sertifikat, dan 2019 keluar 9 juta sertifikat,” ujar Presiden.

Sertifikat ini, menurut Presiden, merupakan tanda bukti hak hukum kepemilikan tanah.

“Tolong ini disimpan, diberikan plastik dan difotokopi sehingga saat yang asli hilang, salinannya digunakan untuk mengurus kembali agar lebih mudah,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sertifikat yang dimiliki dapat digunakan sebagai agunan ke bank.

Pada kesempatan itu, Presiden tetap mengingatkan mengenai penggunaan pinjaman. Ia berpesan agar uang pinjaman tidak digunakan untuk beli kendaraan tetapi modal usaha.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menyampaikan bahwa 2019 BPN membuat rekor baru total produk sebanyak 11.200.000.

“Di Jawa Timur disertifikatkan 10 juta bidang, masih ada 9,4 juta lagi yang harus diselesaikan,” ujar Menteri ATR/BPN.

Paling lambat 2024, menurut Menteri ATR, seluruh tanah Jawa Timur semua sudah terdaftar.

“Batas-batas desa semakin jelas, dengan melakukan pendaftaran berbasis desa,” ujar Sofyan.

Meningkatnya peminjaman uang dari perbankan, menurut Sofyan, oleh orang-orang yang belum pernah bersentuhan dengan perbankan dan menjadikan sertifikat sebagai agunan.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutan menyampaikan bahwa penerima sertifikat berasal dari Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, dan juga dari Lamongan.

“Sertifikat yang Bapak/Ibu terima dapat digunakan untuk penguatan pemberdayaan ekonomi masing-masing,” ujar Khofifah. (*)

The post Presiden ‘Bagi-bagi’ Sertifikat di Gresik appeared first on Prokabar.

Labuan Bajo, Prokabar — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat dalam kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (21/1). Pada acara yang digelar di halaman Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat, NTT ini, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada 12 orang perwakilan penerima.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang bersertifikat. Tetapi hingga tahun 2015, menurut Presiden, baru 46 juta sertifikat yang diberikan kepada masyarakat.

“Yang belum 80 juta sertifikat (tanah) yang harus sudah dipegang (masyarakat), artinya punya tanah tapi enggak pegang sertifikat, kemudian tumpang tindih, akhirnya sengketa di mana-mana,” ujar Kepala Negara.

Untuk itu, ujar Presiden, ia segera memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Setelah saya perintah (penerbitan) 5 juta (sertifikat), 2017 rampung 5,4 (juta), 2018 7 juta saya perintah, rampung juga, malah melebih 9 juta, 2019 9 juta rampung,” kata Presiden Joko Widodo.

Dengan adanya percepatan penerbitan sertifikat ini, diyakini Presiden, sengketa lahan dan lahan yang kerap terjadi di masyarakat akan menjadi berkurang.

“Ini adalah tanda bukti hukum hak atas tanah yang kita miliki,” tukas Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden juga berpesan kepada penerima sertifikat untuk menjaga sertifikat yang dimiliki dengan baik, dengan cara memberi plastik, memfotokopi, dan menyimpan di tempat yang aman.

“(Sertifikat) yang asli taruh di lemari satu, yang fotokopi taruh lemari yang 2, kalau yang asli hilang masih ada fotokopinya, ngurusnya mudah ke BPN karena ada fotokopinya,” terang Kepala Negara.

Presiden pun menambahkan, jika pemegang sertifikat ingin menjadikan sertifikatnya sebagai agunan ke bank, maka harus dikalkulasi terlebih dahulu.

“Saya titip kalau mau pinjam uang ke bank hati-hati, dihitung, dikalkulasi dulu, jangan sampai sertifikat jadi, pinjam ke bank, enggak bisa mengembalikan, sertifikatnya hilang,” kata Presiden mengingatkan. (*)

The post Presiden Serahkan 2.500 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Rakyat Labuan Bajo appeared first on Prokabar.

Warga tersebut ikut dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2016 silam.

Informasi dihimpun Prokabar.com dilapangkan, bawah warga Air Haji, mendapat jatah sertifikat Prona sebanyak 80 persil oleh BPN setempat.

Secara keseluruhan sertifikat yang bakal dibagikan adalah sebanyak 160 lembar yang diperuntukan pada warga yang berfropesi nelayan.

Namun, hingga Agustus 2019 ini masih ada sekitar 18 sertifikat Prona milik warga yang belum diserahkan oleh BPN, termasuk 2 lagi melalui jalur umum dengan total keseluruhan 20 sertifikat.

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Air Haji, Jafri Sutan Rajo Lelo mengatakan, ia bersama tokoh masyarakat mengeluhkan lambatnya proses penertiban sertifikat tanah oleh BPN setempat.

Padahal, katanya, segala prosedur dan persyaratan sudah dilengkapi oleh warga termasuk biaya administrasi.

“Bahkan, kami juga menyerahkan uang sebanyak Rp2 juta kepada petugas BPN dilapangan. Uang itu untuk biaya administrasi patok tanah milik saya dan kakak saya. Masing-masingnya 2 sertifikat,” kata Jafri pada wartawan, Selasa (6/8).

Hingga kini, dirinya merasa malu kepada anak kemenakan. Apalagi saat program Prona berjalan, unsur KAN dilibatkan dan sepakat memungut biaya Rp500 ribu untuk biaya penandatanganan alashak tanah milik warga.

“Kami terus di desak oleh anak kemenakan. Apalagi masyarakat kami yang 2 orang lewat jalur umum itu, mereka sudah membayar masing-masingnya Rp7 hingga 6 juta. Secara tidak langsung saya di tuding memakan uang tersebut. Sampai-sampai saya tidak di tegur sapa. Hilang harga diri saya sebagai Ketua KAN,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam pengurusan sertifikat tanah atau penandatanganan alashak, ia mengaku sudah lama tak ingin terlibat.

Namun, saat itu petugas BPN atas nama Syafrizal alias Icap bagian pengukuran datang menemuinya dan menawarkan program sertifikat Prona tersebut.

“Saat itu katanya (BPN), program Prona tersebut untuk KAN bukan Wali Nagari. Sebab, Wali Nagari Air Haji Tenggara sebelumnya pernah bermasalah terkait pengurusan sertifikat Redis di daerah itu,” ucapnya.

Ia berharap kepada BPN melalui petugas terkait, segera menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya dan menyerahkan sertifikat Prona masyarakat dalam waktu dekat. Jika tidak, lanjutnya, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum dan memproses sesuai hukum yang berlaku.

“Ya, keputusan ini juga sudah kami bicarakan dengan ninik mamak. Jika tak ada kejelasan maka akan kami tempuh jalur hukum. Sebab, ini menyangkut marwah KAN di Kenagarian Air Haji,” ujarnya tegasnya.

“Betul pak, memang ada kendala pada 18 sertifikat Prona tersebut, seperti adanya nama yang tidak sesuai dengan data, beberapa sertifikat yang nomor hak miliknya ganda, kemudian berkas yang sudah di cetak tidak ditemukan atau tercecer. Dalam minggu ini, semua persoalan akan selesai, saya berjanji,” kata Syafrizal alias Icap Bagian Pengukuran BPN kepada wartawan di kantornya.

Sementara itu, 2 sertifikat lainnya melalui jalur umum yakni milik warga atas nama Danur sudah terdaftar di BPN setempat. Sedangkan milik Via masih tahap verifikasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pessel, kilahnya.

“Ya, dalam minggu ini bakal kami lakukan pengukuran kelapangan sekaligus berkoordinasi dengan Ketua KAN Air Haji,” tutupnya. (min)

The post Gawat! Ratusan Sertifikat Tanah Milik Warga di Pessel Tak Dikeluarkan BPN appeared first on Prokabar.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam siaran persnya menyampaikan, dalam kunjungan kerja ini, Presiden Jokowi akan menyerahkan sebanyak 3.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

“Acara penyerahan sertifikat dipusatkan di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik,” tulis Bey dalam siaran persnya Kamis (20/6).

Namun sebelum menghadiri acara penyerahan sertifikat itu, Presiden dan Ibu Iriana akan menghadiri akad nikah putri dari Rais Am PBNU K.H. Miftachul Akhyar Abdul Ghoni dengan putra dari K.H. Ali Ridhom yang dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya.

Usai dari Gresik, Presiden Jokowi bersama rombongan akan langsung kembali ke Jakarta pada siang hari nanti. Turut menyertai dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur ini Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. (*/hdp)

The post Presiden Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Gresik appeared first on Prokabar.

“Kita dukung terus kinerja Kementerian ATR/BPN sesuai arahan Pak Presiden untuk menjalankan program di bidang pertanahan yang sudah bertahun-tahun belum beres diurus padahal dampaknya ke puluhan juta rakyat Indonesia,” ajak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan saat memberi sambutan.

Penyertifikatan 1.507 Tanah Wakaf atau tempat peribadatan lainnya di seluruh Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada kali ini diserahkan kepada Nazir atau pengurus lembaga keagamaan di Gedung Al-Masthuriyah Islamic Foundation, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (10/4) kemarin.

Menko Kemaritiman menyerahkan sertifikat tanah wakaf secara simbolis kepada 12 perwakilan penerima sertifikat wakaf dilanjutkan dengan memberikan sambutan.

Pada bagian lain sambutannya, Menko Maritim memuji kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN karena telah menyelesaikan 1.507 sertifikat dalam waktu 2 minggu.

“Saya terkaget-kaget begitu Pak Sofyan Djalil masuk di lingkungan Kementerian ATR/BPN bisa menghasilkan sekian ratus ribu sertifikat di seluruh Indonesia yang sebelumnya juga sudah diperintahkan tapi belum optimal juga jalannya.” tambahnya.

Pemerintah berharap sertifikat yang sudah diterima oleh seluruh peserta penerima sertifikat tanah rakyat maupun wakaf agar dapat dijaga sebaik mungkin dan dapat bermanfaat dalam membangun usaha dengan bentuk modal agunan dari bank.

Ketika memberikan sambutan, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam laporannya mengungkapkan jumlah sertifikat tanah wakaf yang telah terbit di Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2019. “Sampai saat ini ada 23.730 bidang tanah yang sertifikat tanahnya sudah selesai di Jawa Barat dan hari ini telah diserahkan sebanyak 1.507 sertifikat,” ungkap Sofyan.

Seperti yang telah diketahui, manfaat dari adanya sertifikat tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa tanah yang selama ini terjadi di Indonesia dan juga sebagai akses ke perbankan untuk ajukan modal usaha.

Maka dari itu, lanjut Menteri ATR, target PTSL setiap tahunnya terus ditingkatkan sehingga di tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar.

“Tahun 2017 target 5 juta dan berhasil mengeluarkan seluruh produk PTSL mencapai 5,4 juta. Tahun 2018 kita berhasil keluarkan 9,3 juta. Tahun ini Insyaallah paling sedikit 11 juta bisa kita selesaikan, dan ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia paling lama tahun 2025,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyatakan bahwa komunitas pengelola pendidikan keagamaan selama ini mengalami sedikit kendala di saat ingin mengajukan bantuan seperti beasiswa dan lain hal kepada pemerintah baik tingkat kabupaten/kota atau pusat, karena adanya persyaratan tertentu yaitu tanahnya harus bersertifikat dan berstatus wakaf.

“Tapi Alhamdulillah dengan adanya pembagian sertifikat tanah wakaf di Jawa Barat dan daerah lain yang saya tahu dari berbagai media menunjukkan Pak Presiden beserta Pemerintah peduli terhadap rakyat, masyarakat dan agama,” tegasnya.

Ditemui seusai acara, Aceng Lukman Buchori yang akrab disapa Lukman salah satu Nazir dari ribuan Nazir lainnya mengaku menerima dua sertifikat sekaligus.

“Alhamdulillah saya dapat sertifikat untuk Masjid Jami’ Al-mualla dan Majlis Ta’lim Al-mualla yang beralamat di Jl. Cihelang Hilir, RT 01 RW 08, Cihelang Tonggoh, Cibadak, Kabupaten Sukabumi dengan luas keseluruhan kurang lebih 700 m² dengan proses yang sangat cepat yaitu 1 minggu,” ucap Lukman.

Di sisi lain, Jajuli sebagai Ketua RW 02, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi juga berkesempatan mengurus sertifikat tanah wakaf dalam bentuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang memiliki luas tanah 507 m².

“Pengurusannya hanya 1 minggu, dengan tahapan pertama Kades infokan bahwa akan ada pengurusan sertifikat tanah wakaf umum, lalu saya mengajukan ke Kades, setelah itu saya hanya tunggu juru ukur datang,” jelas Jajuli.

Sebagai informasi, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya. (*/hdp)

The post Kementerian ATR/BPN Serahkan 1.507 Sertifikat Tanah Wakaf appeared first on Prokabar.

“Kami telah mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia,” ujar Sofyan di melalui siaran pers, Sabtu (9/3).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf pada umumnya dilakukan atas satu bidang tanah. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus diikuti oleh legalisasi atau pemberian kepastian hukum. Nilai tanah yang semakin lama semakin naik tentunya akan menggoda pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya.

Hal diatas, merupakan tindak lanjut intruksi Presiden yang tengah memprioritaskan penerbitan sertifikat untuk tempat peribadatan. Tujuannya, mencegah adanya sengketa tanah yang berpotensi terjadi di tempat keagamaan.

“Kenapa masjid, pondok, pesantren, madrasah ini saya perintahkan untuk diberikan sertipikat, karena setiap saya ke daerah, ke desa, ke kampung selalu mendengar ada sengketa tanah,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama Presiden mengatakan bahwa penting sekali sertipikat wakaf ini. “Ada masjid di Jakarta sudah berdiri bertahun-tahun tidak masalah. Kemudian harga tanah tersebut mahal, ahli waris menggugat sedangkan masjid tidak mempunyai tanda bukti hukum hak atas tanah ya kalah,” ungkap Presiden.

“Oleh karenanya saya perintahkan Pak Menteri untuk sertipikatkan seluruh tanah wakaf,” tambah Joko Widodo. (*/hdp)

The post Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf Dipercepat appeared first on Prokabar.

“Kemarin saat saya ke Bengkulu bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya itu sudah kampung lama, kemudian ada swasta yang diberi hak konsesi sehingga kampung ini masuk hak konsesi itu, sehingga menjadi sengketa dan kalah di sengketa,” ungkap Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2) siang.

Menurut Presiden, di Pulau Jawa juga terjadi, terutama di dalam kawasan Perhutani, banyak kampung-kampung di kawasan Perhutani yang tidak bisa, misalnya jalannya tidak bisa diaspal karena setiap mau mengaspal harus izin terlebih dahulu.

Hal-hal seperti itu, menurut Presiden , sebaiknya segera cepat diselesaikan, terutama tentang pendataan dan penataan tanah tanah di kawasan hutan harus dipercepat agar rakyat dapat manfaat, masyarakat hukum adat juga  mendapatkan manfaat dari kegiatan ini.

“Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Jangan sampai prosesnya berbelit-belit, disederhanakan,  dipercepat sehingga keluhan-keluhan rakyat yang disampaikan dapat diselesaikan dengan cepat,” tutur Presiden Jokowi.

Rapat terbatas yang membahas Kebijakan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Hutan itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensos Agus Gumiwang, Menteri BUMN Rini Soemarno. (*/hdp)

The post Presiden Minta Pendataan dan Penataan Tanah di Kawasan Hutan Dipercepat appeared first on Prokabar.

“Tolong dihitung, tolong dikalkulasi. Dihitung, dikalkulasi bisa nyicil enggak, bisa ngangaur enggak. Kalau enggak, enggak usah yang namanya ini dipakai agunan, enggak usah. Simpan saja di rumah,” tutur Presiden saat menyerahkan 1.500 Sertifikat Tanah untuk Rakyat di In Door Tennis, Jln. Dr. Soetomo No. 22, Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2).

Kalaupun dapat pinjaman dari bank, Presiden mengingatkan, jangan sampai uang pinjaman dari bank itu untuk beli hal-hal yang belum perlu. Kalau dapat Rp30 juta misalnya, Presiden  berpesan agar digunakan semuanya untuk modal investasi, untuk modal usaha, untuk modal kerja.

“Jangan sampai bawa (buat beli) motor, itu paling 6 bulan. Enggak bisa nyicil bank, ya kan, sertifikatnya hilang, enggak bisa nyicil dealer, motornya ditarik. 6 bulan gantengi, pun. Ngang ngeng ngang ngeng, 6 bulan, enggak lebih dari itu. Percaya saya,” ujarnya.

Jadi kalau mau beli motor itu, Presiden berpesan agar menggunakan Rp30 juta untuk modal usaha. Kalau untung Rp3 juta simpan alhamdulilah, untung Rp2 juta simpan alhamdulilah, numpuk, baru kalau mau beli dari keuntungan bukan dari modal pinjaman.

Sebelumnya Presiden menyampaikan alasan pemerintah mempercepat penyelesaian sertifikat atas tanah. Ia mengungkapkan, setiap turun ke desa, ske kampung, yang masuk ke telinganya adalah sengketa tanah, sengketa lahan, konflik tanah.

“Dimana-mana, tidak banya di Jawa, tidak hanya di Sumatra, tapi juga di Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, sampai Papua semuanya ada yang namanya sengketa lahan,” ujar Presiden.

Sengketa tanah itu terjadi, menurut Presiden, karena dari 126 juta yang harusnya disertifikatkan, baru 46 juta di 2015. Masih kurang 80 juta yang belum pegang sertifikat. Hal ini karena dulu satu tahun hanya dibuat sertifikat 500.000.

“Itulah kenapa sejak 2017 pembuatan sertifikat dipercepat semuanya. Setahun dulunya hanya 500 ribu. 2017 itu kita telah membuat 5 juta sertifikat. 2018, 7 juta sertifikat. Tahun ini harus keluar 9 juta sertifikat harus keluar,” tegas Presiden.

Dengan memegang sertifikat, Presiden meyakini tidak mudah lagi ada orang yang mengaku-ngaku punya tanah, karena di dalam sertifikat itu sudah tertulis nama pemilik, lokasi, dan luas tanahnya.

Untuk itu, Presiden mengingatkan agar sertifikat yang sudah dimiliki warga diberi plastik dan difotokopi. Sehingga kalau hilang mudah untuk mengurusnya. (*/hdp)

The post Bagikan 1500 Sertifikat Tanah di Cilacap, Ini Pesan Presiden appeared first on Prokabar.

Menurutnya, Pemerintah menyadari bahwa ada potensi terjadinya pungli, maka disusunlah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

“Untuk layanan BPN sepenuhnya ditanggung oleh negara, tetapi pada tahap prasertifikat seperti menyediakan materai, membuat patok tanah, mengumpulkan bukti hak kepemilikan, memang mereka dikenakan biaya,” jelas Menteri Sofyan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Berdasarkan SKB 3 Menteri itu, lanjutnya menjelaskan, biaya yang dimaksud mencakup tiga hal, yaitu kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas kelurahan atau desa dengan jumlah maksimal Rp450 ribu.

“Jumlah nominalnya beda-beda, hal tersebut bisa diputuskan oleh musyawarah desa atau dengan peraturan Bupati sesuai dengan tingkat kesulitan suatu daerah,” ungkap Menteri Sofyan.

Namun demikian, pihaknya akan tetap melakukan penindakan terhadap segala kegiatan yang melanggar aturan atau menyalahgunakan wewenang.

“Yang jadi masalah kalau masyarakat tidak mau melapor, kami tidak bisa ambil tindakan, begitu juga polisi,” kata Menteri Sofyan.

Dalam perspektif besar, misalnya di tahun 2017 seluruh produk PTSL mencapai 5,4 juta dan di tahun 2018 meningkat menjadi 9,3 juta, Menteri Menteri Sofyan mengakui terjadi pelanggaran, tetapi persentasenya sangat kecil dan terus dilakukan sosialisasi ke masyarakat.

Selain itu, menurutnya, Pemerintah juga menyadari adanya kebutuhan masyarakat seperti kepastian hukum hak atas tanah dan akses ke perbankan untuk rakyat dan pengusaha kecil.

Maka itu, Presiden memberikan target 9 juta tanah harus terdaftar di tahun 2019 dan mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia pada tahun 2025.

The post Pemerintah Bantah Ada Pungli dalam Pembuatan Sertifikat Tanah appeared first on Prokabar.

Dengan identifikasi yang telah dilakukan tersebut, Sofyan meyakinkan seluruh bidang tanah di Jakarta akan memiliki sertifikat. “Insyaallah tahun depan dengan dukungan Pemda DKI, seluruh tanah akan kita sertifikatkan,” kata Sofyan saat menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo pada acara penyerahan 10.000 sertifikat hak atas tanah, di Lapangan Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10) sore.

Tahun ini, menurut Menteri ATR/Kepala BPN itu, pemerintah akan mengeluarkan 332.000 sertifikat di Jakarta, dan sisanya tahun depan tinggal 70.000 akan diselesaikan.

Menanggapi laporan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik. “Tahun depan Pak Menteri? Rampung semuanya? Insyaallah tahun depan kita rampungkan semuanya, dibantu oleh Pak Gubernur,” kata Presiden seraya menambahkan, hal ini menunjukkan kalau semua mau kerja itu ya rampung. (*/hdp)

The post Tahun Depan Seluruh Bidang Tanah di Jakarta Punya Sertifikat appeared first on Prokabar.

“Alhamdulillah pada siang hari ini telah diserahterimakan sebanyak 510 sertifikat. Ini baru sebagian kecil, tapi paling tidak sudah kita mulai sehingga dengan sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki oleh masjid, musala, surau, pondok, madrasah, dan lainnya kita harapkan sengketa lahan atau tanah itu tidak ada lagi,” ujar Presiden di Masjid Jamiatul Huda Ketaping Bypass, Padang, Sumatra Barat.

Kepala Negara menyampaikan bahwa dirinya sering sekali mendengar keluhan adanya sengketa lahan akibat ketiadaan bukti hak hukum atas tanah. Dirinya tidak ingin keluhan yang sama terus berdatangan dari pengurus masjid, musala, pondok pesantren, maupun tempat-tempat ibadah lainnya.

“Sering sekali saya mendengar bahwa masjid, musala, surau, dan pondok pesantren banyak yang belum bersertifikat,” tuturnya.

Oleh karenanya, Presiden telah menginstruksikan menteri terkait untuk menyelesaikan persoalan sertifikat ini di seluruh Tanah Air, termasuk di antaranya sertifikat bagi tanah wakaf.

“Banyak yang mengeluh ke saya ada sengketa lahan. Oleh sebab itu saya perintahkan kepada Menteri BPN untuk segera diselesaikan sertifikatnya,” ucapnya.

Di tahun ini, pemerintah mengejar target sebanyak 7 juta sertifikat harus dapat diterbitkan kepada masyarakat yang berhak. Sebelumnya pada tahun lalu, target yang dicanangkan pemerintah sebanyak 5 juta sertifikat berhasil dicapai. Ke depannya, pemerintah akan terus mempercepat penerbitan sertifikat bagi warganya agar persoalan seperti sengketa lahan tidak terus berulang.

Setelah menyerahkan sertifikat hak tanah wakaf tersebut, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan menunaikan ibadah salat zuhur berjamah.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo diantaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar dan Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno.

Padang, 21 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Foto: Laily Rachev – Biro Pers Setpres

The post Presiden Serahkan 510 Sertifikat Hak Tanah Wakaf di Sumbar appeared first on Prokabar.