Penyerahan sertifikat itu dilakukan oleh Direktur Komersial PT Sucofindo Darwin Abas kepada Plt. Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar di Club House PT Semen Padang, Jumat (4/3) pagi.

Plt. Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar mengatakan, SNI ISO 37001:2016 ini merupakan sebagai implementasi arahan dari Kementrian BUMN pada tahun 2020 tentang Monitoring Progress SMAP di BUMN.

Bagi PT Semen Padang, sertifikasi ini dapat memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang telah dimulai sejak tahun 2006, terutama dalam hal penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kemudian, sertifikasi ini juga dapat melengkapi implementasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi yang telah diterapkan dan menjadi salah satu prosedur di PT Semen Padang.

“Namun yang lebih penting lagi bagi kami di PT Semen Padang, sertifkasi SMAP berdasarkan ISO 37001:2016 ini juga dapat mencegah adanya potensi penyuapan di setiap proses bisnis di lingkungan PT Semen Padang,” katanya.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Okoweri menambahkan bahwa sertifikasi ini merupakan bentuk komitmen PT Semen Padang sebagai perusahaan yang menjunjung prinsip transparansi, compliance dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mengikuti sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP, PT Semen Padang telah melakukan persiapan dari Juni 2021 hingga akhir Januari 2022. Persiapan dimulai dari training awareness dan gap analysis.

“Dengan diterapkannya SMAP berbasis SNI ISO 37001:2016 ini, maka perusahaan telah melakukan upaya untuk mencegah terhadap adanya potensi penyuapan yang mungkin terjadi di dalam lingkungan kerja,” katanya.

Direktur Komersial PT Sucofindo Darwin Abas menyebut bahwa setifikasi SMAP berbasis SNI ISO 37001:2016 ini merupakan SMAP berbasis risiko. Dan sistem ini ada pada titik pengadaan barang dan jasa, serta marketing.

“Tentunya setifikasi SMAP berbasis SNI ISO 37001:2016 ini akan memudahkan korporasi atau organisasi untuk bisa menetapkan kebijakan-kebijakan apa yang harus dibuat, sehingga perusahaan menjadi bersih, transparansi dan akuntabiliti,” katanya.

Di sisi lain, Darwin juga menyebut bahwa kerjasama PT Sucofindo dengan PT Semen Padang sudah berjalan puluhan tahun melalui berbagai kerjasama, seperti inspeksi batubara, sertifikasi dan lain sebagainya.

“Harapannya, kami ingin berkalaborasi lebih dalam lagi dengan PT Semen Padang. Apalagi, kerjasama kami dengan PT Semen Padang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya,” ujar Darwin.

Acara penyerahan sertifikasi SMAP berbasis SNI ISO 37001:2016 itu juga menjadi ajang silahturahmi bagi manajemen PT Semen Padang dan PT Sucofindo, dan kegiatan silahturahmi itu diawali dengan jalan santai di kawasan Lapangan Golf PT Semen Padang yang merupakan area reklamasi PT Semen Padang. (*/eym)

The post Berkomitmen Anti Penyuapan, Semen Padang Peroleh Sertifikasi ISO dari PT Sucofindo appeared first on Prokabar.

Begitu selesai vaksinasi dan mendapat sertifikat, sejumlah warga kemudian mengunggahnya di medsos.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang mengingatkan warga untuk tidak mengunggah tiket dan sertifikat vaksin di media sosial.

“Masyarakat agar tidak sembarangan membagikan sertifikat atau tiket vaksin Covid-19 di media sosial, karena di tiket atau sertifikat tersebut terdapat kode QR,” kata Kepala Diskominfo Padang melalui Kepala Seksi Informasi Komunikasi Publik (IKP) Charlie Ch. Legi.

Dikatakan warga mendapatkan vaksinasi apabila sudah mendapat jadwal vaksin. Pada tiket vaksinasi tercantum kode QR, waktu dan tempat vaksinasi.

Kemudian mereka yang telah menjalani vaksinasi akan mendapat sertifikat.

Sertifikat ini merupakan tanda bahwa seseorang sudah mendapat suntik vaksin pada tanggal tertentu. Sertifikat diberikan dua kali, ketika vaksin pertama dan kedua.

Pantauan Diskominfo Padang, cukup banyak netizen yang memamerkan sertifikat vaksin di media sosial.

Sertifikat yang diunggah tidak diblur atau dikaburkan. Sehingga dapat dilihat jelas oleh siapapun.

“Kode QR yang terdapat di kartu atau sertifikat dapat dipindai. Di situ tersimpan informasi pribadi, jangan sampai data diri diketahui orang lain nantinya,” imbau Charlie.

Dia mengatakan Charlie, data pribadi yang disebar secara ceroboh akan membawa risiko.

Data pribadi yang didapat oleh orang lain, akan mudah dilacak dan disalahgunakan nantinya.

“Karena itu, jangan sesekali mengunggah sertifikat atau tiket vaksin. Dampaknya cukup besar bagi diri sendiri,” ucapnya.

Seperti diketahui, sertifikat vaksin Covid-19 terbagi dua menjadi sertifikat fisik dan digital.

Sertifikat fisik akan diberikan di tempat vaksinasi, sementara sertifikat digital diberikan melalui aplikasi “PeduliLindungi”.

Warga yang sudah divaksin juga akan mendapat SMS dari 119 berisi tautan untuk sertifikat vaksin Covid-19 versi digital.

Pada pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setidaknya ada 26 hal yang termasuk data perseorangan.

Dalam hal sertifikat vaksin Covid-19, terdapat tiga hal yang termasuk data pribadi, yakni nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal lahir.

Sekilas terlihat data-data tersebut berdiri sendiri, namun, sebenarnya ketika dirangkai, data tersebut bisa digunakan untuk mengidentifikasi individu.

Misalnya dengan menggabungkan nama lengkap, NIK dan tanggal lahir, seseorang yang memiliki keahlian dalam melacak data bisa mendapatkan nomor ponsel orang yang dimaksud.

Salah satu yang krusial adalah nomor induk kependudukan atau NIK.

Pada prinsipnya, informasi terkait kesehatan seperti informasi penyakit yang diderita, riwayat kesehatan, adalah informasi pribadi.

Informasi ini selayaknya tidak dipublikasikan secara tidak perlu. Hal seperti ini juga berlaku untuk hasil tes kesehatan, misalnya hasil swab antigen, rumah sakit, yang mengandung sejumlah informasi pribadi.

“Demi keamanan dan kerahasiaan data, pergunakan sertifikat sudah mengikuti vaksinasi Covid-19 untuk kepentingan yang sudah diotorisasi, seperti laporan kesehatan karyawan di sebuah perusahaan atau ketika menggunakan layanan kesehatan atau transportasi umum,” pungkas Kasi IKP itu.(*/gas)

The post Warga Diingatkan Tidak Pamer Sertifikat Vaksin di Medsos appeared first on Prokabar.

Tahun ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasaman dapat jatah untuk menerbitkan 3000 seritifikat bidang tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

“Kita menghimbau agar masyarakat dapat mensukseskan program ini,” kata Kepala Kantor BPN Pasaman, Hanif, Kamis (10/1).

Diakui Hanif, jumlah ini dua kali lipat bertambah dari kuota tahun 2018 lalu. Program PTSL ini merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sembari meminimalisasi kasus sengketa tanah dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebab, sertifikat bisa dijaminkan ke bank maupun lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. (Ola)

The post 3000 Sertifikat Tanah Program PTSL Bakal Terbit di Pasaman, Ini Daerah Sasarannya appeared first on Prokabar.

“Pada 2015, dari 126 juta bidang tanah yang seharusnya bersertifikat, namun kenyataannya yang ada sertifikatnya baru 46 juta bidang, Yang 80 juta bidang belum bersertifikat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 10.000 sertifikat tanah untuk warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Tangerang, di ICE BSD, Serpong, Banten, Rabu (26/9).

Karena itulah, lanjut Presiden, pemerintah mempercepat sertifikasi tanah. Jika pada 2017 lalu sudah diserahkan di seluruh Indonesia sebanyak 5 juta sertifikat. Tahun ini target pemerintah dapat menyerahkan 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

“Tapi memang untuk membuat sertifikat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu sebuah pekerjaan yang besar, tapi targetnya tetap akan saya naikkan terus,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden meminta kepada para penerima sertifikat untuk manfaatkan sertifikat yang sudah diterima. Mau disimpan tidak apa-apa, dipakai untuk agunan atau pinjaman ke bank juga silakan.

“Titipan saya, kalau mau dijadikan agunan itu dihitung dan dikalkulasi agar sertifikat ini betul-betul berguna dan bisa mensejahterakan keluarga kita,” tutur Presiden Jokowi.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam laporannya mengatakan, di Provinsi Banten dari jumlah tanah 3,9 juta bidang, saat ini sudah 56 persen yang terdaftar dan bersertifikat.

“Sesuai perintah Presiden, target kami untuk provinsi Banten akan diselesaikan paling lambat tahun 2023. Tahun ini Provinsi Banten dapat jatah 400 ribu sertifikat, yang sudah selesai mencapai 130 ribu sertifikat,” ujar Sofyan.

Sementara dari 10.000 sertifikat yang dibagikan oleh Presiden Jokowi dalam acara di ICE BSD itu.

Yang datang di acara ini sebanyak 10 ribu penerima sertifikat, masing-masing 5.000 dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Untuk Kabupaten Tangerang tahun ini akan diserahkan sebanyak 70.200 sertifikat, sementara untuk Tangerang Selatan diserahkan sebanyak 70.300 sertifikat. (*/hdp)

The post Ini Alasan Pemerintah Mempercepat Sertifikasi Tanah appeared first on Prokabar.